Bisnis.com, DEMAK — Banjir yang dipicu meluapnya Sungai Tuntang menyebabkan ribuan warga di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terpaksa mengungsi. Banjir juga menghambat akses transportasi dan merendam area permukiman serta persawahan di sejumlah wilayah terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah warga terdampak banjir dan mengungsi di Kabupaten Demak hingga Sabtu (4/4/2026) pukul 09.00 WIB mencapai 2.839 jiwa.

Berdasarkan pendataan sementara, para pengungsi tersebar di sejumlah lokasi, antara lain Masjid Babu Rohim Dukuh Solondoko sebanyak 200 jiwa, Masjid Rodhotul Janah Dukuh Solowere (500 jiwa), Kantor Kecamatan Guntur (119 jiwa), serta Tanggul Gobang (400 jiwa). Selain itu, sejumlah pengungsi juga menempati balai desa, mushola, madrasah, dan rumah warga lain yang hingga kini masih dalam proses pendataan lanjutan.

BNPB menyebut berdasarkan hasil kaji cepat di lapangan, banjir berdampak terhadap delapan desa di empat kecamatan, yakni Kecamatan Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebonagung. Kerusakan tanggul tercatat terjadi di Kecamatan Guntur, tepatnya di Desa Trimulyo pada dua titik di Dukuh Solondoko sepanjang sekitar 30 meter dan Dukuh Solowere sepanjang sekitar 10 meter, serta di Desa Sidoharjo sepanjang kurang lebih 15 meter.

Kondisi tanggul yang jebol menyebabkan banjir terutama di Desa Trimulyo dan Desa Ploso dengan ketinggian mencapai 100–150 sentimeter. Akibatnya, akses jalan di Desa Trimulyo tidak dapat dilalui kendaraan kecil.

Selain itu, limpasan air juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Desa Turitempel dan Desa Sumberejo di Kecamatan Guntur, serta Desa Solowire dan Desa Sarimulyo di Kecamatan Kebonagung. Meski demikian, kondisi di wilayah tersebut dilaporkan masih relatif aman. Di Desa Sidoharjo, aliran air dari tanggul jebol turut menggenangi area persawahan warga.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah.
"Guna mengidentifikasi kebutuhan penanganan darurat," kata Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/4/2026).

Harga minyak goreng rakyat Minyakita masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga akhir Januari 2026.

Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah mengungkapkan secara nasional harga Minyakita masih masuk kategori tidak aman.

"Harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp18 ribu per liter, masih jauh di atas harga eceran Rp15.700, dengan selisih mencapai 14,6 persen. Meskipun secara bulanan terjadi koreksi tipis, penurunan ini belum signifikan dan belum mampu mengendalikan harga ke level yang seharusnya diterima," ujar Popy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Selasa (27/1).

Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 23 Januari 2026, harga Minyakita secara nasional turun tipis 0,55 persen secara bulanan. Namun, koreksi ini belum cukup untuk mengembalikan harga ke level HET.

Masalah tingginya harga Minyakita juga terlihat mencolok di tingkat daerah. KSP mencatat disparitas harga Minyakita antarwilayah mencapai 16,72 persen, masuk kategori tinggi.

"Di sebagian wilayah harga sudah turun, namun di wilayah lain, terutama Papua, harga masih tinggi dan jauh di atas HET," kata Popy.

Papua Pegunungan tercatat sebagai wilayah dengan harga Minyakita termahal, mencapai Rp39.125 per liter, atau sekitar 149 persen lebih tinggi dibanding HET Rp15.700.

Kemudian, Papua Tengah menyusul Rp23.483 per liter, Papua Selatan Rp21.556 per liter, Papua Barat Rp21.167 per liter, Papua Barat Daya Rp19.308 per liter, serta Maluku Utara Rp19.150 per liter.

Sebaliknya, wilayah dengan harga Minyakita terendah berada di Sumatra dan Jawa, seperti Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Batam masing-masing Rp15 ribu per liter, serta Kabupaten Demak dan Kabupaten Batubara di kisaran Rp15.300-Rp15.500 per liter.

Secara mingguan, harga Minyakita tercatat naik di delapan provinsi, turun di 20 provinsi, dan stagnan di 10 provinsi. Popy menilai persoalan Minyakita tidak bisa dipandang sekadar fluktuasi jangka pendek.

