Jakarta: Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) memproyeksikan penerimaan pajak pada 2026 berpotensi meleset cukup dalam, yakni di kisaran Rp171 triliun hingga Rp484 triliun dari target pemerintah.

Direktur Riset Makroekonomi CORE, Akhmad Akbar Susamto, menyebut rentang proyeksi yang lebar ini mencerminkan tingginya ketidakpastian dalam kapasitas penerimaan pajak negara. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik Quarterly Economic Review Q1-2026 di Jakarta, Rabu (29/4).

Dari sisi kinerja, penerimaan pajak pada kuartal I-2026 memang mencatat pertumbuhan positif. Namun, CORE menilai peningkatan tersebut masih bersifat sementara dan belum mencerminkan penguatan struktural.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2026 mencapai Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target Rp2.364 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang mencapai 20,7 persen dan 2024 sebesar 18,0 persen.

Secara bulanan, pertumbuhan penerimaan pajak sempat tinggi pada Januari (30,7 persen) dan Februari (30,1 persen), namun melambat tajam menjadi 7,6 persen pada Maret seiring meredanya aktivitas ekonomi pasca-Ramadhan.

Struktur penerimaan pajak juga dinilai belum solid. Sekitar 40 persen penerimaan masih ditopang oleh pajak konsumsi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang tumbuh signifikan hingga 57,7 persen.

Sebaliknya, pajak yang mencerminkan aktivitas ekonomi riil menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah. Pajak Penghasilan (PPh) Badan hanya tumbuh 5,4 persen, sementara PPh Final naik 5,1 persen.

CORE menilai kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan pajak lebih dipengaruhi faktor musiman seperti Ramadhan dan Lebaran, bukan karena perluasan basis pajak atau peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sepanjang 2026, CORE memperkirakan total penerimaan pajak hanya akan berada di kisaran Rp1.880 triliun hingga Rp2.193 triliun, di bawah target pemerintah.

Untuk menutup potensi kekurangan tersebut, CORE merekomendasikan percepatan implementasi sistem Coretax serta mempertimbangkan kebijakan windfall tax, khususnya pada sektor energi dan pertambangan.

Windfall tax sendiri merupakan pajak tambahan atas keuntungan tak terduga yang diperoleh perusahaan, misalnya akibat lonjakan harga komoditas global. Dalam situasi geopolitik yang memicu kenaikan harga komoditas, kebijakan ini dinilai bisa menjadi sumber alternatif untuk menopang penerimaan pajak negara.

(SAW)

Jakarta: Mekari Klikpajak, mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat digitalisasi perpajakan di Indonesia.

Melalui layanan e-Bupot Unifikasi, Mekari Klikpajak membantu perusahaan beralih dari proses administrasi pajak manual ke sistem digital yang lebih efisien, akurat, dan kepatuhan regulasi pajak terbaru.

Transformasi ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan pajak, khususnya dalam pembuatan dan pelaporan bukti potong PPh yang kini telah disederhanakan melalui skema PPh Unifikasi dan implementasi Coretax.

Mendorong Efisiensi Melalui PPh Unifikasi

PPh Unifikasi merupakan mekanisme yang mengintegrasikan beberapa jenis pajak, seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26 (bukan karyawan), ke dalam satu sistem pelaporan melalui e-Bupot Unifikasi. Penyederhanaan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

Namun, di sisi lain, volume transaksi yang tinggi terutama pada perusahaan skala besar, menjadikan pengelolaan bukti potong sebagai tantangan tersendiri jika masih dilakukan secara manual.

Tren Penggunaan e-Bupot Unifikasi di Perusahaan

Berdasarkan data internal Mekari Klikpajak periode 2022-2024, penggunaan e-Bupot Unifikasi menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata 4299 bupot PPh unifikasi setiap tahunnya, dengan volume aktivitas tinggi sepanjang tahun rata-rata lebih dari 1000 bupot per bulannya, dan mengalami lonjakan pengelolaan bupot PPh unifikasi pada Desember naik 33,5% mencapai 1335 bupot dibanding bulan lainnya.

Lonjakan pengelolaan bukti potong PPh unifikasi pada bulan Desember umumnya dipengaruhi oleh penutupan buku tahunan, percepatan pembayaran vendor, pencairan termin proyek, serta review kepatuhan atas transaksi non-karyawan yang menjadi objek PPh Pasa 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal, 23, dan Pasal 26 bukan karyawan.

