Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (umk) 2026 untuk 35 daerah di provinsi tersebut.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menetapkan besaran UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ini melalui Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/505.

“UMK dihitung berdasarkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota, serta nilai alfa. Nilai alfa untuk penentuan UMK ini bervariasi, sesuai dengan kabupaten/kota masing-masing,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (28/12/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa UMK Jateng pada 2026 yang tertinggi dicatatkan oleh Kota Semarang dengan nilai Rp3.701.709, naik 7,15% dari upah minimum tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMSK Jawa Tengah 2026 ditetapkan untuk 33 sektor di lima kabupaten/kota, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Di samping itu, Pemprov Jateng juga menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) untuk tahun depan, yakni melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504.

UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik Rp158.037 atau 7,28% dari tahun lalu. Sementara itu, UMSP ditetapkan untuk 11 sektor industri.

Dia menambahkan, penetapan upah minimum ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Luthfi.

Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Tengah:

1. Kota Semarang: Rp3.701.709
2. Kabupaten Demak: Rp3.122.805
3. Kabupaten Kendal: Rp2.992.994
4. Kabupaten Semarang: Rp2.940.088
5. Kabupaten Kudus: Rp2.818.585
6. Kabupaten Cilacap: Rp2.773.184
7. Kabupaten Jepara: Rp2.756.501
8. Kota Pekalongan: Rp2.700.926
9. Kota Salatiga: Rp2.698.273
10. Kabupaten Batang: Rp2.708.520
11. Kabupaten Pekalongan: Rp2.633.700
12. Kabupaten Magelang: Rp2.607.790
13. Kabupaten Karanganyar: Rp2.592.154
14. Kota Surakarta: Rp2.570.000
15. Kabupaten Klaten: Rp2.538.691
16. Kabupaten Boyolali: Rp2.537.949
17. Kota Tegal: Rp2.526.510
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp2.500.000
19. Kabupaten Pati: Rp2.485.000
20. Kabupaten Tegal: Rp2.484.162
21. Kabupaten Banyumas: Rp2.474.599
22. Kabupaten Purbalingga: Rp2.474.722
23. Kabupaten Wonosobo: Rp2.455.038
24. Kabupaten Pemalang: Rp2.433.254
25. Kota Magelang: Rp2.429.285
26. Kabupaten Purworejo: Rp2.401.962
27. Kabupaten Brebes: Rp2.400.350
28. Kabupaten Kebumen: Rp2.400.000
29. Kabupaten Grobogan: Rp2.399.186
30. Kabupaten Temanggung: Rp2.397.000
31. Kabupaten Rembang: Rp2.386.305
32. Kabupaten Blora: Rp2.345.695
33. Kabupaten Sragen: Rp2.337.700
34. Kabupaten Wonogiri: Rp2.335.126
35. Kabupaten Banjarnegara: Rp2.327.813

