Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pasar tradisional tidak mati suri. Menurutnya, kondisi pasar tradisional masih ramai dengan aktivitas jual beli.

Hal itu disampaikan Purbaya usai mengunjungi Pasar Beringharjo, Yogyakarta bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Selasa (17/3/2026).

"Kita mau lihat apa betul pasar-pasar tradisional sudah 'mati suri'. Ternyata di sini [Pasar Beringharjo] masih ramai gitu, dan omzetnya juga cukup tinggi, di sini omzetnya sampe Rp2 triliun," ujarnya seperti dilansir laman Kementerian PANBR, Kamis (19/3/2026).

Purbaya mengaku berdialog dengan banyak pedagang di Pasar Beringharjo. "Di sini saya tanya-tanya ke pedagang, hari ini makin rame, makin rame, omzetnya makin naik," tambah Menkeu.

Purbaya menambahkan kondisi serupa juga tampak terlihat di sejumlah pasar tradisional lainnya yang telah ia kunjungi, salah satunya pasar Tanah Abang.

Dia menilai meski perekonomian baru pulih dari perlambatannya beberapa tahun terakhir, namun aktivitas pasar tetap menunjukkan tren yang positif meski belum sepenuhnya merata.

"Saya pikir tidak mati suri. Cuma ini kan kita baru keluar dari perlambatan ekonomi yang sampai triwulan tiga tahun lalu kan, pasti baliknya belum rata gitu," kata Purbaya.

"Tapi kalau saya lihat, saya ke Tanah Abang, rame. Di sini, rame. Di tempat lain juga, Bandung saya tanya orang-orang, rame. Outlet-outlet rame. Jadi sepertinya tidak semati suri yang disebut oleh para pengamat itu," tegasnya kembali.

Selain menjaga kondisi pasar, mantan Ketua Dekom LPS itu juga sempat berbelanja sejumlah produk seperti batik dan pakaian. Ia menilai harga di pasar tradisional Beringharjo relatif kompetitif dibandingkan di Jakarta.

Meski demikian, dia mengakui masih ada sebagian pedagang yang mengeluhkan penjualannya belum sepenuhnya pulih. Sehingga ke depan, dia berharap pemulihan ekonomi dapat mendorong pemerataan pendapatan pedagang.

"Tadi beberapa pedagang bilang kalo bisa dikasih pinjaman murah, tadi saya tanya sama pengelola sini [pasar] udah kerjasama dengan lembaga keuangan, jadi dia bilang uangnya sudah cukup, intinya gini, pasar tetap hidup" imbuh Menkeu Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Laju ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 atau usai periode Lebaran diprediksi akan menghadapi perlambatan.

Selain merupakan tren yang lumrah terjadi usai Idul Fitri, efek dari perang Iran diproyeksikan akan mulai terasa di dalam negeri.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah mengatakan, tantangan ekonomi Indonesia baru terjadi setelah Lebaran 2026.

"Di triwulan II itu hambatan-hambatan dari global supply chain sudah terjadi, sudah terasa, karena dampak dari perang itu sudah mulai kejadian," kata dia pekan lalu.

Hal tersebut disebabkan karena cadangan-cadangan minyak yang ada sudah mulai menipis.

"Sementara yang baru belum datang," terang dia.

Ia menambahkan, secara umum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 diproyeksikan masih aman.

"Meskipun tidak sangat besar seperti periode-periode normal," kata dia.

Sementara itu, kuartal kedua setiap tahunnya merupakan periode yang menantang.

Pasalnya, periode ini merupakan periode perlambatan ekonomi usai Idul Fitri yang telah menggerakkan ekonomi masyarakat.

Perekonomian setelah Lebaran memang pada dasarnya akan menunjukkan tren penurunan.

Di sisi lain, rentetan dampak dari perang di Timur Tengah mulai masuk ke Tanah Air.

"Di kuartal II memang saya kira lebih terasa perlambatan dari sisi ekonomi," ucap dia.

Respons kebijakan pemerintah dinantikan

Piter menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun ini sangat bergantung pada respons pemerintah di kuartal II-2026 mendatang.

Ia menekankan kondisi saat ini belum mengarah pada krisis.

Fundamental makro ekonomi Indonesia dinilai masih relatif kuat dibandingkan dengan beberapa periode guncangan sebelumnya.

Namun demikian, situasi saat ini tetap memerlukan pengelolaan kebijakan yang hati-hati.

Piter menyebutkan, pemerintah perlu memastikan komunikasi kebijakan ekonomi berjalan dengan jelas, terutama terkait strategi menjaga disiplin fiskal, mengelola tekanan subsidi energi, serta mempertahankan kepercayaan investor.

“Dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang, kejelasan arah kebijakan ekonomi menjadi sangat penting. Pasar akan melihat bagaimana pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh,” ucap dia.

Perang Timur Tengah pengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026

Eskalasi konflik Timur Tengah berpotensi menjadi salah satu shock eksternal terbesar bagi ekonomi Indonesia pada 2026, terutama jika lonjakan harga energi berlangsung dalam periode yang cukup panjang.

“Di awal 2026, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih terlihat cukup solid. Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,0–5,3 persen, didukung oleh permintaan domestik yang relatif stabil serta mulai membaiknya pertumbuhan kredit. Namun demikian, lonjakan harga energi berpotensi mengubah dinamika tersebut,” kata Piter.

