JAKARTA, iNews.id - Berapa bunga utang kereta cepat per tahun menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya, kabar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sedang mencuat kembali setelah adanya pembahasan dari Danantara dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait siapa pihak yang akan menyelesaikan kewajiban tersebut.

Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang digarap sejak 2016 dan telah beroperasi sejak Oktober 2023. Nilai investasi proyek itu menembus 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp118,37 triliun, sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) 1,2 miliar dolar AS.

Mayoritas atau sebanyak 75 persen pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh berasal dari pinjaman ke China Development Bank (CDB). Whoosh digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Sebanyak 60 persen saham KCIC dikuasai PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan 40 persen sisanya dimiliki konsorsium perusahaan perkeretaapian China, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Terdapat sejumlah entitas BUMN yang tergabung di konsorsium PSBI, di antaranya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08 persen, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03 persen.

Adapun, bunga utang proyek Kereta Cepat Whoosh dari China Development Bank (CDB) sebesar 2 persen per tahun. Utang proyek Whoosh menggunakan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. 

Namun, utang tersebut belum termasuk tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC imbas pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS, dengan bunga tambahan yang lebih tinggi di atas 3 persen per tahun.

Namun, selain ditopang dari pinjaman CBD, pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh juga menggunakan penyertaan modal pemerintah melalui APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi saham masing-masing di KCIC. 

Adapun, Kereta Cepat Whoosh juga masih mencatatkan kerugian. Hingga semester I 2025, kerugian mencapai Rp1,6 triliun, meski secara tahunan turun. Namun, kerugian tersebut menjadi beban bagi PT KAI selaku induk konsorsium PSBI.

Sementara itu, tingkat keterisian penumpang (okupansi) harian kereta cepat masih di bawah level moderat, sekitar 60 persenan. Agar beban utang berkurang, Whoosh harus mulai membukukan keuntungan bersih. 

Demikian ulasan berapa bunga utang kereta cepat per tahun yang tengah menjadi sorotan belakangan ini.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto memastikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 akan menggunakan sistem Coretax. Untuk memastikan kesiapan sistem, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan uji stres (stress test) bulan ini.

Bimo menuturkan, sistem Coretax siap menerima pelaporan SPT tahunan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan berbagai kegiatan edukasi, baik kepada pegawai internal maupun secara langsung kepada wajib pajak.

"Jadi Coretax udah siap untuk menerima SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025," kata Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Bimo menerangkan, DJP telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kegiatan konseling dan penyuluhan langsung.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan simulator SPT tahunan untuk wajib pajak badan dan orang pribadi. Bimo menambahkan, sebanyak 20.000 pegawai Kementerian Keuangan akan ikut serta dalam pelaksanaan uji stres tersebut.

"Ada simulator SPT tahunan badan dan juga simulator yang OP sedang kami siapkan dan kami akan stress test bulan ini 20 ribu internal karyawan kami akan melakukan stress test dalam waktu yang bersamaan," ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkeu telah mengimbau agar wajib pajak segera melakukan aktivasi akun Coretax. Sistem baru ini akan digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada periode Januari-Maret 2026.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menuturkan, pihaknya akan menggelar sosialisasi secara masif agar wajib pajak tidak mengalami kendala dalam proses pelaporan.

"SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026) kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax," kata Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id – Tekanan finansial rumah sakit di era digital khususnya di era program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin menuntut adanya strategi kolaboratif yang mampu menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang bergerak dalam industri digital health TPA, AdMedika selalu berupaya untuk terus melahirkan inovasi strategis dalam pelayanan kesehatan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kesehatan di Indonesia.

Isu ini menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional PERSI XXI, Seminar Patient Safety XIX, dan Hospital Expo XXXVII yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, 26 September 2025 lalu.

Dalam sesi Symposium 3: Strategi Pemberdayaan Asuransi Swasta dalam Pelayanan Kesehatan, Direktur Utama Admedika Dian Prambini memaparkan pentingnya memperkuat kemitraan rumah sakit dengan asuransi swasta melalui Third Party Administrator (TPA) dalam hal ini AdMedika sebagai solusi strategis di tengah berbagai tantangan.

