IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak perusahaan asal China, Jiangxi Jovo Energy Co Ltd, mengembangkan bisnis energi bersih di Indonesia.

Agus menilai, Jovo Energy berpengalaman dalam pengelolaan Liquefied Natural Gas (LNG) dan pengembangan energi bersih, sehingga mampu mendorong infrastruktur energi bersih di Indonesia.

“Potensi distribusi LNG di Indonesia sangat besar, mengingat Pemerintah Indonesia tengah memperluas pemanfaatan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. LNG menjadi solusi yang fleksibel karena tidak bergantung pada jaringan pipa. Teknologi ini memungkinkan distribusi energi hingga ke wilayah terpencil melalui kapal atau moda transportasi lain yang efisien," ujar Agus melalui keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

Dia menambahkan, partisipasi sektor swasta dan mitra internasional sangat penting dalam mempercepat transisi menuju energi hijau serta meningkatkan kapasitas teknologi nasional.

Lebih lanjut, peluang investasi juga terbuka lebar pada sektor penyediaan Dimetil Eter (DME), yang akan berperan strategis dalam mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Kebutuhan domestik Indonesia terhadap DME diproyeksikan mencapai 11 juta ton per tahun, sehingga peluang pasar sangat besar bagi investor yang mampu menghadirkan teknologi efisien dan berkelanjutan.

"Investasi di bidang DME tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka ruang transfer teknologi dan peningkatan kemampuan industri dalam negeri,” kata Agus.

Dalam hal ini, Jovo Energy dapat berperan penting dengan membawa keahlian gasifikasi yang dibutuhkan untuk memproduksi DME secara kompetitif di Indonesia.

Dia menegaskan, kolaborasi investasi yang diarahkan pada efisiensi energi dan pengurangan emisi akan menjadi fondasi penting bagi masa depan industri Indonesia. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, infrastruktur energi yang memadai, dan potensi pasar yang besar, Indonesia siap menjadi mitra utama bagi investor global dalam membangun rantai pasok energi yang tangguh dan berkelanjutan.

“Melalui kerja sama yang sinergis, kita dapat mewujudkan industri nasional yang tidak hanya produktif dan berdaya saing, tetapi juga ramah lingkungan serta berorientasi pada masa depan energi hijau," ucap Agus.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Agustus 2025 tercatat sebesar USD431,9 miliar atau tumbuh 2,0 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Meski demikian, angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2 persen (yoy) pada Juli 2025. Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, ULN pemerintah tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD213,9 miliar atau tumbuh 6,7 persen (yoy).

"Angka ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen (yoy) pada Juli 2025. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,2 persen), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,7 persen), Konstruksi (12,3 persen), Transportasi dan Pergudangan (9,0 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Begitu juga dengan ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar USD194,2 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,1 persen (yoy) pada Agustus 2025, lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).

Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,6 persen (yoy) dan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh melambat menjadi sebesar 0,8 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2 persen terhadap total ULN swasta.

Ramdan menambahkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,0 persen pada Agustus 2025, relatif stabil dengan Juli 2025 yaitu 29,9 persen, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,9 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat selama 1 dekade, angkutan laut perintis berhasil melayani 7,8 juta penumpang dan 1,3 juta ton barang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud mengatakan, hingga kuartal III 2025 berbagai capaian positif berhasil diraih menunjukkan peran strategis transportasi laut dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Pada 2025, kata dia, 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

"Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang," kata Masyhud, Rabu (15/10/2025).

Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara.

Sedangkan untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalouge.

Adapun program Angkutan Laut Perintis Barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut masih menjadi salah satu andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia.

“Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” kata Masyhud.

Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs.

Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan perekenomian Indonesia tumbuh sebesar 4,9 persen pada 2025 dan 2026.

Angka tersebut berdasarkan laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2025, yang dirilis di sela-sela pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Washington pekan ini.

Ekonomi Indonesia tumbuh sekitar lima persen tahun lalu. Laporan IMF memproyeksikan pertumbuhan 5,1 persen pada 2030.

Sementara itu, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,2 persen pada 2025, sementara perekonomian Asia diproyeksikan tumbuh 4,5 persen tahun ini.

"Perekonomian global sedang beradaptasi dengan lanskap baru. Beberapa tarif ekstrem bisa diredam berkat kesepakatan dagang dan pengaturan ulang. Namun, kondisi secara keseluruhan masih fluktuatif," kata IMF dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (15/10/2025).