Piter mengingatkan, kenaikan harga minyak biasanya akan meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor, melemahkan daya beli rumah tangga, serta menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Jika harga energi bertahan tinggi dalam waktu yang cukup lama, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah ambang 5 persen menjadi semakin besar,” ungkap dia.

Dia menambahkan, tekanan energi yang berkepanjangan juga berpotensi memicu perlambatan konsumsi rumah tangga serta peningkatan inflasi melalui kenaikan biaya distribusi barang.

Dalam skenario yang lebih ekstrem, situasi tersebut dapat meningkatkan risiko arus keluar modal serta memperbesar tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bagaimana guncangan eksternal dapat mempengaruhi ekonomi domestik dalam waktu relatif singkat.

Sebagai contoh, pada periode krisis keuangan global 2008–2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif tetapi melambat sekitar 1,4 poin persentase dalam satu tahun.

Perang Iran ubah prospek ekonomi Indonesia

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi mengatakan, konflik yang meningkat antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah prospek ekonomi Indonesia yang sebelumnya relatif positif.

“Pada awal tahun, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Namun, konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah proyeksi tersebut,” papar Gundy.

Lonjakan harga minyak global menjadi salah satu sumber tekanan utama.

Harga minyak dunia bahkan kembali melampaui 100 dollar AS per barrel atau sekitar Rp 1.570.000 per barrel dengan asumsi kurs sekitar Rp 15.700 per dollar AS).

Menurut Gundy, kondisi tersebut meningkatkan risiko bagi negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya.

“Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar Gundy.

Ketika lonjakan harga minyak berlangsung dalam periode panjang, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah 5 persen menjadi semakin besar.

“Pemerintah sudah harus mulai berubah dari mode business as usual ke mode krisis,” tambah dia.

DOK. Cyrus Network YouTube Ekonom dan Direktur The Prasati Piter Abdullah

Ekonom sebut pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan

Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) melaporkan, sebagian besar atau 36 dari 85 ahli atau sekitar 42 persen memprediksi stagnansi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, sebanyak 28 ahli atau 33 persen mengantisipasi memburuknya kondisi dan 21 ahli setara 25 persen memperkirakan perbaikan pertumbuhan ekonomi.

"Rata-rata respons sebesar -0,11 berada tepat di titik netral, mencerminkan ekspektasi kolektif akan stagnasi secara umum dengan kecenderungan sedikit ke bawah," tulis hasil Survei LPEM Ahli Ekonomi Semester I-2026.

Survei tersebut menjelaskan, skor keyakinan yang relatif moderat sebesar 7,47 mengindikasikan adanya ketidakpastian di kalangan para ahli.

"Prospek pertumbuhan yang lesu umumnya mengarah pada aktivitas bisnis yang stagnan dan pengeluaran konsumen yang berhati-hati dalam beberapa bulan ke depan," ungkap laporan tersebut.

Angka ini mencerminkan sedikit perbaikan dari rata-rata putaran sebelumnya sebesar -0,13, meski perbedaannya sangat kecil dan tidak cukup untuk mengindikasikan pergeseran yang berarti dalam sentimen para ahli.

Bisnis.com, ANKARA – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan Amerika Serikat setelah Presiden AS, Donald Trump menyatakan sedang mempertimbangkan serangan militer terbatas guna memaksa tercapainya kesepakatan terkait program nuklir Teheran.

Dikutip melalui Aljazeera, Pezeshkian menyebut tekanan dari kekuatan dunia tidak akan membuat Iran menundukkan kepala sedikitpun terhadap negara Paman Sam tersebut.

“Kami tidak akan tunduk dalam menghadapi kesulitan apa pun. Kekuatan dunia berbaris dengan pengecut untuk memaksa kami menundukkan kepala. Sebagaimana kalian tidak menyerah pada kesulitan, kami pun tidak akan menyerah,” katanya di agenda upacara penghormatan bagi atlet Paralimpiade Iran, pada Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk, dengan Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya. Menurut laporan media AS, Washington telah mengerahkan lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah dalam beberapa hari terakhir.

Kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, dilaporkan sedang menuju kawasan tersebut untuk bergabung dengan kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu ditempatkan di Laut Arab. Penumpukan kekuatan udara ini disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak invasi AS ke Irak pada 2003.

Iran dan AS sebelumnya kembali menggelar perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran di Oman awal bulan ini, sebelum melanjutkan putaran kedua di Swiss pekan lalu. Meski kedua pihak menggambarkan pembicaraan berlangsung positif, belum ada terobosan konkret yang dihasilkan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan solusi diplomatik berada dalam jangkauan dan Iran berencana merampungkan rancangan kesepakatan dalam dua hingga tiga hari ke depan untuk diserahkan kepada Washington.

Namun, di dalam negeri, warga Teheran menunjukkan kekhawatiran akan kemungkinan konflik bersenjata.

Sejumlah warga yang diwawancarai media internasional menyebut kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak mereka jika perang benar-benar pecah, sementara pelaku usaha mengeluhkan perlambatan ekonomi yang sudah terasa. Meski demikian, ada pula warga yang optimistis bahwa konfrontasi militer dapat dihindari.

