Jakarta: Kabar baik datang dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Setelah sempat anjlok ke level terendah pada April 2025, tingkat tabungan masyarakat kelas bawah perlahan mulai membaik pada pertengahan Mei 2025.

Menurut data terbaru Mandiri Spending Index per 15 Mei 2025, indeks tabungan kelompok ini tercatat di angka 79,6 poin.

Walau masih lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu (Mei 2024) yang berada di angka 85,9 poin, tren ini dinilai positif.

“Selama hampir sepanjang 2025, (indeks) tabungan ini, terutama untuk kelompok bawah, sedikit menurun. Namun, kami lihat di minggu (pertengahan) Mei ini, tingkat tabungan kelompok bawah mulai meningkat,” ujar Head of Mandiri Institute Bank Mandiri, Andre Simangunsong dilansir Antara, Selasa, 20 Mei 2025.

Ia berharap perbaikan ini bisa menjadi sinyal bahwa pendapatan masyarakat mulai membaik.

“Ini semoga menjadi katalis positif ke depan bahwa masyarakat mulai mendapatkan pendapatan atau income yang lebih tinggi,” lanjut Andre.

Kelas menengah dan atas justru alami penurunan tabungan

Berbeda dengan kelompok bawah, indeks tabungan masyarakat kelas menengah dan atas justru menunjukkan tren penurunan dibanding bulan lalu maupun tahun sebelumnya.

Kelas menengah: turun tipis dari 100,9 poin (Mei 2024) ke 100,8 poin (Mei 2025).
Kelas atas: turun dari 96,7 poin ke 93,3 poin pada periode yang sama.

Penurunan ini turut menggambarkan tantangan daya beli yang belum sepenuhnya pulih, khususnya di kelompok menengah ke bawah.

“Memang kalau dilihat kelompok yang middle to lower (menengah ke bawah) memang terjadi penurunan daya beli ya, di mana kalau kita lihat juga savings-nya (tabungannya) juga menurun, walaupun tadi menarik bahwa di data terakhir kami itu savings di kelompok bawah itu meningkat,” kata Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro.

Belanja kelas menengah atas stabil

Meski tabungan cenderung menurun, kelompok masyarakat menengah atas tetap menjaga pola konsumsi yang stabil.

Terlihat dari meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok hingga gaya hidup.

Belanja yang meningkat mencakup:

- Makanan dan kebutuhan rumah tangga (staple food)
- Tiket perjalanan dan transportasi
- Produk perawatan diri seperti skincare

Ini menunjukkan bahwa daya beli kelompok ini masih relatif terjaga, meski sebagian memilih untuk lebih banyak membelanjakan uang daripada menabung.

Daya beli bergantung pada ekonomi dan kepercayaan konsumen

Menurut para ekonom, daya beli masyarakat ke depan sangat bergantung pada kondisi ekonomi nasional, terutama dari sisi industri dan kepercayaan konsumen.

“Ke depannya tentu saja tergantung dari faktor fundamental di Indonesia sendiri, terkait yang akan mempengaruhi kemudian daya beli masyarakat Indonesia, seperti perkembangan industri manufaktur, terutama kalau kita lihat dari dampak dari trade war (perang dagang) kepada industri manufaktur kita,” kata Andry.

Selain itu, faktor eksternal seperti inflasi rendah, nilai tukar yang mulai stabil, dan potensi rebound di pasar saham juga bisa ikut memengaruhi psikologi konsumen.

“Jadi, harusnya ini bisa ke depan membuat optimis ya dari segi konsumen untuk mempertahankan daya belinya atau meningkatkan konsumsi,” ujar Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Kamu pernah membuang makanan sisa tanpa berpikir panjang? Ternyata, kalau semua orang melakukan hal yang sama, dampaknya bisa sangat serius.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami kerugian ekonomi sekitar Rp551 triliun per tahun akibat tingginya intensitas sampah makanan.

Nilai kerugian ini setara 4-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Bayangkan, uang sebanyak itu hilang hanya karena makanan tidak termakan hingga akhirnya terbuang percuma!

“Akibat besarnya intensitas sampah pangan ini setidaknya dampak kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp551 triliun per tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia,” kata Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, dilansir Antara, Sabtu, 17 Mei 2025.