"Ketidakpastian yang berkepanjangan, meningkatnya proteksionisme, dan guncangan pasokan tenaga kerja dapat menghambat pertumbuhan. Kerentanan fiskal, potensi koreksi pasar keuangan, dan erosi institusi dapat mengancam stabilitas," kata lembaga keuangan internasional itu.

IMF mendorong negara-negara untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang tepat, transparan, dan berkelanjutan. Diplomasi perdagangan harus dipadukan dengan penyesuaian makroekonomi dan penguatan reformasi struktural. Ketangguhan fiskal harus dibangun kembali dan independensi bank sentral harus dipertahankan. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai federal akibat penutupan pemerintahan (government shutdown) di Amerika Serikat (AS) mencapai 4.108 orang.

Melansir Investing, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dilakukan sejak 1 Oktober, hari dimulainya penutupan pemerintahan AS, demikian pernyataan Departemen Kehakiman AS di pengadilan.

Minggu lalu, dalam pengajuan terpisah, Departemen Kehakiman memperkirakan jumlahnya setidaknya mencapai 4.278 orang.

PHK tersebut, disebut hanya merupakan sebagian kecil dari total tenaga kerja pemerintah AS. Lembaga-lembaga federal mempekerjakan sekitar 2 juta pegawai sipil pada awal masa pemerintahan Trump.

Trump menuding penutupan pemerintahan sebagai penyebab terjadinya PHK tersebut. Penutupan terjadi karena Trump dan para anggota parlemen gagal mencapai kesepakatan terkait rencana anggaran bagi lembaga-lembaga federal. Sebagai upaya menekan Partai Demokrat agar menyetujui rencana anggarannya, Trump melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai federal dan memangkas sejumlah program yang dianggapnya menjadi favorit Demokrat.

Sejak 1981, AS telah mengalami 15 kali penutupan pemerintahan federal yang menyebabkan ratusan ribu pekerja dirumahkan tanpa gaji. Namun, belum pernah ada presiden yang menggunakan penutupan pemerintahan sebagai dasar untuk melakukan PHK besar-besaran.

PHK tersebut diperkirakan mengganggu operasional pemerintah, termasuk penyelidikan wabah penyakit dan persiapan masuk perguruan tinggi.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Harga pangan nasional pada hari ini, Rabu (15/10/2025) terpantau mengalami pergerakan. Sejumlah komoditas utama seperti daging dan juga minyak goreng melonjak.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga daging sapi kualitas II naik 0,64 persen menjadi Rp133.200 per kg.

Kenaikan harga juga diikuti oleh minyak goreng curah yang naik 1,08 persen menjadi Rp18.800 per liter. Kemudian minyak goreng kemasan naik 2,23 persen menjadi Rp22.950 per liter.

Kendati demikian, komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga seperti bawang merah ukuran sedang yang turun 0,86 persen menjadi Rp40.550 per kg.

Bawang putih turun 2,81 persen menjadi Rp38.100 per kg. Selian itu beras kualitas bawah I dan II turun masing-masing 3,1 persen dan 0,69 persen menjadi Rp14.050 dan Rp14.300 per kg.

Beras kualitas medium I dan II juga mengalami hal serupa di mana masing-masing turun 1,88 persen dan 1,58 persen menjadi Rp15.700 dan Rp15.550 per kg.

Beras kualitas super I turun 1,16 persen menjadi Rp17.000 per kg. Diikuti beras kualitas super II yang mengalami penurunan sebesar 0,9 persen menjadi Rp16.550 per kg.

Penurunan harga juga berlaku untuk komoditas cabai yang meliputi cabai merah besar turun 14,49 persen menjadi Rp45.150 per kg. Kemudian cabai merah keriting turun 12,69 persen menjadi Rp51.600 per kg.

Diikuti cabai rawit hijau turun hingga 22,6 persen menjadi Rp31.500 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun 13,12 persen menjadi Rp43.050 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar tutun 2,24 persen menjadi Rp37.150 per kg. Daging sapi kualitas I turun 2,63 persen menjadi Rp136.800 per kg.