Trump sebelumnya memperingatkan bahwa hal-hal buruk akan terjadi jika tidak ada kesepakatan yang berarti dengan Iran. Dia bahkan menyebut Teheran memiliki waktu 10 hingga 15 hari, maksimal untuk mencapai kesepakatan.

Menanggapi eskalasi tersebut, Iran melalui surat resmi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa penumpukan militer AS tidak boleh dianggap sebagai retorika semata. Teheran menyatakan tidak mencari perang, namun setiap agresi akan dibalas secara tegas dan proporsional.

Ketegangan ini juga memicu kekhawatiran internasional. Sejumlah negara seperti Swedia, Serbia, Polandia, dan Australia telah mengimbau warganya yang berada di Iran untuk meninggalkan negara tersebut guna mengantisipasi potensi konflik regional.

Dengan perundingan yang masih berlangsung dan ancaman militer yang terus digaungkan, Iran dan Amerika Serikat kini berada di persimpangan krusial yang dapat menentukan arah stabilitas kawasan Timur Tengah dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia masih optimistis dapat meraih target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% meskipun prospek perekonomian global masih belum menggembirakan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat mengatakan, kondisi perekonomian global tidak terlalu kondusif jika dibandingkan tren rata-rata sebelum pandemi.

Dia menjelaskan, pada era 2000-2019 pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata mencapai 3,7%. "Tapi prediksi IMF selama 2023-2029 pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,2%," ujarnya dalam serial podcast PIER to Peers Permata Bank yang dipandu Division Head Economic Research Permata Bank Josua Pardede.

Firman menambahkan, dengan melihat tren pertumbuhan itu, maka dapat dikatakan saat ini semua pihak berhadapan dengan kondisi ekonomi global yang kurang kondusif dibandingkan pada masa sebelum pandemi.

Firman menguraikan, perlambatan ekonomi global sejatinya bersifat struktural, setelah berkaca pada tren jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Dia melihat masih ada luka ekonomi yang belum pulih pasca pandemi yang terjadi di berbagai negara.

Tidak sedikit yang mengalami pelebaran defisit fiskal dan memiliki rasio utang tinggi sehingga menyebabkan kemampuan negara memberikan stimulus menjadi terbatas. Selain itu, terjadi pula fragmentasi global kebijakan perdagangan dan kebijakan industri terutama pasca pandemi. Banyak negara kemudian menerapkan proteksionisme, termasuk Amerika Serikat, yang justru menjadi momok bagi perdagangan global.

Tidak hanya itu, terjadi pula perlambatan ekonomi di Tiongkok, yang akan berdampak secara global, termasuk terhadap Indonesia. Pasalnya, dalam 10 tahun hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok makin erat. Perlambatan ekonomi Tiongkok sudah terlihat pada tahun 2025, di mana pada semester I 2025, perekonomian Negeri Tirai Bambu masih mampu tumbuh di atas 5% tapi kemudian pada kuartal III 2025 justru tumbuh di bawah 5%.

Perlambatan ekonomi Tiongkok dilihat Firman terjadi secara struktural. Dari sisi konsumsi, keyakinan konsumen belum kembali ke level yang optimistis dan hal ini dapat dilihat dari sektor properti yang masih terkontraksi baik dari sisi investasi maupun harga. Kondisi ini diperkirakan akan tetap berlanjut pada 2026.

Risiko perlambatan ini akan memengaruhi ekspor Indonesia di mana ekspor batu bara dalam satu tahun terakhir mengalami kontraksi, selain lantaran Tiongkok juga terus menggiatkan peralihan ke energi baru terbarukan.

Dia juga melihat dengan adanya proteksionisme dan perang dagang, mengakibatkan produk industri di Tiongkok berlimpah ruah dan harus dilempar ke luar negeri termasuk Indonesia dengan harga yang relatif murah. Hal ini perlu diwaspadai karena produk-produk itu akan berkompetisi dengan produk Indonesia.

"Sebagai antisipasi negara melakukan kebijakan bea masuk anti-dumping, safeguard, antisipasi banjir produk dari luar. Ini tidak akan bisa selesai kalau tidak lakukan G2G dengan Tiongkok. Uni Eropa sudah membuat satgas bersama untuk antisipasi dan hal ini harus juga dilakukan oleh Indonesia," urainya.

Di samping itu, Indonesia perlu juga menggencarkan diversifikasi perdagangan ke negara lain di mana salah satunya adalah India yang perekonomiannya tumbuh positif sehingga menjadi potensi market pengganti Tiongkok.

OPTIMISME DOMESTIK

Dia mengatakan, meski perekonomian global masih suram, untungnya pertumbuhan ekonomi domestik di Indonesia relatif stabil 5%, makroekonomi dan transaksi berjalan terjaga, dan cadangan devisa masih dalam level yang nyaman.

"Ekonomi domestik betul-betul resiliensi tapi tantangan ke depan tidak akan mudah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah 5% dan tidak ada signifikansi investasi meski kinerja ekspor positif dibandingkan tahun sebelumnya," terangnya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4%. DEN, tutur Firman, yakin target ini realistis karena jika dipotret dari sisi kebijakan fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan akselerasi cepat yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menguraikan, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan pengeluaran pemerintah terjadi sejak awal tahun. Sejak awal tahun, secara total, ribuan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) membelanjakan Rp20 triliun sehingga mendorong konsumsi rumah tangga yang mengalami pertumbuhan cerah sejak Kuartal IV 2025 dan diprediksi akan terus meningkat sepanjang 2026.