23-48 juta ton makanan terbuang setiap tahun!

Indonesia mencatatkan jumlah sampah makanan yang sangat besar, yakni antara 23 juta hingga 48 juta ton per tahun.

Angka ini bukan cuma bikin miris, tapi juga memicu berbagai dampak lanjutan, mulai dari kerugian ekonomi hingga peningkatan emisi gas rumah kaca.

Sampah makanan juga menjadi tantangan besar di sektor pariwisata. Bayangkan berapa banyak makanan yang dibuang di hotel, restoran, atau acara-acara besar yang tidak dikelola dengan efisien.

“Bagaimana kita mengurangi baik waste kelebihan makanan ketika sudah jadi, di hotel ataupun restoran atau bahkan sebelum mereka masak sudah bisa mengefisiensi di dalam pengelolaan bahan bakunya. Ini harus dibuat mekanismenya supaya ini benar-benar efisien nantinya ke depan, jadi bisa mengurangi waste dari makanan baik sebelum maupun setelah diolah,”
ujar Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani Mustafa.

Saatnya bergerak bersama! pariwisata dan retail diajak peduli

Untuk menanggulangi masalah ini, Bapanas sejak 2022 mendorong Gerakan Selamatkan Pangan (GSP). Gerakan ini mengajak semua pihak mulai dari akademisi, pelaku usaha, pemerintah, hingga media untuk bareng-bareng mengurangi sisa makanan secara terukur dan berkelanjutan.

Langkah-langkah konkret pun sudah dijalankan. Sejak Desember 2022, Bapanas menjalin kerja sama dengan enam asosiasi dari sektor retail, perhotelan, restoran, pusat perbelanjaan, industri pangan, dan katering. Lalu, tiga organisasi penyelamat pangan yaitu Foodbank of Indonesia (FOI), FoodCycle Indonesia, dan Yayasan Surplus Peduli Pangan.

“Bapanas telah melakukan penandatangan kerja sama dengan enam asosiasi di bidang retail, perhotelan, restoran, pusat perbelanjaan, industri pangan dan catering serta tiga penggiat pangan atau bank pangan yaitu Foodbank of Indonesia (FOI), FoodCycle Indonesia dan Yayasan Surplus Peduli Pangan,”
imbuh Nita.

Menurut Bapanas, langkah paling utama dalam mengatasi sampah makanan adalah pencegahan, bukan sekadar pengelolaan sampah yang sudah jadi.

Setelah itu, makanan yang masih layak dikonsumsi bisa disalurkan ke lembaga penyelamat pangan, tentunya dengan memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga.

Upaya ini juga sejalan dengan arahan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, yang menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menangani masalah sisa dan susut pangan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Tahun 2025 dimulai dengan catatan yang agak berat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi hanya akan berada di kisaran 4,5 hingga 5 persen, melambat dari pencapaian 5,03 persen pada 2024 dan bahkan lebih rendah dari target awal sebesar 5,11 persen.

Kajian ini disampaikan oleh Permata Institute for Economic Research (PIER), bagian dari Permata Bank, dalam agenda Economic Review yang digelar pada Mei 2025.

“PIER memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 akan melambat, lebih rendah dari target sebelumnya. Ketidakpastian perang dagang yang meningkat telah mendorong perusahaan untuk menunda investasi dan rencana ekspansi. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat merespons dengan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan stimulus tepat sasaran, agar konsumsi dan investasi domestik kembali bergerak,” ujar Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede dikutip Kamis, 15 Mei 2025.

Konsumsi dan investasi mulai pelan

Di kuartal pertama 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,87 persen (YoY), melambat dibanding kuartal sebelumnya (5,02 persen). Ini merupakan laju paling rendah sejak kuartal ketiga tahun 2021.

Beberapa faktor utama penyebabnya:

1. Konsumsi rumah tangga lesu
Biasanya jadi motor utama ekonomi, konsumsi rumah tangga kini hanya tumbuh 4,89 persen. Belanja masyarakat tampak menurun terutama pada makanan & minuman serta transportasi dan komunikasi.

2. Investasi ikut melambat
Pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga melambat ke 2,12 persen, dipicu oleh penurunan investasi pada bangunan, mesin, dan peralatan.

