IDXChannel- Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Sedangkan dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55 persen (yoy) pada Maret 2026.

"Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan tetap baik, tecermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang masih longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut," kata Gubernur BI Perry Warjiyo usai konferensi pers Rabu (22/4/2026).

Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen (yoy).

Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen (yoy), 4,38 persen (yoy), dan 5,88 persen (yoy).

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan," ujarnya.

Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK terus diperkuat untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut.

Sementara itu, ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang Timur Tengah. Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Februari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,83 persen yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,17 persen (bruto) dan 0,83 persen (neto) pada Februari 2026.

(kunthifahmar sandy)

IDXChannel - Calon ketua Federal Reserve (The Fed) pilihan Presiden Donald Trump, Kevin Warsh, menyatakan akan menjaga independensi bank sentral Amerika Serikat (AS) tersebut.

Dilansir dari Aljazeera pada Rabu (22/4/2026), dia juga membantah tuduhan yang menyatakan bahwa dia akan menjadi boneka Trump.

“Saya tidak percaya independensi kebijakan moneter terancam," kata Warsh dalam sidang konfirmasi dengan Komisi Perbankan Senat.

“Kemandirian kebijakan moneter sangat penting. Para pembuat kebijakan moneter harus bertindak demi kepentingan negara. Keputusan mereka merupakan hasil dari ketelitian analitis, pertimbangan yang mendalam, dan pengambilan keputusan yang jernih," ujarnya.

Jika dikonfirmasi Senat, Warsh akan menggantikan Jerome Powell sebagai ketua The Fed pada pertengahan Mei.

Namun, Powell berpotensi memimpin The Fed melebihi masa jabatannya jika proses konfirmasi Warsh berlangsung lama.

Dalam sidang konfirmasi, Warsh juga menyerukan “perubahan rezim” di bank sentral AS, termasuk pendekatan baru untuk mengendalikan inflasi dan perombakan gaya komunikasi yang dapat mencegah rekan-rekannya untuk terlalu banyak berkomentar tentang arah kebijakan moneter.

Warsh menyalahkan bank sentral atas lonjakan inflasi setelah memangkas suku bunga acuan hingga hampir nol setelah pandemi Covid-19, sebuah langkah yang dianggapnya merugikan ekonomi AS.

“Yang dibutuhkan Fed adalah reformasi kerangka kerjanya dan reformasi komunikasinya,” kata mantan gubernur The Fed tersebut.

“Terlalu banyak pejabat The Fed yang berpendapat tentang di mana suku bunga seharusnya berada. Itu sangat tidak membantu," ujarnya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat capaian pertumbuhan kredit yang positif hingga Kuartal I-2026.

Hingga 31 Maret 2026, tercatat pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen (year on year/yoy).

"Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Dari sisi struktur, pertumbuhan kredit ditopang kinerja yang kuat pada segmen korporasi, komersial, dan konsumer. Kredit korporasi tumbuh 14,29 persen sebagai pendorong utama ekspansi, diikuti kredit konsumer sebesar 13,97 persen, dan kredit komersial sebesar 11,11 persen.

Namun, di tengah tren positif tersebut, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.

"Di tengah dinamika global dan tekanan pada segmen usaha mikro, pemerintah berhasil menjaga keberlanjutan pembiayaan UMKM melalui kebijakan yang terarah dan adaptif, khususnya melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini menunjukkan bahwa kontraksi yang terjadi bersifat terkendali dan merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan UMKM yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan," kata Airlangga.

Lebih lanjut, kata Airlangga, KUR menjadi instrumen utama Pemerintah dalam menjaga stabilitas pembiayaan UMKM dan memastikan akses kredit tetap terjaga di tengah peningkatan risiko sektor mikro.

Hingga Kuartal I-2026, KUR tumbuh 0,21 persen (yoy) dan baki debet mencapai Rp522 triliun.

Selain itu, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan baki debet mencapai Rp15,76 triliun pada posisi 31 Maret 2026.

Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh 3,23 persen (yoy).

"Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil," ujarnya.

Dari sisi risiko, lanjut Airlangga, pemerintah mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM, dengan posisi Non-Performing Loan (NPL) kredit UMKM mencapai 4,55 persen pada Maret 2026.

Namun demikian, kualitas pembiayaan KUR dinilai tetap terjaga dengan baik, tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16 persen pada Januari 2026.

"Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan KUR yang didukung oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent," kata Airlangga.

