Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah memaparkan kondisi fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (3/6).

“Pada dasarnya kami jelaskan posisi kita semaksimal mungkin seperti apa. Biar mereka mengerti fondasi ekonomi kita seperti apa,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Salah satu poin yang disampaikan pemerintah adalah komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menkeu pun menyampaikan langkah-langkah untuk menjaga defisit tersebut pada tahun ini dan tahun depan.

Selain itu, pemerintah turut memaparkan perbaikan kondisi ekonomi nasional, termasuk kinerja penerimaan negara yang dinilai membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Purbaya menyebut penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada Mei 2026, penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ia menilai perkembangan tersebut menjadi salah satu sinyal positif bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.

“Jadi itu satu hal yang menggembirakan. Jadi itu yang saya sampaikan ke mereka,” tambahnya.

Bendahara negara menjelaskan pertemuan bersama S&P Global Ratings menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait kondisi ekonomi Indonesia.

Setelah mendapatkan informasi dari pemerintah, S&P akan membahasnya lebih lanjut bersama tim internal mereka.

“Untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi dia hanya mencari informasi, dan kami jelaskan semaksimal mungkin,” ujar Purbaya.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, pemerintah dan DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

UU baru tersebut mengandung 17 poin penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi yang lebih adaptif dinilai penting untuk menghadapi dinamika pasar keuangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia di tingkat regional maupun global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras spekulasi yang beredar mengenai potensi penurunan peringkat (downgrade) utang atau kredit sovereign Indonesia.

Purbaya meluruskan bahwa dirinya justru baru dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, pada Rabu (3/6/2026) malam, selepas menghadiri rapat pembahasan RUU P2SK di Kompleks Parlemen.

Isu miring terkait pemangkasan peringkat utang ini santer terdengar di pasar keuangan dalam beberapa hari terakhir. Rumor tersebut dituding menjadi salah satu faktor utama yang memicu rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade,” kata Purbaya ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (3/6/2026).

Perwakilan dari S&P diketahui telah berada di Jakarta sejak Selasa (2/6/2026) untuk menemui sejumlah pejabat pemerintah serta otoritas regulator pasar keuangan, termasuk manajemen Danantara.

Sebelum agenda di Jakarta ini, Purbaya selaku Bendahara Negara sebenarnya telah lebih dulu berdiskusi dengan pihak S&P saat melakukan kunjungan kerja di Washington, AS.

Dari hasil dialog tersebut, Purbaya optimistis pihak S&P kini memiliki pemahaman yang jauh lebih positif dan komprehensif terhadap kondisi ekonomi domestik.

"Kalau melihat kondisi fiskal kita, saya sih enggak ada masalah," imbuhnya.

Di tengah bergulirnya isu tersebut, S&P Global Ratings resmi menerbitkan laporan terbaru dengan menyematkan peringkat kredit penerbit jangka panjang ‘BBB’ dan peringkat jangka pendek ‘A-2’ kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Prospek (outlook) yang diberikan untuk institusi ini adalah stabil, sejalan dengan peringkat kredit sovereign Republik Indonesia.

Meski demikian, S&P memberikan catatan bahwa posisi peringkat DIM ini terikat erat dengan kondisi kredibilitas fiskal pemerintah pusat.

“Kami dapat menurunkan peringkat DIM apabila kami mengambil tindakan serupa terhadap peringkat sovereign Indonesia,” tulis S&P dalam laporannya, Rabu (3/6/2026).

Pemberian peringkat ini didasari oleh ekspektasi kuat S&P bahwa pemerintah Indonesia akan selalu mengalirkan dukungan penuh dan tepat waktu bagi operasional DIM.

Oleh karena itu, S&P menyamakan posisi rating DIM secara penuh dengan peringkat kredit pemerintah.

Di satu sisi, S&P tidak menetapkan profil kredit mandiri (stand-alone credit profile/SACP) untuk DIM karena indikator tersebut tidak menjadi parameter utama penentuan peringkat.

Untuk urusan likuiditas, S&P memproyeksikan struktur pendanaan utama DIM dalam jangka pendek dan menengah akan bersumber dari setoran dividen tahunan yang dialokasikan BUMN ke BPI Danantara. Nilai aliran dana dari dividen tersebut ditaksir berada di angka miliaran dolar AS setiap tahunnya.

