IDXChannel – PT Pertamina (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) guna berkontribusi memberi solusi atas tantangan kemandirian pangan.

Hal ini bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita dengan Deputi Koordinasi Usaha Pangan & Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Widiastuti, di Booth Kemenko Pangan dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, Kamis, 16 Oktober 2025.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengungkapkan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata Pertamina dan Kemenko Pangan dalam mewujudkan Asta Cita pemerintah melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB).

DEB merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang bertujuan memberdayakan ekonomi desa secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi tepat guna.

Saat ini, terdapat 176 DEB di seluruh Indonesia. Sebanyak 106 di antaranya berfokus pada sektor pangan. DEB ketahanan pangan mampu menghasilkan padi, sayuran, buah, daging, ikan air tawar dan makanan olahan yang signifikan.

"Bertepatan hari ini adalah Hari Pangan, jadi sebenarnya ini wujud nyata Pertamina berkontribusi pada bangsa. Keberadaan DEB Pertamina bersinergi dengan Kemenko Pangan bisa mendukung bangsa dalam mencapai dua target utama yaitu ketahanan pangan dan ketahanan energi. Artinya, ketahanan pangan bersandingan dengan upaya Pertamina di setiap kegiatan operasi, dan Kementerian menyambut positif hal ini," kata Arya.

Deputi Koordinasi Usaha Pangan & Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Widiastuti mengapresiasi langkah Pertamina dalam Program DEB. Ia menilai program DEB bukan hanya mampu meningkatkan perekonomian desa, namun juga menambah lapangan kerja dan meningkatkan sumber daya manusia.

"Kami senang hari ini bisa melakukan MOU dengan Pertamina untuk kerjasama keberlanjutannya. DEB ini kita harapkan bisa mendukung program-program di Kemenko Pangan dalam mewujudkan Asta Cita Presiden. Kemenko mengapresiasi langkah DEB yang dilakukan Pertamina, dengan DEB bisa menambah lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia. Kita harapkan kolaborasi ini akan berjalan lancar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat Junior Operator Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diterbitkan Pusat Pengembangan SDM Migas kepada perwakilan 40 local hero DEB.

Edison Fami, local hero dari DEB Papua Community Kampung Malasigi, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong mengungkapkan kebanggaanya mengikuti sertifikasi.

"Saya berasal dari Kampung Malasigi, Distrik Klayili, 3 jam perjalanan dari Sorong. Sertifikasi ini memberi saya pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan dan merawat PLTS di desa kami. Semoga dengan begitu, DEB kami jadi lebih berkembang," ucap dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan tidak anti terhadap rencana pembentukan family office di Indonesia.

Dia memandang family office, yang diketahui memiliki fungsi menampung kekayaan keluarga konglomerat, dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat likuiditas valuta asing.

"Kalau dia uang dari luar negeri, biar saja. Paling nggak (mampu) memperkuat cadangan devisa kita," ungkap Purbaya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Meskipun mengaku belum mendiskusikan rencana tersebut secara detail, Purbaya menjelaskan bahwa pada dasarnya family office berfungsi menampung uang dari luar negeri tanpa harus diketahui asal-usulnya, sebuah mekanisme yang disebutnya tidak merugikan dari sisi penerimaan pajak.

"Kalau uang dari luar negeri kan pengemplang pajak, kalau enggak masuk juga enggak ada pajaknya. Kalau masuk juga, untuk saya, zero sum game, nol," kata dia.

Namun, Purbaya memberikan syarat implementasi ide tersebut tidak boleh melibatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebab, kata Purbaya, family office tidak akan berkaitan dengan anggaran negara. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya.

"Itu kan programnya enggak ada urusan sama APBN dengan Kementerian Keuangan," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menemui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum memutuskan menghapus kredit macet di bawah Rp1 juta.

Pertemuan ini rencananya digelar pada Kamis mendatang (23/10/2025).

Purbaya menjelaskan, pembahasan dengan OJK akan sangat bergantung pada temuan data yang dimintanya dari Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada awal minggu depan.