Temuan bahwa penjaminan atau pertanggungan menjadi solusi dalam pembiayaan UMKM telah diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan KUR dan KPP.

Kinerja penjaminan atau pertanggungan dalam program KUR juga menunjukkan kondisi yang solid dan berkelanjutan. Dengan kemampuan cakupan penjaminan atau pertanggungan yang tetap tinggi, mencapai 70 persen dari portofolio KUR, lembaga penjaminan dan asuransi kredit tetap mencatat kinerja yang baik.

Berbagai indikator risiko penjaminan atau pertanggungan berada dalam kondisi terkendali, dengan rasio klaim sebesar 62,8 persen, Non-performing Guarantee (NPG) sebesar 2,8 persen, serta recovery rate sebesar 27,8 persen.

"Skema penjaminan atau pertanggungan yang kuat terbukti mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM secara berkelanjutan," ujar Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Suku bunga acuan pinjaman (LPR) satu tahun di China, yang merupakan patokan suku bunga pinjaman berbasis pasar, tercatat sebesar 3 persen pada Senin (20/4/2026), tidak berubah dari bulan sebelumnya.

LPR lima tahun, yang menjadi dasar penetapan suku bunga hipotek oleh banyak pemberi pinjaman, juga tidak berubah dari angka sebelumnya sebesar 3,5 persen.

China mempertahankan suku bunga acuan pinjamannya selama 11 bulan berturut-turut. Beijing terus memantau dampak dari perang Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi. Meredanya tekanan deflasi juga mengurangi urgensi pemerintah untuk bertindak.

Produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 5,0 persen secara tahunan pada kuartal I-2026. Angkanya 0,5 poin persentase lebih tinggi daripada PDB pada kuartal IV-2025.

Dilansir dari Xinhua, LPR mencerminkan tingkat biaya pembiayaan untuk rumah tangga dan bisnis.

Suku bunga yang lebih rendah akan meringankan beban peminjam, sehingga mendorong peningkatan investasi dan konsumsi. Suku bunga pinjaman baru di China disebut relatif rendah.

Data menunjukkan bahwa pada Maret 2026, suku bunga rata-rata untuk pinjaman korporasi baru sekitar 3,1 persen, sekitar 25 basis poin lebih rendah dari tahun sebelumnya, sementara untuk pinjaman perumahan pribadi baru adalah 3,1 persen, 6 basis poin lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengangkat Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen.

Keputusan tersebut telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

"RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2025 telah menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris

Independen Perseroan," tulis manajemen dikutip dari keterbukaan informasi Senin (20/4/2026).

Selanjutnya melalui Surat OJK No. SR-291/PB.13/2026 tanggal 17 April 2026, OJK menyampaikan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 tanggal 17 April 2026 yang menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan.

Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan peraturan OJK terkait, maka bersama ini dilaporkan tanggal efektif

pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan pada tanggal 17 April 2026.

Dikutip dari laman Kemenkeu, Febrio lahir di Sidikalang, Sumatera Utara, pada tahun 1978. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, dan dilanjutkan dengan gelar Master of International & Development Economics, dari Australian National University di tahun 2005.

Di tahun 2014, memperoleh Gelar Ph.D dari University of Kansas. Menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak tahun 2015 dan dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 3 April 2020.

Adapun bidang keahliannya meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik. Pada 23 Mei 2025 dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Ajang lari internasional wondr Kemala Run 2026 tak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga mengusung misi kemanusiaan dengan mengajak peserta berlari sambil berdonasi melalui tema Charity for Indonesia.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) melalui platform wondr by BNI dengan Yayasan Kemala Bhayangkari.

Konsep tersebut memungkinkan peserta dan pengunjung untuk berkontribusi langsung membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan lintas latar belakang.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Melalui wondr Kemala Run 2026, kami ingin menghadirkan sebuah event yang tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial. Peserta tidak hanya berlari, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah," ujar Okki dalam keterangan tertulis Jumat (17/4/2026).

Mengusung semangat kebersamaan, ajang ini membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang budaya. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial menjadi inti dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sebagai bagian dari aksi kemanusiaan, mekanisme donasi dilakukan secara digital melalui pemindaian QR code yang tersedia di berbagai titik lokasi acara, seperti totem, banner, dan flyer. Metode ini memungkinkan proses donasi berlangsung lebih praktis dan transparan bagi peserta maupun pengunjung.

Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana banjir, termasuk di Sumatera, Jawa Barat, serta daerah lain yang membutuhkan bantuan. Penggalangan donasi akan berlangsung hingga puncak acara pada 19 April 2026 sebelum didistribusikan melalui pihak terkait.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat bersatu, saling membantu, dan bersama-sama menghadirkan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan," kata Okki.

Dengan menggabungkan olahraga dan aksi sosial, wondr Kemala Run 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan pengalaman berlari yang berkesan, tetapi juga menjadi gerakan kolektif yang memperkuat solidaritas masyarakat. Inisiatif ini menegaskan bahwa aktivitas olahraga dapat menjadi medium efektif untuk mendorong kepedulian sosial dan memberikan dampak nyata bagi sesama.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel – PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (BBCA) kembali menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN).

Kali ini BCA mendapatkan tiga penghargaan Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) untuk kategori Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025 dan satu penghargaan Mitra Distribusi SUN Ritel dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu Novi Puspita Wardani kepada Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih, di Auditorium Gedung Frans Seda, Kemenkeu, Jakarta.

John Kosasih mengatakan, apresiasi ini menjadi bukti upaya BCA dalam mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi secara aman. Selain itu, penghargaan ini juga menunjukkan kontribusi nasabah BCA dalam mendukung pembangunan nasional lewat instrumen pembiayaan negara sekaligus dukungan terhadap pengembangan pasar keuangan domestik.

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen BCA dalam memperkuat fungsi intermediasi di pasar keuangan, sekaligus mendukung pemerintah dalam menjaga pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan," kata John Kosasih lewat keterangan tertulisnya, Jumat (17/4/2026).

"Kami akan terus mendorong peningkatan partisipasi investor domestik melalui optimalisasi kanal distribusi dan edukasi pasar," lanjutnya.

Dia menambahkan, penghargaan dari sudah diterima BCA dalam dua belas tahun terakhir antara lain sebagai sebagai Dealer Utama atau Mitra Distribusi SUN Terbaik.

Sebagai salah satu Dealer Utama SUN, kata John Kosasih, BCA berperan aktif dalam Pasar Perdana maupun Sekunder, termasuk dalam proses pemasaran dan perdagangan serta penyediaan likuiditas di Pasar Sekunder.

Di sisi lain, sebagai Mitra Distribusi SUN Ritel, BCA berkontribusi dalam memperluas akses investasi masyarakat terhadap instrumen SBN melalui platform digital.

Melalui aplikasi myBCA dan KlikBCA Individu, BCA memfasilitasi pemesanan Obligasi Pemerintah di Pasar Perdana secara end-to-end digital, serta transaksi di Pasar Sekunder melalui jaringan Kantor Cabang dan myBCA.

"Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperdalam pasar obligasi domestik," kata dia.

Pada tahun 2025, myBCA menjadi kanal pilihan mayoritas investor retail dengan frekuensi transaksi SBN mencapai lebih dari 80 persen. Hal ini juga didukung oleh peningkatan investor lebih dari 20 persen YoY dengan mayoritas investor generasi muda yang tumbuh hingga lebih dari 50 persen YoY.

Penghargaan ini turut mempertegas posisi BCA di tengah kompetisi industri perbankan dalam distribusi SBN, di mana optimalisasi teknologi, basis nasabah yang kuat, serta kapabilitas tresuri menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja.

Berikut empat penghargaan yang diterima BCA:

1. Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025

2. Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Perdana Tahun 2025

3. Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Sekunder Tahun 2025

4. Mitra Distribusi Surat Utang Negara Ritel dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus mempunyai peran strategis dalam menopang ekonomi daerah, seiring meningkatnya tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).

Peran-peran strategis itu dibeberkan saat Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Surakarta, Jateng, Jumat (17/4/2026).

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, BPD merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan jumlah penduduk Jateng yang mencapai hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” kata dia.

Luthfi menambahkan, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Kontribusi anggaran pusat dinilai belum cukup, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari investasi.

"Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi marketing untuk menarik investor,” kata dia.

Dia juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi.

“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak," kata dia.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, mengatakan, BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif.

"BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” katanya.

Dia menambahkan, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional.

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?" katanya.

Dia menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal. Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

"Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah," katanya.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan.

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, melihat penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dia menyebut tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal.

“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.

Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis.

"Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga meskipun ada penurunan di kuartal I-2026. Hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,11 persen.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menyebutkan, kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) tercatat positif, bersumber dari LU Jasa Keuangan, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor.

Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat pada berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di kuartal I 2026 seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, periode Ramadan dan Idulfitri 1447 H, serta dimulainya musim panen pada komoditas pertanian.