Dari jumlah pengguna e-Bupot Mekari Klikpajak mengalami kenaikan 18,18% pada 2024. Sedangkan dari skala usaha, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mengelola puluhan hingga ratusan bukti potong PPh unifikasi setiap bulannya dan ribuan bupot PPh unifikasi bagi perusahaan besar dan enterprise.

Skala usaha menengah mengelola bupot PPh unifikasi terbanyak dengan porsi 67,08% dari keseluruhan pengelolaan bukti potong setiap bulannya, dan skala usaha besar (enterprise) sebanyak 51,18% dari keseluruhan skala bisnis.

Beberapa insight utama dari data tersebut menunjukkan:

● Perusahaan memproses ratusan hingga ribuan bukti potong setiap bulan, tergantung skala bisnis dan jumlah transaksi vendor.
● Pada segmen large enterprise (LE), aktivitas pengelolaan bukti potong sangat intensif, mencerminkan kompleksitas operasional dan kebutuhan kepatuhan yang tinggi.
● Aktivitas penggunaan e-Bupot Unifikasi Mekari Klikpajak cenderung stabil setiap bulan, dengan peningkatan pada periode tertentu seperti akhir tahun yang dipengaruhi oleh penyelesaian transaksi dan tutup buku.

Data ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk memastikan pengelolaan pajak tetap efisien dan sesuai regulasi perpajakan yang berlaku.

Solusi Terintegrasi untuk Pengelolaan Pajak yang Lebih Optimal

Melalui fitur e-Bupot Unifikasi, Mekari Klikpajak menyediakan solusi end-to-end yang mencakup:
● Pembuatan bukti potong secara otomatis
● Pengelolaan transaksi pajak dalam satu sistem
● Pelaporan SPT Masa yang terintegrasi langsung dengan DJP
● Keamanan data berbasis cloud yang terjamin bersertifikat ISO 27001, terdaftar KOMDIGI, terlindungi DMCA, dan diawasi DJP

Manfaat utama integrasi sistem perpajakan bagi bisnis meliputi efisiensi waktu operasional, meminimalisir human error dalam perhitungan dan pelaporan, serta kemudahan rekonsiliasi data keuangan dengan sistem internal.

Integrasi Ekosistem untuk Otomatisasi Penuh

Mekari Klikpajak juga menghadirkan integrasi dengan berbagai solusi bisnis dalam ekosistem Mekari, antara lain:

● Mekari Jurnal (software akuntansi)
Memungkinkan sinkronisasi otomatis antara transaksi keuangan dan kewajiban pajak, sehingga proses pembuatan bukti potong PPh unifikasi menjadi lebih cepat dan minim risiko kesalahan.
● Mekari Talenta (software HR & Payroll)
Mempermudah pengelolaan PPh 21/26 karyawan secara otomatis dan sesuai regulasi, sehingga perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak karyawan secara lebih akurat dan efisien.

Integrasi ini menghadirkan alur kerja yang sederhana dari pencatatan transaksi, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan pajaknya.

Komitmen Membangun Ekosistem Pajak Digital dan Dukung Kepatuhan

Seiring meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan dan volume transaksi bisnis, perusahaan dituntut untuk mengadopsi sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pajak secara efisien dan akurat. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan solusi digital yang tidak hanya mempermudah pengelolaan pajak, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami melihat bahwa kebutuhan perusahaan terhadap sistem perpajakan yang terintegrasi semakin meningkat. Melalui integrasi Mekari Talenta dan Mekari Klikpajak, kami membantu perusahaan mengelola kewajiban pajak secara lebih otomatis dan terhubung. Mekari Klikpajak berkomitmen untuk membangun ekosistem pajak digital yang transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pelaku usaha, sehingga mereka dapat fokus pada pertumbuhan bisnis tanpa terbebani kompleksitas administrasi pajak,” kata Stevens Jethefer, Head of Business Mekari.

Sebagai mitra resmi DJP, Mekari Klikpajak memastikan seluruh layanan yang disediakan telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk implementasi e-Bupot Unifikasi dalam Coretax.

Dengan dukungan teknologi berbasis cloud, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak secara real-time, mengurangi risiko sanksi akibat kesalahan administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak.