Pada kesempatan ini, Dian menekankan pentingnya peran TPA sebagai penghubung strategis antara rumah sakit dan asuransi. Melalui TPA, alur kerja sama RS–asuransi menjadi lebih terintegrasi, mulai dari validasi klaim, efisiensi administrasi, pengelolaan paket layanan, hingga monitoring klaim secara real-time.

Selain itu, TPA juga mendukung optimalisasi clinical pathway dan koordinasi manfaat (coordination of benefits/COB) dengan BPJS, yang pada akhirnya mempercepat proses pembayaran, meningkatkan kepuasan pasien, serta memperkuat arus kas rumah sakit.

Lebih jauh, Dian juga menjelaskan, beberapa rumah sakit menghadapi penurunan pendapatan layanan, serta kompleksitas administrasi yang menghambat arus kas. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelayanan.

Menurutnya, rumah sakit perlu membangun diversifikasi pendapatan dengan mengoptimalkan kolaborasi bersama asuransi swasta melalui TPA, yang dapat memberi ruang lebih luas dalam mendukung kesinambungan layanan.

Strategi kemitraan tersebut meliputi segmentasi pasien non-JKN, digitalisasi proses layanan, pengembangan paket tarif dan bundling service, hingga penerapan transparansi berbasis sistem monitoring real-time. Pendekatan ini diyakini dapat mempercepat validasi klaim, meminimalisasi dispute, serta meningkatkan kepuasan pasien maupun mitra asuransi.

Seminar Nasional PERSI XXI yang mengusung tema “Improving Access, Quality, and Safety through Financial Sustainability” menegaskan bahwa keberlanjutan bisnis rumah sakit tidak bisa dilepaskan dari inovasi pembiayaan.

Kolaborasi RS - TPA - asuransi yang ditawarkan AdMedika menjadi salah satu jawaban penting atas tantangan regulasi, kebutuhan efisiensi, serta tuntutan peningkatan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA, iNews.id - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini ditutup di zona merah pada sesi terakhir perdagangan, Selasa (14/10/2025). IHSG melemah 160,68 poin atau 1,95 persen ke level 8.066,52.

Terdapat 144 saham menguat, 614 saham melemah, dan 198 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp31,8 triliun dari 46,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 2,05 persen ke 771,89, indeks JII turun 2,35 persen ke 557,93, indeks IDX30 turun 2,14 persen ke 403,13 dan indeks MNC36 turun 2 persen ke 318,13.

Hampir semua indeks sektoral terkoreksi, di antaranya energi turun 3,34 persen, konsumer non-siklikal turun 1,83 persen, konsumer siklikal turun 1,43 persen, keuangan turun 2,90 persen, infrastruktur turun 2,53 persen.

Lalu bahan baku turun 2,14 persen, transportasi turun 3,99 persen, industri turun 0,46 persen, teknologi turun 2,08 persen, kesehatan melemah 0,18 persen. Sementara itu, hanya properti yang menguat 0,03 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) naik 34,78 persen ke Rp93, PT Martina Berto Tbk (MBTO) naik 34,46 persen ke Rp199 dan PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 34,38 persen di Rp258.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) turun 15 persen ke Rp340, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) turun 14,98 persen ke Rp6.950 dan PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) turun 14,95 persen ke Rp4.210.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membiayai proyek family office yang digodok Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ternyata, alasannya agar tidak ada kebocoran anggaran.

Menurutnya, Purbaya telah mendengar kabar tersebut. Namun, ia enggan terlibat lebih jauh dengan proyek tersebut dan meminta agar DEN mengurus untuk menyelesaikan proyek tersebut sendiri.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Purbaya mengungkapkan, saat ini fokus utama kementeriannya adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, ia tak akan mengalihkan anggaran APBN ke proyek yang tak sesuai dengan perencanaan.

“Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja,” ujar eks Ketua Dewan Komisioner LPS ini.

Sementara itu, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep family office yang dimaksud, meskipun Ketua DEN kerap menyinggung hal itu dalam beberapa kesempatan.

Sebagai informasi, family office merujuk pada entitas pengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara surga pajak, seperti Singapura dan Hong Kong. 

Wacana pembentukan family office di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata (Bali), belakangan mencuat dan disebut menjadi bagian dari rencana DEN untuk menarik investasi dari kalangan ultra high net worth individual (UHNWI).

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengajukan permintaan tambahan penempatan dana pemerintah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hal itu usai realisasi penyaluran dana pemerintah sebesar Rp55 triliun sudah hampir selesai.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BRI, Hery Gunardi kepada Purbaya usai pertemuan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025) malam.