3. Belanja pemerintah turun
Setelah digenjot untuk Pemilu 2024, belanja pemerintah justru kontraksi sebesar 1,38 persen YoY.

Sektor yang bersinar dan yang tertinggal

Meski ada perlambatan, tidak semua sektor mengalami penurunan. Beberapa justru tumbuh signifikan. Contohnya, sektor pertanian tumbuh paling tinggi yakni 10,52 persen YoY, sektor manufaktur tumbuh 4,55 persen, sektor perdagangan ritel naik 5,03 persen, dan sektor jasa tetap solid karena pariwisata berkelanjutan.

Namun, ada juga sektor yang tertekan, seperti pertambangan kontraksi akibat pemeliharaan di tambang emas dan tembaga, konstruksi melambat karena realokasi anggaran.

Perang dagang tantangannya

PIER juga menyoroti perang dagang yang berlangsung antara negara-negara besar. Hal ini diperkirakan akan menurunkan minat investasi dan melemahkan permintaan ekspor Indonesia, terutama ke AS.

Adapun sektor yang paling terdampak antara lain tekstil dan garmen, elektronik, alas kaki dan karet, dan furniture.

Sektor-sektor ini punya ketergantungan tinggi pada pasar ekspor, terutama AS, sehingga akan lebih rentan. Tapi kabar baiknya, sektor domestik seperti perdagangan dan jasa masih menjadi andalan pertumbuhan di 2025.

Peluang stimulus dari pelonggaran suku bunga

Di tengah perlambatan ini, ada satu harapan dari sisi kebijakan moneter. Jika kondisi global membaik, Bank Indonesia mungkin bisa memangkas suku bunga.

“Meningkatnya kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan yang tampak lesu dapat membuka ruang bagi pelonggaran moneter. Jika ketidakpastian global mereda dan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed menguat, maka Bank Indonesia dapat memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) hingga 50 basis poin sepanjang sisa tahun ini,” jelas Josua.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Pernah merasa cari kerja makin sulit, pengeluaran makin diawasi, tapi harga kebutuhan pokok terasa stabil?

Itu bukan kebetulan. Kamu mungkin sedang merasakan langsung dampak dari perlambatan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year).

Angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya, bahkan tercatat sebagai pertumbuhan paling lemah sejak kuartal III-2021. Secara kuartalan (quarter-to-quarter), ekonomi Indonesia juga terkontraksi 0,98 persen.

Angka-angka ini bukan sekadar data. Di baliknya, ada dampak nyata ke kehidupan sehari-hari. Mulai dari peluang kerja, pola konsumsi, hingga peluang usaha.

Berikut lima dampak utama perlambatan ekonomi Indonesia ke hidup kamu yang dirangkum dari berbagai sumber:

1. Peluang kerja baru menyusut

Saat ekonomi tumbuh lambat, penciptaan lapangan kerja ikut melambat. Sektor-sektor padat karya seperti industri pengolahan dan konstruksi sedang lesu, sehingga perusahaan cenderung menahan perekrutan.

Buat kamu yang sedang cari kerja, persaingan makin ketat. Ini jadi momen yang tepat untuk meningkatkan skill, ambil pelatihan daring, atau mulai melirik peluang usaha kecil-kecilan.

2. Pengangguran

Data BPS menunjukkan jumlah pengangguran naik menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025, atau naik sekitar 83.450 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berarti 4,76 persen dari total angkatan kerja nasional.

Kenaikan ini mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang makin menantang. Persiapan lebih matang dan fleksibilitas dalam mencari peluang kerja akan jadi kunci.

3. Belanja masyarakat tetap hidup, tapi lebih selektif

Meski pertumbuhan ekonomi melambat, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,89 persen (yoy), menunjukkan belanja masyarakat tetap jadi penopang utama ekonomi.

Momentum Ramadan dan Lebaran pada kuartal I jadi penyelamat konsumsi. Namun, gaya hidup konsumen kini cenderung lebih selektif. Orang-orang makin bijak membedakan kebutuhan dan keinginan.

4. Investasi dan belanja pemerintah lesu

Investasi (PMTB) hanya tumbuh 2,12 persen, sementara belanja pemerintah justru menyusut 1,38 persen. Ini jadi sinyal bahwa aktivitas pembangunan, proyek infrastruktur, hingga bantuan sosial sedang melambat.