"Kamis minggu depan saya akan ketemu dengan OJK untuk melihat sebetulnya seperti apa. Tapi tergantung dari temuan (Kepala BP Tapera) hari Senin," kata Purbaya, Jumat (17/10/2025).

Purbaya meluruskan bahwa rencana penyelesaian kredit macet kecil ini berasal dari usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Itu kan dari usulan dari Menteri Ara PKP," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait melaporkan adanya ratusan ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak dapat mengakses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) karena tercatat dalam daftar hitam (blacklist) sistem kredit, padahal utang macet mereka bernilai sangat kecil.

"Menteri PKP mengatakan ada permintaan dari ratusan ribu orang tidak bisa mengambil KPR karena di-blacklist. Mereka memiliki pinjaman yang belum dibayar dan dianggap kredit macet," kata Purbaya.

Solusi yang diusulkan adalah mencari pinjaman yang nilainya di bawah Rp1 juta untuk didiskusikan apakah dapat dihapuskan.

Purbaya juga mengungkapkan skema yang diusulkan Menteri PKP, yaitu pihak pengembang properti bersedia menanggung pelunasan utang macet tersebut.

"Tapi dengar kata Pak Ara (Menteri Ara) sih, pengembangnya mau bayar itu. Kalau itu mau bayar ya, udah enggak apa-apa (tidak dihapuskan)," papar Purbaya.

Menkeu menilai tanggungan yang harus dibayar pengembang tidak akan signifikan, sementara pengembang akan diuntungkan karena mendapatkan bisnis baru dari ratusan ribu calon debitur KPR.

"Paling beberapa miliar. Tapi kan habis itu pengembangnya dapet bisnis baru. Kata Pak Ara, even pengembangnya mau bayarin. Saya akan investigasi betul. Bener nggak seperti itu klaimnya," kata Purbaya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan merealokasi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki serapan belanja rendah hingga akhir Oktober 2025.

Dana yang tidak terserap tersebut akan dipindahkan ke pos belanja lain, atau digunakan untuk mengurangi penerbitan utang negara.

Purbaya menjelaskan, saat ini prioritasnya bukanlah menargetkan pemotongan anggaran, melainkan mendorong K/L agar segera menyerap dananya sebelum akhir bulan.

"Enggak, saya enggak targetin. Saya justru targetin mereka supaya menyerap," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menkeu memberikan batas waktu dua minggu (hingga akhir Oktober) untuk melihat kemajuan serapan anggaran. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, tindakan realokasi akan dilakukan.

"Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum bisa nyerap juga dan rencana yang enggak terlalu clear, bukan saya potong, saya asumsikan bahwa mereka enggak bisa nyerap juga," ucapnya.

Selain itu, Purbaya mengisyaratkan bahwa dana yang tidak terserap tersebut akan memiliki dua tujuan utama yakni dipindahkan ke K/L lain yang siap menyerap, atau digunakan untuk meningkatkan kesehatan fiskal negara.

"Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain, atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang," kata Purbaya.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Menkeu Purbaya sebelumnya untuk mengendalikan belanja pemerintah, memotong program yang tidak efisien, dan menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab, terutama karena sebagian anggaran dibiayai melalui utang.

Perlu diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), mencatatkan serapan anggaran yang sangat rendah hingga 30 September 2025. Dari total proyeksi belanja Rp116,6 triliun, realisasi BGN baru mencapai Rp19,7 triliun, atau hanya 16,9 persen.

Padahal, tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ditambah dana cadangan Rp100 triliun. Akibat rendahnya penyerapan, Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan pada Senin, 13 Oktober 2025, bahwa lembaganya akan mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena diperkirakan tidak terserap habis tahun ini.

Selain BGN, rendahnya serapan anggaran juga dialami oleh dua kementerian lain. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) baru membelanjakan Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pertanian hanya menyerap Rp9 triliun, yang setara dengan 32,8 persen dari proyeksi anggaran sebesar Rp27,3 triliun.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji usulan untuk menghapus atau menyelesaikan masalah kredit macet dengan nilai di bawah Rp1 juta.

