REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi soal harga produk-produk lokal yang dianggap kalah bersaing dengan produk-produk impor di tengah maraknya impor pakaian bekas atau thrifting.

“Isu mengenai harga, katanya barang-barang lokal kita harganya masih dianggap tidak bisa bersaing. Saya bilang gini, masalah harga itu teori hukum pasar, semakin banyak pasar yang meminta, tentunya harga pasti akan semakin kecil. Jadi in ikan economy of scale,” ujar Maman saat hadir dalam acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Maman mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, Pemerintah telah melakukan penindakan penyetopan aktivitas impor thrifting, yang dikomandoi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kementerian UMKM sendiri memiliki peran diantaranya dengan meminta e-commerce tidak menjual atau mengiklankan pakaian thrifting.

Dengan adanya penyetopan promosi pakaian thrifting di e-commerce, lantas produk-produk yang dihasilkan oleh para pedagang UMKM lokal akan masuk menjadi substitusi dan lebih mewarnai pasar domestik.

“Yang penting ditutup dulu (promosi thrifting di e-commerce). Jadi nanti kita banjiri dengan produk-produk lokal kita. Dan saya ingin sampaikan, enggak kalah bagusnya kok baju-baju dari UMKM kita,” tegasnya.

“Ini saatnya produk lokal kita berjaya di negeri kita sendiri. Dan saya sudah minta juga ke Deputi (Bidang Usaha Kecil), besok kita panggil lagi e-commerce kita mau monitor. Besok jam 09.00,” lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengatakan akan memanggil para pelaku e-commerce untuk membahas larangan penjualan pakaian bekas atau thrifting di platform digital. Langkah ini merupakan bentuk kerja sama yang sejalan dengan upaya Kementerian Keuangan dalam memblokir impor pakaian bekas ilegal yang tengah digencarkan.

“Kemarin sudah saya perintahkan, pokoknya setop (jual dan promosikan thrifting), enggak boleh lagi menjual baju-baju bekas. Besok kita panggil e-commerce-e-commerce-nya. Kita akan kumpulkan dan evaluasi, kita monitoring lagi dan verifikasi,” tutur Maman saat hadir dalam acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Maman menerangkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serius menangani persoalan impor thrifting ilegal yang selama ini menjadi salah satu momok bagi industri dalam negeri. Membanjirnya produk thrifting ilegal dikhawatirkan dapat mematikan UMKM lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan penindakan di hulu dengan menghentikan impor pakaian bekas ilegal. Langkah ini diharapkan dapat menghambat suplai di pasar domestik sehingga menjadi peluang bagi produk lokal untuk mensubstitusinya.

“Kita tidak boleh hanya sekadar berhenti pada saat menutup saja. Jadi kita harus melakukan pemberdayaan kepada pedagang-pedagang thrifting ini. Dan inilah yang kita dorong untuk ke depan melakukan substitusi produknya,” terangnya.

“Tentunya kita akan dorong produk lokal untuk mereka betul-betul difasilitasi oleh e-commerce-e-commerce kita,” lanjutnya.

Maman menambahkan, dengan mendorong UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang, langkah ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Selain fokus memberantas produk thrifting ilegal dan pemasarannya di e-commerce, pemerintah juga menaruh perhatian pada isu lain yang tak kalah penting, yakni membanjirnya pakaian baru impor dari China. Ia menilai, produk impor murah dari China juga telah menghantam produsen UMKM Indonesia.

“Termasuk nanti next step-nya itu barang-barang impor China yang jual murah itu. Jilbab masa bisa dijual seharga Rp 1.000 perak, baju batik kita diimpor dari sana, dicap, harganya enggak karuan kayak begitu. Kecuali kalau di Indonesia belum punya, belum bisa produksi jilbab, belum bisa produksi batik. Kalau sudah bisa ya kita tahan dong,” ujarnya.