Kalau kamu bekerja di sektor konstruksi, kontraktor, atau penyedia jasa yang bergantung pada proyek pemerintah, mungkin mulai merasakan dampaknya.

5. Pertanian jadi penopang utama

kabar baiknya, sektor pertanian justru mencatat pertumbuhan tertinggi 10,52 persen. Kenaikan produksi padi dan jagung jadi motor penggerak di desa-desa dan daerah agraris.

Buat kamu yang tinggal di daerah atau punya akses ke sektor pertanian, ini bisa jadi peluang. Usaha seperti beras kemasan premium, sayur organik, atau agritech punya prospek cerah di tengah tren pangan lokal.

Perlambatan ekonomi Indonesia di awal 2025 memang menjadi tantangan, tapi juga membuka ruang untuk beradaptasi.

Dengan strategi yang tepat, kamu tetap bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah perlambatan ekonomi.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara soal pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menegaskan, pergerakan rupiah tidak mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya.

“Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, dilansir Antara, Rabu, 30 April 2025.

Rata-rata kurs rupiah pada Januari-Maret 2025 tercatat sebesar Rp16.443 per dolar AS. Sementara itu, posisi rupiah di akhir Maret sempat melemah hingga menyentuh level Rp16.829 per dolar AS.

Padahal, dalam asumsi makro APBN 2025, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah lebih kuat di kisaran Rp16.000 per dolar AS.

Ternyata ini biang kerok pelemahan rupiah

Bendahara Negara itu menyebut penyebab utama tekanan terhadap rupiah berasal dari faktor eksternal alias global.

Salah satunya adalah keputusan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang menahan penurunan suku bunga.

Pasar sebelumnya berharap suku bunga acuan (Fed Funds Rate) akan turun, namun harapan itu tertahan karena inflasi di AS masih tinggi dan pasar tenaga kerja di sana masih ketat.

Kondisi tersebut membuat The Fed cenderung lebih berhati-hati dan akhirnya memicu aliran modal masuk ke AS. Dampaknya, dolar AS menguat dan mata uang negara-negara lain, termasuk Indonesia, ikut tertekan.

Donald Trump kembali terpilih, pasar global makin goyang

Gejolak global makin diperparah dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilu Presiden AS. Di awal pemerintahannya, Trump langsung membuat pasar ketar-ketir dengan kebijakan tarif baru yang agresif dan bersifat resiprokal.

Kebijakan itu berdampak pada sekitar 70 negara mitra dagang AS yang dianggap terlalu untung besar dalam perdagangan. Efeknya? Ketidakpastian di pasar keuangan dunia melonjak tajam dan membuat nilai tukar berbagai negara mengalami penyesuaian, termasuk Indonesia.

“Ini menyebabkan nilai tukar terhadap dolar di banyak negara mengalami penyesuaian, tak terkecuali Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Rupiah mulai pulih, tapi masih terbatas

Meskipun sempat melemah, rupiah mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Pada pembukaan perdagangan hari Rabu, 30 April 2025, rupiah naik 46 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.715 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.761.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Indonesia tak tinggal diam menghadapi kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS).

Di tengah tekanan global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa langkah-langkah yang disiapkan pemerintah tak hanya mampu meredam gejolak, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Tanah Air.

“Saya sampaikan optimisme bahwa langkah-langkah yang telah disiapkan tidak hanya mampu meredam guncangan yang terjadi, tetapi juga membuka banyak kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam sesi wawancara di sela agenda IMF-World Bank Spring Meetings 2025, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Sabtu, 26 April 2025.

Dialog dan negosiasi kunci hadapi kebijakan AS

Dalam menghadapi tarif baru dari AS, Indonesia memilih jalur dialogis. Pemerintah berupaya memahami sudut pandang AS, sekaligus menawarkan berbagai opsi yang bisa membantu memangkas defisit neraca perdagangan Negeri Paman Sam terhadap Indonesia.

Tak hanya fokus pada tarif, pemerintah juga bergerak untuk memperlancar jalur perdagangan. Upaya deregulasi dan reformasi administrasi menjadi bagian penting dalam strategi ini.