Kebijakan ini muncul dari usulan yang disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang bertujuan membuka akses pinjaman bagi ratusan ribu masyarakat yang masuk daftar hitam (blacklist) karena kredit macet kecil.

Purbaya menjelaskan bahwa usulan ini terkait dengan peningkatan akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan perumahan.

"Itu kan dari usulan dari Menteri Ara PKP. Katanya ada demand yang dari sekian ratus ribu orang enggak bisa masuk karena mereka masih di-blacklist karena punya pinjaman yang belum dibayar atau dianggap kredit macet," kata Purbaya dikutip Jumat (17/10/2025).

Purbaya melanjutkan, yang akan dikaji adalah kredit macet dengan nominal yang sangat kecil.

"Akan dicari yang di bawah Rp1 juta, nanti didiskusikan apakah itu bisa dihapuskan," katanya.

Purbaya menyebutkan adanya skema penyelesaian yang menarik dari usulan tersebut, yaitu kredit macet tersebut akan dibayarkan oleh pihak pengembang.

"Pengembangnya mau bayarin itu. Kalau itu mau bayar, ya udah enggak apa-apa, bisa dihapus. Tapi kan habis itu pengembangnya katanya dapat bisnis baru. Kata Pak Ara even pengembangnya mau bayarin," jelas Purbaya.

Purbaya mengatakan bahwa kredit yang diusulkan untuk diselesaikan adalah semua jenis kredit yang nilainya di bawah Rp1 juta, bukan hanya KUR atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Meski skema ini terdengar mudah, Purbaya menyatakan akan melakukan investigasi mendalam untuk memastikan kebenaran klaim tersebut sebelum mengeluarkan aturan resmi.

"Saya enggak tahu, saya akan investigasi betul. Bener enggak seperti itu klaimnya. Klaim seperti itu betul apa enggak. Kalau betul kan gampang, yaudah dibayar, selesai," kata dia.

Purbaya menyebut, saat ini belum ada aturan resmi dari pemerintah. Dia telah meminta laporan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada hari Senin dan akan bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis minggu depan untuk mendiskusikan temuan dan detail pelaksanaannya.

"Tapi ini tergantung dari temuan hari Senin, sebetulnya betul enggak seperti itu yang disebutkan. Bahwa ada ratusan ribu orang siap untuk pinjam, tapi terkendala karena punya record kredit macet yang di bawah Rp1 juta," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan perkembangan sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Faisol mengatakan kinerja pada sektor tersebut saat ini sedang menggeliat.

Faisol menjelaskan selama ini industri tekstil dianggap sebagai sektor yang kinerjanya kurang baik. Bahkan, banyak yang beranggapan sektor ini sedang mengalami fenomena sunset industri dan akan susah untuk bangkit.

"Tetapi nyatanya ada banyak sekali sekarang terjadi investor, terutama dari luar melakukan relokasi justru di sektor ini. Itu yang perlu teman-teman dan kami ketahui bahwa sektor tekstil pun hari ini sedang menggeliat," katanya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Faisol menambahkan, angka kontribusi industri pengolahan nonmigas manufaktur mencapai 16,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2025. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal II-2024 yang mencapai 16,72 persen.

"Dengan kontribusi sebesar 16,9 persen, maka kira-kira penyerapan tenaga kerjanya itu sebesar 13,5 persen atau setara sekitar 19 juta pekerja," ujar Faisol.

Sementara kontribusi investasi untuk sektor manufaktur mencapai Rp366,6 triliun atau sekitar 38,88 persen dari total sebanyak Rp942,9 triliun. Dengan angka tersebut, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur mencapai 16 juta hingga 21 juta tenaga kerja.

"Kalau kita menghitung potensi investasi yang sedang berjalan sekarang ini, maka penyerapan tenaga kerjanya itu bisa sekitar 13 persen sampai 15 persen itu kira-kira dari 16 juta sampai 21 juta potensi tenaga kerja yang akan terserap melalui investasi sekarang yang sedang berjalan," paparnya.