Bisnis.com, SEMARANG - Kelompok buruh maupun pengusaha di Jawa Tengah masih bersitegang hingga di detik-detik terakhir penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025, penentuan upah minimum paling lambat diumumkan pada 24 Desember.
Perbedaan pandangan antara kelompok buruh maupun pengusaha tak lepas dari penggunaan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026. Selain itu, kedua pihak juga masih berbeda pandangan soal Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Karmanto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dari unsur buruh, menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan nilai alfa 0,9 dalam UMP 2026. "Atau kisaran naik 7,5% dari tahun 2025," ujarnya pada Selasa (23/12/2025).
Dengan nilai alfa itu, Kota Semarang bakal memiliki UMK di kisaran Rp3,7 juta atau menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Sementara UMK terendah ada di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp2,3 juta.
Karmanto menilai, meskipun mengalami kenaikan, namun upah minimum di Jawa Tengah masih jauh dari kata layak. Berdasarkan hasil kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan pada 2025, pekerja di Kabupaten Banjarnegara mestinya bisa mengantongi Rp2,8 juta untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya."Faktanya, masih ditetapkan Rp2,1 juta. Jadi masih minus sekitar 30%. Kawan-kawan yang [upah minimumnya] sudah 100% KHL seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus," ujarnya.
Untuk UMSP Jawa Tengah, Karmanto mengusulkan ada 14 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang mesti mengikuti ketentuan upah sektoral. Beberapa di antaranya adalah sektor industri makanan dan minuman, alas kaki, kimia, juga otomotif.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, dengan tegas menolak usulan upah sektoral itu. Sikap itu konsisten dengan apa yang selama ini disuarakan pengusaha di Jawa Tengah.
"Dari dulu, kami tidak menyetujui upah sektoral. Jujur saja. Karena dalam praktik kehidupan di perusahaan sehari-hari, sudah barang tentu pekerjaan yang sifatnya berbahaya sudah diberi upah yang lebih tinggi," ujarnya saat dihubungi wartawan di Kota Semarang.
Kalau pun harus menerapkan upah sektoral, kata Frans, hanya ada satu lapangan usaha yang layak menerimanya. Yaitu sektor konstruksi. Usulan buruh untuk memasukkan sektor makanan minuman, kimia, bahkan sektor padat karya seperti alas kaki dan garmen dirasa semakin memberatkan operasional industri.
"Di Jawa Tengah ini banyak yang padat karya dan itu sensitif dengan perubahan peraturan mengenai pengupahan. Karena itu menyangkut daya saing perusahaan. Kami mau di Jawa Tengah perusahaan ini tumbuh, punya daya saing yang sehat," ungkap Frans.
Di sisi lain, untuk penentuan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026 di Jawa Tengah, Frans punya pandangan bahwa nilai alfa yang layak sebetulnya jauh dari usulan buruh maupun pemerintah daerah. Alih-alih 0,9 poin seperti yang diusulkan buruh, nilai alfa yang layak untuk Jawa Tengah berkisar di angka 0,1-0,5 poin.
"Alfa itu menunjukkan kontribusi daripada pekerja kepada produktivitas secara keseluruhan. Hampir semua itu hasil kerja daripada pekerja atau buruhnya. Dengan alfa 0,5 itu, seluruh kab/kota sepakat dari Apindo," tutur Frans.

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah daftar lengkap UMK Jateng jika pemerintah provinsi Jawa Tengah benar-benar menaikannya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

Berikut adalah daftar UMK Jateng Jika Mendapat Kenaikan 10,5%

• UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)

Sementara jika kenaikkannya 6,5%, maka skemanya sebagai berikut...(lanjut laman 2)

UMK Jateng Jika Naik 6,5%

• Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
• Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
• Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
• Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
• Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
• Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
• Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
• Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
• Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
• Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
• Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
• Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
• Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
• Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
• Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
• Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
• Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
• Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
• Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
• Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
• Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
• Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
• Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
• Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
• Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
• Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
• Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
• Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
• Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
• Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
• Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
• Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
• Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
• Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
• Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

Itulah daftar UMK Jateng 2026 jika mengalami kenaikan 10,5% atau 6,5%. Namun ini belum final.

Jakarta: Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, isu kenaikan upah kembali menghangat.

Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mekanisme kenaikannya pun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yaitu peningkatan sebesar 6,5 persen dari UMK tahun sebelumnya.

Gelombang tuntutan kenaikan upah dari kalangan buruh juga terus muncul, termasuk usulan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa ada tiga opsi angka kenaikan upah yang dianggap lebih realistis dibanding perhitungan pemerintah.

Menurutnya, penyesuaian upah harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi namun tidak boleh mengorbankan daya beli pekerja.

“Angka kompromi pertama adalah 6,5 persen. Ikuti keputusan Presiden Prabowo (Subianto) tahun lalu, (karena) angka makro ekonominya, inflasi, dan pertumbuhan, kira-kira tidak terlalu jauh bedanya,” kata Said dikutip kembali pada 2 Desember 2025.

Jika skema kenaikan 6,5 persen kembali digunakan, berikut simulasi UMK Jawa Tengah 2026 berdasarkan UMK 2025.