“Kami mengestimasi pembayaran dividen BUMN mencapai USD5miliar hingga USD6 miliar per tahun. Dividen yang tersedia bagi DIM merupakan jumlah bersih setelah dikurangi kebutuhan dukungan keuangan dan dukungan pemegang saham kepada BUMN, serta tidak akan dibebani kebutuhan tersebut,” tulis S&P.

Langkah S&P menyematkan outlook stabil ini terhitung lebih positif dibandingkan kompetitornya. Sebelum rilis ini keluar, lembaga pemeringkat global lainnya, yakni Moody's Ratings, telah lebih dulu menetapkan peringkat kredit Baa2 untuk PT Danantara Investment Management (DIM), namun dengan menyertakan prospek atau outlook negatif pada seluruh peringkat yang diberikan.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah rumor yang beredar di pasar mengenai potensi penurunan peringkat kredit (downgrade) Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings. Purbaya pun menyebut dirinya dijadwalkan bertemu dengan perwakilan S&P pada Rabu (3/6) malam.

"Ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," kata Purbaya, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Bendahara negara ini menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini masih terjaga dengan baik sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk mengkhawatirkan penurunan peringkat kredit. Purbaya menilai tekanan yang terjadi di pasar lebih banyak dipengaruhi sentimen negatif dan berbagai rumor yang berkembang di dalam negeri dibandingkan faktor fundamental ekonomi.

Di sisi lain, menanggapi longsornya IHSG, Purbaya menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang sehat. Ia mencontohkan tingkat inflasi yang masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia (BI).

"Inflasi kita sekarang masih di dalam target. Target Bank Sentral kan 2,5 plus minus 1 persen. Jadi masih di dalam rentang target," katanya.

Ia menambahkan bahwa inflasi yang terlalu rendah juga tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang ideal. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah tingkat inflasi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Purbaya juga menanggapi outlook negatif yang diberikan Moody's terhadap Danantara. Ia menilai penilaian tersebut merupakan konsekuensi dari outlook peringkat utang negara Indonesia yang juga berada pada level serupa.

"Moody's biasanya mengikuti sovereign. Sovereign kita memang outlook-nya negatif di Moody's, jadi itu bukan hal yang baru," kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa peringkat Danantara saat ini sudah setara dengan peringkat pemerintah Indonesia sehingga secara prinsip tidak dapat lebih tinggi dari sovereign rating.

"Yang paling tinggi di Indonesia adalah pemerintah atau sovereign. Danantara sama dengan pemerintah, itu sudah bagus sekali," kata dia.

S&P Keluarkan Peringkat Danantara

S&P Global Ratings memberikan peringkat kredit penerbit jangka panjang BBB dan peringkat jangka pendek A-2 kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Lembaga pemeringkat itu juga memberikan outlook stabil mengikuti peringkat kredit sovereign Indonesia.

Dalam laporan yang dirilis Rabu (3/6), S&P mengatakan pihaknya dapat menurunkan peringkat DIM apabila lembaga tersebut menurunkan peringkat Indonesia atau melihat adanya melemahnya dukungan pemerintah. Sebaliknya, S&P juga dapat menaikkan peringkat DIM jika terjadi peningkatan pada peringkat sovereign Indonesia.

S&P menyatakan peringkat DIM mencerminkan pandangan bahwa pemerintah Indonesia hampir pasti akan memberikan dukungan luar biasa yang tepat waktu dan memadai apabila dibutuhkan. Alhasil peringkat DIM disetarakan dengan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil/A-2.

Lembaga pemeringkat itu juga menilai dukungan pemerintah terhadap DIM didorong oleh dua faktor utama. Pertama, peran strategis DIM dalam mengelola aset pemerintah untuk meningkatkan nilai jangka panjang. Termasuk menginvestasikan dividen BUMN ke dalam berbagai proyek strategis yang mendukung pembangunan ekonomi dan dampak sosial.

Kedua, hubungan Danantara yang erat dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal akhir DIM. Pemerintah disebut memiliki pengawasan langsung terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan melalui parlemen serta dewan pengawas BPI Danantara yang terdiri dari jajaran menteri.