Faktor lain dari sisi konsumsi rumah tangga adalah penyaluran bansos yang tahun ini diyakini akan semakin tepat sasaran karena menggunakan teknologi biometrik dan terkoneksi dengan data kependudukan, serta sistem pembayaran digital.

Berbicara soal sektor konsumsi rumah tangga, salah satu yang sering menjadi sorotan adalah konsumsi kelas menengah. Firman mengatakan, isu melambatnya daya beli kelas menengah sebenarnya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka memang trennya mengalami penurunan. Tapi kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi, tren gap status pekerja malah semakin melebar. Pekerja penuh, sebelum pandemi mencapai 71%, sekarang turun menjadi 67% dan yang dikhawatirkan tingkat pengangguran terbuka yang berpendidikan tinggi mengalami peningkatan.

Ini tidak muncul tiba-tiba, tapi terjadi secara struktural, terutama setelah pandemi. Pemerintah sudah mengetahui masalah ini dan mau tidak mau harus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan menghasilkan investasi baik asing maupun domestik.

Tapi semuanya itu belum cukup untuk mendorong pertumbuhan 5,4% tanpa kehadiran sektor swasta. Investasi ini harus digenjot dan sebagai syarat utamanya adalah regulasi yang memberikan kemudahan berusaha.

Dia melihat pemerintah sudah mulai membenahi berbagai regulasi itu seperti revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), tapi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kepastian berusaha.

Di samping itu, hilirisasi juga dia nilai perlu ditingkatkan, bukan hanya pada sektor pertambangan tapi juga di sektor pertanian, perikanan serta kelautan, yang diyakini lebih banyak menyerap tenaga kerja.

DEN juga melihat industri padat karya seperti garmen dan alas kaki, yang meski tengah surut, tapi realitanya masih banyak investasi asing yang tertarik masuk ke sektor ini, meski ada juga persoalan yang mesti diatasi secara cepat.

"Faktor SDM jadi persoalan. Karena itu butuh waktu untuk melatih SDM, sehingga harus ada percepatan penguatan vokasi ke bidang yang minat investasinya cukup tinggi," pungkasnya.

Untuk memahami lebih jauh pandangan para narasumber mengenai dinamika ekonomi global dan prospek Indonesia ke depan, Anda dapat menyaksikan diskusi lengkapnya melalui video berikut:

• Episode 5:https://per.mt/piertopeers-eps5
• Episode 6:https://per.mt/piertopeers-eps6

Bisnis.com, JAKARTA - Perekonomian China tersendat di awal 2026 setelah data PMI Januari menunjukkan perlambatan di luar ekspektasi. Hal ini memperkuat tekanan bagi pemerintah setempat untuk segera menggencarkan stimulus guna menopang permintaan domestik.

Melansir Bloomberg pada Selasa (3/2/2026), data purchasing managers index (PMI) manufaktur resmi yang dirilis akhir pekan lalu menunjukkan perlambatan yang tidak terduga dan bersifat luas pada Januari. Aktivitas sektor nonmanufaktur bahkan tercatat berkontraksi dengan laju terdalam sejak akhir 2022.

Sementara indikator PMI versi swasta yang dirilis pada Senin menunjukkan sinyal lebih positif bagi perusahaan manufaktur berorientasi ekspor, data tersebut mencerminkan struktur ekonomi yang timpang dan berisiko kehilangan momentum akibat lemahnya permintaan dalam negeri.

“Pesan dari survei bisnis ini menegaskan perlunya dukungan kebijakan secara mendesak untuk menstabilkan sentimen dan aktivitas ekonomi,” ujar ekonom Bloomberg Economics, Chang Shu dan David Qu.

Keduanya menilai akhir Februari menjadi jendela waktu paling awal yang masuk akal untuk pemangkasan suku bunga acuan.

Dalam beberapa bulan terakhir, momentum ekonomi China terus melemah, dengan sedikit indikasi bahwa pembuat kebijakan akan menggelontorkan stimulus besar-besaran, seiring upaya menekan risiko utang pemerintah daerah.

Beijing bahkan berpeluang menurunkan target pertumbuhan ekonomi nasional untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir, sejalan dengan sinyal Presiden Xi Jinping yang menunjukkan toleransi lebih besar terhadap perlambatan pertumbuhan di sejumlah wilayah.

Kondisi China tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah negara Asia lainnya yang justru mencatat ekspansi aktivitas manufaktur. Barometer ekonomi perdagangan seperti Taiwan dan Korea Selatan membukukan PMI masing-masing di level 51,7 dan 51,2, didorong oleh kuatnya permintaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan otomotif.

Data PMI terbaru juga meningkatkan peluang penurunan rasio giro wajib minimum (reserve requirement ratio/RRR) pada kuartal I/2026 guna memperbesar ruang likuiditas perbankan, di tengah konsumsi yang masih lesu dan prospek perlambatan ekspor setelah China mencatat surplus perdagangan rekor pada 2025.

Mayoritas ekonom memperkirakan Bank Sentral China (People’s Bank of China/PBoC) akan memangkas RRR pada kuartal pertama, berdasarkan survei Bloomberg bulan lalu. Mereka juga memproyeksikan penurunan suku bunga kebijakan utama pada kuartal terakhir tahun ini.

