#30 tag 24jam
Luhut Sebut Family Office Tak Ada Urusan dengan APBN
Ia mengklaim sudah mempunyai studi untuk konsep family office. Bahkan telah bicara dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani dan MA. [434] url asal
#family-office #luhut #apbn #dewan-ekonomi-nasional #purbaya #investasi
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 16/10/25 18:49
v/6004/
KETUA Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan wacana pengembangan family office yang belakangan menjadi perdebatan karena dikabarkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Luhut menyatakan usulan family office sama sekali tidak menggunakan APBN dan konsep pengelolaan kekayaan jenis ini juga diklaim tak merugikan keuangan negara.
“Family office itu enggak ada urusannya dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing itu menaruh duitnya di Indonesia,” kata Luhut dalam diskusi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
Family office merupakan lembaga atau entitas yang mengelola kekayaan para individu dengan menyesuaikan kebutuhan keluarga kaya terhadap pengelolaan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan. Menurut Luhut, konsep ini menguntungkan perekonomian Tanah Air karena para orang kaya dapat berinvestasi di banyak proyek dalam negeri.
Ia mengklaim sudah mempunyai studi untuk pengkajian konsep ini. Bahkan telah membicarakannya dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani serta Mahkamah Agung terkait common law-nya. Luhut menyebut, tidak ada salahnya Indonesia mencoba konsep ini karena negara maju seperti Singapura telah menerapkan hal yang sama juga.
Usulan family office bukan wacana baru. Pada Maret 2025, Luhut menyatakan bahwa DEN sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan yang dilengkapi dengan family office. Menurut dia, kawasan ini akan menjadi pintu masuk bagi dana investasi luar negeri. Luhut mengklaim strategi ini berhasil diimplementasikan di Abu Dhabu, Dubai, Hong Kong, dan Singapura.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan proses pengembangan family office masih dalam tahap pembahasan, perencanaan, dan pengusulan. Sehingga, kata dia, pembahasan family office tidak berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dia mengatakan, pemerintah perlu menerbitkan regulasi baru untuk mewujudkan family office. Regulasi inilah yang sedang dibahas oleh DEN. “Itu kan, kalau melakukan perencanaan belum ada keperluan anggaran,” kata Mari Pangestu saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan perihal wacana pengembangan family office yang digagas oleh DEN. Purbaya mempersilakan DEN untuk membangun family office. Namun, dia menegaskan, tidak akan menggunakan APBN untuk membantu membangunnya.
“Saya sudah dengar lama isu (family office) itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” kata Purbaya ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025. Dia menyatakan akan fokus memastikan APBN digunakan secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga tidak ada kebocoran anggaran.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam menggodok rencana pembangunan family office. Purbaya juga menyebutkan bahwa dia belum memahami konsep family office secara utuh, sehingga tidak bisa banyak berkomentar.
Anastasya Lavenia berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
DEN: Family Office Masih Dibahas, Belum Ada Keperluan Anggaran
Wakil Ketua DEN Mari Pangestu menegaskan proses pengembangan family office masih dalam tahap pembahasan, perencanaan, dan pengusulan. [361] url asal
#family-office #den #mari-pangestu #apbn #luhut #purbaya
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 16/10/25 17:49
v/5880/
WAKIL Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan proses pengembangan family office masih dalam tahap pembahasan, perencanaan, dan pengusulan. Sehingga, kata dia, pembahasan family office tidak berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Itu kan, kalau melakukan perencanaan belum ada keperluan anggaran,” kata Mari Pangestu saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Dia mengatakan, pemerintah perlu menerbitkan regulasi baru untuk mewujudkan family office. Regulasi inilah yang sedang dibahas oleh DEN.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan perihal wacana pengembangan family office yang digagas oleh DEN. Purbaya mempersilakan DEN untuk membangun family office. Namun, dia menegaskan, tidak akan menggunakan APBN untuk membantu membangunnya.
“Saya sudah dengar lama isu (family office) itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” kata Purbaya ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025. Dia menyatakan akan fokus memastikan APBN digunakan secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga tidak ada kebocoran anggaran.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam menggodok rencana pembangunan family office. Purbaya juga menyebutkan bahwa dia belum memahami konsep family office secara utuh, sehingga tidak bisa banyak berkomentar.