Maman menekankan, saat ini tugas Kementerian UMKM adalah mendorong substitusi produk, mengonsolidasikan pedagang bersama asosiasi, serta mengatur e-commerce yang masih menjajakan produk pakaian bekas. Ia memastikan pihaknya akan menjalankan langkah tersebut untuk semakin mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas penyelidikan terhadap 282 wajib pajak yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor produk turunan sawit. Langkah ini diambil setelah terungkapnya praktik underinvoicing dan penyamaran klasifikasi barang melalui label fatty matter yang merugikan negara sekitar Rp 140 miliar.

“Setelah ini, 282 wajib pajak yang melakukan ekspor serupa akan kami periksa, bukper, dan sidik sesuai kecukupan bukti awal,” ujar Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto, di New Port Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Bimo mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran data, kesesuaian nilai transaksi, serta kepatuhan para pelaku terhadap kewajiban perpajakan. Pemerintah menilai, temuan ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ekspor-impor yang selama ini menjadi celah kebocoran penerimaan negara.

“Pendekatan kami hari ini adalah penegakan hukum dengan multi-door approach. Kami bekerja sama dengan Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, BPKP, dan KPK,” ucapnya.

Dari hasil penelusuran DJP, sebanyak 25 wajib pajak pada 2025 melaporkan ekspor fatty matter senilai Rp 2,08 triliun. Barang tersebut ternyata merupakan turunan crude palm oil (CPO) yang seharusnya dikenakan bea keluar dan pungutan ekspor. Modus serupa juga ditemukan pada periode 2021–2024 dengan komoditas palm oil mill effluent (POME) yang nilainya mencapai Rp 45,9 triliun.

“Untuk POME ada 257 laporan dengan nilai total PEB sekitar Rp 45,9 triliun. Ini masih dugaan apakah benar POME atau bukan, dan masih dalam proses investigasi oleh tim kami di Direktorat Penegakan Hukum DJP,” ujar Bimo.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi praktik manipulasi dokumen ekspor yang merugikan keuangan negara. “Selain efek deterrent, yang paling penting adalah pembenahan tata kelola agar hilirisasi industri sawit mencapai target dan nilai tambahnya berada di Indonesia,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan akan memanggil para pelaku e-commerce untuk membahas soal larangan penjualan pakaian bekas atau thrifting di platform-platform digital atau online. Hal itu sebagai bentuk kerja sama yang searah dengan upaya Kementerian Keuangan memblokir impor thrifting ilegal yang tengah digencarkan.

“Kemarin sudah saya perintahkan, pokoknya setop (jual dan promosikan thrifting), enggak boleh lagi menjual baju-baju bekas. Besok kita panggil e-commerce-nya. Kita akan kumpulkan dan evaluasi, kita monitoring lagi dan verifikasi,” tutur Maman saat hadir dalam acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Maman menerangkan, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serius menangani persoalan impor thrifting ilegal, yang selama ini menjadi salah satu momok yang dinilai menekan industri dalam negeri. Membanjirnya produk-produk thrifting ilegal dikhawatirkan mematikan UMKM lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan penindakan di hulu dengan menyetop impor pakaian bekas ilegal, dengan harapan suplainya akan tersendat di pasar domestik, sehingga menjadi peluang bagi produk lokal untuk mensubstitusinya.

“Kita tidak boleh hanya sekedar berhenti pada saat menutup saja. Jadi kita harus melakukan pemberdayaan kepada pedagang-pedagang thrifting ini. Dan inilah kita dorong untuk nanti ke depan melakukan substitusi produknya,” terangnya.

“Tentunya kita akan dorong produk lokal untuk mereka betul-betul difasilitasi oleh e-commerce kita,” lanjutnya.

Dengan lebih masif dalam mendorong UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang, hal itu bakal memberikan dampak positif pada penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan energi kepada masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk melayani masyarakat secara langsung, PGN mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG).

“Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi nasional yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Kami memiliki pengalaman panjang, infrastruktur yang handal, serta kemampuan teknis dalam memenuhi kebutuhan gas bumi ke berbagai sektor pelanggan di seluruh Indonesia,” ucap Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman, (6/11/2025).