Diversifikasi tujuan ekspor

Seiring berjalannya proses negosiasi dengan AS, Indonesia juga aktif menjajaki diversifikasi negara tujuan ekspor. Tujuannya, agar ekonomi nasional tidak bergantung pada satu pasar saja.

“Oleh karenanya, diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi tujuan bersama, menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Bendahara Negara itu.

Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, sekaligus membuka pasar baru untuk produk-produk dalam negeri.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen oleh AS. Meski begitu, pemerintah Indonesia merespons dengan cepat dan aktif lewat diplomasi dan negosiasi dagang.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 22–23 April 2025.

Suku bunga Deposit Facility tetap di 5,00 persen dan Lending Facility di 6,50 persen.

Mengutip siaran pers Bank Indonesia pada Kamis, 24 April 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, langkah ini diambil untuk menjaga inflasi tetap terkendali, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tapi, apa dampaknya buat kamu sebagai nasabah? Yuk, kita bahas!

Apa itu suku bunga acuan dan kenapa penting buat kita?

Melansir laman Bank Indonesia, suku bunga acuan atau BI Rate adalah suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai patokan bagi bank-bank dalam menetapkan bunga pinjaman dan tabungan. Ketika BI Rate naik, bunga kredit dan tabungan di bank umumnya ikut naik. Begitu pula sebaliknya.

Namun, perubahan suku bunga tidak serta merta langsung terasa. Ada jeda waktu sebelum efeknya menyebar ke produk perbankan, mulai dari kredit, deposito, hingga tabungan.

Apa dampaknya jika suku bunga tetap?

Dengan BI Rate tetap, maka:

Bunga kredit tidak banyak berubah

Jika kamu sedang mencicil pinjaman, cicilan kamu kemungkinan besar tidak berubah dalam waktu dekat. Namun, buat kamu yang berniat mengambil kredit baru, ini bisa jadi momen pas karena bunga belum naik.

Tabungan juga stagnan

Bunga tabungan dan deposito biasanya mengikuti arah BI Rate. Karena tidak naik, artinya imbal hasil dari menabung juga cenderung stabil. Tidak naik, tapi juga tidak turun.

Investor masih aman di instrumen konservatif

Dengan bunga stabil, instrumen seperti deposito dan obligasi negara masih menarik, terutama bagi investor yang tidak ingin ambil risiko tinggi.

Tips kelola keuangan saat suku bunga tetap

1. Review ulang pinjaman

Kalau kamu punya pinjaman berbunga mengambang (floating rate), pantau terus perkembangan suku bunga. Ini bisa bantu kamu memperkirakan biaya cicilan ke depan.

2. Optimalkan tabungan dan deposito

Bandingkan penawaran bunga dari beberapa bank. Walau BI Rate tetap, ada bank yang menawarkan bunga lebih kompetitif.

3. Diversifikasi investasi

Saat bunga tetap, kamu bisa mempertimbangkan investasi jangka menengah seperti reksa dana pendapatan tetap atau surat utang negara.

4. Siapkan dana darurat

Gunakan momen stabil ini untuk memperkuat dana darurat. Idealnya, simpan 3–6 bulan pengeluaran rutin.

BI Rate bisa memengaruhi keputusan keuangan, mulai dari belanja, menabung, investasi, hingga pengajuan kredit. Dengan mengetahui arah BI Rate, kamu bisa membuat strategi keuangan yang lebih tepat!

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Dana Moneter Internasional (IMF) baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini. Penyebab utamanya adalah perang tarif yang dipicu oleh kebijakan Amerika Serikat.

Dalam laporan terbarunya yang dirangkum dari laman BBC, Rabu, 23 April 2025, IMF memproyeksikan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,8 persen di 2025, turun dari estimasi sebelumnya sebesar 3,3 persen.

Bahkan pada 2026 nanti, pertumbuhan global diperkirakan masih tertahan di angka 3 persen.

AS kena koreksi paling dalam

Negara yang mengalami revisi paling signifikan adalah Amerika Serikat. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi AS dari 2,7 persen menjadi hanya 1,8 persen tahun ini.

Penyebab utamanya adalah ketidakpastian ekonomi yang dipicu tarif perdagangan tinggi dan lesunya belanja konsumen.