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan minyak dan gas, Daqing Oilfield Co., Ltd., untuk memperkuat bisnis Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) atau peningkatan produksi minyak dengan menggunakan injeksi bahan kimia (chemical) ke dalam lapisan batuan yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi (reservoir).

Kerja sama kedua perusahaan diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) oleh Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti dengan Vice President of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025. MOU akan berlangsung selama lima tahun.

Senior Vice President Technology Innovation & Implementation Pertamina, Hana Timoti mengungkapkan, Chemical EOR menjadi salah satu usaha perseroan untuk meningkatkan produksi minyak. Itu karena sumur-sumur yang dikelola Pertamina sudah mature, sehingga upaya lebih untuk meningkatkan produksi minyak bumi.

Adapun injeksi pertama diharapkan dapat dilakukan tahun ini di Pertamina Hulu Rokan.

“Daqing Oilfield memiliki rekam jejak dan kompetensi di bidang chemical EOR, sehingga kerja sama ini diharapkan bisa membantu meningkatkan produksi minyak di wilayah kerja Pertamina,” ujar Hana.

“Pengembangan EOR butuh waktu supaya diperoleh hasil yang sesuai dengan target. Semoga dengan adanya kerja sama ini nanti ke depannya bisa memberikan hasil yang optimal terhadap penambahan produk minyak Pertamina,” tambahnya.

VP of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling mengungkapkan, setelah lebih dari 60 tahun melakukan eksplorasi dan perkembangan, Daqing Oilfield telah menciptakan sejumlah teknologi. Sehingga diharapkan dengan teknologi ini, Daqing Oilfield mampu bersinergi dengan Pertamina untuk mencapai tujuan produksi 1 juta barrel minyak per hari pada 2030 mendatang.

“Kami ingin berbagi teknologi dan kemampuan untuk mendukung Indonesia mencapai tujuan menaikkan produksi migas dengan 1 juta barrel per hari pada 2030. Kami percaya teknologi Daqing sangat sesuai dengan kebutuhan pengembangan minyak di Indonesia dan berharap akan mengembangkan nilai manfaat bersama,” ujarnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp50 triliun disalurkan ke Indonesia Investment Authority (INA).

Purbaya menyatakan keraguannya terhadap usulan tersebut. Sebab, INA dinilai masih memiliki banyak dana yang belum dioptimalkan.

"Saya lihat nanti INA-nya mau ngomongin seperti apa proposalnya. Saya sih belum lihat sampai sekarang. Saya kan di INA. Tapi INA-nya belum ngomongin apa-apa ke saya," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sebelumnya, Luhut menyoroti potensi besar INA sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk menarik investasi asing. Ia mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana Rp50 triliun per tahun ke INA yang diharapkan dapat berkembang menjadi Rp1.000 triliun dalam lima tahun.

Namun, Menkeu Purbaya mengaku belum menerima proposal resmi dari INA.

Purbaya menyatakan, meskipun Luhut menganggap usulan tersebut sebagai masukan yang bagus, ia perlu mengkaji secara mendalam tujuan penggunaan dana tersebut.

Purbaya mengkhawatirkan bahwa penambahan dana akan sia-sia jika INA tidak memiliki rencana investasi yang jelas dan spesifik.

"Itu mungkin masukan yang bagus. Tapi saya kan lihat. INA juga kayaknya masih banyak uang nganggur juga," katanya.

Menkeu melanjutkan, jika dana tersebut hanya digunakan untuk instrumen pasif seperti obligasi, penambahan likuiditas tidak akan optimal.

"INA juga sepertinya banyak uang yang belum dioptimalkan juga. Kalau saya kasih begitu, makin banyak yang nganggur. Kalau dia cuma ngomongin untuk ditaruh di obligasi atau di pos itu saja, buat apa? Tapi nanti saya lihat," kata Purbaya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, mengaku proyek waste to energy atau mengubah sampah menjadi energi telah banyak diminati investor asing dan luar negeri.