Simulasi UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 6,5%

1. Kabupaten Cilacap dari Rp2.640.248,00 menjadi Rp2.811.864,12
2. Kabupaten Banyumas dari Rp2.338.410,00 menjadi Rp2.490.406,65
3. Kabupaten Purbalingga dari Rp2.338.283,12 menjadi Rp2.490.271,52
4. Kabupaten Banjarnegara dari Rp2.170.475,32 menjadi Rp2.311.556,22
5. Kabupaten Kebumen dari Rp2.259.873,55 menjadi Rp2.406.765,33
6. Kabupaten Purworejo dari Rp2.265.937,67 menjadi Rp2.413.223,62
7. Kabupaten Wonosobo dari Rp2.299.521,38 menjadi Rp2.448.990,27
8. Kabupaten Magelang dari Rp2.467.488,00 menjadi Rp2.627.874,72
9. Kabupaten Boyolali dari Rp2.396.598,00 menjadi Rp2.552.376,87
10. Kabupaten Klaten dari Rp2.389.872,78 menjadi Rp2.545.214,51
11. Kabupaten Sukoharjo dari Rp2.359.488,00 menjadi Rp2.512.854,72
12. Kabupaten Wonogiri dari Rp2.180.587,50 menjadi Rp2.322.325,69
13. Kabupaten Karanganyar dari Rp2.437.110,00 menjadi Rp2.595.522,15
14. Kabupaten Sragen dari Rp2.182.200,00 menjadi Rp2.324.043,00
15. Kabupaten Grobogan dari Rp2.254.090,00 menjadi Rp2.400.605,85
16. Kabupaten Blora dari Rp2.238.430,85 menjadi Rp2.383.928,86
17. Kabupaten Rembang dari Rp2.236.168,78 menjadi Rp2.381.519,75
18. Kabupaten Pati dari Rp2.332.350,00 menjadi Rp2.483.952,75
19. Kabupaten Kudus dari Rp2.680.485,72 menjadi Rp2.854.717,29
20. Kabupaten Jepara dari Rp2.610.224,00 menjadi Rp2.779.888,56
21. Kabupaten Demak dari Rp2.940.716,00 menjadi Rp3.131.862,54
22. Kabupaten Semarang dari Rp2.750.136,00 menjadi Rp2.928.894,84
23. Kabupaten Temanggung dari Rp2.246.850,00 menjadi Rp2.392.895,25
24. Kabupaten Kendal dari Rp2.783.455,25 menjadi Rp2.964.379,84
25. Kabupaten Batang dari Rp2.534.383,00 menjadi Rp2.699.117,90
26. Kabupaten Pekalongan dari Rp2.486.653,59 menjadi Rp2.648.286,07
27. Kabupaten Pemalang dari Rp2.296.140,00 menjadi Rp2.445.389,10
28. Kabupaten Tegal dari Rp2.333.586,46 menjadi Rp2.485.269,58
29. Kabupaten Brebes dari Rp2.239.801,50 menjadi Rp2.385.388,60
30. Kota Magelang dari Rp2.281.230,00 menjadi Rp2.429.509,95
31. Kota Surakarta dari Rp2.416.560,00 menjadi Rp2.573.636,40
32. Kota Salatiga dari Rp2.533.583,00 menjadi Rp2.698.265,90
33. Kota Semarang dari Rp3.454.827,00 menjadi Rp3.679.390,76
34. Kota Pekalongan dari Rp2.545.138,00 menjadi Rp2.710.571,97
35. Kota Tegal dari Rp2.376.683,82 menjadi Rp2.531.168,27

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh di Jawa Tengah masih menanti pengumuman kenaikan upah minimum 2026. Pasalnya, pemerintah masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK).