Melalui Anak Usaha, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), layanan CNG terus didorong di berbagai daerah. PGN Gagas memiliki produk Gaslink yaitu layanan CNG untuk industri, komersial dan retail. Sedangkan Gasku merupakan layanan CNG untuk sektor transportasi darat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) .

Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 14 SPBG di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari. Total penyaluran BBG untuk sektor transportasi mencapai 1,63 BBTUD per September 2025.

Sedangkan untuk pelanggan Gaslink secara keseluruhan sampai dengan September 2025 sudah melayani sekitar 600 pelanggan dengan total penyaluran CNG mencapai 10.85 BBTUD. Adapun pelanggan Gaslink eksisting merupakan sektor Industri, hotel, kafe, restoran (horeka). CNG juga dimanfaatkan dalam proyek strategis pemerintah dalam penyediaan energi bagi dapur layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Bogor, dan Boyolali.

Pada September 2025, PGN Gagas membangun Mother Station (MS) CNG Medan berkapasitas 1 MMSCFD dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gas sektor industri, komersial, dan UMKM di Sumatera Utara dengan potensi pemanfaatan hingga 4,48 BBTUD.

“PGN terus mengembangkan infrastruktur untuk menyalurkan CNG ke pelanggan yang belum terhubung langsung dengan pipa gas bumi. Dalam konteks ini, CNG menjadi solusi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaat energi yang efisien, praktis dan ramah lingkungan. Pemanfaatan CNG turut mendukung upaya dalam mencapai target lingkungan seperti Net Zero Emission,” ungkapnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa pemanfaatan CNG akan membantu keuangan negara, karena sumber gasnya berasal di dalam negeri, sehingga energi yang mayoritas masih impor akan berkurang.

“PGN siap berkolaborasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan CNG secara nasional. Kolaborasi melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan dibutuhkan agar manfaat gas bumi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia,” ujar Fajriyah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mangga bukan lagi sekadar buah musiman. Di tangan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Hotel Borobudur Jakarta, Mangga Indramayu kini menjadi simbol transformasi ekonomi kreatif daerah.

Melalui program Discover Hotel Borobudur Jakarta, keduanya berkolaborasi menyelenggarakan “Indramayu Mango Festival” pada 6–20 November 2025, yang menghadirkan ragam kuliner berbasis mangga di restoran-restoran hotel bintang lima tersebut.

General Manager Hotel Borobudur Jakarta, Anggie Ayuningtyas, menyebut festival ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. “Selama dua minggu ini kami mengangkat Indramayu Mango Festival, yang mana kita tahu Mangga Indramayu menjadi salah satu ikon dari daerah di Indramayu,” ujarnya saat ditemui di sela-sela pembukaan Indramayu Manggo Festival, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menu yang disajikan pun menurut Anggie beragam, mulai dari mango sticky rice, delight mango, hingga tiramisu mango. “Kami padukan Mangga Indramayu dengan berbagai kreasi, baik dessert, main course, maupun minuman,” tambah Anggie. Harga menu dimulai dari Rp50.000, sementara paket kamar eksklusif ditawarkan mulai Rp1.500.000, termasuk sarapan, voucher F&B, tiket museum, dan diskon spa.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, melihat festival ini sebagai langkah strategis untuk membawa Mangga Indramayu ke panggung global. “Mangga yang selama ini hanya beredar di pasar, sekarang bisa masuk ke hotel bintang lima. Ini luar biasa,” katanya. “Saya punya cita-cita, berharap bawa Mangga Indramayu ini bisa dimakan oleh Raja Arab, Raja Saudi, atau Emir dari Dubai.”

Festival ini juga membuka peluang ekspor dan investasi. “Kami siap. Kami punya lahan, kami punya manpower. Kalau mau ditingkatkan kualitasnya, kami siap mengikuti standar internasional,” tegas Lucky.

Dua varietas unggulan yang ditampilkan adalah Gedong Gincu dan Agrimania. “Keunggulannya mangga Gedong Gincu itu aromanya yang kuat. Satu buah bisa membuat satu kamar wangi,” jelas Lucky. Selain itu, rasanya manis dengan sedikit rasa asam yang menyegarkan.