"Persoalan Minyakita ini bukan pada fluktuasi jangka pendek, melainkan pada ketidakpatuhan HET, distribusi yang belum merata, dan potensi distorsi di rantai pasok, terutama di tingkat ritel," ujarnya.

Ia mengingatkan jika situasi ini tidak ditangani secara konsisten, Minyakita berisiko menahan penurunan inflasi pangan dan menekan daya beli rumah tangga.

Popy menyebut pemerintah kini mengarahkan penguatan distribusi ke daerah, pengawasan harga di pasar, serta penindakan terhadap pelanggaran HET sebagai langkah utama menekan harga Minyakita.

"Kita perlu mengawal agar Minyakita tersedia dan dijual sesuai HET, dengan memperkuat distribusi ke daerah, pengawasan harga di pasar, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran," katanya.

Dalam kesempatan sama, Kemendag mengakui penyaluran Minyakita melalui BUMN masih belum optimal dalam menurunkan harga di pasar rakyat.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra melaporkan realisasi distribusi Minyakita melalui skema DMO ke BUMN memang meningkat pasca penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

"Total distribusi DMO kepada BUMN sekitar 20 persen, atau 21.354 ton, dan kami harapkan bisa terus naik hingga mencapai target minimal 35 persen," ujar Nawandaru.

Pada periode 26 Desember 2025 hingga 23 Januari 2026, total distribusi Minyakita melalui BUMN tercatat 21.354,51 ton atau 20,24 persen dari total DMO sebesar 105.501,9 ton. Rinciannya, Perum Bulog menyalurkan 13.471,06 ton atau 12,76 persen dan ID Food 7.883,45 ton atau 7,47 persen.

Namun, Nawandaru menyoroti distribusi tersebut belum sepenuhnya menyasar pasar pantauan pemerintah.

"Kami harapkan pendistribusian Minyakita yang sudah diterima BUMN ini diutamakan untuk mengisi pedagang-pedagang pengecer di dalam pasar pantauan, jangan di luar, karena distribusi yang ada saat ini masih didominasi pengecer lainnya," katanya.

Ia menambahkan dari total 566.676 liter Minyakita yang disalurkan Bulog, baru sekitar 45.084 liter atau sekitar 8 persen yang masuk ke pasar SP2KP, sehingga dampaknya terhadap harga di pasar rakyat masih terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (umk) 2026 untuk 35 daerah di provinsi tersebut.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menetapkan besaran UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ini melalui Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/505.

“UMK dihitung berdasarkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota, serta nilai alfa. Nilai alfa untuk penentuan UMK ini bervariasi, sesuai dengan kabupaten/kota masing-masing,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (28/12/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa UMK Jateng pada 2026 yang tertinggi dicatatkan oleh Kota Semarang dengan nilai Rp3.701.709, naik 7,15% dari upah minimum tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMSK Jawa Tengah 2026 ditetapkan untuk 33 sektor di lima kabupaten/kota, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Di samping itu, Pemprov Jateng juga menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) untuk tahun depan, yakni melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504.

UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik Rp158.037 atau 7,28% dari tahun lalu. Sementara itu, UMSP ditetapkan untuk 11 sektor industri.

Dia menambahkan, penetapan upah minimum ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Luthfi.

Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Tengah:

1. Kota Semarang: Rp3.701.709
2. Kabupaten Demak: Rp3.122.805
3. Kabupaten Kendal: Rp2.992.994
4. Kabupaten Semarang: Rp2.940.088
5. Kabupaten Kudus: Rp2.818.585
6. Kabupaten Cilacap: Rp2.773.184
7. Kabupaten Jepara: Rp2.756.501
8. Kota Pekalongan: Rp2.700.926
9. Kota Salatiga: Rp2.698.273
10. Kabupaten Batang: Rp2.708.520
11. Kabupaten Pekalongan: Rp2.633.700
12. Kabupaten Magelang: Rp2.607.790
13. Kabupaten Karanganyar: Rp2.592.154
14. Kota Surakarta: Rp2.570.000
15. Kabupaten Klaten: Rp2.538.691
16. Kabupaten Boyolali: Rp2.537.949
17. Kota Tegal: Rp2.526.510
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp2.500.000
19. Kabupaten Pati: Rp2.485.000
20. Kabupaten Tegal: Rp2.484.162
21. Kabupaten Banyumas: Rp2.474.599
22. Kabupaten Purbalingga: Rp2.474.722
23. Kabupaten Wonosobo: Rp2.455.038
24. Kabupaten Pemalang: Rp2.433.254
25. Kota Magelang: Rp2.429.285
26. Kabupaten Purworejo: Rp2.401.962
27. Kabupaten Brebes: Rp2.400.350
28. Kabupaten Kebumen: Rp2.400.000
29. Kabupaten Grobogan: Rp2.399.186
30. Kabupaten Temanggung: Rp2.397.000
31. Kabupaten Rembang: Rp2.386.305
32. Kabupaten Blora: Rp2.345.695
33. Kabupaten Sragen: Rp2.337.700
34. Kabupaten Wonogiri: Rp2.335.126
35. Kabupaten Banjarnegara: Rp2.327.813