“Kapasitas produksi terpakai pada triwulan I-2026 tercatat sebesar 73,33 persen, meningkat dibandingkan dengan triwulan IV-2025 sebesar 73,15 persen," ujar Anton dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Kenaikan kapasitas produksi ditopang oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan.

Sementara itu, keuangan dunia usaha dalam kondisi baik pada aspek Likuiditas maupun Rentabilitas, dengan akses kredit yang lebih mudah.

Responden memprakirakan kegiatan usaha pada kuartal II-2026 tetap tumbuh positif dengan SBT sebesar 14,80 persen.

Peningkatan kegiatan usaha diprakirakan terutama bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan, LU Pertambangan dan Penggalian didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan, serta LU Konstruksi seiring dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTPN Syariah tahun 2026 menyetujui penetapan Mulya Effendi Siregar menjadi Komisaris Utama menggantikan Kemal Azis Stamboel, serta penetapan Sendiaty Sondy sebagai Komisaris.

Kemal Azis Stamboel telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai komisaris utama perusahaan. Manajemen BTPN Syariah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemal Azis Stamboel selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Melalui kepemimpinan, arahan strategis, serta pengawasan yang kuat, Kemal telah berperan penting dalam memperkuat komitmen BTPN Syariah mendorong akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat prasejahtera produktif di Indonesia.

Seiring dengan hal tersebut, BTPN Syariah juga menyambut kehadiran Sendiaty Sondy sebagai Komisaris Perseroan, “Dengan bergabungnya Sendiaty Sondy sebagai Komisaris, BTPN Syariah semakin memperkuat komitmen perseroan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Berbekal pengalaman panjang dan mendalam di bidang perbankan, khususnya dalam fungsi pengawasan dan manajemen risiko, kehadiran Sendiaty diharapkan dapat mendukung BTPN Syariah untuk terus memperluas akses layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat inklusi di berbagai pelosok Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan.” ungkap Direktur Kepatuhan merangkap Corporate Secretary Perusahaan, Arief Ismail, dalam keterangan tertulis pada Kamis (16/9/2026).

Saat ini, Sendiaty Sondy menjabat sebagai Head of Risk Management di PT Bank SMBC Indonesia, yang merupakan bank induk perseroan. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun berkarier di industri perbankan nasional dan internasional, termasuk dalam lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC Indonesia, Sendiaty Sondy memiliki rekam jejak yang kuat dalam penguatan sistem pengawasan dan manajemen risiko.

Pengalaman internasionalnya mencakup penugasan di Deutsche Bank Cabang Jakarta, Deutsche Bank AG Cabang London, serta Deutsche Bank AG Asia Pacific Head Office Cabang Singapura, dengan kontribusi signifikan dalam proses due diligence, pengembangan sistem origination credit, serta reformasi kebijakan kredit.

Selain itu, selama berkarier di Bank Danamon pada periode Agustus 2004 hingga Desember 2011, beliau memimpin implementasi Central Liability System, yang berperan penting dalam penguatan infrastruktur pengelolaan risiko perusahaan.

Adapun susunan dewan Komisaris BTPN Syariah setelah RUPST menjadi :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen : Mulya Effendi Siregar

Komisaris Independen : Dewie Pelitawati

Komisaris : Ongki Wanadjati Dana

Komisaris : Sendiaty Sondy

Sementara itu, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah perseroan, sehingga komposisinya sebagai berikut :

Dewan Direksi

Direktur Utama :Hadi Wibowo

Direktur Kepatuhan : Arief Ismail

Direktur :Fachmy Achmad

Direktur:Dwiyono Bayu Winantio

Direktur : Dewi Nuzulianti

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA

Anggota DPS : H. Muhamad Faiz, MA

H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec

Selain keputusan di atas, keputusan penting lain yang dihasilkan dalam RUPST yaitu menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp85,70 per saham atau setara dengan Rp660 miliar.

RUPST juga menyetujui laba ditahan sebesar Rp521 miliar. Hal ini sebagai komitmen dan apresiasi terhadap stakeholders, khususnya investor, yang sudah memercayakan Bank BTPN Syariah dalam memberdayakan masyarakat inklusi.

Adapun, perseroan juga telah mempublikasikan hasil kinerja tahun 2025 pada Februari lalu, di mana kinerja perseroan menunjukan kinerja yang bertumbuh. Hingga 2025, Bank BTPN Syariah mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,2 triliun, tumbuh 13 persen secara tahunan (YoY).