S&P Global Ratings menyatakan tidak menetapkan profil kredit mandiri untuk PT Danantara Investment Management (DIM) karena bukan menjadi faktor utama dalam penilaian peringkat. Mereka pun tidak menetapkan profil kredit mandiri untuk DIM karena hal tersebut bukan faktor penentu utama peringkat, mengingat kemungkinan dukungan dari negara yang hampir pasti.

"Kami tidak percaya bahwa dukungan pemerintah rentan terhadap risiko transisi,” tulis S&P Global, Rabu (3/6).

BPI Danantara didirikan melalui undang-undang pada Februari 2025 sebagai badan hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengelola aset BUMN melalui koordinasi dengan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), dengan kepemilikan pemerintah sebesar 99% atas saham BUMN.

BPI Danantara juga bertugas menginvestasikan aset pemerintah ke dalam proyek-proyek domestik maupun internasional untuk menghasilkan imbal hasil jangka panjang sekaligus mendukung prioritas pembangunan pemerintah di delapan sektor strategis.

Dalam struktur tersebut, DIM sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki BPI Danantara menjadi kendaraan utama pelaksanaan mandat investasi itu.

S&P Global memperkirakan sumber pendanaan utama DIM akan berasal dari dividen tahunan BUMN yang dialirkan kepada BPI Danantara. Dividen tersebut diproyeksikan berada pada kisaran US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar per tahun.

IDXChannel - Data survei terkini dari S&P Global menunjukkan bahwa purchasing manager’s index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level netral 50,0 pada Mei 2026, naik dari 49,1 sebulan sebelumnya.

Sektor manufaktur Indonesia kembali mencatat kenaikan pesanan baru bulan lalu. Perbaikan kondisi permintaan tampaknya didorong oleh perekonomian domestik, karena penjualan internasional menurun selama tiga bulan beruntun dengan tingkat kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021.

Bukti anekdotal menunjukkan bahwa perang di Timur Tengah dan kenaikan harga membebani permintaan asing. Meskipun permintaan baru naik, harga bahan baku dan ketersediaan yang terbatas membebani volume produksi selama Mei. Output turun tiga bulan berturut-turut dengan laju yang lebih lambat dibandingkan pada April.

Dari segi harga, inflasi biaya input cukup besar dan kembali naik. Panelis secara umum mencatat kenaikan harga bahan baku. Perusahaan berupaya meneruskan beban biaya kepada klien sehingga harga output naik pada laju tercepat sejak Oktober 2013.

"Perekonomian manufaktur Indonesia masih mengalami tekanan selama Mei, karena produksi terhambat oleh kenaikan harga bahan baku dan keterbatasan ketersediaan input. Meskipun perusahaan mencatat kenaikan penjualan yang lebih kuat, hal ini sering kali menggambarkan upaya klien untuk membangun stok di tengah gangguan harga dan pasokan," kata Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam pernyataannya pada Selasa (2/6/2026).

Kenaikan harga dan kekurangan pasokan menghambat aktivitas pembelian sektor manufaktur Indonesia selama Mei. Perusahaan juga melaporkan bahwa mereka harus menggunakan inventaris pra-produksi yang ada di tengah kesulitan mendapatkan bahan baku, sementara produksi yang terbatas juga mengharuskan penggunaan stok barang jadi yang ada untuk memenuhi pesanan.

Dari segi pasokan, waktu pemenuhan pesanan rata-rata telah diperpanjang selama delapan bulan berturut-turut karena penundaan pengiriman dan kelangkaan berkaitan perang yang membebani kinerja pemasok.

(Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar baik usai pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings di Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan tersebut, S&P memberikan sinyal kuat bahwa peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia akan tetap bertahan di level BBB dengan outlook stabil untuk dua tahun ke depan.

Purbaya menceritakan pihak S&P langsung memberikan inti penilaian mereka di awal diskusi, yang sempat membuatnya terkejut sekaligus lega di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Dia ngomong intinya dulu. Habis itu ngomong yang lain-lain. Intinya apa dia bilang? Rating kamu tidak berubah. BBB. Outlook stabil. Wah, saya bilang terima kasih. Dia bilang, 'kamu kelihatannya kaget. Kamu mengharapkan turun ya?' Gitu dia bilang," ujar Purbaya ke awak media di Kemenkeu, Selasa (21/4/2026).

Purbaya menegaskan sinyal dari S&P memberikan kepastian bagi pasar keuangan Indonesia. Dengan peringkat triple B yang terjaga, surat utang negara tetap berada dalam kategori layak investasi (investment grade).