“Saya berani bersaing dengan Thailand,” tegasnya.

Lucky juga menyebutkan beberapa pejabat tinggi dan istri menteri yang hadir hadir hari ini diharapkan bisa mengenal langsung produk unggulan Indramayu tersebut. “Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal dan suka, di situlah peluang investasi muncul,” ujarnya.

Indramayu tak hanya unggul di mangga. “Kami punya 1,8 juta ton beras setiap tahun, dan supply ikan kami bisa memenuhi 30 persen kebutuhan Jawa Barat,” ungkap Lucky.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan Amerika Serikat (AS) terhadap udang Indonesia pascatemuan Cesium-137. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga nasional dan internasional guna menjaga keberlanjutan ekspor perikanan Indonesia di tingkat global.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP, Ishartini, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) pada 19 Juli 2025 terkait temuan Cesium-137 pada satu kontainer udang asal Indonesia.

“Kemudian kami langsung maraton. Keesokan harinya kami mengadakan rapat koordinasi, baik dengan USFDA maupun dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta,” kata Ishartini dalam jumpa pers Perkembangan Penanganan Isu Cesium-137 pada Produk Udang Indonesia, di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, KKP segera menggelar rapat koordinasi bersama USFDA dan Kedutaan Besar AS di Jakarta, serta melibatkan sejumlah pakar dari perguruan tinggi untuk menyusun langkah teknis dan diplomatik terpadu.

KKP juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebagai lembaga berwenang dalam aspek keselamatan nuklir, guna memastikan pendekatan ilmiah dan pengawasan sesuai standar internasional.

Langkah cepat itu menghasilkan rencana analisis, inspeksi bersama, serta pelatihan teknis bagi petugas KKP untuk melakukan proses pemindaian, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium terhadap produk udang di berbagai daerah.

Pada 14 Agustus 2025, AS mengeluarkan import alert pertama terhadap produk udang Indonesia. KKP merespons dengan pemeriksaan bersama dan komunikasi intensif dengan otoritas terkait di AS.

Selanjutnya, pada 3 Oktober 2025, AS kembali menerbitkan import alert kedua yang mencantumkan daftar merah dan kuning. Hal ini mendorong KKP memperkuat diplomasi teknis agar ekspor udang tetap berlanjut ke pasar AS.

Melalui komunikasi aktif dengan USFDA, KKP berhasil menyepakati prosedur operasional standar terkait mekanisme yellow list, sehingga ekspor udang Indonesia tetap berjalan di bawah pengawasan yang lebih ketat namun terukur.

Puncaknya, pada 9 Oktober 2025, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Certifying Entity, yang berwenang melakukan sertifikasi, pengawasan, dan verifikasi keamanan produk udang sebelum diekspor ke AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Tanah Air dengan menjadi sponsor utama film aksi terbaru TIMUR. Film garapan Iko Uwais ini menjadi sinergi antara sektor keuangan dan industri kreatif, sekaligus langkah BNI dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan keterlibatan BNI dalam produksi film ini salah satunya merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam menumbuhkan potensi ekonomi kreatif Indonesia.

"Industri film memiliki peran penting dalam memperkaya narasi kebangsaan dan membangun optimisme generasi muda. Melalui dukungan terhadap film TIMUR, BNI ingin berkontribusi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta memperluas dampak ekonomi kreatif Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Film TIMUR digarap oleh Iko Uwais yang sekaligus berperan sebagai tokoh utama. Film ini melibatkan Nagita Slavina sebagai Eksekutif Produser dan Ryan Santoso sebagai Produser. Film ini juga dibintangi oleh Jimmy Kobogau, Aufa Assagaf, Yusuf Mahardika, Billy Bizael Tanasale, Beyon Destiano, Amara Angelica, dan Macho Hungan.