“PMI yang lemah menambah peluang pelonggaran kebijakan yang lebih cepat,” ujar Kepala Ekonom Greater China ING Bank NV, Lynn Song.

Menurutnya, meski bukan satu-satunya faktor, data tersebut meningkatkan kemungkinan diumumkannya stimulus tambahan setelah sidang parlemen tahunan pada awal Maret.

Awal tahun yang rapuh tercermin jelas pada subindeks permintaan. Indeks pesanan baru merosot ke level 49,2—di bawah ambang batas ekspansi 50—sementara pesanan ekspor semakin dalam berada di zona kontraksi pada level 47,8.

Subindeks ekspektasi produksi juga turun 2,9 poin persentase, menjadi penurunan bulanan terdalam dalam lebih dari empat tahun, yang menyoroti melemahnya kepercayaan dunia usaha.

Upaya Beijing untuk mendongkrak konsumsi melalui subsidi senilai 62,5 miliar yuan (sekitar US$9 miliar) sejauh ini belum menunjukkan dampak signifikan. PMI barang konsumsi turun ke level 48,3 dari sebelumnya 50,4.

“Pencapaian PMI manufaktur dan nonmanufaktur yang jauh di bawah ekspektasi menunjukkan lemahnya permintaan fundamental,” ujar Kepala Ekonom China Nomura, Lu Ting.

Dia menilai konsumsi menghadapi tekanan besar akibat berkurangnya program insentif tukar tambah (trade-in) tahun ini.

Paradoks utama ekonomi China masih terlihat dari kesenjangan antara kuatnya ekspor dan kondisi sektor manufaktur secara keseluruhan. Meski manufaktur berteknologi tinggi tetap berada di zona ekspansi pada level 52, sektor manufaktur secara umum terbebani oleh lesunya investasi yang berkepanjangan.

Perbedaan mencolok antara PMI manufaktur resmi dan survei swasta RatingDog—yang mencatat angka 50,3—menegaskan kesenjangan tersebut. Sampel RatingDog lebih banyak mencakup perusahaan swasta di wilayah pesisir yang berorientasi ekspor, sehingga hasilnya cenderung lebih kuat dibandingkan survei resmi dalam beberapa bulan terakhir.

“Kunci bagi China adalah mendorong permintaan domestik. Pemulihan pasar properti sangat dibutuhkan,” ujar Kepala Ekonom Greater China ANZ, Raymond Yeung.

PMI konstruksi resmi tercatat turun dari 52,8 menjadi 48,8, level terendah di luar periode pandemi.

Di sisi lain, indikator harga memberikan sedikit kabar positif. Harga input dan output sama-sama naik tipis seiring meningkatnya biaya komoditas. Hal ini mengindikasikan kampanye pemerintah untuk menekan perang harga berlebihan mulai menunjukkan dampak, yang berpotensi memperbaiki margin perusahaan.

Kepala Ekonom China Credit Agricole CIB, Xiaojia Zhi, menilai pembuat kebijakan masih membutuhkan data tambahan sebelum mengambil langkah besar. Namun, dia memperkirakan stimulus lanjutan akan digulirkan dalam beberapa bulan ke depan.

“China perlu semakin memperkuat pelonggaran kebijakan pada 2026 jika ingin menjaga pertumbuhan PDB tetap pada level yang layak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang menjadi salah satu penyebab ekspor Indonesia tak mencapai target pada 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi nilai ekspor hanya tumbuh 6,15% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$282,91 miliar sepanjang 2025. Meski tumbuh, angkanya tak mencapai incaran pemerintah di level US$294,45 miliar atau tumbuh 7,10% yoy.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan target ekspor yang meleset tersebut dipengaruhi kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian, serta dinamika geopolitik yang membuat permintaan global tidak sekuat asumsi awal saat target ditetapkan.

“Tidak tercapainya target ekspor lebih dipengaruhi normalisasi harga komoditas dan ketidakpastian global. Tantangan ke depan adalah memastikan target tetap ambisius, tapi realistis dan ditopang ekspor bernilai tambah,” kata Erwin kepadaBisnis, Senin (2/2/2026).

Sepanjang 2025, Erwin menyampaikan bahwa ekspor Indonesia tumbuh secara volume. Kendati demikian, harga sejumlah komoditas utama melemah, terutama komoditas energi dan bahan bakar mineral, sehingga nilai ekspor tidak setinggi yang diproyeksikan.

Selain itu, Kadin menilai pelaku usaha juga masih menghadapi tantangan struktural di dalam negeri, mulai dari biaya logistik, pembiayaan, hingga hambatan nontarif.

Erwin menyampaikan realisasi 2025 menjadi dasar penting dalam menyusun target 2026. Untuk itu, dia menilai target ekspor perlu tetap ambisius namun realistis, dengan mempertimbangkan proyeksi permintaan global, tren harga komoditas, serta kapasitas industri nasional.

“Penyesuaian target bukan berarti menurunkan ambisi, tetapi menyelaraskan target dengan kondisi riil dan strategi kebijakan. Yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan ekspor,” tuturnya.

Meski begitu, Erwin menilai kinerja ekspor sepanjang 2025 tetap menunjukkan resiliensi dengan tumbuh sekitar 6% di tengah kondisi global yang menantang. “Ini menandakan basis ekspor Indonesia cukup kuat,” imbuhnya.