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, Purbaya menangkap komitmen S&P untuk tidak mengubah peringkat Indonesia dalam waktu dekat, meski pengawasan rutin tetap akan dilakukan.

"Itu artinya selama dua tahun ke depan, rating peringkat kamu nggak akan berubah. Kalau saya baca sinyal dia, dia bilang gitu. Artinya, dua tahun ke depan nggak akan berubah peringkat yang mungkin bisa negatif tapi nggak akan berubah. Peringkat triple B-nya. Artinya masih investment grade," ujar dia.

Purbaya menuturkan pertemuan tersebut berlangsung cukup cair. Dia pun mengaku terbantu oleh rutinitasnya menjawab pertanyaan awak media sehingga sangat siap ketika S&P melontarkan pertanyaan teknis yang sama mengenai defisit anggaran dan pengelolaan fiskal.

Keyakinan S&P terhadap Indonesia, kata Purbaya, semakin menguat karena cara penyampaian pemerintah yang dinilai lugas dan meyakinkan. Pihak S&P bahkan mengundangnya untuk menghadiri acara resmi mereka yang akan digelar di Jakarta pada Mei mendatang.

"Mereka mengundang saya untuk menghadiri acara yang akan S&P di bulan Mei. Tahun ini ya. Saya tanya, acara di mana? Di Jakarta. Yaudah saya datang. Jadi hubungan kita dengan S&P baik. Dan mereka juga terbuka. Apa yang harus kita perhatikan, segala macam," kata Purbaya.

Meski mendapatkan penilaian positif, Purbaya tidak ingin bersantai. Dia menjadikan catatan-catatan dari S&P sebagai acuan untuk membenahi program-program internal kementerian, terutama mengenai rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara.

Salah satu fokus utama yang akan dikejar pemerintah adalah optimalisasi penerimaan pajak untuk memperkuat struktur fiskal nasional.

"Tetap, mereka akan melihat kita on regular basis kan. Kalau untuk saya sih bagus aja. Kenapa? Sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet, kita jalanin sesuai dengan concern dari S&P ya. Salah satu concern-nya yang sering Anda tanya kan, rasio pembayaran utang ke income-nya. Kan saya akan betulin pajaknya," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Rupiah pada perdagangan hari ini lebih dipengaruhi oleh tekanan domestic terkait outlook yang negative dari lembaga rating

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat melemah 50 poin atau 0,29 persen menjadi Rp17.189 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.139 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi outlook negatif dari lembaga rating Standard & Poor's Global Ratings (S&P) terhadap peringkat obligasi.

“Rupiah pada perdagangan hari ini lebih dipengaruhi oleh tekanan domestic terkait outlook yang negative dari lembaga rating S&P terhadap peringkat obligasi pemerintah karena tekanan fiskal pemerintah yang besar,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa lembaga pemeringkat S&P Global Ratings khawatir terhadap rasio pembayaran utang Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa S&P menanyakan secara detail kondisi fiskal Indonesia, termasuk konsistensi menjaga defisit tetap di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menyampaikan ada peluang defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurun dari proyeksi awal setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen PDB. Adapun pada hasil akhir audit nanti, Purbaya memproyeksikan defisit menyempit ke level 2,8 persen dari PDB.

Adapun untuk APBN Tahun Anggaran 2026, Menkeu menyampaikan upaya pihaknya memperbaiki pengumpulan pajak serta kepabeanan dan cukai, salah satunya melalui restrukturisasi organisasi.

“Dari eksternal, sebenarnya memberikan sentimen positive (terhadap rupiah), terlihat dari mayoritas mata uang regional yang menguat dan indexdollar yang relatif stabil,” ucap Rully.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp17.189 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.142 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede di Jakarta, Jumat, mengatakan memperkirakan rupiah memperoleh sentimen positif seiring potensi gencatan senjata antara AS dengan Iran.

Perkiraan itu melihat dari potensi berakhirnya gencatan senjata akan dibarengi pula dengan pembukaan kembali Selat Hormuz.

“Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa konflik yang telah berlangsung selama tujuh minggu tersebut hampir berakhir, sementara Gedung Putih menyampaikan keyakinan terhadap tercapainya kesepakatan dan membuka kemungkinan adanya pertemuan lanjutan secara langsung di Pakistan,” katanya kepada ANTARA.