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di 35 wilayah. Kenaikan UMK Jawa Tengah 2026 sejalan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504, UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2,33 juta (Rp2.327.386,07) atau naik Rp158.037,07 (7,28%) dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,17 juta (Rp2.169.349,00).

Penetapan UMP dihitung sesuai formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan mempertimbangkan inflasi provinsi sebesar 2,65%, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15%, serta nilai alfa 0,90.

“Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Kamis (25/12/2025).

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 pada 11 sektor industri. Beberapa di antaranya industri tepung terigu, industri gula pasir, industri alas kaki, industri kosmetik, hingga industri produk farmasi untuk manusia. Besaran UMSP ditetapkan lebih tinggi dari UMP, sesuai karakteristik dan kemampuan sektor terkait.

Untuk UMK Jateng 2026, imbuhnya, dihitung berdasarkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota, serta nilai alfa. Nilai alfa untuk penentuan UMK ini bervariasi, sesuai dengan kabupaten/ kota masing-masing. UMK tertinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp3,7 juta (Rp3.701.709), atau naik 7,15% dari tahun sebelumnya.

Di samping UMK, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026 pada 33 sektor di lima kabupaten/ kota, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Ahmad Luthfi menegaskan, kebijakan pengupahan, khususnya penetapan upah minimum, merupakan bagian dari program strategis nasional. Dalam penetapannya, pemerintah daerah wajib berpedoman pada kebijakan pengupahan dari pemerintah pusat. Tujuannya, memberikan perlindungan bagi pekerja, dan memberi kepastian hukum bagi dunia usaha.

Pihaknya menegaskan, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, agar pekerja baru memperoleh penghasilan yang layak, sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah. Kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” kata Luthfi.

Dia menambahkan, penetapan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah.

“Harapan kita, kesejahteraan dan pendapatan buruh meningkat, wilayah tetap kondusif, dan investasi di Jawa Tengah semakin berkembang,” ujarnya.

Berikut daftar besaran UMK di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah 2026:

UMK Jawa Tengah 2026

1. UMK Kabupaten Cilacap 2026 Rp2.773.184,00
2. UMK Kabupaten Banyumas 2026 Rp2.474.598,99
3. UMK Kabupaten Purbalingga 2026 Rp2.474.721,94
4. UMK Kabupaten Banjarnegara 2026 Rp2.327.813,08
5. UMK Kabupaten Kebumen 2026 Rp2.400.000,00
6. UMK Kabupaten Purworejo 2026 Rp2.401.961,91
7. UMK Kabupaten Wonosobo 2026 Rp2.455.038,01
8. UMK Kabupaten Magelang 2026 Rp2.607.790,00
9. UMK Kabupaten Boyolali 2026 Rp2.537.949,00
10. UMK Kabupaten Klaten 2026 Rp2.538.691,00
11. UMK Kabupaten Sukoharjo 2026 Rp2.500.000,00
12. UMK Kabupaten Wonogiri 2026 Rp2.335.126,00
13. UMK Kabupaten Karanganyar 2026 Rp2.592.154,06
14. UMK Kabupaten Sragen 2026 Rp2.337.700,00
15. UMK Kabupaten Grobogan 2026 Rp2.399.186,00
16. UMK Kabupaten Blora 2026 Rp2.345.695,00
17. UMK Kabupaten Rembang 2026 Rp2.386.305,00
18. UMK Kabupaten Pati 2026 Rp2.485.000,00
19. UMK Kabupaten Kudus 2026 Rp2.818.585,00
20. UMK Kabupaten Jepara 2026 Rp2.756.501,00
21. UMK Kabupaten Demak 2026 Rp3.122.805,00
22. UMK Kabupaten Semarang 2026 Rp2.940.088,00
23. UMK Kabupaten Temanggung 2026 Rp2.397.000,00
24. UMK Kabupaten Kendal 2026 Rp2.992.994,00
25. UMK Kabupaten Batang 2026 Rp2.708.520,00
26. UMK Kabupaten Pekalongan 2026 Rp2.633.700,00
27. UMK Kabupaten Pemalang 2026 Rp2.433.254,00
28. UMK Kabupaten Tegal 2026 Rp2.484.162,00
29. UMK Kabupaten Brebes 2026 Rp2.400.350,47
30. UMK Kota Magelang 2026 Rp2.429.285,00
31. UMK Kota Surakarta 2026 Rp2.570.000,00
32. UMK Kota Salatiga 2026 Rp2.698.273,24
33. UMK Kota Semarang 2026 Rp3.701.709,00
34. UMK Kota Pekalongan 2026 Rp2.700.926,00
35. UMK Kota Tegal 2026 Rp2.526.510,00

