JAKARTA - Polisi menangkap pendiri ponpes Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo di Pati sekaligus tersangka kasus dugaan pelecehan santriwati berinisial AS (51). Polisi juga menangkap pria berinisial KS yang diduga membantu aksi pelarian tersangka AS.

Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menjelaskan KS ditangkap di wilayah Bekasi pada Rabu (6/5) kemarin. KS saat ini telah dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Yang berbaju putih itu kami duga ikut serta pelarian daripada tersangka saat dilakukan pemanggilan sebagai tersangka," kata Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, Jumat (8/5/2026).

Senada, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan KS diduga turut terlibat dalam rencana aksi pelarian AS. AS ditangkap tim gabungan Polresta Pati, Polda Jawa Tengah dan Resmob Mabes Polri di Masjid Agung Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis pagi.

Penangkapan terhadap AS dilakukan setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sebelum ditangkap, AS diketahui juga sempat kabur ke sejumlah daerah mulai dari Bogor, Jakarta hingga Solo.

"Orang yang diduga dalam pelarian daripada tersangka, baik dari mulai perencanaan sampai pada kegiatan cara menghapus jejak dibantu yang kita tangkap," ucap Jaka.

Lihat video: Terungkap! Kiai AS di Pati Gunakan Modus Minta Pijat untuk Cabuli Santriwati



Sebagai informasi, dari hasil penyelidikan, tersangka telah melakukan perbuatan tercela itu sebanyak 10 kali kepada korban sejak Februari 2020 hingga Januari 2024.

"Adapun korbannya adalah satu saudara FA, kemudian waktu kejadian antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2024. Perbuatan ini dilakukan pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban," ucap Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi.

Di dalam kamar tersebut, AS kemudian meminta korban untuk membuka baju. Setelahnya, AS melakukan perbuatan tak senonoh terhadap korban. "Korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan yaitu dengan cara meraba, memeras dan mencium kemudian memegang alat vital. Kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan," jelas Jaka.

PATI - ⁠Kasus pencabulan terhadap puluhan santriwati oleh oknum pengasuh pesantren Ndholo Kusumo, Ashari, Tlogosari, Pati, Jawa Tengah menyita perhatian publik. Ribuan warga yang mengatasnamakan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) Sabtu, 2 Mei 2026 lalu, mendatangi pesantren menuntut pelaku ditangkap dan diadili.

Sebelumnya, UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Pati mengonfirmasi perbuatan cabul oknum kiai pengasuh pesantren Ndholo Kusumo telah dilaporkan sejak 2024 oleh salah satu korban. Namun, laporan tersebut mengambang hingga April 2026 dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa hukum para korban Ali Yusron juga telah mengkonfirmasi perbuatan tersangka dilakukan kepada santriwati mukim di pesantren dari keluarga kurang mampu, bahkan ada yang yatim. Pendidikan gratis untuk santri dimanfaatkan pelaku untuk berbuat asusila terhadap 30-50 santriwati. Para korban santriwati itu ada yang kelas 1 - 3 SMP, bahkan ada yang sudah lulus.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mendesak pemerintah memberi perlindungan terhadap para korban dan keluarga.

“Lima puluhan korban dari keluarga kurang mampu, sebagiannya yatim. Pemerintah harus dan segera memberi perlindungan secara menyeluruh kepada korban dan keluarganya,” kata Gus Salam yang baru datang dari lawatan Silaturahmi PWNU - PCNU se DKI di Jakarta dalam ikhtiar khidmat PBNU pada Muktamar ke-35, Selasa (5/5/2026).

Gus Salam mengaku tidak bisa membayangkan derita para korban baik dari sisi ekonomi, psikologi, sosial, terutama masa depan para korban yang masih usia sekolah. Baginya, pemerintah dengan skema programnya harus bisa membangkitkan semangat mereka untuk bersekolah meraih cita-citanya.

Lihat video: Geger! Warga Kepung Rumah Kyai yang C4b*l1 50 Santriwati



”Perlu juga skema program untuk pemulihan ekonomi keluarganya. Ya itu. Keprihatinan mendalam tidak hanya kita rasakan untuk korban dan keluarga. Komunitas pesantren pun sangat terpukul oleh ulah oknum, seperti itu. Tapi itu tadi kita minta, negara dan pemerintah wajib hadir untuk mereka dengan perlindungan serta pemulihan kondisi korban dan keluarganya,” tambahnya.