"Tadi (BRI) sudah minta tambah. Dikasih (kapan akan diberikan) tergantung bapak (Menteri Keuangan Purbaya) ya. Saat ini realisasi 90,4 persen sudah hampir selesai,” ujar Hery.

Menkeu Purbaya pun mengaku bahwa pemerintah terbuka untuk memberikan tambahan penempatan dana ke bank Himbara. Namun, keputusan akhir akan sangat mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara efektif.

"Belum, saya nggak tahu mereka (Himbara) sanggup berapa. Kan kalau ketemu orang kan seperti itu, kami sanggup, kami sanggup. Begitu dikasih bingung,” ucap Purbaya.

Purbaya menilai penempatan dana pemerintah ke Himbara adalah peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan bunga yang lebih rendah dari pasar, bank dapat memperluas penyaluran kredit, meskipun marginnya mungkin sedikit turun.

Peluang penambahan dana ini juga dipertimbangkan karena laju pertumbuhan uang beredar (base money atau M0) di masyarakat masih dianggap rendah.

"Karena laju pertumbuhan uangnya baru 13 persen, M0-nya, base money-nya. Saya pikir seharusnya idealnya 20 persen lebih sedikit,” ucapnya.

Ia mencatat bahwa pemerintah masih memiliki dana sekitar Rp250 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menambah likuiditas.

Purbaya kembali menegaskan bahwa pengalihan dana pemerintah ke bank Himbara, yang bertujuan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung pembiayaan sektor produktif, bukan merupakan bagian dari ekspansi fiskal.

“Saya enggak mengubah anggaran sama sekali. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi supaya sektor swasta bisa tumbuh,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Purbaya juga meyakinkan investor bahwa kebijakan fiskal pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan tanpa melampaui batas defisit dan rasio utang, dengan fokus menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sektor riil.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menempatkan total dana Rp200 triliun di lima bank Himbara, terdiri atas Rp55 triliun masing-masing untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI; Rp25 triliun untuk BTN; serta Rp10 triliun untuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 8.269,48 pada Selasa (14/10/2025). Semenit berjalan IHSG masih tumbuh 0,49 persen ke 8.267, mendekati level all time high

Sebanyak 281 saham menguat, 152 turun, dan 523 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp1,58 triliun, dengan volume 2,08 miliar lembar saham.

Indeks pendukung kompak naik. LQ45, IDX80, IDX30, hingga MNC36 menguat, demikian juga JII, IDXMESBUMN, dan IDXSHAGROW.

Sektor penopang indeks datang dari keuangan, bahan baku, dan energi. Sedangkan yang turun hanya transportasi, dan teknologi.

Saham pemimpin top gainers LQ45 adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menanjak 3,56 persen ke Rp3.490, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) naik 3,35 persen ke Rp2.160, dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) melesat 3,25 persen ke Rp635.

Sedangkan top losers antara lain PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) melemah 1,37 persen ke Rp1.440, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 0,95 persen ke Rp4.170, dan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) tumbuh 0,36 persen ke Rp1.365.

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - Siapa yang seharusnya menanggung utang kereta cepat menjadi pembahasan menarik beberapa waktu belakangan. Hal ini menyusul pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang digarap sejak 2016 dan beroperasi mulai Oktober 2023. Nilai investasi proyek tersebut mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp118,37 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Adapun, mayoritas pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh atau sekitar 75 persen melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB). Whoosh digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

60 persen saham KCIC dikuasai PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan sisanya dimiliki konsorsium perusahaan perkeretaapian China, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd 

Di dalam tubuh PSBI terdapat nama sejumlah entitas BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08 persen, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03 persen.

Adapun, penolakan Purbaya terkait dengan tawaran penyelesaian utang yang pernah disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria kepada pemerintah. Tawaran tersebut yaitu meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT KAI selaku pemimpin konsorsium KCIC. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengambil alih infrastruktur proyek Whoosh.

Purbaya menuturkan, Danantara seharusnya mampu mengelola utang Kereta Cepat Whoosh secara mandiri dengan memanfaatkan dari keuntungan yang dihasilkan. Hal ini penting agar terjadi pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah.

"Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," kata Purbaya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto menyebut bahwa utang proyek Kereta Cepat Whoosh menggunakan skema business to business (B2B), sehingga utang tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah.

"Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China. Konsorsiumnya dipimpin oleh PT KAI," kata Suminto.

Demikian ulasan siapa yang seharusnya menanggung utang kereta cepat. 

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Pertemuan itu dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025) sore. 

Belum diketahui pertemuan Purbaya dengan Nixon membahas terkait dengan apa. Namun, Purbaya sempat menyoroti serapan dana pemerintah yang dinilai lambat oleh BTN pada Jumat (10/10/2025).

Purbaya bahkan memberi sinyal akan mengalihkan sebagian dana negara yang ditempatkan di BTN ke bank lain jika serapan tidak dipercepat.

"Yang agak lambat mungkin BTN, tapi kayaknya ini BTN minta menghadap saya Dirutnya, mungkin ya tidak akan selesai 100 persen," kata Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama pihaknya juga akan melaksanakan Investor Meeting. Dalam pertemuan itu akan membahas arah kebijakan pemerintah dalam menjaga likuiditas perbankan nasional, khususnya terkait penempatan dana pemerintah di bank Himbara yang selama ini menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi.

Selain membahas sinergi pembiayaan antara pemerintah dan sektor perbankan, pertemuan ini juga menjadi forum dialog dengan investor dan pelaku industri keuangan mengenai prospek fiskal dan ekonomi Indonesia 2026, termasuk strategi memperkuat stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

Pertemuan dengan para investor dan pimpinan Himbara sore ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini ditutup di zona merah pada sesi terakhir perdagangan, Senin (13/10/2025). IHSG turun 30,66 poin atau 0,37 persen ke level 8.227,20.

Terdapat 248 saham menguat, 467 saham melemah dan 241 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp27,4 triliun dari 41,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,70 persen ke 788,02, indeks JII melemah 0,22 persen ke 571,34, indeks IDX30 terkoreksi 0,77 persen ke 411,94, dan indeks MNC36 turun 0,25 persen ke 324,63.

Indeks sektoral yang melemah di antaranya konsumer siklikal turun 0,93 persen, keuangan turun 1,52 persen, infrastruktur melemah 1,52 persen, properti melemah 1,48 persen, industri turun 0,48 persen.

Sementara itu, sektor energi menguat 1,51 persen, konsumer non-siklikal naik 0,94 persen, barang baku naik 1,23 persen, transportasi melesat 2,58 persen, teknologi naik 0,07 persen, dan kesehatan menanjak 0,07 persen.

Saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Transkon Jaya Tbk (TRJA) naik 27,74 persen ke Rp198, PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) naik 25,00 persen ke Rp270, dan PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) naik 25,00 persen di Rp420.

Adapun tiga saham yang memimpin top losers antara lain, PT Golden Flower Tbk (POLU) turun 14,99 persen ke Rp25.375, PT Pakuan Tbk (UANG) turun 14,90 persen ke Rp3.540, dan PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) turun 14,90 persen ke Rp434.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tak akan menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok pada tahun 2026. Menurutnya hal itu akan ia lakukan sesuai dengan perkataannya.

Menurutnya, tidak ada urgensi untuk menaikkan harga rokok. Maka dari itu, ia menilai agar masyarakat percaya dengan perkataannya bahwa dirinya akan melaksanakan apa yang ia janjikan.

"Harusnya sih nggak usah (naik harga), kalau nggak kan tipu-tipu. Anda anggap saya tukang kibul? Nggak naik (cukai), tapi harganya dinaikkan, sama saja kan?” ucap Purbaya di sela-sela peringatan HUT ke-79 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Senin (13/10/2025). 

Sementara itu, ia menilai, menjaga stabilitas harga penting untuk menghindari munculnya kesenjangan antara produk rokok legal dan ilegal. Kenaikan harga, menurutnya, justru dapat memperluas pasar bagi rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah.

“Solusi antara produk yang legal dengan ilegal, (kalau harga dinaikkan produk ilegal) jadi semakin besar. Kalau makin besar akan mendorong barang-barang ilegal,” ungkap dia.

Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan HJE dan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) di tahun depan.

“Sampai sekarang saya belum kepikiran dinaikkan. Saya pikir sih biarkan saja,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/9/2025), Purbaya juga menyampaikan bahwa cukai hasil tembakau tahun 2026 tidak akan berubah. Keputusan ini diambil setelah dirinya berdiskusi dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).