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

“Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

1. Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
2. Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
3. Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
4. Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
5. Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
6. Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
7. Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
8. Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
9. Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
10. Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
11. Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
12. Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
13. Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
14. Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
15. Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
16. Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
17. Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
18. Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
19. Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
20. Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
21. Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
22. Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
23. Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
24. Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
25. Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
26. Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
27. Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
28. Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
29. Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
30. Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
31. Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
32. Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
33. Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
34. Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
35. Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) hingga saat ini.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

“Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

1. Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
2. Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
3. Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
4. Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
5. Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
6. Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
7. Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
8. Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
9. Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
10. Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
11. Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
12. Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
13. Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
14. Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
15. Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
16. Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
17. Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
18. Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
19. Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
20. Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
21. Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
22. Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
23. Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
24. Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
25. Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
26. Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
27. Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
28. Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
29. Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
30. Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
31. Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
32. Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
33. Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
34. Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
35. Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai tujuan relokasi pabrik dalam beberapa waktu terakhir. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng yang lebih murah menjadi salah satu faktor pendorong fenomena tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

“Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwakawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Adapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berancang-ancang mengumumkan UMK pada 15 Desember 2025, didahului oleh pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sepekan sebelumnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan resmi pemerintah, kendati draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan tanggal tersebut.

“Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Berikut daftar UMK Jateng 2025:

1. Kota Semarang: Rp3.454.827
2. Kabupaten Demak: Rp2.940.716
3. Kabupaten Kendal: Rp2.783.455
4. Kabupaten Semarang: Rp2.750.136
5. Kabupaten Kudus: Rp2.680.485
6. Kabupaten Cilacap: Rp2.640.248
7. Kabupaten Jepara: Rp2.610.224
8. Kota Pekalongan: Rp2.545.138
9. Kabupaten Batang: Rp2.534.383
10. Kota Salatiga: Rp2.533.583
11. Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653
12. Kabupaten Magelang: Rp2.467.488
13. Kabupaten Karanganyar: Rp2.437.110
14. Kota Surakarta (Solo): Rp2.416.560
15. Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598
16. Kabupaten Klaten: Rp2.389.820
17. Kota Tegal: Rp2.376.683
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488
19. Kabupaten Banyumas: Rp2.338.410
20. Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283
21. Kabupaten Tegal: Rp2.333.586
22. Kabupaten Pati: Rp2.332.350
23. Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521
24. Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
25. Kota Magelang: Rp2.281.230
26. Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937
27. Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873
28. Kabupaten Grobogan: Rp2.254.090
29. Kabupaten Temanggung: Rp2.246.850
30. Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
31. Kabupaten Blora: Rp2.238.430
32. Kabupaten Rembang: Rp2.236.168
33. Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
34. Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
35. Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) untuk 2026. Namun, kenaikan upah minimum dapat diperkirakan dari daftar daerah dengan UMK 2025 tertinggi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan.

Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada hari ini, Jumat (21/11/2025).

“Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal [pengumuman UMP]. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/771/013/2025 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2025.

Keputusan tersebut memuat perubahan berupa kenaikan upah minimum di tujuh kabupaten/kota yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

Hal ini merupakan amanat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY Jo Putusan PTUN Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Kenaikan upah minimum di Jawa Timur ini dinyatakan hanya berlaku selama periode November dan Desember tahun ini dan tidak berlaku surut. Namun, ketentuan ini mengubah urutan daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada 2025, misalnya Kota Surabaya yang merangsek ke sepuluh besar.

Berikut daftar 20 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia 2025:

1. Kota Bekasi: Rp5.690.752
2. Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
3. Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
4. DKI Jakarta: Rp5.397.761
5. Kota Depok: Rp5.195.721
6. Kota Cilegon: Rp5.128.084
7. Kota Bogor: Rp5.126.897
8. Kota Tangerang: Rp5.069.708
9. Kota Surabaya: Rp5.032.635
10. Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
11. Kota Batam: Rp4.989.600
12. Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392
13. Kabupaten Gresik: Rp4.943.763
14. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.940.090
15. Kabupaten Pasuruan: Rp4.936.417
16. Kabupaten Mojokerto: Rp4.925.398
17. Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117
18. Kabupaten Bogor: Rp4.877.211
19. Kabupaten Serang: Rp4.857.353
20. Kabupaten Purwakarta : Rp4.792.252

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2026 dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) pada 8 Desember 2025.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz mengamini bahwa pihaknya masih menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan terbit.