Bisnis.com, SEMARANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah mendorong hilirisasi sekaligus modernisasi industri garam rakyat.

Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui peningkatan produktivitas serta bantuan sertifikasi yang diberikan kepada empat kelompok petani garam di Kabupaten Demak, Jepara, Rembang, dan Pati pada Selasa (11/11/2025).

"Bantuan ini sebenarnya dalam rangka kita menyejahterakan petani, para nelayan, maupun petambak garam yang ada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan," ujar Rahmat Dwisaputra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah.

Rahmat menjelaskan bahwa dukungan tersebut diharapkan dapat ikut memberikan efek domino bagi sektor industri makanan dan minuman di Jawa Tengah. Pasalnya, selama ini, sektor industri tersebut masih banyak menggantungkan bahan baku impor.

"Yaitu terigu maupun garam. Hari ini kami memberi bantuan tadi juga melakukan business matching kepada beberapa perusahaan besar produsen makanan dan minuman," lanjutnya.

Hambali, salah seorang perwakilan kelompok petani garam dari Desa Surodadi, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut.

Selama ini, petani garam hanya mengandalkan metode serta alat-alat tradisional untuk memproduksi garam krosok yang berkualitas rendah.

Garam krosok itu biasa dibeli para tengkulak langsung seharga Rp100.000/kuintal. Hambali menuturkan, jika diolah dengan lebih modern, garam-garam yang dihasilkan itu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selisihnya bahkan bisa mencapai 4 kali lipat dari harga garam krosok yang diproduksi.

"Jadi (kami) minta kepada pemerintah, bantuan geomembran untuk meningkatkan hasil produksi. Sekarang itu hasilnya luar biasa, garamnya bagus, hasilnya putih. Kalau tradisional itu kan satu minggu panen, sekarang hanya 3 sampai 4 hari sudah bisa dipanen," kata Hambali.

Hambali mengaku siap jika diajak untuk beralih menggunakan metode maupun alat produksi yang lebih modern. Syaratnya, pemerintah mesti turun tangan dan membantu petani-petani garam sepertinya.

"Kami membutuhkan bantuan alat untuk pengolah garam. Sampai sekarang di Jepara ini belum ada alat seperti itu. Yang punya pabrik-pabrik yang ada di Pati," ujar pria paruh baya tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam waktu dekat akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.

Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.

"Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).

Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan bruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo menjadi Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).

Berikut daftar besaran UMK Jawa Tengah jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

1. UMP Jateng Rp2.169.349 (2025) menjadi Rp2.397.130 (simulasi naik 10,5%)
2. UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
3. UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
4. UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
5. UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
6. UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
7. UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
8. UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
9. UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
10. UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
11. UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
12. UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
13. UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
14. UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
15. UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
16. UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
17. UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
18. UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
19. UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
20. UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
21. UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
22. UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
23. UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
24. UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
25. UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
26. UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
27. UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
28. UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
29. UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
30. UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
31. UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
32. UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
33. UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
34. UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
35. UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
36. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)