Namun demikian, Kadin melihat pemerintah perlu mendorong kebijakan yang lebih terfokus untuk mencapai target ekspor senilai US$315,31 miliar pada 2026, atau tumbuh 7,09% secara tahunan.

Erwin menjelaskan bahwa fokus ke depan bukan hanya mengejar angka, melainkan juga perlu memastikan ekspor Indonesia tumbuh berkualitas, lebih bernilai tambah, dan lebih tahan terhadap gejolak global.

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang diperlukan antara lain dengan percepatan implementasi perjanjian dagang, fasilitasi ekspor manufaktur dan produk hilir, hingga kelancaran impor bahan baku dan barang modal yang tidak diproduksi di dalam negeri.

“Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan perbaikan iklim usaha, Kadin menilai target ekspor 2026 masih menantang tetapi dapat dikejar, terutama jika ekspor bernilai tambah dan diversifikasi pasar benar-benar diperkuat,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tingkat risiko resesi Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), China, dan Jepang di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh.

Airlangga menyampaikan bahwa selama tujuh tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, yang mencerminkan akumulasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga sekitar 35 persen.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai meninjau persiapan Work From Anywhere (WFA) di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025)

Lebih lanjut kata Airlangga, stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan inflasi Desember 2025 berada pada level 2,92 persen.

Kinerja pasar keuangan, katanya, menunjukkan tren positif dengan indeks saham yang terus mencetak rekor, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, serta aktivitas sektor riil yang tetap ekspansif, tercermin dari PMI manufaktur sebesar 51,2 dan indeks kepercayaan konsumen yang meningkat ke level 123,5.

Posisi eksternal Indonesia juga tetap solid, ditopang surplus neraca perdagangan serta cadangan devisa yang mencapai 156,1 miliar dollar AS.

Dari sisi pembiayaan dan investasi, pertumbuhan kredit perbankan tetap terjaga mendekati 8 persen, sementara realisasi penanaman modal asing (FDI) menunjukkan tren peningkatan.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia 2025 akan tumbuh di bawah 5 persen. Sementara per kuartal II-2025, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI 5,12 persen.

Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Dengan demikian, kata Airlangga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen kebijakan yang kredibel dan bertanggung jawab.

Defisit APBN 2025 dijaga di bawah 3 persen, dengan rasio utang yang tetap terkendali.

Pemerintah juga telah menyiapkan paket stimulus ekonomi sepanjang 2025 dengan nilai total Rp 110,7 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Memasuki tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen yang didukung oleh penguatan sektor riil, paket kebijakan ekonomi, serta 8 program prioritas nasional.

Fokus utama diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang diharapkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru setiap tahunnya.

Selain itu, APBN juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan, perlindungan sosial, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Pemerintah menyiapkan berbagai program peningkatan produktivitas, termasuk program magang bagi lulusan baru, pelatihan tenaga kerja, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri di sektor-sektor strategis.

Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan pelaksanaan program strategis nasional.

Sejumlah sektor padat karya, seperti industri tekstil, elektronik, dan manufaktur berorientasi ekspor, menjadi perhatian utama untuk menjaga daya saing dan melindungi jutaan tenaga kerja nasional di tengah dinamika perdagangan global.

“Jadi, menghadapi periode mendatang, saya pikir kita harus optimis, akan ada banyak berita baik. Dan saya yakin, tren global, termasuk IMF, juga optimis pada ekonomi Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Bloomberg Intelligence memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan lanjutan pada kuartal-kuartal mendatang.

Hal itu dipicu oleh dampak tarif Amerika Serikat serta meningkatnya kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.

Dalam riset BE Primer yang dirilis Senin (22/12/2025), ekonom Bloomberg Intelligence Tamara Mast Henderson menilai momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai kehilangan tenaga, meskipun secara agregat masih mampu bertahan di kisaran tren historis.

“Kami memperkirakan perlambatan lanjutan pada kuartal-kuartal mendatang, dipengaruhi oleh melemahnya sentimen seiring semakin terasa dampak tarif Amerika Serikat dan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal yang dinilai kurang hati-hati,” tulis Henderson.

Pada kuartal III/2025, produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,04% secara tahunan. Capaian tersebut memang melampaui ekspektasi, tetapi melambat dibandingkan realisasi sebesar 5,12% pada kuartal II/2025.

Bloomberg Intelligence mencatat perlambatan tersebut terutama dipicu oleh melemahnya pertumbuhan belanja rumah tangga. Konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi dinilai mulai tertekan oleh ketidakpastian global dan memburuknya sentimen.

Di sisi lain, investasi juga kehilangan momentum. Pembentukan modal tetap bruto tumbuh 5,04% secara tahunan pada kuartal III/2025, turun signifikan dari 6,99% pada kuartal sebelumnya dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan sejak 2008 yang berada di kisaran 5,2%.

Henderson menegaskan bahwa perlambatan investasi mencerminkan sikap investor yang semakin berhati-hati di tengah tekanan tarif global dan ketidakpastian kebijakan fiskal.

Sebaliknya, ekspor neto justru menunjukkan perbaikan dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan. Selain itu, belanja pemerintah meningkat pada kuartal III/2025, seiring respons fiskal terhadap gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus.