"Kenaikan tajam tarif dan ketidakpastian kebijakan telah memicu reaksi berantai: perusahaan menahan investasi dan memangkas belanja," ungkap Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas.

AS diketahui telah menerapkan tarif hingga 145 persen terhadap produk asal Tiongkok. Sebagai balasan, China juga menerapkan tarif hingga 125 persen terhadap barang-barang asal AS. Bahkan, AS juga memungut tarif 10 persen terhadap sebagian besar negara lainnya.

Kondisi ini membuat rantai pasok global terganggu, mengingat ekonomi dunia kini sangat saling terhubung.

Negara maju lainnya ikut terkoreksi

Tak hanya AS, Inggris juga terkena imbas. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Negeri Ratu Elizabeth dipangkas menjadi 1,1 persen tahun ini, sebagian besar karena tekanan inflasi dan tarif dagang.

Menariknya, meski terkoreksi, pertumbuhan ekonomi Inggris diperkirakan akan tetap lebih kuat dibandingkan Jerman, Prancis, dan Italia. Namun, inflasi di Inggris diprediksi tertinggi di antara negara maju, yakni 3,1 persen, akibat naiknya biaya energi dan air.

Untuk Tiongkok, IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhannya menjadi 4 persen, dari sebelumnya 4,6 persen.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor hingga 32 persen terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, banyak yang bertanya-tanya apakah ekonomi Indonesia bakal goyang?

Namun tenang dulu. Asian Development Bank (ADB) menilai kebijakan tarif AS itu tidak akan berdampak serius terhadap ekonomi Indonesia.

ADB: ekspor RI ke AS kecil, jadi dampaknya tak terlalu signifikan

Ekonom Bidang Asia Tenggara ADB, Nguyen Ba Hung, menjelaskan ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 2 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, meski angka tarif terdengar besar, eksposur ekonominya sebenarnya kecil.

“Secara kualitatif, menurut kami, dampak dari kebijakan tersebut tidak akan seserius yang dibayangkan dengan adanya kenaikan tarif sebesar 32 persen ini,” ujar Nguyen Ba Hung dalam webinar Asian Development Outlook (ADO) ADB April 2025 dilansir Antara, Kamis, 10 April 2025.

Ia juga menambahkan kekuatan ekonomi Indonesia saat ini lebih ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi, bukan ekspor.

Trump naikkan tarif jadi 32%

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Trump pada 2 April 2025. Dalam unggahan resmi Gedung Putih di Instagram, Indonesia disebut berada di peringkat kedelapan dari daftar negara-negara yang terkena tarif baru.

Tarif ini berlaku untuk barang-barang impor yang masuk ke AS dari negara-negara target, dan dikenakan sebesar 32 persen, jauh lebih tinggi dari tarif dasar 10 persen.

ADB: surplus dagang jadi alasan Indonesia dikenai tarif tinggi

Menariknya, ADB melihat bahwa tarif terhadap Indonesia bukan karena masalah ketidakseimbangan perdagangan, melainkan justru karena Indonesia mampu menjaga surplus perdagangan dengan AS.

Meski begitu, ia menyebut masih terlalu dini untuk menilai secara kuantitatif berapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Masih terlalu dini untuk melakukan penilaian kuantitatif terkait dampak tarif tersebut terhadap pertumbuhan PDB Indonesia,” ujar dia.

Luhut: tarif ini bukan bencana

Senada dengan ADB, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menilai bahwa tarif AS terhadap Indonesia tidak sepenuhnya negatif.

“DEN melihat adanya resiprokal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya,” katanya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan tidak akan melakukan perubahan besar terhadap kebijakan fiskal yang telah dijalankan oleh pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

“Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru. Saya tidak akan seperti itu pendekatannya,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, dilansir Antara, Selasa, 9 September 2025.

Fokus perkuat sistem yang sudah ada

Alih-alih membuat kebijakan baru, Purbaya memilih untuk mempercepat kinerja mesin fiskal yang sudah berjalan.

Ia menilai, strategi ini lebih efektif dibanding harus mengubah pondasi yang sudah terbukti.

Dia juga yakin tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi sebagai Menkeu karena memiliki pengalaman panjang dalam urusan fiskal.