Dia menyampaikan bahwa aturan tersebut akan menjadi landasan pembahasan upah minimum 2026 di Jateng. Menurutnya, RPP itu mencantumkan tanggal penetapan UMP dan UMSP pada 8 Desember 2025.

“Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota [UMK] dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” imbuh Aziz.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Pemprov Jateng telah menjalin komunikasi dengan serikat pekerja, pengusaha, serta dewan pengupahan dan satgas pemutusan hubungan kerja (PHK) tingkat provinsi.

Aziz berujar, pihaknya telah mendapatkan masukan bahwa penetapan UMSP dan UMSK harus berdasarkan usulan dewan pengupahan dan mempertimbangkan beragam kriteria.

“Harapannya dalam RPP ini ada penjelasan detail, termasuk datanya dari mana. Kami akan sampaikan pada sarasehan nasional pada tanggal 25 November nanti, supaya di dalam PP-nya nanti lebih detail,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengumumkan UMP 2026 pada 21 November seiring pembahasan PP baru tentang pengupahan.

Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

Namun demikian, Yassierli enggan menjawab kapan PP itu akan terbit. Dia hanya menyampaikan bahwa draf beleid tersebut akan kembali dibahas dalam dialog sosial bersama pemangku kepentingan terkait pada awal pekan depan.

“Rumusan draf kita sampai sekarang tidak mengarah kepada [kenaikan UMP] satu angka,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sebentar lagi akan diumumkan oleh pemerintah.

Pengumuman kenaikan UMK ini paling lambat diberikan pada akhir November 2025, di mana buruh menuntut adanya kenaikan sebesar 10,5% pada 2026.

Namun perlu diketahui bahwa istilah UMR saat ini sudah tidak digunakan lagi. Istilah yang berlaku sekarang adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Besaran UMK di setiap daerah dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya.

Di Jawa Tengah sendiri, UMK tertinggi dipegang oleh Kota Semarang dengan angka Rp3.454.827. Kemudian apabila pada 2026 naik 10,5% maka UMK Kota Semarang akan menjadi Rp3.817.583.

UMK terendah di Provinsi Jateng dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475. Bila naik 10,5%, maka Banjarnegara akan memiliki UMK sebesar Rp2.398.374.

Berikut daftar lengkap UMK di Jawa Tengah apabila naik 10,5%.

Daftar UMK Jawa Tengah 2026 Bila Naik 10,5%

• UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%).

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja di Jawa Tengah masih menantikan penetapan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 yang bakal diumumkan pemerintah pada 21 November mendatang.

Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.

Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.

"Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).

Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan buruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo yakni Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).

Berikut daftar UMK Jawa Tengah 2026 jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

1. UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
2. UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
3. UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
4. UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
5. UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
6. UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
7. UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
8. UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
9. UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
10. UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
11. UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
12. UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
13. UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
14. UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
15. UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
16. UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
17. UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
18. UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
19. UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
20. UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
21. UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
22. UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
23. UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
24. UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
25. UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
26. UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
27. UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
28. UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
29. UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
30. UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
31. UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
32. UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
33. UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
34. UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
35. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam waktu dekat akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.

Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.

"Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).

Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan bruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo menjadi Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).

Berikut daftar besaran UMK Jawa Tengah jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

1. UMP Jateng Rp2.169.349 (2025) menjadi Rp2.397.130 (simulasi naik 10,5%)
2. UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
3. UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
4. UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
5. UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
6. UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
7. UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
8. UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
9. UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
10. UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
11. UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
12. UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
13. UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
14. UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
15. UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
16. UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
17. UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
18. UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
19. UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
20. UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
21. UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
22. UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
23. UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
24. UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
25. UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
26. UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
27. UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
28. UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
29. UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
30. UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
31. UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
32. UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
33. UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
34. UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
35. UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
36. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)