Ia mencatat setidaknya ada 107 investor dari asing dan dalam negeri yang mulai melirik proyek tersebut. Terdiri dari 53 investor dari dalam negeri dan 54 investor asing. Proyek ini diharapkan mampu menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mengatasi permasalahan sampah di tanah air.

"Kami sudah membuka proses pendaftaran. Jadi per hari ini sudah ada 107 pendaftar, yang di mana 53 dari dalam negeri, 54 dari luar negeri," kata Rosan kepada wartawan usai menghadiri agenda diskusi 'Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Jakarta pada Kamis (16/10/2025).

Rosan mengatakan, 54 investor asing yang berminat untuk menggarap proyek tersebut datang dari berbagai negara seperti China, Jepang, Belanda, Singapura, hingga Jerman. Investor yang berminat pada proyek waste to energi merupakan perusahaan besar.

"Rata-rata memang mereka pemain-pemain besar, baik di negara masing-masingnya, dan kita terbuka saja untuk prosesnya, karena kita jalankan prosesnya secara transparan dan terbuka," tambahnya.

Rosan menambahkan, dari 33 titik proyek waste to energy yang awalnya direncanakan akan dibangun, kini dipangkas menjadi 10 titik. Perubahan itu terjadi setelah analisis dan asesmen yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

"Saat ini ada 10 daerah yang sudah siap. Siap dalam arti kata, siap dari sampahnya, kebutuhan sampahnya, di mana minimum adalah 1.000 ton per hari, siap dalam arti kata lahannya, dan juga siap dari kata infrastruktur lainnya, termasuk air," kata dia.

Adapun sejumlah titik itu di antaranya, Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, hingga Makassar. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu 2 tahun.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menginvestigasi dana pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk simpanan berjangka di sejumlah bank komersial.

Dia menilai ada indikasi kejanggalan dalam penempatan dana tersebut karena jumlahnya terpantau terlalu besar dan berpotensi merugikan negara.

“Kita masih investigasi itu uang apa. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang enggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya menjelaskan dana yang dimaksud kemungkinan besar merupakan uang lembaga-lembaga di bawah kementeriannya yang ditempatkan di deposito untuk memperoleh bunga. Namun, ia belum dapat memastikan sumber pastinya.

“Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan? Saya enggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah kementerian atau yang lain. Tapi setahu saya, biasanya bank ngasih kode yang jelas kalau uang pemerintah, ya uang pemerintah. Saya akan periksa nanti,” kata dia.

Menurut Purbaya, dana tersebut tercatat sebagai “uang pemerintah” dan saat ini masih ditelusuri apakah seluruhnya bersumber dari pemerintah pusat.

“Yang diinvestigasi yang mana? Ya, uang pemerintah, ada uang di BI itu sebetulnya masih nggak jelas,” tuturnya.

Purbaya juga tidak menampik adanya dugaan praktik penyimpanan dana untuk tujuan mencari keuntungan bunga.

“Ada kecurigaan mereka main bunga,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut dana tersebut tersebar di sejumlah bank komersial, termasuk bank-bank milik negara (Himbara).

“Itu ada di banyak bank komersial kita. Himbara mungkin. Tapi saya akan investigasi lagi itu uang apa sebetulnya. Dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat di situ ditulisnya, bisa saja LPDP dan seterusnya. Harusnya sih terpisah kan. Nanti saya akan cek,” ujarnya.

Purbaya menilai penempatan dana sebesar itu dalam bentuk deposito tidak efisien secara fiskal karena bunga deposito jauh lebih rendah dibandingkan imbal hasil yang harus dibayar pemerintah untuk surat utang negara.

“Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu. Kan saya ngutang. Karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Pasti saya rugi kalau gitu. Saya cek betul,” tegasnya.

Dalam paparannya di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Purbaya juga menyoroti peningkatan signifikan dana pemerintah pusat yang disimpan dalam simpanan berjangka.