Berpengalaman tangani krisis

Purbaya mengingatkan publik soal pengalamannya mendampingi Presiden Joko Widodo saat krisis covid-19 tahun 2020-2021. Kala itu, ia ikut merumuskan strategi fiskal untuk menjaga daya tahan ekonomi.

“Bukan dari anggaran saja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu,” ujarnya.

Selain itu, Purbaya juga pernah membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008, serta ditunjuk sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP) era Jokowi.

“Jadi kalau dibilang saya tidak punya pengalaman (fiskal), salah besar,” tegasnya.

Dorong fiskal tetap sehat

Sebagai Menkeu baru, Purbaya ingin memastikan fiskal tetap sehat namun mampu mendorong perekonomian lewat belanja negara yang optimal.

Menurutnya, belanja pemerintah dalam dua triwulan terakhir cenderung lambat dan memberi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kehati-hatian fiskal dan percepatan belanja.

“Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” tegasnya.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Sri Mulyani Indrawati yang mengalami reshuffle pada pemerintahan Prabowo Subianto pada hari ini sudah melalui berbagai profesi dari dosen hingga pembantu presiden dengan durasi cukup lama.

Ia pernah mengisi kursi Menkeu di empat periode pemerintahan berbeda yakni era Susilo Bambang Yudhoyono dan dua periode Joko Widodo serta Prabowo Subianto.

Selama hampir dua dekade, ia menjadi wajah dari kebijakan fiskal Indonesia. Prestasinya dipuji dunia, meski tak jarang kebijakannya seperti kenaikan pajak menuai kontroversi dari masyarakat.
Jejak akademik yang kokoh dan pengalaman global membuatnya dikenal bukan hanya sebagai pejabat publik, tapi juga sebagai salah satu ikon teknokrasi Indonesia.

Landasan Akademik

Sri Mulyani mengawali kariernya di dunia akademis setelah menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia (UI) pada 1986. Ia kemudian bergabung sebagai dosen di almamaternya, sebelum menempuh studi lanjut ke Amerika Serikat.

Di University of Illinois at Urbana-Champaign, ia meraih gelar MSc in Policy Economics (1990) dan Ph.D. in Economics (1992).

Fokusnya pada kebijakan publik dan pembangunan membekalinya dengan wawasan luas mengenai tata kelola fiskal. Perspektif global yang diperolehnya di negeri asing itu kelak menjadi bekal penting ketika Indonesia menghadapi badai krisis keuangan.

Dari Akademisi ke Birokrat Ekonomi

Pada dekade 1990-an, Sri Mulyani aktif sebagai peneliti di CSIS dan Indonesia Project di Australian National University. Reputasinya kian menguat ketika ia bergabung dengan tim kebijakan fiskal pasca-Soeharto.

Tahun 2001, ia dipercaya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), lalu naik menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 2004. Di periode ini, ia mendapat label “reformis garis keras” karena berani memangkas praktik korupsi dan melakukan restrukturisasi utang negara pasca krisis 1998.

Menjadi Menteri Keuangan Termuda (2005–2010)

Presiden SBY menunjuknya sebagai Menteri Keuangan pada 2005, saat usianya baru 43 tahun. Kebijakannya agresif: meningkatkan rasio pajak, memperkuat disiplin fiskal, hingga meluncurkan reformasi birokrasi di jajaran Kemenkeu.

Namun langkah beraninya juga menimbulkan badai politik. Keputusan bailout Bank Century di tengah krisis global 2008 menjadi kontroversi besar. Meski menyelamatkan perbankan nasional dari kehancuran, kebijakan itu menimbulkan tekanan politik yang membuatnya mundur pada 2010.

Karier Global: Direktur Pelaksana Bank Dunia

Alih-alih tenggelam, Sri Mulyani justru menapaki panggung internasional. Ia diangkat sebagai Managing Director Bank Dunia pada 2010, mengawasi portofolio triliunan dolar untuk negara-negara berkembang. Posisi ini menjadikannya salah satu tokoh Indonesia dengan pengaruh global paling besar di bidang ekonomi.