Namun demikian, Bloomberg Intelligence menilai kombinasi pelemahan konsumsi dan investasi membuat ruang akselerasi pertumbuhan menjadi terbatas, sehingga menjadi aral bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada akhir masa jabatannya.

“Momentum mulai melemah,” ungkap Henderson.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah bayang-bayang perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik, prospek ekonomi Indonesia pada 2026 dinilai tetap solid.

Chief Economist Danantara Indonesia Reza Yamora Siregar menilai, investor tetap perlu mencermati tiga risiko utama dari sisi global, yakni perlambatan ekonomi dunia, tensi geopolitik, serta potensi tekanan terhadap aset berbasis komoditas.

"Perspektif ini penting, khususnya bagi investor yang portofolionya bersentuhan dengan dinamika lintas negara," katanya dalam BRI Market Outlook 2026, ditulis pada Sabtu (13/12/2025).

PEXELS/TOM FISK Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026.

Meski demikian, Reza menegaskan Indonesia memiliki fondasi domestik yang cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Konsumsi rumah tangga yang solid dinilai masih menjadi penopang utama perekonomian nasional, sehingga ketergantungan terhadap dinamika global relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain.

Selain itu, stabilitas inflasi juga dipandang berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dengan inflasi yang terkelola, ruang kebijakan pemerintah dan otoritas moneter menjadi lebih fleksibel dalam merespons tekanan eksternal.

Optimisme terhadap ekonomi domestik turut diperkuat oleh mulai terasa dampak pelonggaran kebijakan moneter sepanjang 2025, serta arah kebijakan fiskal yang dinilai lebih tepat waktu dan transparan.

Sejumlah indikator menunjukkan risiko positif (upside risks) pada 2026 berpotensi lebih dominan dibandingkan tekanan negatif.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen, para pembicara sepakat bahwa Indonesia masih menawarkan peluang menarik.

Di tengah dunia yang bergerak penuh ketidakpastian, optimisme domestik dinilai menjadi jangkar penting bagi strategi investasi menuju 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang akhir 2025, kondisi ekonomi dan geopolitik global masih tidak menentu. Tantangan tersebut diprediksi masih berlangsung pada 2026.

Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady menyampaikan kondisi global pada akhir tahun ini menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Secara geopolitik, dunia memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade.

“Ada tiga indikasinya, yakni kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

Hal itu disampaikannya dalam acara Kadin Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Kadin pusat dan daerah.

James Riady melanjutkan, lembaga-lembaga dunia — IMF, World Bank, ECB, OECD — menggambarkan ekonomi global sebagai melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar.

Ada empat indikasi, yakni perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan, utang publik di banyak negara berada pada titik tertinggi, dan perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi yang terseok-seok mengikutinya.

Secara finansial, kerentanan baru muncul. Banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.

Sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar, sehingga guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan.

Selain itu, era suku bunga “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama” menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026. Kendati demikian, ada angin segar dari pemangkasan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini.

Secara sosial, Chairman Lippo Group Group itu menjelaskan soal potensi polarisasi yang meningkat. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci, mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa. Semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.

Jika disatukan semuanya, 2026 berisiko menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah arah. Pertama, perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Kedua, proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat. Ketiga, ketidakstabilan energi. keempat, konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar. Kelima, disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi.

“Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi,” papar James.

EKONOMI INDONESIA

Namun, kata James, betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain. Kondisi inilalah yang sering dilupakan banyak orang. Pertama, transisi politik Indonesia berjalan stabil. Dunia luar melihat politik di Indonesia menunjukkan kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas, sesuatu yang semakin langka hari ini.

Kedua, fundamental makro ekonomi tetap solid. Inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lainnya.

Ketiga, Indonesia sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia membangun pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, ibu kota baru. Semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.

Keempat, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.

Kelima, Indonesia memiliki kombinasi langka, yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh. Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik.

“Kita harus realistis, namun tetap optimistis memasuki tahun 2026. Kita harus jujur, 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global. Akan ada badai dan sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon. Namun, Indonesia tidak memasuki tahun itu dengan tangan kosong. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup,” jelas James.

Program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan dampak positif. Kadin sebagai mitra pemerintah mendukung penuh program pemerintah. Ini semua memberi alasan kuat untuk optimis.

Meskipun dunia penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

“Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan tahun keberanian,” pungkas James.

Dia mengimbau para pelaku bisnis untuk menyambut ketidakpastian dengan persiapan. Semua pihak perlu menggemakan narasi ketangguhan Indonesia, bukan narasi kemunduran.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III 2025 dinilai telah menunjukkan gejala perlambatan yang semakin nyata.

Hal tersebut diungkap Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, dalam Bisnis Indonesia Group Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Acuviarta ekonomi Jabar hanya tumbuh 0,46 persen secara kuartal ke kuartal (q-to-q), level terendah dalam empat tahun terakhir.

Kondisi ini sekaligus menandai titik rentan ekonomi Jabar yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan terbesar di luar Jakarta.

Ia menilai perlambatan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi rumah tangga sedang membesar.

"Kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi alarm penting. Porsinya mencapai lebih dari 65% terhadap PDRB Jabar. Saat konsumsi turun, mesin utama ekonomi langsung melemah,” ujarnya.