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi melemah 18 poin atau 0,10 persen menjadi Rp17.157 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.139 per dolar AS.

Mengutip Anadolu, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan AS dan Iran tetap bersedia untuk terlibat dalam dialog berkelanjutan dan mendesak agar tak ada spekulasi terkait rencana pembicaraan kedua di Islamabad.

Juru Kemlu Pakistan Tahir Andrabi mengatakan bahwa hal rinci terkait delegasi AS dan Iran nantinya merupakan urusan internal pihak-pihak yang bersangkutan.

Berbicara dalam konferensi pers di Islamabad, Andrabi menyampaikan bahwa program nuklir Iran termasuk di antara isu serius dan konstruktif yang dibahas dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Komentar tersebut muncul ketika Pakistan meningkatkan upaya mediasi setelah pembicaraan selama 16 jam antara AS dan Iran pada akhir pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan.

Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif sedang melakukan kunjungan regional ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir ke Iran untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Iran.

Sentimen positif juga berasal dari data Produk Dometik Bruto (PDB) Tiongkok yang solid pada kuartal I-2026. Hal itu dinilai memperkuat keyakinan investor bahwa pemerintah Tiongkok mampu meredam dampak konflik Iran dengan gangguan yang terbatas, ditopang oleh cadangan minyak yang memadai serta berbagai langkah mitigasi.

Tercatat, ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 5 persen year-on-year (yoy), meningkat dari 4,5 persen yoy pada kuartal IV-2025 dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 4,8 persen yoy, sekaligus mencatatkan laju pertumbuhan tercepat dalam tiga kuartal terakhir.

Melihat sentimen dari sisi domestik, lanjut Josua, Bank Indonesia (BI) turut menopang kepercayaan pasar, seiring Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan kembali komitmen bank sentral terhadap stabilitas kebijakan dalam pertemuan dengan investor di New York dan Boston.

Pemerintah juga menyoroti pengakuan eksternal terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dari Asian Development Bank (ADB) dan FTSE Russell.

Salah satu proyeksi disampaikan oleh ADB yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027, naik dari realisasi 5,1 persen pada 2025. Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan ADB April 2026 bertajuk The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific.

Pada periode yang hampir bersamaan, lembaga indeks global FTSE Russell pada 7 April 2026 mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan (watch list) untuk potensi penurunan status.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menyampaikan bahwa S&P Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB (investmentgrade) dengan outlook stabil pasca tinjauan di Washington, D.C.

Meski demikian, penguatan rupiah disebut relatif terbatas dibandingkan mata uang regional lainnya. Hal itu antara lain dipengaruhi persepsi investor yang masih melihat fundamental ekonomi Indonesia relatif lebih rentan, serta meningkatnya permintaan dolar AS seiring periode pembayaran kupon dan dividen instrumen keuangan domestik kepada investor non-residen.

“Untuk hari ini, rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp17.075–Rp17.200 per dolar AS,” kata Josua.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai respons kekhawatiran lembaga pemeringkat Standard & Poor's Global Ratings (S&P) terhadap rasio pembayaran utang Indonesia.

“Ada kekhawatiran sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pajak kita, tapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali,” kata Purbaya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Menkeu, S&P menanyakan secara detail kondisi fiskal Indonesia, termasuk konsistensi menjaga defisit tetap di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menyampaikan ada peluang defisit APBN Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurun dari proyeksi awal setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen PDB. Adapun pada hasil akhir audit nanti, Purbaya menyebut proyeksinya defisit menyempit ke level 2,8 persen PDB.

“Saya sebutkan hal itu ke mereka, ada indikasi (defisit APBN) turun ke 2,8 persen. Jadi, mereka amat positif dengan hasil seperti itu,” ujarnya.

Sedangkan untuk APBN Tahun Anggaran 2026, Menkeu menyampaikan upaya Kemenkeu memperbaiki pengumpulan pajak serta kepabeanan dan cukai, salah satunya melalui restrukturisasi organisasi.

Dampak upaya perbaikan terlihat pada kinerja pengumpulan pajak yang mencetak pertumbuhan sekitar 30 persen pada dua bulan pertama 2026. Sementara pada Maret, pertumbuhan pajak tercatat naik 20,7 persen yang dipengaruhi oleh faktor musiman.