“Desember 2024, yang di simpanan berjangka ada Rp204 triliun. 2023, Rp204 triliun juga. Sekarang yang di berjangka itu ada Rp285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya diperbankan,” ungkap Purbaya.

Menkeu menambahkan, meski pemerintah pusat dan daerah memiliki posisi kas yang kuat, cara pengelolaannya belum sepenuhnya optimal.

“Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cuma cara belanjanya belum optimal. Itu akan kita perbaiki sebelum kita gerakkan kebijakan-kebijakan yang lain,” kata Purbaya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurahman yang menyebut ada oknum Bea Cukai yang membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kesulitan karena praktik nakal di lapangan.

Purbaya meminta agar laporan terkait hal tersebut disampaikan langsung kepadanya agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Oh, Pak Maman bilang gitu? Kenapa enggak lapor saya? Kenapa lapornya sama Anda? Kalau sama saya, saya beresin sebelah mana barangnya, ini pemainnya siapa, nanti kita beresin,” ujar Purbaya di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya menegaskan, saat ini Kementerian Keuangan tengah menggiatkan upaya perbaikan internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk melakukan pemetaan terhadap oknum yang terlibat dalam praktik tidak profesional.

“Saya sedang giatkan lagi Bea Cukai untuk melist atau memperbaiki kinerjanya. Jadi pertama kita list pemain-pemainnya siapa saja sih. Mereka rupanya udah tahu, nanti kita tangkap proses satu per satu,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan pada jalur hijau impor melalui pemeriksaan acak untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dan nanti juga yang jalur hijau akan kita tetap secara random,” katanya.

Dia pun meminta agar jika Menteri UMKM menemukan kembali kasus serupa, agar segera dilaporkan kepada dirinya secara langsung.

“Jadi apalagi kalau dapet Pak Maman ada masalah seperti itu, kasih tahu saya, jangan kasih tahu Anda. Nanti saya beresin, gitu. Nanti tolong kasih tahu dia ya,” ujar Purbaya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan tim penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Luhut menjelaskan, tim inilah yang nanti akan menangani persoalan utang konstruksi jumbo proyek Kereta Cepat yang dibesut oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Beberapa skema akan disiapkan agar utang jumbo Whoosh tidak menjadi bom waktu dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya, Seto yang paham betul mengenai itu. Tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja. Ada Keppres dari Presiden mengenai timnya," kata Luhut saat ditemui di sela-sela acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengaku utang jumbo Whoosh itu akan ditangani langsung olehnya bersama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai holding BUMN. "Karena dulu saya yang menangani (proyek kereta cepat), jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan (CEO Danantara), dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama," katanya.

Lebih lanjut Luhut menegaskan, penyelenggaraan sistem transportasi publik memang memerlukan dukungan APBN. Tujuannya agar punya harga keekonomian yang tepat dan terjangkau digunakan oleh khalayak luas.

Menurutnya, tidak ada satupun di dunia penyelenggaraan sistem transportasi publik yang menguntungkan. Sehingga, diperlukan peran pembiayaan dari negara agar konektivitas antar wilayah dan pergerakan masyarakat bisa terakomodir dengan baik.

"Ingat ya, tidak ada public transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," ujar dia.

Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whoosh telah membengkak hingga USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.

Toto mengatakan, komposisi utang tersebut sekitar 75 persen merupakan pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4 persen. Hal ini membuat konsorsium PT KCIC yang mayoritas dipegang oleh PT KAI perlu membayar bunga utangnya saja sekitar Rp2 triliun per tahun.

"Kalau kita melihat total biaya investasi awal ditambah cost overrun itu kan hampir USD7,2 miliar (utang KCJB). Bahkan utang yang 75 persen dari CDB itu dengan bunga 3,5 sampai 4 persen, mereka (KCIC) harus bayar bunganya saja mungkin Rp2 triliun ya," ujarnya saat dihubungi IDXChannel, Sabtu (22/8/2025).

(Dhera Arizona)