Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mengusulkan peningkatan anggaran riset dan perluasan program beasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Seluruh usulan tersebut disebut mendapat respons positif dari Presiden.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengatakan kalangan rektor memang mendorong pemerintah untuk memperkuat pendanaan riset nasional serta pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi.

"Iya, tentu untuk peningkatan anggaran riset, peningkatan anggaran riset dan juga beasiswa. Baik beasiswa bagi mahasiswa maupun beasiswa untuk dosen studi S3. Dan semuanya direspons dengan baik oleh Pak Presiden," ujar Eduart usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Kendati demikian, Eduart enggan berkomentar lebih jauh mengenai besaran tambahan anggaran riset yang diusulkan. Menurut dia, persoalan anggaran merupakan ranah pemerintah.

"Soal anggaran riset, kalau MRPTNI saya tidak berkompeten untuk mengomentari soal anggaran itu," katanya.

Selain peningkatan pendanaan riset dan beasiswa, perguruan tinggi juga menyampaikan sejumlah usulan terkait penguatan kapasitas institusi pendidikan tinggi.

Menurut Eduart, salah satu poin penting yang disampaikan kepada Presiden adalah peningkatan kapabilitas perguruan tinggi, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kemampuan riset.

"Poin-poin penting yaitu peningkatan kapasitas kapabilitas perguruan tinggi, baik dari riset maupun SDM," ujarnya.

Dia menambahkan, perguruan tinggi juga mendorong penguatan peran kampus dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Termasuk juga peran kontribusi perguruan tinggi terkait dengan penguatan program untuk kesejahteraan rakyat," kata Eduart.

Terkait perbedaan antara pertemuan Presiden dengan para rektor pada Jumat (26/6/2026) dan penutupan konvensi pada Minggu (28/6/2026), Eduart menjelaskan kedua agenda tersebut bersifat saling melengkapi.

Menurutnya, pada pertemuan penutupan, para rektor menyampaikan kompilasi rekomendasi yang telah disusun setelah melakukan diskusi bersama 10 kementerian terkait.

"Hari Minggu ini kita menyampaikan kompilasi setelah pertemuan diskusi dengan 10 menteri terkait," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Presiden tidak hanya mendengarkan berbagai masukan dari kalangan akademisi, tetapi juga menyampaikan pandangan dan arahan terkait pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional.

"Mendengar masukan dan juga memberikan pandangan," kata Eduart.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran riset nasional hingga mencapai Rp4 triliun. Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat riset-riset yang berdampak langsung terhadap penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, arahan mengenai peningkatan anggaran riset sebenarnya telah disampaikan Presiden dalam pertemuan sebelumnya di Istana Kepresidenan.

"Di pertemuan yang sebelumnya waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka Rp4 triliun," kata Prasetyo kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prasetyo, arahan Presiden tersebut kini tengah ditindaklanjuti bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pemerintah, lanjutnya, juga tengah menyatukan seluruh kegiatan riset nasional ke dalam satu peta jalan atau roadmap yang terintegrasi agar pelaksanaan riset lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindaklanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor IPB, untuk menyatukan semua riset kita," ujarnya.

Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh riset yang dijalankan ke depan harus mengacu pada satu desain besar (grand design) nasional. Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga dapat saling mendukung dalam mencapai prioritas pembangunan pemerintah.

"Jadi peta jalan riset seperti tadi bukunya kan juga sudah dihasilkan yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan, semua harus dalam satu grand design," katanya.

Selain terintegrasi, pemerintah juga menginginkan agar riset-riset yang didanai negara lebih aplikatif dan mampu memberikan solusi konkret terhadap berbagai tantangan nasional.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap penelitian yang dapat langsung diterapkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi," ujarnya.

Dia mencontohkan sejumlah bidang riset prioritas yang dinilai relevan dengan kebutuhan nasional, antara lain pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) serta riset terkait transisi energi dari LPG menuju compressed natural gas (CNG).

"Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian peralihan dari LPG menuju ke CNG. Nah, riset-riset yang langsung berdampak pada menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi," kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menambah dana riset sebesar Rp4 triliun pada tahun ini. Saat ini, dana riset di perguruan tinggi mencapai Rp8 triliun.

Keputusan itu diambil Presiden RI Prabowo Subianto selepas agenda pertemuan dengan 1.200 rektor hingga guru besar di Istana Negara pada Kamis (15/1/2025).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa yang disampaikan oleh akademisi kepada Presiden. Kemudian, dalam forum dilaporkan bahwa dana riset di perguruan tinggi saat ini hanya mencapai Rp8 triliun, atau 0,34% dari APBN.