Dalam periode tiga bulan pertama 2026 ini, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Atas kinerja itu, Purbaya mengatakan S&P memutuskan untuk mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

“Yang penting adalah mereka juga melihat pertumbuhan kita membaik di triwulan IV-2025 dibanding triwulan sebelumnya, dan indikator awal sekarang mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka mengonfirmasi ke saya bahwa outlook peringkat kita tetap stabil,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Meskipun terdapat optimisme terhadap potensi penyelesaian konflik di Timur Tengah, ketidakpastian masih tergolong tinggi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pergerakan kurs rupiah diiringi ketidakpastian konflik di Timur Tengah (Timteng).

“Meskipun terdapat optimisme terhadap potensi penyelesaian konflik di Timur Tengah, ketidakpastian masih tergolong tinggi,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi, menguat 2 poin atau 0,01 persen menjadi Rp17.141 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.143 per dolar AS.

“Untuk perdagangan hari ini, rupiah diproyeksikan bergerak dalam kisaran Rp17.075–Rp17.200 per dolar AS,” ungkap Josua.

Laporan menunjukkan Angkatan Laut AS telah mencegat delapan kapal tanker minyak yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran sejak blokade dimulai awal pekan ini, sehingga pelaku pasar cenderung mengambil sikap wait and see sembari menunggu kejelasan arah perdamaian.

Saat ini, telah ada kemajuan proses diplomatik antara AS dan Iran terkait penyelesaian konflik, sementara harga minyak bertahan di bawah level 100 dolar AS per barel.

Pasar keuangan secara umum telah melonggarkan premi risiko yang sempat muncul pasca terjadinya eskalasi konflik pada akhir Februari 2026, seiring kedua pihak menuju putaran kedua negosiasi.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa perang sudah sangat dekat dengan akhir, serta mengindikasikan bahwa Iran mulai terbuka terhadap kesepakatan damai, dengan pembicaraan lanjutan diperkirakan akan segera dilanjutkan.

Melihat sisi kebijakan moneter global, lanjut Josua, The Fed secara umum diperkirakan mempertahankan suku bunga kebijakannya, Fed Funds Rate (FFR), pada bulan ini dan kemungkinan sepanjang tahun 2026.

Sementara itu, Presiden Federal Reserve Chicago, Austan Goolsbee mengatakan pemangkasan suku bunga dapat tertunda hingga paling cepat 2027 apabila harga energi tetap tinggi.

Adapun sentimen dari sisi domestik, berasal dari laporan terbaru S&P Global Ratings yang menyoroti kerentanan ekonomi Asia Tenggara. S&P menilai peringkat utang Indonesia termasuk yang paling berisiko apabila konflik Timur Tengah berlangsung berkepanjangan.

Di sisi lain, risiko percepatan inflasi domestik dinilai dapat mendorong kenaikan suku bunga pasar, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim strategi fiskal Indonesia mendapat respons positif dari lembaga keuangan internasional usai rangkaian pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam agenda tersebut, Purbaya bertemu dengan Managing Director International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, pejabat tinggi World Bank, serta perwakilan lembaga pemeringkat seperti S&P Global Ratings.

Menurutnya, berbagai pihak menunjukkan antusiasme tinggi terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami bertemu dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments. Mereka ingin memastikan apakah strategi pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia kredibel dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah memaparkan secara komprehensif kebijakan fiskal beserta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Hasilnya, IMF, Bank Dunia, hingga lembaga pemeringkat memberikan penilaian positif terhadap kemampuan Indonesia mendorong pertumbuhan tanpa membebani fiskal secara berlebihan.

“Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali,” katanya.

Selain itu, minat investor global terhadap Indonesia dinilai semakin meningkat, terutama pada instrumen pasar keuangan seperti fixed income dan ekuitas. Meski saat ini masih didominasi investasi portofolio, pemerintah optimistis aliran dana tersebut akan segera masuk dan memperkuat pasar keuangan domestik.

“Bank Dunia dan lembaga rating menyampaikan kepuasan atas strategi yang kami paparkan. Keraguan terhadap kemampuan Indonesia menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan kini semakin berkurang,” tutur Purbaya.

Di sisi lain, Kristalina Georgieva mengingatkan bahwa ketidakpastian global masih akan berlanjut, dipicu oleh faktor geopolitik dan fluktuasi harga energi. Menanggapi hal tersebut, Purbaya memastikan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap solid dan terjaga.