Mengangkat tema perjuangan dan keberanian, TIMUR bercerita tentang misi pasukan khusus yang berjuang menyelamatkan sekelompok peneliti yang diculik di pedalaman hutan. Dalam prosesnya, tokoh utama harus menghadapi tantangan fisik dan emosional sambil berdamai dengan masa lalunya. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini akan tayang di bioskop mulai 18 Desember 2025.

Kisah heroik dalam film ini sejalan dengan nilai-nilai yang diusung BNI, yakni semangat perjuangan, kolaborasi, dan nasionalisme, sebagaimana tercermin dalam slogan perusahaan 'Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa'.

Peluncuran resmi film TIMUR digelar melalui konferensi pers di Plaza Senayan XXI, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Acara ini dihadiri oleh jajaran pemeran film, media nasional, key opinion leaders (KOL), serta perwakilan industri kreatif. Dalam kesempatan tersebut, poster dan trailer resmi film TIMUR juga diperkenalkan kepada publik.

Okki menjelaskan, dukungan BNI terhadap dunia perfilman merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perseroan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Sebelumnya, BNI juga telah berpartisipasi dalam berbagai program budaya, musik, dan seni pertunjukan yang melibatkan generasi muda dan pelaku usaha lokal.

Langkah ini memperkuat posisi BNI sebagai mitra pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta memperluas jangkauan ekosistem lifestyle banking yang relevan bagi masyarakat modern, terutama kalangan muda dan digital savvy.

"Melalui dukungan ini, kami ingin menunjukkan bahwa perbankan tidak hanya berperan dalam mendukung sektor ekonomi konvensional, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan kreatif anak bangsa yang membawa Indonesia semakin maju," kata Okki.

Dengan hadirnya film TIMUR, BNI berharap sinergi antara dunia keuangan dan industri kreatif dapat menjadi inspirasi bagi kolaborasi lintas sektor lainnya. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan industri kreatif yang tangguh, berdaya saing global, dan penuh semangat kebangsaan.

REPUBLIKA.CO.ID, Sengkarut pembangunan kereta cepat memiliki rekam jejak panjang sejak direncanakan hingga akhirnya kini menyisakan beban utang. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan pembangunan kereta cepat akan dilanjutkan. Tidak hanya untuk rute Jakarta-Surabaya melainkan sampai Banyuwangi, Jawa Timur.

Prabowo juga memastikan, pemerintah siap melunasi utang pembayaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau akrab dikenal Whoosh ke Pemerintah China. Prabowo memastikan, alokasi dana untuk pembayaran utang itu tersedia, karena ia sudah menutup celah bagi para koruptor untuk merampok uang negara.

"Jadi sudahlah, sudah saya katakan, Presiden RI, kita mampu, kita kuat, duit yang tadinya dikorupsi tidak saya kasih kesempatan," kata Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Berdasarkan catatan Republika, terdapat beberapa peristiwa penting yang akhirnya mempengaruhi proses pembangunan proyek Whoosh yang menelan anggaran sekitar 7,26 miliar dolar AS (Rp126 triliun dengan kurs Rp16.699 per dolar AS). Berikut ini adalah lini masa pembangunannya dirangkum dari Pusat Data Republika:

2011-2012: Perencanaan Awal

Kajian pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai dilakukan oleh sejumlah pihak antara lain dari Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Pemprov Jawa Barat. Sementara dari sisi asing, terdapat Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (MLIT). Pihak Jepang juga menunjuk Japan Railway Technical Service dan Yachiyo Engineering untuk menyiapkan pra-feasibility study (pra-studi kelayakan) untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Dengan adanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, diharapkan waktu tempuh perjalanan kereta itu hanya sekitar 30 menit.

Gubenur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan (Aher) ikut mengawal proyek kereta cepat pertama di Indonesia itu. Aher mengatakan, pembangunan akan membutuhkan waktu lima tahun. Pembahasan dan diskusi terkait proyek tersebut terus dilakukan untuk menarik investor.

“Target kami secepatnya. Namun, semua pengusaha pasti berhitung apakah proyek itu menguntungkan atau tidak dari sisi bisnis,” kata Aher di sela-sela Milad ke-XIV PKS, 20 Mei 2012.