“Satu hal yang saya tanyakan apakah saya perlu mengubah tarif cukai 2026? Mereka bilang asal nggak diubah, sudah cukup. YA sudah saya nggak ubah,” ujarnya.

Purbaya mengungkapkan, ia sempat berencana menurunkan tarif cukai, namun keinginan itu urung dilakukan karena pelaku industri tidak meminta hal tersebut.

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi meluncurkan TELIS 2.0 (Telkom Legal Intelligence System versi 2.0), aplikasi legal intelligence terbaru yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mengelola dokumen peraturan perusahaan hingga akses dan analisinya.

Aplikasi yang dirilis pada 17 September 2025 lalu ini dirancang untuk membantu karyawan TelkomGroup dalam memahami kebijakan perusahaan dengan lebih cepat, akurat, dan kontekstual.

Melanjutkan kesuksesan TELIS 1.0 sebagai aplikasi penyimpanan dokumen peraturan perusahaan secara digital, TELIS 2.0 didesain secara fundamental dengan teknologi AI yang tidak sebatas menyimpan, tetapi juga mampu memanfaatkan dokumen legal secara cerdas.

Kini, TELIS 2.0 berevolusi menjadi sistem manajemen kebijakan terpadu yang dapat menelusuri, meringkas, dan menampilkan informasi penting dari ratusan dokumen hanya dalam hitungan detik. 

Pemanfaatan TELIS 2.0 secara signifikan telah membantu tim Legal dalam memangkas waktu kerja administratif hingga lebih dari tiga jam per hari atau setara dengan 40 menit per karyawan. Dengan efisiensi waktu ini, karyawan dapat berfokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan berdampak.

Selain itu, kemampuan analitik dokumen yang didukung AI membuat karyawan dapat melakukan pemeriksaan dan perbandingan dokumen hingga 24 kali lebih cepat dibandingkan apabila dilakukan secara manual. Kecepatan ini tidak hanya meningkatkan keefektifan kerja, tetapi juga mendorong produktivitas karyawan untuk fokus pada pengambilan keputusan dan inovasi hukum yang bernilai lebih tinggi.

Direktur IT Digital Telkom, Faizal Rochmad Djoemadi, menuturkan bahwa TELIS 2.0 menjadi titik tolak use case AI dalam program Telkom AI Center of Excellence.

“Memilih use case yang tepat adalah kunci sukses setiap organisasi dalam mengadopsi AI. Kami mulai dari pemilik data yang siap dengan data dan ambisi transformasi yang kuat, dengan dampak langsung kepada sebanyak mungkin karyawan. Unit kerja dipermudah, karyawan dipermudah, maka tidak sulit menjustifikasi kebutuhan AI, karena itu kami mulai dari unit Legal melalui TELIS 2.0 ini,” ujarnya.

Kehadiran TELIS 2.0 merupakan inovasi yang menjawab tantangan umum yang dihadapi oleh karyawan di lingkungan TelkomGroup untuk mencari dokumen kebijakan yang relevan atau versi terbaru. Melalui TELIS 2.0, proses pencarian menjadi jauh lebih sederhana, karyawan cukup mengetik kata kunci dan sistem akan langsung menampilkan ringkasan serta konteks kebijakan yang dibutuhkan.

Teknologi Cognitive AI di balik TELIS 2.0 dirancang bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan membantu mereka untuk bekerja cerdas dengan lebih cepat dan lebih tepat.

Dengan kapabilitas Cognitive AI dalam sistem manajemen dokumen cerdas, AI ini kemudian akan dikembangkan untuk dapat membantu unit Legal Telkom dalam memperbaharui peraturan-peraturan dengan lebih cepat. Tidak hanya dalam hitungan detik mengetahui peraturan yang harus diperhatikan atau disesuaikan, tetapi juga menyusun kebijakan baru dengan efisiensi tinggi.

Harapannya, implementasi TELIS 2.0 menjadi langkah nyata bagi Telkom dalam mewujudkan ekosistem digital dan menghadirkan dampak positif AI ke dalam aktivitas kerja sehari-hari. Dimulai dari hal sederhana namun berdampak besar bagi karyawan dan organisasi di masa depan.

Editor: Rizqa Leony Putri