Ia merujuk pada data yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jabar turun -2,04 persen q-to-q. Penurunan ini memukul sejumlah sektor sekaligus, terutama perdagangan, jasa, dan kuliner—tiga sektor yang menjadi ruang hidup sebagian besar UMKM di Jawa Barat.

Acuviarta menjelaskan turunnya konsumsi rumah tangga kemungkinan dipicu oleh tekanan biaya hidup, perlambatan pendapatan masyarakat perkotaan, serta kenaikan harga beberapa komoditas pangan sejak pertengahan tahun.

"Kondisi daya beli sedang tidak sehat. Bahkan sektor-sektor yang selama ini relatif stabil ikut terkoreksi,” katanya.

Secara tahunan, ekonomi Jabar sebenarnya masih mencatat pertumbuhan kuat sebesar 5,20 persen (y-on-y), tertinggi sejak 2022. Namun ia menilai capaian tahunan tersebut tidak boleh menutupi masalah jangka pendek yang lebih serius. “Angka y-on-y memberi kesan optimisme, tetapi jika melihat tren kuartalan, ekonomi Jabar sedang kehilangan momentum,” ujar Acuviarta.

Perbandingan dengan kinerja nasional pun memperlihatkan ketimpangan. Perekonomian Indonesia tumbuh 1,43 persen q-to-q, lebih tinggi dari Jabar. Namun secara y-on-y, Jabar sedikit lebih unggul dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,04 persen.

Penurunan yang cukup dalam juga terjadi pada tiga lapangan usaha: administrasi pemerintahan, jasa lainnya, serta pertanian. Sektor pertanian tertekan akibat gangguan produksi dan distribusi, sementara administrasi pemerintahan terdampak perlambatan penyerapan anggaran triwulan.

“Sektor jasa lainnya sangat tergantung pada belanja masyarakat. Ketika konsumsi menurun, sektor ini ikut tergelincir,” jelasnya.

Acuviarta menekankan perlunya intervensi konkret untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengakselerasi belanja sosial, mempercepat realisasi anggaran, dan menghadirkan program-program stabilisasi harga pangan.

Di sisi lain, kondisi ini menjadi pukulan bagi UMKM dan koperasi, yang sebagian besar bergantung pada sektor perdagangan, industri pengolahan, kuliner, serta pertanian. Ia menilai penurunan permintaan berdampak langsung pada omzet pelaku usaha kecil.

“Yang paling rentan adalah UMKM dengan modal terbatas. Ketika permintaan anjlok, mereka tidak punya bantalan,” kata Acuviarta.

Ia menyoroti perlunya modernisasi UMKM melalui digital marketing, penguatan logistik terjangkau, hingga integrasi rantai pasok dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, sinergi skala usaha menjadi langkah penting agar produk UMKM tetap terserap pasar.

Acuviarta juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses pembiayaan yang tepat sasaran, terutama untuk UMKM produksi dan pertanian.

“Pembiayaan bukan sekadar modal kerja, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi. Itu yang membuat UMKM lebih tahan menghadapi siklus ekonomi,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ekonomi Indonesia awal tahun ini melambat karena salah urus.

Perlambatan ekonomi, menurut Purbaya, terjadi pada Januari 2025 hingga Agustus 2025. Sementara itu, dirinya baru dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pengganti Sri Mulyani pada 8 September 2025.

"Jadi, kalau dilihat dari sini sih perlambatan ekonomi kita sepanjang mungkin delapan bulan pertama tahun ini bukan karena global saja. Mungkin bukan karena global, mungkin karena salah urus di dalam yang sudah kita perbaiki," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Purbaya lalu membedah data pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari komponen pengeluaran, salah satunya konsumsi pemerintah. Ia mencatat belanja pemerintah kontraksi pada dua kuartal, yaitu -1,37 persen di kuartal I 2025 dan -0,33 persen di kuartal II 2025.

Pada akhirnya, ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 memang hanya sanggup tumbuh 4,87 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kemudian naik ke 5,12 persen year on year (yoy) pada kuartal berikutnya dan tumbuh 5,04 persen secara tahunan.

"Kuartal III (2025) sekarang tumbuh positif 5,5 persen. Jadi, di dua kuartal pertama tahun ini pemerintah belanjanya lambat sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi kita," tutur Menkeu Purbaya.

"Ini kita perbaiki dan ke depan saya pastikan di kuartal I tahun depan (2026) kita akan tumbuh terus (konsumsi pemerintah). Kita akan cegah belanja yang terlambat dari pemerintah sehingga dorongan ke ekonominya akan tetap kuat," janji sang menteri.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara lalu menjelaskan mengapa belanja kementerian/lembaga (K/L) lambat pada awal 2025. Ia menyinggung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.

"Di mana dilakukan efisiensi dan pencadangan yang kita lakukan pada Februari (2025). Dan karena itu baru mulai Maret kita melakukan pemblokiran anggaran, mulai April dibuka, relokasi, dan yang lainnya. Sehingga belanja barang, terutama, baru mulai April-Mei, terus meningkat Juli, Agustus, September, Oktober," jelas Suahasil.

"Kita mendorong setiap K/L untuk menyelesaikan belanja barang sesuai anggarannya sehingga bisa menjadi efek positif bagi pertumbuhan. Pola belanja ini seperti biasa Oktober, November, Desember akan tinggi," imbuhnya.