(SAW)

Jakarta: Realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 tumbuh 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp815 triliun. Percepatan belanja negara ini dinilai menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan realisasi belanja negara hingga akhir Maret telah mencapai 21,2 persen dari target APBN 2026, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai 17,1 persen.

“Di triwulan I ini, belanja sudah mencapai 21,2 persen dari APBN. Dibandingkan tahun lalu, realisasi belanja negara jauh lebih cepat,” ujar Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Secara rinci, belanja negara melalui belanja pemerintah pusat mencapai Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari target APBN, tumbuh 47,7 persen secara tahunan. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari target, meski turun 1,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau naik 10,5 persen yoy, setara 18,2 persen dari target APBN. Penerimaan perpajakan tercatat Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen, sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun, turun 3 persen yoy.

Dengan kombinasi percepatan belanja negara dan peningkatan penerimaan, defisit APBN pada triwulan I 2026 tercatat Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kementerian Keuangan memperkirakan percepatan belanja negara akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5 persen pada triwulan I 2026. Optimisme ini juga ditopang indikator konsumsi domestik yang tetap positif, termasuk data Mandiri Spending Index (MSI).

Juda menambahkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) meningkat 57,7 persen secara tahunan menjadi Rp155,6 triliun. Kenaikan itu mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap tumbuh, baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun transaksi usaha.

Menurut Juda, tren penguatan ekonomi domestik sebenarnya sudah berlangsung sejak triwulan IV tahun lalu, meski pada Maret terjadi sedikit pelemahan ekspektasi akibat dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Meski demikian, pemerintah meyakini percepatan belanja negara tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

(SAW)

Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Agus Fatoni menegaskan pemerintah daerah perlu melakukan creative financing di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan fiskal daerah.

Menurutnya, daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat, tetapi harus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.

“Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, maka harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Maka, kalau Daerah ingin berubah, memiliki sumber pendanaan yang lebih baik, harus terus melakukan terobosan dan inovasi,” kata Fatoni dikutip dari keteranganya.

Fatoni menjelaskan, creative financing dapat dilakukan melalui sejumlah langkah. Pertama, melakukan inovasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah didorong melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, antara lain dengan memperkuat pengawasan, memasang alat perekam transaksi, memperluas layanan pembayaran pajak, serta menggali potensi pajak dan retribusi baru sesuai ketentuan.

Selain itu, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi juga perlu diperkuat agar kebocoran dapat ditekan, pelayanan menjadi lebih mudah, lebih efektif, efesien dan pendapatan daerah dapat dipantau secara real time.

Kedua, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fatoni mengatakan masih banyak BUMD yang belum mampu memberikan deviden kepada daerah. Jumlah BUMD seluruh Indonesia ada 1.097, namun kurang dari setengahnya yang dapat memberikan keuntungan.

Oleh karena itu, daerah agar memperkuat BUMD sesuai potensi masing-masing, memilih pengurus yang profesional, melakukan pembinaan dan pengawasan. Daerah yang belum punya BUMD, agar bisa membentuk BUMD seperti BUMD pangan, pariwisata, air minum, hingga energi.

Ketiga, daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut Fatoni, BLUD seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah dapat menjadi sumber pendapatan apabila dikelola lebih fleksibel dan profesional.

“Kalau BLUD kinerjanya baik, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa menghasilkan pendapatan sehingga beban APBD berkurang,” ujarnya.

Keempat, creative financing juga dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah daerah diminta menginventarisasi aset yang dimiliki dan memanfaatkannya secara produktif, baik melalui kerja sama, sewa, pemanfaatan bersama, maupun penjualan aset yang tidak lagi digunakan.

Kelima, daerah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD. Menurut Fatoni, CSR akan lebih efektif jika dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dan diarahkan untuk program prioritas seperti penanganan kemiskinan, stunting, inflasi, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, daerah didorong memperkuat skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, rumah sakit, penerangan jalan, pembangunan pasar, penyediaan pelayanan dan kegiatan lainnya, dengan sumber pembiayaan antara lain dari badan usaha.

Fatoni mencontohkan salah satu daerah yang memanfaatkan KPDBU untuk pembangunan penerangan jalan. Melalui kerja sama tersebut, proyek yang semula membutuhkan waktu hingga 10 tahun dengan anggaran yang cukup besar, dapat dipercepat dan berdampak pada meningkatnya keamanan, daerah terang, UMKM meningkat, ekonomi berkembang, bahkan pajak penerangan jalan bisa berkurang karena menggunakan solar sel.