Kembali ke Indonesia di Era Jokowi (2016–2024)

Pada 2016, Presiden Jokowi memanggilnya pulang untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Ia memimpin reformasi fiskal dengan fokus pada pengendalian utang, digitalisasi pajak, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Pada periode keduanya (2019–2024) Sri Mulyani memainkan peran sentral dalam menjaga APBN menghadapi pandemi Covid-19. Meski utang meningkat, defisit bisa dikendalikan. Dunia internasional kembali mengapresiasinya, dengan penghargaan seperti Finance Minister of the Year pada 2020.

Periode awal pemerintahan Prabowo (2024-2025)

Sri Mulyani memastikan kelancaran transisi dari pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Sri Mulyani berusaha menjaga kesinambungan siklus anggaran dan mencegah gangguan dalam pelaksanaan program pemerintah yang menjadi prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan efisiensi pengeluaran negara.

Peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025, ketika Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Ia digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sri Mulyani kerap dijuluki “Iron Lady of Finance” karena gaya kepemimpinannya yang tegas, disiplin, dan tanpa kompromi terhadap kebocoran anggaran. Ia menghadapi krisis global, pandemi, hingga intrik politik dalam negeri, namun reputasinya tetap terjaga.

Kini, meski sudah melepas jabatan Menkeu pada 2024, warisan kebijakan fiskalnya masih terasa. Dari reformasi pajak, tata kelola APBN yang lebih transparan, hingga upaya membangun ekonomi hijau, kontribusinya akan lama diingat.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Jakarta: Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.

Purbaya resmi menjabat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, sosok yang sudah hampir satu dekade terakhir menjadi wajah kebijakan fiskal Indonesia.

Purbaya, yang dikenal sebagai teknokrat dengan latar belakang unik antara teknik dan ekonomi, kini dipercaya untuk menakhodai Kementerian Keuangan di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan.

Dari Teknik ke Ekonomi

Purbaya lahir di Bandung dan meniti pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jurusan Teknik Elektro. Namun langkahnya kemudian berbelok ke dunia ekonomi ketika ia menempuh MSc dan Ph.D di Purdue University, Indiana, AS. Kombinasi dua disiplin ini kerap disebut sebagai kekuatan utamanya: kemampuan analisis tajam dengan pendekatan teknis yang presisi.

Karier profesionalnya dimulai di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger (1989–1994). Namanya makin dikenal saat masuk ke Danareksa Research Institute sebagai ekonom senior (2000–2005), lalu naik ke pucuk pimpinan di Danareksa Securities dan akhirnya menjadi Direktur Utama PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Di posisi ini, Purbaya dinilai sukses memimpin transformasi strategis perusahaan milik negara, sekaligus membangun reputasi sebagai figur yang mampu memadukan analisis akademik dengan eksekusi bisnis.

Pengalaman Panjang di Pemerintahan

Selain korporasi, Purbaya juga lama berkecimpung di pemerintahan. Ia pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian (2010–2014), Deputi III Kantor Staf Presiden (2015), hingga Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marves (2018–2020).

Sejak 2020, ia dipercaya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Ketua Dewan Komisioner, posisi strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Keterlibatan aktifnya di Kadin dan berbagai komite ekonomi menambah luas jejaringnya dengan dunia usaha.

Tugas Berat di Tengah Gejolak Ekonomi

Menjabat Menteri Keuangan pada 2025 jelas bukan pekerjaan mudah. Ekonomi global masih dihantui ketidakpastian: tekanan inflasi, potensi resesi, dan gejolak geopolitik. Purbaya dituntut melanjutkan warisan kebijakan fiskal Sri Mulyani yang dikenal prudent, namun juga menghadirkan terobosan baru agar ekonomi domestik tetap tangguh.

Fokus utamanya sebagai Menteri Keuangan diperkirakan akan berkisar pada pengelolaan APBN yang sehat, menjaga stabilitas keuangan, memperkuat investasi, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Publik kini menunggu arah kebijakan yang akan ditempuh Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Dengan rekam jejak panjang dan reputasi sebagai problem solver, ia diharapkan bisa menavigasi Indonesia melewati badai ekonomi global sekaligus menyiapkan fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Estafet kepemimpinan fiskal telah berpindah tangan. Dari Sri Mulyani ke Purbaya, publik berharap kesinambungan sekaligus inovasi. Kini, sorotan tertuju pada bagaimana Purbaya Yudhi Sadewa akan membuktikan dirinya di panggung kebijakan nasional.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)