"Oleh karena itu dalam forum tadi, Bapak Presiden langsung memutuskan untuk memberikan tambahan dana anggaran [riset] sebesar Rp4 triliun," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Pemerintah berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai riset di universitas. Sementara, riset-riset itu diutamakan terkait swasembada pangan, swasembada energi, dan industrialisasi hilirisasi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Stella Christie mengungkapkan dana riset nasional pada tahun lalu melonjak 218% dibandingkan periode sebelumnya, mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk memperkuat fondasi sains dan teknologi Indonesia.

“Dana riset tidak satu sen pun dipotong, bahkan bertambah 218%. Dan ini dibagikan bagi ribuan peneliti serta dosen yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Stella.

Stella juga menjelaskan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah mengembangkan dashboard nasional riset yang memetakan ribuan penelitian di berbagai bidang strategis.

"Di dashboard itu, kita bisa langsung lihat riset mengenai air, energi, limbah, atau ketahanan pangan dilakukan oleh siapa, di mana, dan dalam konteks apa. Data ini kita kumpulkan dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan, keberadaan universitas di berbagai daerah membuat riset menjadi lebih kontekstual dengan kebutuhan lokal.

“Perguruan tinggi di pelosok adalah yang paling mengerti kondisi daerahnya—jenis airnya, tantangan lingkungan, dan solusi yang dibutuhkan. Karena itu, kebijakan pemerintah akan jauh lebih efisien jika berbasis pada riset dan data dari mereka,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem riset nasional dengan fokus pada peningkatan jumlah peneliti, kualitas riset, serta dana riset.

Hal itu disampaikan Arif usai dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai kendala konsolidasi riset nasional, Arif menilai bahwa tantangan utama BRIN bukan semata pada struktur kelembagaan, melainkan pada kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sistem yang menyeluruh.

“Saya kira penelitian itu kan kekuatannya satu pada jumlah peneliti, kualitas peneliti, dana penelitian, infrastruktur penelitian, kemudian yang terakhir adalah ekosistem penelitian. Jadi itulah yang akan kita dorong, jumlah peneliti juga harus kita tingkatkan karena jumlah peneliti kita itu relatif per sejuta penduduk relatif kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Dibandingkan Thailand, Korea Selatan, kita masih jauh,” ujar Arif.

Dia menambahkan, penguatan manajemen talenta (talent management) menjadi kunci untuk melahirkan peneliti unggul yang berkomitmen tinggi terhadap bidangnya.

Menurutnya, ketika terdapat masyarakat yang memiliki passion di bidang penelitian itulah akan menjadi modal bagi BRIN dan juga bagi kementerian untuk bisa melangkah lebih cepat dan lebih jauh dalam meraup talenta riset.

“Kita perlu meningkatkan jumlah peneliti sehingga disinilah talent management menjadi penting. Jadi kita akan perkuat talent management, dengan talent management yang baik di bidang penelitian,” katanya.

Di sisi lain, Mantan Rektor IPB itu juga menanggapi persoalan keterbatasan anggaran riset nasional yang masih berada di kisaran 0,2 persen dari PDB, Arif mengakui hal itu merupakan salah satu hambatan yang perlu diatasi.

Namun, dia menegaskan masih banyak peluang kolaborasi untuk memperkuat pembiayaan riset, termasuk melalui kemitraan dengan sektor industri.

“Betul. Saya kira dana memang salah satu faktor penting yang harus terus diperjuangkan, karena kalau kita tahu bahwa dana perguruan tinggi negara lain itu juga sangat tinggi, besar sekali untuk penelitian. Namun kita tidak perlu berkecil hati, masih banyak oportuniti yang bisa kita lakukan termasuk bermitra dengan Danantara,” jelasnya.

Menurut Arif, kemitraan dengan sektor swasta harus diarahkan untuk membangun kekuatan R&D (Research and Development) yang berkelanjutan.

“Jadi yang sebenarnya kita bangun, kita juga ingin mendorong agar industri-industri yang ada di Indonesia itu juga membangun kekuatan R&D. Jadi industri tanpa inovasi yang kuat, tanpa R&D yang kuat akan berat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arif mengutip pemikiran peraih Nobel Ekonomi 2018 yang memperkenalkan Indigenous Growth Theory sebagai dasar pentingnya riset dan inovasi bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

“Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ke depan ekonomi sebuah bangsa akan sangat ditentukan sejauh mana kekuatan di bidang R&D, di bidang inovasi. Saya kira Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menempatkan R&D sebagai salah satu pilar penting dalam kemajuan ekonomi,” tutur Arif.