Sumber pembiayaan lain yang juga dapat dimanfaatkan adalah optimalisasi zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Fatoni, dana tersebut dapat diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

Creative financing, lanjut Fatoni, juga dapat dilakukan melalui pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan sukuk daerah, terutama untuk membiayai proyek-proyek produktif dan infrastruktur. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan sesuai ketentuan agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.

Selain itu, kerja sama antar daerah juga perlu diperkuat, terutama untuk pengembangan kawasan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, hingga pembangunan infrastruktur yang melibatkan lebih dari satu wilayah.

“Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi, baik dengan badan usaha, pemerintah daerah lain, maupun sumber pembiayaan di luar APBD,” kata Fatoni.

Ia berharap melalui berbagai skema creative financing tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan di daerah masing-masing.

(SAW)

Jakarta: Ketahanan energi Indonesia kembali mendapat pengakuan global. Dalam laporan terbaru JP Morgan Asset Management, Indonesia masuk sebagai salah satu negara paling tangguh menghadapi guncangan energi global, bahkan menempati posisi kedua di dunia.

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional mulai menunjukkan hasil di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

Laporan Eye on the Market bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret 2026 menempatkan Indonesia di posisi kedua negara paling resilien terhadap gejolak energi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai capaian ini mencerminkan kuatnya fondasi ketahanan energi nasional.

“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi,” dilansir Antara, Jumat, 24 April 2026.

Dampak positif ke ekonomi nasional

Di tengah volatilitas harga energi global, posisi tersebut dinilai memberi ruang fiskal lebih terkendali bagi APBN 2026, sekaligus membantu melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan aktivitas dunia usaha.

Meski demikian, Airlangga menegaskan capaian itu tidak membuat pemerintah lengah terhadap berbagai risiko.

Pemerintah bakal terus memperkuat sejumlah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), memperluas adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Kemudian juga akan berfokus pada diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi guna mengantisipasi risiko geopolitik.

Ke depan, lanjut Airlangga, Kemenko Perekonomian akan terus mengoordinasikan kebijakan energi dan fiskal secara terintegrasi untuk menjaga momentum ketahanan tersebut, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Hasil laporan JP Morgan

Adapun laporan JP Morgan Asset Management itu menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia.

Laporan ini menggunakan indikator total insulation factor, yakni ukuran komposit dari produksi energi domestik, meliputi gas, batu bara, energi nuklir, dan energi terbarukan sebagai persentase dari konsumsi energi final.

Indonesia mencatatkan insulation faktor sebesar 77 persen, sedikit di bawah Afrika Selatan (79 persen), serta berada di atas Tiongkok (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen).

Ketahanan energi Indonesia ditopang oleh kontribusi besar produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, diikuti gas bumi sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.

Dalam laporan tersebut, Indonesia dikelompokkan bersama China, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai negara yang memperoleh manfaat signifikan dari produksi batu bara domestik selama periode guncangan energi.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang rentan.

Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen).

Sebaliknya, negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda dinilai paling rentan akibat tingginya ketergantungan pada impor energi.

(ANN)

Jakarta: Indonesia mencatat capaian penting di tengah ketidakpastian energi global.

Dalam laporan terbaru JP Morgan bertajuk Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis Maret 2026, Indonesia menempati peringkat kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap gejolak energi, khususnya minyak dan gas.

Laporan tersebut memetakan 52 negara konsumen energi final terbesar di dunia yang secara kolektif mewakili 82 persen konsumsi energi global.

Dari hasil analisis itu, Indonesia muncul sebagai salah satu negara dengan tingkat perlindungan energi tertinggi, hanya berada di bawah Afrika Selatan.

Ketahanan ini diukur melalui indikator yang disebut total insulation factor, yakni kombinasi sumber energi domestik seperti gas, batu bara, energi terbarukan, hingga nuklir yang membuat suatu negara lebih terlindungi dari fluktuasi pasar energi global. Dalam konteks ini, Indonesia dinilai memiliki fondasi yang kuat.

Laporan JP Morgan menyoroti peran besar produksi batu bara domestik dalam menjaga stabilitas energi.