Aher mengatakan, pembangunan kereta cepat tersebut akan membutuhkan rel baru. Dia berharap, pembangunan rel kereta baru tersebut tak harus membebaskan lahan masyarakat, tapi memanfaatkan pinggir jalan tol. “Jadi, di samping jalan tol, ada rel kereta,” kata Aher.

2014: Jepang Ajukan Proyek Kereta Cepat

Proyek pembangunan kereta cepat disambut Jepang dengan menyodorkan konsultan yang dipimpin oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada pemerintah. JICA pun intens melakukan koordinasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya Pemprov Jabar. Stasiun utama jalur kereta cepat itu direncanakan akan dipusatkan di Gedebage, Bandung. Selain itu, ada beberapa titik pemberhentian atau stasiun yakni di kawasan Jakarta (0km), Bekasi(26km), Cikarang (41km), Karawang (60km), Walini (101 km), Stasiun Bandung (129km), dan Gedebage (141km).

Opsi pembangunan kereta cepat tidak hanya untuk jalur Jakarta-Bandung tapi juga ke arah Cirebon hingga Surabaya.

2015: China dan Jepang Bersaing dalam Proyek Kereta Cepat

Pada 10 Agustus 2015, Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan hasil studi kelayakan proyek KA cepat Jakarta-Bandung kepada Pemerintah Indonesia.

Menurut Shaoshi, dalam delapan bulan terakhir, dua pemimpin negara sudah melakukan tiga kali pertemuan untuk meningkatkan kerja sama. "Salah satunya, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ditandatangani nota kesepahamannya pada Maret 2015," katanya.

Pihaknya menyebut menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan proposal yang lebih baik. "Kami jamin, bisa rampung dalam tiga tahun, groundbreaking akhir Agustus 2015 dan selesai 2018 akhir," ujar Shaoshi.

Ia mengatakan, akan dibentuk joint venture BUMN Indonesia-China untuk mengelola kereta api cepat itu dimana Indonesia akan memegang 60 persen kepemilikan saham dan sisanya dimilik China. "Kami ingin serius berbagi dengan Indonesia dalam mewujudkan kereta api cepat di Indonesia," katanya.

Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah. Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS. Sedangkan, China melakukan studi kelayakan setelah Jepang. Dari proposal China, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 5,5 miliar dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, Sengkarut pembangunan kereta cepat memiliki rekam jejak panjang sejak direncanakan hingga akhirnya kini menyisakan beban utang. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan pembangunan kereta cepat akan dilanjutkan. Tidak hanya untuk rute Jakarta-Surabaya melainkan sampai Banyuwangi, Jawa Timur.

Prabowo juga memastikan, pemerintah siap melunasi utang pembayaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau akrab dikenal Whoosh ke Pemerintah China. Prabowo memastikan, alokasi dana untuk pembayaran utang itu tersedia, karena ia sudah menutup celah bagi para koruptor untuk merampok uang negara.

"Jadi sudahlah, sudah saya katakan, Presiden RI, kita mampu, kita kuat, duit yang tadinya dikorupsi tidak saya kasih kesempatan," kata Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Berdasarkan catatan Republika, terdapat beberapa peristiwa penting yang akhirnya mempengaruhi proses pembangunan proyek Whoosh yang menelan anggaran sekitar 7,26 miliar dolar AS (Rp126 triliun dengan kurs Rp16.699 per dolar AS). Berikut ini adalah lini masa pembangunannya dirangkum dari Pusat Data Republika:

2011-2012: Perencanaan Awal

Kajian pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai dilakukan oleh sejumlah pihak antara lain dari Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Pemprov Jawa Barat. Sementara dari sisi asing, terdapat Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (MLIT). Pihak Jepang juga menunjuk Japan Railway Technical Service dan Yachiyo Engineering untuk menyiapkan pra-feasibility study (pra-studi kelayakan) untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Dengan adanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, diharapkan waktu tempuh perjalanan kereta itu hanya sekitar 30 menit.