Sementara itu, World Bank dan S&P Global Ratings juga menyampaikan apresiasi terhadap strategi fiskal Indonesia. Bahkan, Bank Dunia menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama, khususnya dalam mendukung pembangunan jangka panjang dan pengentasan kemiskinan.

(DESI ANGRIANI)

Di balik capaian skor ESG sebesar 55 berdasarkan penilaian S&P Global pada Februari 2026, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) tidak hanya menjadikan ESG sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai strategi untuk bertahan dan berkembang di tengah tekanan sektor infrastruktur.

Pencapaian yang menempatkan WTJJ sebagai peringkat pertama di Indonesia dan lima besar dunia untuk kategori water ini menyimpan cerita transformasi bisnis yang lebih dalam.

Direktur Utama WTJJ, Rendy Ardiansyah dalam Katadata ESG Forum di sesi diskusi panel bertajuk “Memperkuat ESG untuk Pembiayaan dan Akselerasi Transisi energi”, Senin (6/4), mengungkapkan, adopsi ESG di perusahaannya bukan sekadar respons terhadap tren global, melainkan langkah adaptif menghadapi dinamika industri.

“ESG itu bukan hanya financing gateway, tapi juga tools untuk beradaptasi. Saat sektor infrastruktur mengalami sentimen negatif, ini membantu kami membedakan profil risiko,” ujar Rendy, di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (6/4).

Di tengah karakteristik bisnis infrastruktur air yang padat modal dan sensitif terhadap sentimen pasar, WTJJ memilih melakukan transformasi sejak dini. Sebagai perusahaan yang relatif muda, langkah ini justru lebih mudah dilakukan karena belum terbebani sistem lama.

“Kami mulai dari mental modeling. Semua orang di dalam perusahaan harus punya visi yang sama dulu. Baru kita bisa meyakinkan investor di luar,” kata Rendy.

Transformasi ini tidak berhenti pada level strategi, tetapi diterjemahkan ke dalam langkah-langkah operasional yang konkret. Salah satu fokus utama adalah efisiensi energi, mengingat biaya energi merupakan komponen terbesar dalam pengelolaan air.

“Hampir seluruh pompa kami sudah menggunakan variable speed drive, sehingga konsumsi listrik bisa menyesuaikan kebutuhan. Ini membuat struktur biaya kami lebih fleksibel,” jelasnya.

Selain itu, perusahaan juga mulai memanfaatkan energi terbarukan serta mengintegrasikan ESG ke dalam kebijakan internal dan tata kelola perusahaan.

“Kami masukkan ESG ke dalam visi-misi dan kebijakan perusahaan. Jadi ini bukan program tambahan, tapi sudah menjadi bagian dari core bisnis,” tegas Rendy.

Pendekatan ini terbukti efektif. Pada 2025, WTJJ berhasil melakukan refinancing dari pinjaman konvensional menjadi pendanaan hijau sebesar Rp1,29 triliun. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa ESG dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperbaiki akses pembiayaan.

Transformasi yang dilakukan WTJJ sejalan dengan perubahan yang lebih luas di pasar modal Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia, Ignatius Denny Wicaksono, menjelaskan, fokus investor kini semakin bergeser ke aspek keberlanjutan.

“Kalau dulu governance yang dominan, sekarang sudah bergeser ke ESG. Bahkan beberapa tahun terakhir ini fokusnya lebih ke environmental,” ujarnya.

Menurut Denny, investor memiliki beragam pendekatan dalam menilai ESG, mulai dari integrasi langsung dalam analisis investasi hingga metode penyaringan sektor tertentu.

“Karena pendekatannya berbeda-beda, kita tidak bisa bilang ada satu standar yang paling benar. Yang penting adalah menyediakan berbagai opsi agar investor bisa memilih,” jelasnya.

Untuk itu, Bursa Efek Indonesia mengembangkan berbagai instrumen, seperti ESG rating, ESG index, hingga produk obligasi berkelanjutan.

Perkembangan ini juga tercermin dari meningkatnya penerbitan green, social, dan sustainability bonds yang kini mencapai puluhan triliun rupiah. Meski demikian, Denny mengakui bahwa pasar masih dalam tahap berkembang.