Wacana penerapan family office digulirkan oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sejak 2024. Ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut menyebut Indonesia punya peluang mendapat keuntungan dari family office. Family office merupakan lembaga atau entitas yang mengelola kekayaan para individu, dengan menyesuaikan kebutuhan keluarga kaya terhadap pengelolaan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan.
Pada Maret 2025, Luhut menyatakan bahwa DEN sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan yang dilengkapi dengan family office. Menurut Luhut, kawasan ini akan menjadi pintu masuk bagi dana investasi luar negeri. Luhut mengklaim strategi ini berhasil diimplementasikan di Abu Dhabu, Dubai, Hong Kong, dan Singapura.
Luhut mengatakan, DEN ingin agar pusat keuangan tersebut menjadi kawasan yang nyaman untuk tinggal dan bekerja. “Salah satu lokasi yang kami kaji adalah Bali, yang sudah dikenal sebagai work heaven bagi investor global dan akan menjadi salah satu kandidat wilayah Indonesia Financial Centre (IFC),” kata Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan pada Jumat, 21 Maret 2025.
Alasan Purbaya Ogah Biayai Family Office Usulan Luhut Pakai APBN
Purbaya menolak membiayai proyek family office yang digodok Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan APBN. Apa alasannya? Simak di sini informasinya. - Bagian all [244] url asal
#purbaya-yudhi-sadewa #luhut-binsar-pandjaitan #family-office #apbn
JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membiayai proyek family office yang digodok Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ternyata, alasannya agar tidak ada kebocoran anggaran.
Menurutnya, Purbaya telah mendengar kabar tersebut. Namun, ia enggan terlibat lebih jauh dengan proyek tersebut dan meminta agar DEN mengurus untuk menyelesaikan proyek tersebut sendiri.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Purbaya mengungkapkan, saat ini fokus utama kementeriannya adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, ia tak akan mengalihkan anggaran APBN ke proyek yang tak sesuai dengan perencanaan.
“Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja,” ujar eks Ketua Dewan Komisioner LPS ini.
Sementara itu, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep family office yang dimaksud, meskipun Ketua DEN kerap menyinggung hal itu dalam beberapa kesempatan.
Sebagai informasi, family office merujuk pada entitas pengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara surga pajak, seperti Singapura dan Hong Kong.
Wacana pembentukan family office di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata (Bali), belakangan mencuat dan disebut menjadi bagian dari rencana DEN untuk menarik investasi dari kalangan ultra high net worth individual (UHNWI).
Editor: Puti Aini Yasmin
Purbaya Tidak Mau APBN Dipakai untuk Bangun Family Office
Menteri Purbaya mempersilakan Dewan Ekonomi Nasional untuk membangun family office. Namun, dia menegaskan tidak akan menggunakan APBN. [286] url asal
#family-office #purbaya #luhut #dewan-ekonomi-nasional
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 14/10/25 09:50
v/2399/
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan perihal wacana pengembangan family office yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Purbaya mempersilakan DEN untuk membangun family office. Namun, dia menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu membangunnya.“Saya sudah dengar lama isu (family office) itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” kata Purbaya kepada wartawan ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025. Purbaya menyatakan akan fokus memastikan APBN digunakan secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga tidak ada kebocoran anggaran.Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan tidak terlibat dalam menggodok rencana pembangunan family office. Dia belum memahami konsep family office secara utuh, sehingga tidak bisa banyak berkomentar.Wacana family office digulirkan oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sejak 2024. Ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut menilai Indonesia punya peluang mendapat keuntungan dari family office. Family office merupakan lembaga atau entitas yang mengelola kekayaan para individu, dengan menyesuaikan kebutuhan keluarga kaya terhadap pengelolaan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan.Pada Maret 2025, Luhut menyatakan bahwa DEN sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan yang dilengkapi dengan family office. Menurut dia, kawasan ini akan menjadi pintu masuk bagi dana investasi luar negeri. Luhut mengklaim strategi ini berhasil diimplementasikan di Abu Dhabu, Dubai, Hong Kong, dan Singapura.Luhut mengatakan, DEN ingin agar pusat keuangan tersebut menjadi kawasan yang nyaman untuk tinggal dan bekerja. “Salah satu lokasi yang kami kaji adalah Bali, yang sudah dikenal sebagai work heaven bagi investor global dan akan menjadi salah satu kandidat wilayah Indonesia Financial Centre (IFC),” kata Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan pada Jumat, 21 Maret 2025.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)