Gula pasir kualitas premium turun 2,76 persen menjadi Rp19.250 per kg. Gula pasir lokal turun 3,88 persen menjadi Rp17.350 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek II turun 1,17 persen menjadi Rp21.150 per kg. Telur ayam ras juga mengalami penurunan harga sebesar 2,73 persen menjadi Rp30.300 per kg.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 pada Selasa (14/10/2025) waktu setempat.

Lembaga keuangan global tersebut menilai dampak tarif dan kondisi keuangan terbukti lebih ringan dari yang diperkirakan sebelumnya.

Namun, IMF memperingatkan bahwa ancaman perang dagang baru antara Amerika Serikat (AS) dan China dapat menjadi bom waktu yang memperlambat output secara signifikan.

IMF dalam laporan World Economic Outlook-nya menyebutkan bahwa sejumlah kesepakatan dagang terbaru antara AS dan beberapa ekonomi besar berhasil menghindari dampak terburuk dari ancaman tarif Trump dengan sedikit aksi balasan.

IMF kini memperkirakan pertumbuhan PDB riil global sebesar 3,2 persen pada 2025, naik dari proyeksi 3,0 persen pada Juli dan 2,8 persen pada April, ketika Trump memberlakukan tarif global terhadap para mitra dagangnya dan memicu eskalasi saling balas tarif dengan China.

Untuk 2026, IMF memperkirakan pertumbuhan global tetap di 3,1 persen, sama dengan proyeksi Juli.

Selain tarif yang lebih rendah dari perkiraan, output global juga ditopang oleh sektor swasta, dolar yang lebih lemah, stimulus fiskal di Eropa dan China, serta lonjakan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI).

"Kesimpulannya, tidak seburuk yang kami khawatirkan, tapi lebih buruk dari yang kami perkirakan setahun lalu, dan lebih buruk dari yang seharusnya," ujar Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, dilansir Investing, Rabu (15/10/2025).

Adapun Trump kembali memantik ketegangan dagang pada Jumat lalu, dengan mengancam memberlakukan bea masuk 100 persen terhadap barang-barang asal China, di atas tarif rata-rata yang sudah mencapai 55 persen. Hal tersebut merupakan aksi balasan atas pengendalian ekspor mineral langka oleh Beijing.

Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pembicaraan sedang berlangsung untuk meredakan potensi eskalasi besar perang dagang AS–China.

Pertumbuhan AS Tetap Stabil

Dalam proyeksi dasar IMF, prospek ekonomi AS tetap tangguh, dengan pertumbuhan 2,0 persen pada 2025, sedikit naik dari proyeksi 1,9 persen pada Juli. IMF memperkirakan pertumbuhan PDB AS 2,1 persen pada 2026, sedikit meningkat dari proyeksi Juli lalu, namun jauh di bawah pertumbuhan 2,8 persen pada 2024.

IMF menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menopang pertumbuhan AS meliputi tarif yang lebih rendah dari perkiraan, dorongan fiskal dari RUU pajak Partai Republik, kondisi keuangan yang lebih longgar, dan booming investasi AI.

Pertumbuhan kawasan euro juga sedikit membaik dalam proyeksi IMF, naik menjadi 1,2 persen dari 1,0 persen pada Juli, didorong oleh perluasan fiskal di Jerman dan momentum kuat yang berlanjut di Spanyol.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Ketua Umum Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) Andi Fahrurrozi memproyeksikan dalam lima tahun mendatang, perbaikan mesin pesawat akan ditangani 100 persen di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat di dalam negeri masih sangat terbatas.

Terlebih lagi, pengembangan industri ini masih memerlukan investasi yang tidak murah serta kolaborasi dengan investor asing yang menggeluti bidang serupa.

"Kemampuan engine dan komponen di Indonesia itu semakin lama semakin menurun, teknologi baru tidak ada yang punya kapabilitas, kalau ini tidak ada yang investasi di dalam negeri, dalam lima tahun ke depan 100 persen engine (perbaikan mesin pesawat) akan dikirim di luar negeri," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Direktur Utama Garuda PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) itu juga menjelaskan, Indonesia merupakan pasar MRO terbesar di Asia Tenggara, dengan total nilai mencapai USD1-1,5 miliar pada 2023. Namun, sekitar 46 persen pasar MRO masih dikerjakan oleh perusahaan asing, sementara 54 persen sisanya dilakukan di dalam negeri.