Bagi Gus Salam, kejadian yang merusak citra pesantren seperti di Tlogosari, Pati tidak hanya sekali dua kali. Dirinya yang lebih 5 tahun bermitra dengan beberapa akademisi dan praktisi dari kalangan NU melalui tim kerja advokasi untuk pesantren ramah anak, terutama di Jawa Timur menemukan banyak kasus tindak kekerasan dan pelecehan di lingkungan pesantren.

“Tragedi Tlogosari, Pati dan kejadian serupa harus menjadi momentum bagi pesantren dan jam’iyyah NU di semua tingkatan untuk instrospeksi supaya kejadian serupa tidak terulang. Pesantren seperti kita ini harus bersikap reflektif. Menyadari kekurangan, mencari celah-celah kelemahan supaya bisa kita perbaiki sebaik mungkin untuk khidmah ilmu dan generasi masa depan. Itu sepenuhnya amanat,” ucapnya.

Gus Salam menyadari jam’iyyah Nahdlatul Ulama memiliki perangkat dan sumber daya yang sangat cukup untuk ikut mendampingi pesantren, melalui Rabithah Ma’ahid Indonesia (RMI) dalam memperbaiki kelemahan dan mengembangkan inovasi pelayanan.pesantren kepada para santri, anak didiknya.

“RMI NU bisa proaktif membantu menyiapkan instrumen bagi pesantren NU untuk mengontrol kemajuan pesantren dalam memberikan pelayanan kepada santri dan masyarakat. Sepanjang NU juga memiliki prioritas untuk melayani pesantren, melalui RMI bisa menyiapkan sistem, prosedur sekaligus upaya pendampingan dalam menyelaraskan perubahan untuk kemajuan pesantren,” katanya.

Menurut Gus Salam, transformasi pesantren adalah keharusan karena alam terus berubah mengikuti kemajuan pola hidup masyarakat. Apalagi, di zaman serba terbuka, pesantren memiliki dua tantangan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, yakni konsisten dengan kepribadian luhur dan tradisi para pendahulu, serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan.

Terhadap ulah Ashari, pelaku cabul terhadap 50 santriwati yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Gus meminta aparat penegak hukum tegas.

“Tindak tegas dan terukur. Tangkap dan proses hukum secara transparan. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu, karena ini soal keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat, komunitas pesantren, masa depan generasi muda, terutama integritas negara dalam melindungi warganya,” ucapnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengecam keras dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah (Jateng). Ia mendesak hukuman maksimal seumur hidup diberlakukan kepada pembina pesantren yang diduga kuat terlibat.

“Kalo ada kata lebih dari ‘biadab’ saya pikir pantes disematkan kepada pelaku. Dan siapapun yang terlibat, hukuman seumur hidup wajib diberlakukan kepadanya,” kata Selly Gantina, Sabtu (2/5/2026).

Sebelumnya masyarakat dikejutkan dengan terbongkarnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ponpes Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Dugaan awal korban telah melapor ke Polisi sejak 2024 namun baru ditindaklanjuti beberapa hari terakhir.

Politikus dari Fraksi PDIP itu melihat apa yang terjadi merupakan tamparan keras bagi negara dan dunia keagamaan. Ia menilai untuk kesekian kalinya kasus ini kembali terjadi karena negara yang abai menindak lanjuti.

Mengutip pernyataan Ketua DPR Puan Maharani, Selly mendesak agar kasus ini di usut secara transparan dan disampaikan kepada publik secara terbuka.

“Dengan 50 korban santriwati yang didominasi anak yatim piatu ini menunjukkan adanya kegagalan sistematik perlindungan anak di lingkungan pendidikan agama,” terangnya.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu juga menjerat aparat penegak hukum (APH) di Polresta Pati yang abai terhadap kasus itu dianggap pengkhianat negara karena abai terhadap UU no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU no 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

“Selidiki pula APH yang abai terhadap kasus ini. Kalo perlu pecat mereka, karena mengabaikan masyarakat. Mereka tidak pantas mendapatkan gaji dari negara yang berasal dari uang rakyat,” tegasnya.

Legislator Dapil Jabar VIII meliputi Cirebon Indramayu itu juga meminta Kementerian PPPA, LPSK, hingga Komnas Anak turun segera melakukan pendampingan psikososial berkelanjutan bagi korban, mengingat dampak trauma jangka panjang dari kekerasan seksual.