“Negara seperti China, India, Indonesia, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina mendapat manfaat dari produksi batu bara domestik yang signifikan selama terjadi guncangan energi,” tulis laporan JP Morgan, ditulis Rabu (22/4).

Indonesia sendiri diuntungkan oleh kapasitas produksi batu bara yang besar, yang relatif tahan terhadap gejolak harga minyak global.

Selain itu, Indonesia juga merupakan eksportir terbesar batu bara termal di dunia serta produsen gas alam penting.

Pada 2024, Indonesia tercatat sebagai produsen gas alam terbesar ke-13 secara global dengan produksi sekitar 2.465 miliar meter kubik.

Di sisi lain, laporan tersebut menunjukkan kontras dengan sejumlah negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, hingga Belanda yang justru paling terdampak oleh gejolak energi.

Tingginya ketergantungan pada impor minyak dan gas menjadi faktor utama kerentanan mereka, terlebih dengan ketidakpastian jalur distribusi energi global seperti di Selat Hormuz.

Temuan ini menegaskan pentingnya diversifikasi energi sebagai strategi utama menghadapi tekanan global.

Selain Indonesia, negara-negara seperti India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina juga mendapatkan keuntungan serupa dari struktur energi domestik mereka.

Beberapa negara lain mengandalkan sumber energi berbeda untuk meningkatkan ketahanan, seperti penggunaan energi nuklir di Prancis, Swedia, Swiss, dan Republik Ceko.

Sementara itu, negara dengan bauran energi terbarukan yang tinggi seperti Brasil, Austria, dan Portugal juga menunjukkan tingkat perlindungan yang baik.

JP Morgan menilai bahwa transisi energi menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko jangka panjang.

Penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan energi terbarukan disebut sebagai langkah paling efektif untuk menekan ketergantungan terhadap minyak dan gas di masa depan.

(SAW)

Jakarta: Di tengah situasi global yang belum stabil, pemerintah Indonesia kini mengubah cara bermain. Bukan lagi pendekatan biasa, melainkan strategi “survival mode” untuk memastikan roda ekonomi tetap berputar maksimal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini memaksa Indonesia untuk lebih adaptif dan fokus menjaga ketahanan ekonomi nasional.

“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual," ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 22 April 2026.

Strategi pemerintah memaksimalkan semua sumber daya

Ia menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa dalam kondisi tersebut Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan maksimal, tidak lagi dengan pendekatan seperti biasa.

Menurut Purbaya, pendekatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dalam hal ini, pemerintah pun membentuk berbagai satuan tugas (satgas) guna mengamankan penerimaan negara, belanja negara, serta memperbaiki iklim usaha.

"Jadi kalau Anda lihat, ada Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) di mana penggelapan-penggelapan, penyelewengan di kawasan hutan dibereskan, itu langkah Presiden yang serius," jelasnya.

Maka dari itu, pemerintah juga melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola, termasuk memastikan pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan imbal hasil optimal bagi negara.

"Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan arah kebijakan Presiden mencakup sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, serta pengembangan ekonomi daerah.

Pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kapasitas industri guna meningkatkan nilai tambah, termasuk melalui pengembangan sektor kimia dan hilirisasi berbasis ekspor.

Dalam konteks ketahanan energi, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan agar tidak bergantung pada satu atau dua titik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas di tengah risiko gangguan global.

“Kalau ini semua jalan, investasi masuk, lapangan kerja juga akan terbuka,” kata Menkeu.

Dari sisi fundamental, Bendahara Negara menilai ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Stabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan, serta besarnya kontribusi permintaan domestik menjadi penopang utama.

Ia menyebut sekitar 90 persen perekonomian nasional masih digerakkan oleh konsumsi dalam negeri, sehingga menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci.

Ia mencontohkan pada krisis global 2009, Indonesia masih mampu tumbuh 4,6 persen saat banyak negara mengalami kontraksi.

(ANN)

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan membuka ruang bagi kebijakan pajak baru selama pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat belum menunjukkan penguatan yang meyakinkan.

Menurut Menkeu Purbaya, kondisi konsumsi domestik masih menjadi faktor utama yang diperhatikan sebelum pemerintah mempertimbangkan langkah fiskal tambahan, termasuk menaikkan tarif pajak yang sudah ada.