Jika dirinci, perawatan airframe dan line maintenance sudah mencapai 90 persen aktivitas dilakukan oleh AMO domestik. Sebaliknya, perawatan engine dan komponen masih didominasi oleh MRO asing, lebih dari 70 persen pekerjaan dilakukan di luar negeri.

Pengiriman mesin pesawat dalam rangka perbaikan tentu akan menimbulkan beban biaya yang lebih besar bagi industri maskapai di tanah air. Hal tersebut tentu akan berdampak juga pada biaya operasional maskapai yang dibebankan kepada penumpang dalam membentuk harga tiket pesawat.

Andi Fahrurrozi mengatakan, ada tiga tantangan utama dalam peningkatan kapabilitas MRO nasional. Pertama, keterbatasan volume pekerjaan yang membuat investasi peningkatan kemampuan teknis menjadi tidak ekonomis.

Kedua, dominasi Original Equipment Manufacturer (OEM) dalam layanan aftersales dan reparasi komponen, di mana sebagian besar aktivitas repair masih menjadi hak eksklusif OEM.

Ketiga, tingginya biaya investasi, sehingga diperlukan kemitraan atau partnership untuk memperkuat kapasitas dan menambah capital expenditure.

Dia mengaku bukan tidak ada investor yang berminat melakukan investasi di industri ini. Namun, masalah pungutan pajak dan kepastian regulasi membuat investor berpikir ulang untuk menjalin kemitraan untuk pengembangan industri MRO di Tanah Air.

"Dari luar itu sudah banyak yang menunggu, cuman tadi masalah regulasinya kita tunggu, karena investor selama ini tidak jadi masuk karena masalah maslah seperti tadi, seperti pajak, bea masuk, dan lainnya," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keputusan pemerintah yang mencoret proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Airlangga menegaskan, status PSN yang sebelumnya diberikan hanya mencakup program pengembangan pariwisatanya, bukan proyek propertinya.

"Itu memang sudah kita cabut, yang dikasih sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya. Sudah ada kajian," ujarnya kepada wartawan di selasar kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Airlangga memastikan, pencabutan status PSN tersebut tidak berdampak terhadap keberlanjutan investasi PIK 2.

"Investasi sih jalan terus, enggak ada pengaruhnya," ujar dia.

Sebelumnya, proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang digarap oleh Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar PSN.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak 24 September 2025.

Dalam beleid terbaru itu, proyek PIK 2 Tropical Coastland sudah tidak lagi tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Ketua Umum Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) sekaligus Direktur Utama Garuda PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) Andi Fahrurrozi mengakui banyak calon investor global yang gagal berinvestasi membangun fasilitas industri MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pesawat di Indonesia.

Salah satu hal yang memberatkan calon investor adalah terkait pungutan pajak dan bea masuk yang dipungut pemerintah terkait komponen pesawat terbang.

"Dari luar itu (investor) sudah banyak yang menunggu. Cuma tadi masalah regulasinya kita tunggu. Karena investor selama ini tidak jadi masuk karena masalah seperti perpajakan, bea masuk, dan lainnya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025)

Ia menjelaskan saat ini kemampuan industri dalam negeri untuk perbaikan mesin pesawat dan komponen semakin lama semakin menurun. Perkembangan teknologi pesawat terbang belum mampu diimbangi oleh kapasitas industri di dalam negeri.

Andi Fahrurrozi memproyeksikan, dalam lima tahun ke depan 100 persen perbaikan mesin pesawat akan dilakukan di luar negeri. Adapun posisi saat ini, 70 persen perbaikan pesawat dilakukan di luar negeri akibat keterbatasan di dalam negeri.

Menurutnya ada 3 tantangan utama dalam peningkatan kapabilitas MRO nasional. Pertama, keterbatasan volume pekerjaan yang membuat investasi peningkatan kemampuan teknis menjadi tidak ekonomis.

Kedua, dominasi OEM (Original Equipment Manufacturer) dalam layanan aftersales dan reparasi komponen, di mana sebagian besar aktivitas repair masih menjadi hak eksklusif OEM.

Ketiga, tingginya biaya investasi, sehingga diperlukan kemitraan atau partnership untuk memperkuat kapasitas dan menambah capital expenditure.