Termasuk mengevalusi menyeluruh terhadap pengawasan pesantren, termasuk peran Kementerian Agama melalui Dirjen Pontren yang baru terbentuk tahun lalu untuk memastikan standar perlindungan santri hingga sistem pelaporan dan perlindungan korban, agar tidak ada lagi korban yang harus menunggu hingga lulus untuk berani bersuara.

“Kami dari Fraksi PDIP di Komisi VIII menegaskan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai moral dan keagamaan harus menjadi ruang paling aman bagi anak, bukan sebaliknya,” tuturnya.

Selain itu, ia mengingatkan bila kasus di Pati ini menjadi pengingat keras bahwa keberanian korban untuk melapor harus diimbangi dengan kehadiran negara yang cepat, responsif, dan berpihak. Tidak boleh ada lagi laporan yang mengendap tanpa kepastian hukum.

“Negara tidak boleh kalah cepat dari pelaku. Setiap laporan kekerasan harus ditindak segera, bukan menunggu bertahun-tahun hingga kasus membesar,” tegas Selly.

JAKARTA - Organisasi sayap Partai Perindo, Puspadaya memberikan pendampingan terhadap keluarga anak korban dugaan kasus pencabulan anak. Sidang dengan agenda putusan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Kami, Puspadaya menghadiri sindang putusan terkait perkara pencabulan dan persetubuhan anak tahun 2023. Putusan telah dibacakan Majes Hakim dengan putusan 8 tahun 6 bulan dan dijatuhi dengan denda Rp1 miliar rupiah," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Puspadaya Amriadi Pasaribu di PN Jaktim, Kamis (15/1/2026).

Dalam perkara tersebut, korban saat itu masih duduk di bangku SMK. Akibat peristiwa itu, anak korban kini putus sekolah. Peristiwa yang dialami anak korban sangat meresahkan dan merugikan anak korban, malahan anak korban menjadi trauma.

"Terkait dengan putusan itu, memang benar anak sekarang sudah putus sekolah, dia trauma, dan dia harus kita lakukan lagi recovery, pemulihan kejiwaannya juga, kemudian juga akan kita usahakan sekolahnya agar berkelanjutan lagi, dan mudah-mudahan nanti akan kuliah juga dan kita urus lagi," tuturnya.

Amriadi menambahkan, saat proses kasusnya berjalan, keluarga anak korban pernah didatangi keluarga pelaku untuk dilakukan intimidasi. Maka itu, anak korban dan keluarga sempat merasa takut dan trauma, maka itu Puspadaya pun hadir memberikan pendampingan pada anak korban dan keluarganya.

"Kita amankan mereka, kita pindahkan dari tempat itu, di mana itu sangat riskan kepada mereka agar tidak terjadi lagi peristiwa yang berikutnya lagi kepada korban. Pada saat kejadian itu, memang kita dampingi untuk melakukan laporan polisi dan langsung kita amankan dia," bebernya.

"Majelis Hakim menyebutkan korban sekarang sudah berada di Solo karena keluarganya yang ada di sana kita pindahkan ke sana, dan nanti pemulihannya kita lakukan di Solo, juga sekolahnya, kemudian nanti langkah-langkah berikutnya kita berkoordinasi dengan pihak P3 yang ada di Solo," katanya.

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak upaya hukum kasasi yang diajukan Mario Dandy Satriyo dalam kasus pencabulan mantan pacarnya berinisial AG. Diketahui AG merupakan seorang anak saat peristiwa ini terjadi.

"Amar putusan, JPU tolak, terdakwa tolak," tulis salinan putusan yang dilansir dari laman kepaniteraan Mahkamah Agung, Selasa (25/11/2025).

Perkara ini terdaftar dalam nomor perkara 10825 K/PID.SUS/2025. Duduk sebagai Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dengan hakim anggota Yanto dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Putusan itu dibacakan pada Kamis, 13 November 2025.

Dengan ditolaknya upaya hukum kasasi ini, maka hakim menguatkan amar putusan perkara ini di tingkat banding.

Mario Dandy yang merupakan putra Rafael Alun Trisambodo pun harus menjalani hukuman 6 tahun penjara untuk kasus pencabulan.

Hakim juga menghukum Mario Dandy untuk membayar uang denda sebesar Rp1 miliar. Adapun apabila uang itu tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan kurungan penjara selama 2 bulan.