“Komitmennya tetap sama. Selama belum ada perbaikan signifikan pada daya beli dan ekonomi, tidak ada pajak baru maupun kenaikan tarif pajak,” ujar Menkeu Purbaya dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, pemerintah menggunakan sejumlah indikator untuk mengukur momentum pemulihan, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat kepercayaan konsumen.

Terkait target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang kerap disebut sebagai ambang ideal, Menkeu Purbaya mengatakan angka tersebut bukan patokan kaku. Menurutnya, pertumbuhan yang mendekati level itu sudah dapat menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi bergerak ke arah yang lebih sehat.

Bagi pemerintah, kata dia, yang terpenting adalah memastikan kebijakan fiskal apa pun tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang sedang dibangun.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu berbagai potensi pajak baru, termasuk wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jalan tol.

Soal isu tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan belum ada keputusan final. Pemerintah, kata dia, masih akan mengkaji usulan itu melalui analisis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Ia juga menyoroti munculnya berbagai spekulasi mengenai penambahan pajak di sejumlah sektor, yang menurutnya belum seluruhnya didasarkan pada kajian resmi pemerintah.

Di sisi lain, kinerja penerimaan negara menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode
yang sama tahun lalu.

Meski demikian, Menkeu Purbaya memberi sinyal peningkatan penerimaan belum otomatis menjadi alasan untuk menambah beban pajak baru, terutama saat daya beli masyarakat masih menjadi perhatian.

Adapun wacana PPN jalan tol sebelumnya masuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2025–2029 sebagai salah satu opsi memperluas basis penerimaan negara. Namun, pemerintah menegaskan opsi tersebut masih berada dalam tahap evaluasi.

Sikap Menkeu Purbaya ini sekaligus memberi pesan pemerintah untuk sementara lebih mengutamakan menjaga momentum pemulihan ekonomi ketimbang mengejar penerimaan lewat instrumen pajak baru

(SAW)

Jakarta: Pemerintah memastikan perubahan aturan pajak kendaraan listrik bukan berarti beban baru bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa total pajak yang dibayarkan tidak berubah yang berbeda hanya cara penarikannya.

“Aturannya bukan menaikkan pajak. Secara total sama saja, hanya mekanismenya yang dialihkan,” ujar Purbaya dikutip dari Antara.

Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur ulang skema pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (BEV).

Sebelumnya, kendaraan listrik menikmati sejumlah insentif, mulai dari subsidi impor hingga keringanan lain.

Dalam aturan terbaru, pendekatan tersebut disesuaikan. Namun secara keseluruhan, pemerintah mengeklaim beban pajak tidak bertambah.

Purbaya menekankan bahwa perubahan ini lebih bersifat teknis fiskal ketimbang kebijakan yang membebani.

"Net pajaknya nggak ada perubahan dibanding skema yang sebelumnya," jelas Purbaya.

Yang cukup mencolok, kendaraan listrik kini resmi masuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Artinya, secara hukum mobil listrik tetap dikenakan pajak, baik saat dimiliki maupun saat berpindah tangan.

Meski begitu, bukan berarti pemilik EV otomatis harus membayar penuh. Pemerintah pusat memberi ruang bagi daerah untuk memberikan insentif, termasuk pembebasan hingga tarif nol rupiah.

Di sinilah letak perubahan pentingnya yakni kebijakan pajak kendaraan listrik tidak lagi seragam secara nasional. Besaran pajak akan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Dengan kata lain, masa depan pajak mobil listrik di Indonesia kini akan lebih “terdesentralisasi” dan bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

(SAW)

Jakarta: Analis Mirae Asset Jessica Tasijawa menilai pasar keuangan Indonesia masih menunjukkan stabilitas yang solid meski sejumlah risiko struktural kembali muncul di perekonomian global maupun domestik.

Menurutnya, keputusan S&P yang kembali menegaskan peringkat sovereign Indonesia di level BBB (investment grade) dengan outlook stabil, mencerminkan berlanjutnya kepercayaan terhadap disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi Indonesia. Penilaian tersebut diperkuat hasil diskusi dengan Kementerian Keuangan di Washington DC pada 26 April.

“Kepercayaan ini ditopang oleh komitmen pemerintah menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB, penguatan kinerja pendapatan yang tumbuh sekitar 20–30% secara year to date, serta potensi defisit yang lebih rendah di kisaran 2,8% dari PDB,” jelas Jessica.