Penyaluran pembiayaan mencapai Rp10,35 triliun. Rasio keuangan Bank tetap kuat dengan Return on Asset (RoA) sebesar 7,2 persen dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 57,7persen.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) resmi menjajaki kerja sama strategis dengan perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk menghadirkan layanan keuangan digital yang terintegrasi, dengan tujuan mempercepat inklusi keuangan di Indonesia.

Sinergi ini merupakan model kerja sama unik yang menghubungkan jangkauan konektivitas luas milik Indosat dengan kapabilitas perbankan BTN. Langkah ini bertujuan memberikan akses layanan finansial yang lebih praktis dan relevan dalam keseharian masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan, kemitraan ini merupakan bagian dari transformasi BTN untuk masuk ke dalam ekosistem gaya hidup digital masyarakat melalui platform Bale by BTN.

“Kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi digital seperti Indosat merupakan langkah strategis BTN untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat relevansi di tengah keseharian masyarakat. Melalui pendekatan ini, kami ingin menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya hadir saat nasabah membutuhkan pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas finansial sehari-hari,” kata Nixon dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Kolaborasi ini dipandang sebagai solusi efektif untuk menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas ke layanan keuangan formal, namun aktif menggunakan layanan telekomunikasi.

Dengan mengintegrasikan perbankan ke dalam ekosistem digital yang sudah akrab digunakan, hambatan akses bagi calon nasabah diharapkan dapat berkurang secara signifikan.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan, kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Indosat dalam memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui manfaat teknologi yang nyata.

“Kami percaya bahwa teknologi harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kolaborasi Indosat dengan BTN menjadi langkah penting untuk menghadirkan layanan keuangan digital yang lebih dekat, lebih relevan, dan lebih mudah diakses melalui ekosistem digital yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, sebagai komitmen Indosat menghadirkan pengalaman yang lebih baik,” ujar Vikram.

Melalui kerja sama ini, BTN tidak hanya memposisikan diri sebagai penyedia pembiayaan perumahan, tetapi juga sebagai mitra finansial harian. Penjajakan ini akan terus dikembangkan untuk mengeksplorasi berbagai peluang layanan baru yang memanfaatkan kekuatan ekosistem digital kedua perusahaan.

Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan frekuensi penggunaan layanan perbankan digital sekaligus memperkuat posisi kedua perusahaan sebagai pemimpin pasar di industri masing-masing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) mencetak kinerja positif pada tiga bulan pertama tahun ini. Anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) itu membukukan laba Rp91 miliar pada kuartal I-2026.

Corporate Secretary BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani menilai, kondisi industri pembiayaan saat ini belum sepenuhnya pulih, terutama pada segmen otomotif. Hal ini mendorong perusahaan menyesuaikan arah ekspansi dengan menyalurkan pembiayaan secara lebih selektif sehingga kualitas portofolio tetap terjaga.

Pendekatan ini memungkinkan BRI Finance mempertahankan stabilitas kinerja sekaligus menjaga peran dalam mendukung lini pembiayaan konsumer di dalam ekosistem BRI Group.

Dhani mengatakan, di saat yang sama, perusahaan terus melihat adanya ruang pertumbuhan, seiring kebutuhan pembiayaan masyarakat yang tetap berkembang. Sinergi dalam BRI Group dinilainya menjadi salah satu faktor penting dalam membuka peluang tersebut.

“Sebagai bagian dari BRI Group, kami terus mengoptimalkan sinergi untuk menangkap peluang pertumbuhan, khususnya pada sektor pembiayaan konsumer yang masih memiliki potensi besar. Pendekatan ini kami lakukan secara terukur, dengan tetap mengedepankan kualitas aset dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Upaya BRI Finance menjaga kualitas portofolio pembiayaan juga tercermin dari rasio non-performing financing (NPF) yang tetap terjaga di bawah ambang batas yang ditetapkan regulator.

Hingga Maret 2026, BRI Finance mencatat pertumbuhan pembiayaan sebesar 131,53 persen secara tahunan, mencerminkan momentum pemulihan. Hal ini juga menjadi indikasi awal dari membaiknya permintaan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan multifinance nasional mencapai Rp512,14 triliun per Februari 2026, atau tumbuh 1,01 persen secara tahunan. Angka ini meningkat dibandingkan Januari 2026 yang tercatat Rp508,27 triliun dengan pertumbuhan 0,78 persen, mengindikasikan adanya perbaikan secara bertahap di industri.

(Rahmat Fiansyah)