Gubenur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan (Aher) ikut mengawal proyek kereta cepat pertama di Indonesia itu. Aher mengatakan, pembangunan akan membutuhkan waktu lima tahun. Pembahasan dan diskusi terkait proyek tersebut terus dilakukan untuk menarik investor.

“Target kami secepatnya. Namun, semua pengusaha pasti berhitung apakah proyek itu menguntungkan atau tidak dari sisi bisnis,” kata Aher di sela-sela Milad ke-XIV PKS, 20 Mei 2012.

Aher mengatakan, pembangunan kereta cepat tersebut akan membutuhkan rel baru. Dia berharap, pembangunan rel kereta baru tersebut tak harus membebaskan lahan masyarakat, tapi memanfaatkan pinggir jalan tol. “Jadi, di samping jalan tol, ada rel kereta,” kata Aher.

2014: Jepang Ajukan Proyek Kereta Cepat

Proyek pembangunan kereta cepat disambut Jepang dengan menyodorkan konsultan yang dipimpin oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada pemerintah. JICA pun intens melakukan koordinasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya Pemprov Jabar. Stasiun utama jalur kereta cepat itu direncanakan akan dipusatkan di Gedebage, Bandung. Selain itu, ada beberapa titik pemberhentian atau stasiun yakni di kawasan Jakarta (0km), Bekasi(26km), Cikarang (41km), Karawang (60km), Walini (101 km), Stasiun Bandung (129km), dan Gedebage (141km).

Opsi pembangunan kereta cepat tidak hanya untuk jalur Jakarta-Bandung tapi juga ke arah Cirebon hingga Surabaya.

2015: China dan Jepang Bersaing dalam Proyek Kereta Cepat

Pada 10 Agustus 2015, Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan hasil studi kelayakan proyek KA cepat Jakarta-Bandung kepada Pemerintah Indonesia.

Menurut Shaoshi, dalam delapan bulan terakhir, dua pemimpin negara sudah melakukan tiga kali pertemuan untuk meningkatkan kerja sama. "Salah satunya, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ditandatangani nota kesepahamannya pada Maret 2015," katanya.

Pihaknya menyebut menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan proposal yang lebih baik. "Kami jamin, bisa rampung dalam tiga tahun, groundbreaking akhir Agustus 2015 dan selesai 2018 akhir," ujar Shaoshi.

Ia mengatakan, akan dibentuk joint venture BUMN Indonesia-China untuk mengelola kereta api cepat itu dimana Indonesia akan memegang 60 persen kepemilikan saham dan sisanya dimilik China. "Kami ingin serius berbagi dengan Indonesia dalam mewujudkan kereta api cepat di Indonesia," katanya.

Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah. Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS. Sedangkan, China melakukan studi kelayakan setelah Jepang. Dari proposal China, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 5,5 miliar dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta dengan tegas kepada para e-commerce untuk tidak menjajakan pakaian-pakaian bekas atau thrifting, menyusul larangan impor pakaian thrifting ilegal oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Berdasarkan fakta di lapangan, perjalanan pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini saya sebagai Menteri UMKM selama satu tahun ini, ada dua problem utama yang itu sangat besar sekali, khususnya di sektor fesyen ya, yakni masuknya barang-barang baju bekas dan barang-barang baju-baju baru yang masuk dari China. Dua hal ini menghantam produsen-produsen UMKM kita,” kata Maman saat hadir dalam acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Maman menekankan, pemerintah mengangkat satu isu besar dalam persoalan tersebut, yakni ingin memberikan perlindungan kepada UMKM yang bergerak di sektor produksi. Dalam hal ini, berkaitan dengan persaingan dengan produk-produk impor yang membanjir di pasar domestik dan mengalahkan produk lokal.

“Kita mau mendorong agar UMKM sektor produksi semakin tumbuh dan bergerak. Karena itu akan memberikan impact penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin besar,” terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wuling Motors mencatat sambutan baik untuk produk terbarunya, Wuling Darion, yang resmi meluncur di Spike Air Dome, PIK 2 pada 5 November 2025. Medium MPV elektrifikasi pertama Wuling di Indonesia itu sudah dipesan sebanyak 300 unit sejak pertama diperkenalkan di GIIAS 2025 sampai peluncuran kemarin.