"Itu yang kita harapkan, pemerintah bisa mengasih solusi dari masalah perpajakan, masalah regulasi, dan sebagainya. Minimal bisa kompetitif saja dengan apa yang diberikan negara terhadap industrinya," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rokhman mengaku saat ini pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan terkait relaksasi bea masuk untuk spare part dan mesin pesawat.

"Bea masuk, kita sudah berdiskusi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan, ini kita upayakan, sehingga spare part mudah, dan kalau bisa beamasuk nol. Ini akan memberikan stimulus industri penerbangan Indonesia untuk bisa berdaya saing," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam melawan disinformasi di ruang digital. Caranya melalui penguatan transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Melalui tema “Energizing The Information”, Pertamina menghadirkan transformasi inovasi sistem layanan informasi publik yang menekankan digitalisasi dan kepercayaan publik.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

“Pertamina terus memperkuat ekosistem keterbukaan informasi melalui kanal resmi yang kredibel, mudah diakses, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik serta menangkal potensi hoaks dan disinformasi di ruang digital,” ujar Fadjar pada Kegiatan Pameran Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Fadjar melanjutkan, Pertamina membuka berbagai kanal resmi yang dapat diakses masyarakat untuk memperoleh informasi akurat, di antaranya melalui situs resmi website, media sosial, majalah energia, Pertamina Call Center 135, email infopublik, hingga aplikasi berbasis mobile Apps layanan informasi publik.

“Melalui kanal-kanal ini, masyarakat dapat memverifikasi informasi secara langsung sekaligus memperoleh data dan fakta terbaru mengenai kegiatan serta kebijakan Pertamina,” kata Fadjar.

Lebih lanjut, Fadjar mengatakan, dalam menjaga komitmen, capaian keterbukaan informasi publik semester I 2025 yang signifikan diantaranya Pertamina mencatatkan 153.805 informasi publik di media nasional, 1,7 juta views pada laman website, 219 interaksi via PPID, 1.692 informasi di media sosial, 245.002 interaksi melalui Call Center 135.

Pertamina juga memberikan ruang kemudahan memperoleh informasi bagi komunitas disabilitas pada website layanan informasi publik.

“Sebagai bentuk inklusivitas, Pertamina menghadirkan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada layanan informasi publik, seperti Pilihan tampilan kontras dan pembesaran teks

Pengaturan jarak antar teks dan opsi ramah disleksia, Fitur penghentian animasi serta penyesuaian tinggi baris tulisan, sesuai kebutuhan,” tambah Fadjar.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina untuk menghadirkan layanan informasi yang setara bagi seluruh masyarakat dan menjadi energi informasi untuk publik. Pertamina juga ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Keterbukaan informasi adalah energi baru dalam membangun kepercayaan publik. Dengan transparansi, kita tidak hanya melawan disinformasi, tetapi juga memperkuat budaya akuntabilitas dan partisipasi publik,” kata Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan, hingga saat ini baru sekitar 2,6 juta wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun di sistem Coretax.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan DJP, yakni sebanyak 14 juta wajib pajak orang pribadi.

"Yang sudah aktivasi itu sekitar 2,6 juta wajib pajak. Target kami 14 juta wajib pajak orang pribadi," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Bimo menjelaskan, dari total aktivasi tersebut, sebanyak 2,05 juta merupakan wajib pajak orang pribadi, sedangkan 550 ribu lainnya adalah wajib pajak badan.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari aktivasi tahun sebelumnya dan tambahan pada tahun ini.

Namun, Bimo menyoroti sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang sudah melakukan aktivasi belum sepenuhnya menyelesaikan proses digitalisasi di sistem baru tersebut.

"Khusus yang orang pribadi, kami benar-benar urging gitu ya mendorong supaya dari 2 juta tersebut, ini baru 1,2 juta yang sudah mempunyai kode otorisasi dan sertifikat elektronik," katanya.

Lebih lanjut, Bimo menerangkan, kode otorisasi dan sertifikat elektronik berfungsi sebagai tanda tangan digital (digital signature) di sistem Coretax DJP.

"Sekaligus juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk segera mengaktivasi dan juga mendapatkan sertifikat elektronik dan kode otorisasi," kata dia.

Sebagai informasi, sistem Coretax DJP mensyaratkan sertifikat elektronik agar wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan daring. Sertifikat digital tersebut sekaligus menggantikan peran EFIN dalam sistem lama.

(Dhera Arizona)