Meski demikian, ia menyoroti masih adanya kekhawatiran terkait rasio pembayaran utang yang berada di atas 15%. Namun secara keseluruhan, menurutnya, profil fiskal Indonesia masih tergolong terjaga dan kredibel di mata investor global.

Sorotan atas Investigasi Perdagangan AS

Jessica juga menilai investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia kurang mencerminkan struktur ekonomi yang sebenarnya. Tuduhan terkait surplus perdagangan dan kapasitas berlebih dinilai tidak sepenuhnya relevan.

Surplus perdagangan Indonesia yang mencapai sekitar USD31 miliar pada 2024, menurutnya, lebih banyak ditopang oleh ekspor berbasis komoditas seperti nikel, minyak sawit, dan batu bara, bukan karena distorsi kebijakan industri atau kelebihan kapasitas manufaktur.

“Surplus bilateral sekitar USD18 miliar juga relatif kecil jika dibandingkan dengan negara target lain. Selain itu, isu kapasitas berlebih di sektor seperti semen kurang relevan terhadap eksposur perdagangan AS yang terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan dampak langsung distorsi perdagangan yang relatif kecil, sehingga masih terbuka ruang untuk penolakan melalui mekanisme formal dan dialog pemangku kepentingan.

Tekanan Pasar Tenaga Kerja

Dari sisi domestik, Jessica menggarisbawahi adanya tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja. Temuan KSPI dan Apindo menunjukkan perlambatan perekrutan di sektor formal, yang sebagian besar mulai digantikan oleh penciptaan kerja di sektor informal dengan tingkat upah dan produktivitas lebih rendah.

Ia juga mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu pekerja per 26 Februari, terutama di industri padat karya yang terdampak kenaikan biaya energi dan input impor.

“Jika tekanan biaya terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan jangka pendek, risiko kontraksi lapangan kerja formal bisa semakin besar dan pada akhirnya menekan konsumsi rumah tangga,” kata Jessica.

Pasar Obligasi dan Rupiah Masih Stabil

Dari sisi pasar keuangan, Jessica melihat kondisi obligasi pemerintah Indonesia masih relatif stabil. Yield obligasi 10 tahun turun ke 6,58%, sementara US Treasury 10 tahun berada di 4,28%, dengan spread INDOGB–UST di level 231 bps.

Rupiah juga tercatat menguat tipis ke level Rp17.136 per dolar AS, seiring stabilnya indeks dolar (DXY) di kisaran 98. Di saat yang sama, CDS Indonesia tenor 5 tahun turun ke 83 bps, level terendah sejak Februari 2026.

Menurutnya, stabilitas ini ditopang oleh kebijakan Bank Indonesia yang aktif melakukan intervensi untuk menjaga pasar, termasuk menarik aliran masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN). Total inflow tercatat mencapai Rp11,6 triliun month-to-date, dengan kepemilikan asing naik ke 12,7%, tertinggi sejak awal Maret 2026.

Dengan kondisi tersebut, Jessica tetap mempertahankan preferensi pada pasar obligasi Indonesia tenor jangka pendek hingga menengah (2–5 tahun), yang dinilai masih menawarkan keseimbangan risiko dan imbal hasil di tengah volatilitas global.

“Dukungan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia masih menjadi penyangga utama stabilitas pasar obligasi,” ujarnya.

(SAW)

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada di jalur aman, meski sempat muncul kekhawatiran dari S&P Global terkait rasio pembayaran utang terhadap penerimaan pajak.

Dalam pertemuan dengan lembaga pemeringkat tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa rasio utang Indonesia masih dalam batas wajar dan dapat dikelola ke depan. Ia menyebut, kekhawatiran yang muncul belum berada pada level yang mengkhawatirkan.

“Ada perhatian soal rasio pembayaran utang terhadap pajak, tapi itu masih bisa kita kendalikan dan belum masuk kategori berisiko tinggi,” ujarnya dikutip dari Antara.

Selain isu utang, S&P Global juga menyoroti komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal, khususnya mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengungkapkan, realisasi defisit APBN 2025 berpotensi lebih rendah dari proyeksi awal. Berdasarkan data sementara, defisit tercatat sebesar 2,92 persen terhadap PDB, dengan peluang menyempit menjadi sekitar 2,8 persen setelah audit final oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia menilai prospek tersebut mendapat respons positif dari pihak S&P Global, karena mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal.

Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian Keuangan menargetkan penguatan sisi penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak serta kepabeanan dan cukai. Upaya ini dilakukan melalui pembenahan organisasi dan peningkatan efektivitas pengumpulan.

Hasil awalnya mulai terlihat. Pada dua bulan pertama 2026, penerimaan pajak tumbuh sekitar 30 persen. Sementara pada Maret, pertumbuhan tercatat 20,7 persen, meski dipengaruhi faktor musiman.

Secara kumulatif hingga kuartal I-2026, penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun atau sekitar 16,7 persen dari target tahunan sebesar Rp2.357,7 triliun.

Seiring perkembangan tersebut, S&P Global memutuskan mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan prospek stabil. Keputusan ini didukung oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi, terutama pada kuartal IV-2025, serta sinyal pemulihan aktivitas ekonomi di awal 2026.

Purbaya menilai, kepercayaan tersebut menjadi indikator bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid di tengah tantangan global.

(SAW)

Jakarta: Melemahnya optimisme konsumen di tengah tekanan ke depan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) turun untuk bulan ketiga berturut-turut menjadi 122,9 pada Maret 2026 (dari 125,2 pada Februari 2026), terendah dalam lima bulan tetapi masih jauh di atas ambang batas 100.

Research Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Novani Karina Putri mengatakan penurunan ini didorong terutama oleh Indeks Ekspektasi yang lebih lembut (130,4 vs 134,4). Kondisi saat ini hanya sedikit lebih lemah, menunjukkan bahwa konsumen mulai lebih berhati-hati terhadap prospek daripada bereaksi terhadap penurunan kondisi saat ini.

Pasar tenaga kerja dan prospek bisnis sebagai pendorong utama tekanan sentimen. Meskipun persepsi terhadap pendapatan saat ini membaik, konsumen semakin menahan pengeluaran diskresioner, terutama di kalangan kelompok ekonomi menengah dan atas yang lebih sensitif terhadap perubahan ekspektasi.

“Penurunan kepercayaan terkonsentrasi dalam segmen-segmen ini (pengeluaran Rp2,1–4 juta dan Rp5 juta), yang secara historis lebih elastis terhadap ekspektasi makro,” tegas dia.

Risiko penurunan terutama terkait dengan dinamika pasar tenaga kerja dan kekhawatiran siklus bisnis, seperti yang dibuktikan dengan penurunan tajam dalam ekspektasi aktivitas bisnis (-5,4 poin), diikuti oleh ketersediaan pekerjaan (-3,7 poin) dan ekspektasi pendapatan (-3,0 poin).

Peralihan menuju likuiditas dan tekanan pendapatan riil yang muncul di segmen bawah Survei terbaru menunjukkan peningkatan alokasi konsumsi pada bulan Maret, sementara porsi yang dialokasikan untuk pembayaran utang dan tabungan menurun, mencerminkan peningkatan konsumsi jangka pendek.

“Namun, ke depannya, konsumen diperkirakan akan semakin mengalihkan pendapatan berlebih mereka ke tabungan/deposit (+3,2% MoM), menandakan kombinasi dari persepsi pendapatan yang lebih baik dan pandangan yang lebih hati-hati,” tegas dia.

Sementara itu, kenaikan signifikan dalam pangsa konsumsi di antara kelompok pengeluaran rendah (Rp1–2 juta) mungkin menunjukkan tekanan yang muncul pada daya beli, terutama di antara kelompok yang lebih rentan. Dia meyakini konsumsi akan tetap mendukung tetapi lebih selektif dan rentan ke depan.

“Kami menilai bahwa selama CCI tetap di atas 100, konsumsi rumah tangga akan terus mendukung pertumbuhan, meskipun dengan komposisi yang lebih defensif. Ekspektasi yang melemah kemungkinan akan membebani barang-barang tahan lama dan pengeluaran diskresioner,” tegas dia.

Dalam skenario yang buruk, penurunan berkelanjutan dalam ekspektasi bisnis dan pasar tenaga kerja dapat berdampak pada kondisi saat ini, yang mengarah pada perlambatan konsumsi yang lebih luas. Kedepan, stabilitas pasar tenaga kerja, dinamika inflasi, dan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan akan menjadi penentu utama kepercayaan dan pengeluaran konsumen

(SAW)