Program Early Bird Privilege sendiri hanya dibuka untuk 1.500 pelanggan pertama, dan kini sudah terisi 20 persen dalam waktu singkat. Konsumen yang ikut dalam gelombang awal ini akan mendapatkan empat keuntungan eksklusif, yaitu gratis lima kali perawatan berkala, aksesori eksklusif, garansi seumur hidup untuk komponen inti EV dan PHEV, serta harga khusus peluncuran. Keistimewaan ini menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang ingin lebih awal menikmati MPV elektrifikasi modern buatan lokal.

Wuling Darion hadir dalam dua pilihan sistem penggerak, Electric Vehicle (EV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), yang masing-masing menawarkan dua trim: CE dan EX. Keempat varian ini dihadirkan untuk memberikan fleksibilitas kepada konsumen keluarga dalam memilih kendaraan sesuai kebutuhan mobilitas mereka—baik yang mengutamakan efisiensi baterai penuh maupun kombinasi daya listrik dan bensin.

Menariknya, harga yang ditawarkan Wuling untuk Darion tergolong sangat kompetitif di segmen MPV elektrifikasi. Untuk wilayah Jakarta, Darion EV CE dibanderol Rp356 juta, EV EX Rp416 juta, PHEV CE Rp439 juta, dan PHEV EX Rp489 juta. Dengan konfigurasi kabin tujuh penumpang dan fitur lengkap seperti smart electric tailgate, autocomfort sliding door, dan sistem keselamatan ADAS Level 2, harga ini menjadi nilai yang sulit ditandingi kompetitor di kelasnya.

Menurut Ricky Christian, Marketing Operation Director Wuling Motors, respons konsumen yang cepat ini menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap merek Wuling dan produk elektrifikasinya. “Sejak pembukaan pre-booking, kami mencatat lebih dari 300 konsumen sudah melakukan pemesanan untuk varian BEV dan PHEV. Ini sinyal kuat bahwa pasar MPV elektrifikasi di Indonesia semakin matang dan siap berkembang,” ujarnya.

Ricky mengatakan tak ada target penjualan tertentu yang dibidik Wuling. "Kita mengharapkan sebanyak-banyaknya saja terjual dalam dua bulan tersisa di tahun ini," kata Ricky.

Secara strategis, langkah Wuling menghadirkan Darion di segmen MPV berteknologi listrik dan hybrid memang tepat sasaran. Pasar MPV masih menjadi tulang punggung penjualan otomotif Indonesia, sementara tren elektrifikasi tengah tumbuh pesat. Kombinasi antara kabin luas, biaya operasional rendah, dan jaminan lifetime warranty membuat Darion menjadi pilihan menarik bagi keluarga modern yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan tanpa kompromi pada kenyamanan.

"Darion EV untuk keluarga yang mobilitasnya lebih banyak di dalama kota, sementara PHEV bagi konsumen yang sering keluar kota. Menghindarai kekhawatiran kesulitan mendapatkaan cherger misalnya pas musim libur. Jadi kalau baaterai habis bisa isi bensin," kata dia.

Selain nilai jual produk dan harga yang kompetitif, Wuling juga memperkuat daya tarik Darion dengan produksi lokal di pabrik Cikarang, Jawa Barat. Proses produksi ini tidak hanya memperkuat komitmen Wuling terhadap pasar Indonesia, tetapi juga memastikan ketersediaan suku cadang, layanan purna jual, serta kontribusi terhadap industri otomotif nasional melalui tenaga kerja dan rantai pasok lokal.

Wuling meyakini kontinuitas jadi pertimbangan konsumen juga sebelum membeli mobil. Menurut Ricky, Wuling sudah menunjukkan komitmennya dengan pabrik yang sudah beroperasi di Indonesia sejak 2017.