Sementara itu, dari perspektif industri energi dan lingkungan, ESG juga membuka peluang ekonomi baru yang signifikan. Executive Director Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC), Belladonna Maulianda, menyoroti potensi carbon capture and storage (CCS) sebagai motor pertumbuhan ekonomi hijau.

“Environmental sering dianggap sebagai beban. Padahal, justru bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Menurut Belladonna, pengembangan CCS di Indonesia berpotensi mendorong pertumbuhan GDP hingga 0,88 persen pada 2030 dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.

“Produk rendah karbon seperti LNG atau hidrogen bisa dijual dengan harga premium. Ini membuka peluang revenue baru,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya standar internasional dalam memastikan kredibilitas proyek ESG. “Kalau ingin menarik investor global, kita harus mengikuti standar yang diakui secara internasional,” tegasnya.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pengembangan proyek dekarbonisasi.

“Kita tidak bisa jalan sendiri. Harus ada partner yang punya teknologi, pengalaman, dan kredibilitas,” tambah Belladonna.

Dari berbagai perspektif tersebut, terlihat bahwa ESG kini tidak lagi sekadar alat pelaporan atau kepatuhan, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan nilai.

WTJJ menunjukkan bagaimana ESG dapat digunakan untuk mentransformasi model bisnis dan meningkatkan daya tarik investasi. Bursa Efek Indonesia menyediakan ekosistem untuk menghubungkan investor dengan peluang tersebut, sementara sektor seperti CCS membuka ruang pertumbuhan baru.

“ESG ini membuat kami terlihat berbeda. Ini strategi diferensiasi kami,” ujar Rendy.

Di tengah dinamika ekonomi dan tantangan perubahan iklim, ESG bukan hanya tentang keberlanjutan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan bertahan, beradaptasi, dan tumbuh di masa depan.

IDXChannel - S&P Global melaporkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun tajam dari 53,8 ke level 50,1 pada Maret 2026.

Angka tersebut masih berada di atas ambang ekspansi 50, namun mencerminkan kondisi yang nyaris stagnan.

"Data survei bulan Maret menunjukkan penurunan output dan penerimaan pesanan baru di sektor manufaktur Indonesia kembali terjadi, dengan penurunan output tercatat paling tajam dalam sembilan bulan," kata Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Usamah menjelaskan, pelemahan PMI manufaktur Indonesia terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Penurunan PMI didorong oleh kontraksi output yang menjadi yang terdalam sejak Juni 2025, sekaligus mengakhiri tren kenaikan produksi yang telah berlangsung selama empat bulan berturut-turut.

Dari sisi permintaan, pesanan baru tercatat melemah untuk pertama kalinya dalam delapan bulan terakhir.

"Menurut laporan anggota panel, salah satu faktor utama di balik penurunan pada akhir triwulan pertama adalah pecahnya perang di Timur Tengah," tutur dia.

Kondisi serupa juga terjadi pada permintaan ekspor yang kembali menurun setelah sempat tumbuh pada Februari 2026. Hal ini menandakan mulai tertekannya permintaan global terhadap produk manufaktur Indonesia.

Di sisi operasional, beban pekerjaan yang belum terselesaikan (backlog) mengalami penurunan untuk pertama kalinya sejak Oktober 2025. Dampaknya, perusahaan mulai menahan laju perekrutan tenaga kerja, meski penurunannya relatif terbatas.

Aktivitas pembelian bahan baku pun ikut tertekan, mencatatkan penurunan pertama sejak Juli 2025. Sementara itu, rantai pasok semakin terganggu dengan waktu pengiriman yang memburuk ke level terparah sejak Oktober 2021.

Dari sisi harga, tekanan inflasi semakin terasa. Biaya input melonjak ke level tertinggi dalam dua tahun terakhir, mendorong pelaku industri menaikkan harga jual dengan laju tercepat sejak Juni 2022.

Meski demikian, produsen optimistis indeks manufaktur RI kembali pulih seiring membaiknya permintaan serta meredanya konflik di Timur Tengah.

"Perusahaan manufaktur tetap percaya diri bahwa output akan naik pada tahun ini. Meski demikian, data bulan Maret menyoroti kerentanan sektor manufaktur Indonesia terhadap perang, khususnya dari sisi harga dan pasokan," ujar dia.

(DESI ANGRIANI)