Bisnis.com, JAKARTA — Partai konservatif yang berkuasa di Thailand siap meraih kemenangan telak dalam Pemilu yang berlangsung Minggu (8/2/2026).

Kemenangan ini berpotensi menjadi yang pertama pada abad ini bagi partai yang bersekutu dengan kelompok royalis di negara itu, dan kekalahan telak bagi gerakan progresif yang sedang berkembang.

Melansir Bloomberg, Minggu (8/2/2026), menurut hasil sementara dari Komisi Pemilihan Umum negara itu, Partai Bhumjaithai, yang dipimpin oleh Perdana Menteri petahana Anutin Charnvirakul, diperkirakan akan mengamankan 195 kursi dari total 500 kursi yang mungkin diraih, dengan sekitar 30% suara dari tempat pemungutan suara telah dihitung. Partai Rakyat pro-demokrasi, yang sebelumnya memimpin dalam survei prapemilu, diperkirakan akan memperoleh 92 kursi.

Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, telah mengakui kekalahan partainya, dan mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya akan membiarkan Anutin membentuk koalisi sendiri.

Pemilu ini dianggap sebagai referendum atas agenda reformasi Partai Rakyat, yang berlawanan dengan Bhumjaithai yang pro kemapanan sebagai pembela status quo.

Jika hasilnya bertahan, ini akan menandai perubahan dramatis bagi kaum progresif, yang muncul di kancah politik pada 2023 setelah gelombang frustrasi pascapandemi menyusul hampir satu dekade pemerintahan yang bersekutu dengan militer.

Hal ini juga akan menggarisbawahi ketahanan kelompok konservatif yang telah menjadi target Partai Rakyat dan pendahulunya, yang secara luas dilihat sebagai kepentingan yang tumpang tindih antara militer, royalis, dan elit ekonomi.

Namun, ada tanda-tanda bahwa keberhasilan Anutin dan partainya sebagian disebabkan oleh manuver strategisnya dalam sistem pemilu yang lebih mengutamakan daerah pemilihan mayoritas sederhana (first-past-the-post) daripada suara populer.

Dari 100 kursi yang diperebutkan secara nasional berdasarkan garis partai, Partai Rakyat diperkirakan akan memenangkan kursi terbanyak, sekitar 22 kursi.

Langkah Bhumjaithai untuk mengkonsolidasikan keluarga-keluarga politik lokal di bawah benderanya juga membantunya memenangkan lebih banyak kursi. Strategi ini mencerminkan pelajaran yang dipetik dari 2023, ketika suara konservatif terpecah di antara beberapa kandidat.

Kemenangan besar bagi Anutin dan Bhumjaithai dapat membantu negara menghindari kebuntuan politik baru. Pheu Thai, yang bersekutu dengan keluarga Shinawatra yang berpengaruh dan sekutu alami untuk memblokir kaum progresif, diperkirakan akan memenangkan 83 kursi. Klatham yang didukung militer diperkirakan akan memenangkan 61 kursi.

Kemenangan yang jelas juga dapat menjadi kabar baik bagi pasar, karena investor lebih sering terguncang oleh ketidakpastian daripada siapa yang berkuasa.

"Investor cenderung lebih fokus pada tanda-tanda kejelasan pasca-pemilu daripada hasil itu sendiri," tulis ahli strategi Bloomberg Intelligence, Sufianti Sufianti dan Chunyu Zhang, menjelang pemilu.

Negara Asia Tenggara ini telah memiliki 10 perdana menteri sejak 2005, terakhir kali pemerintahan satu partai dibentuk. Ketidakstabilan tersebut dianggap telah menciptakan kelumpuhan paralel dalam perekonomian, yang tertinggal di belakang negara-negara tetangganya meskipun sebelumnya menjanjikan kesuksesan yang luar biasa di Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan tidak ada rencana gencatan senjata dengan Kamboja setelah satu warga sipil Thailand tewas akibat serangan roket di tengah eskalasi konflik perbatasan yang kian memanas.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menyebut kedua negara telah menyepakati perjanjian gencatan senjata baru.

“Tidak ada rencana maupun kesepakatan dari pemerintah Thailand untuk melakukan gencatan senjata dengan musuh kami hingga pukul 22.00 tadi malam,” ujar Anutin dalam unggahan di Facebook sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Senin (15/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak kedua negara menghentikan pertempuran sebelum batas waktu tersebut.

“Thailand berdiri teguh dengan tekad untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan wilayah serta rakyat kami dengan segala cara,” tegas Anutin.

Pernyataan tersebut muncul setelah militer Thailand mengonfirmasi seorang warga desa tewas akibat roket BM-21 yang ditembakkan Kamboja ke kawasan sipil di Distrik Kantaralak, Provinsi Si Sa Ket. Korban berusia 63 tahun itu menjadi warga sipil Thailand pertama yang tewas secara langsung akibat serangan Kamboja.

Selain itu, sembilan warga lainnya dilaporkan meninggal dunia akibat kondisi medis yang telah diderita sebelumnya sejak konflik kembali pecah pekan lalu.

Kementerian Luar Negeri Thailand pada Minggu mengajukan nota protes kepada badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan menuduh Kamboja melancarkan serangan secara membabi buta, termasuk terhadap target nonmiliter.

Seorang tentara Thailand juga dilaporkan tewas akibat tembakan artileri Kamboja di distrik yang sama, sehingga total korban di pihak Thailand mencapai 16 prajurit tewas dan 327 lainnya luka-luka. Pemerintah Kamboja hingga kini belum mengungkapkan data korban militer di pihaknya.

Angkatan Laut Thailand memberlakukan jam malam mulai Minggu (14/12/2025) di lima distrik Provinsi Trat, wilayah pesisir tenggara yang berbatasan dengan Provinsi Koh Kong, Kamboja. Sebelumnya, militer Thailand juga telah memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah di Provinsi Sa Kaeo di timur laut.

Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet memuji apa yang disebutnya sebagai kekuatan dan persatuan negaranya. Dia menyerukan kepada rakyat Kamboja untuk mendukung tentara heroik dalam menjalankan misi melindungi kedaulatan dan martabat wilayah Kamboja.

Pemerintah Kamboja juga menuduh Thailand mengerahkan pesawat tempur untuk menjatuhkan bom di salah satu wilayah konflik. Tuduhan tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari pihak Thailand.

Sejak pekan lalu, konflik ini telah menewaskan lebih dari dua lusin orang di kedua pihak, termasuk 11 warga sipil Kamboja sebagaimana dilaporkan otoritas setempat. Lebih dari 500.000 orang terpaksa mengungsi akibat eskalasi konflik.

Pertempuran kembali pecah di sepanjang perbatasan kedua negara sepanjang sekitar 800 kilometer pada 7 Desember, menjadi eskalasi paling serius sejak bentrokan selama lima hari pada Juli lalu yang dihentikan melalui kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Donald Trump. Saat itu, Trump sempat mengancam menghentikan perundingan dagang dengan kedua negara.

Bentrok terbaru ini juga menggagalkan implementasi “Kuala Lumpur Peace Accords” yang ditandatangani para pemimpin Thailand dan Kamboja dalam pertemuan tingkat regional di Malaysia pada Oktober 2025.

Kesepakatan sebelumnya mencakup langkah penarikan pasukan dan senjata berat, serta rencana Thailand membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan. Namun, bulan lalu Thailand menangguhkan pelaksanaan kesepakatan setelah empat prajuritnya terluka akibat ranjau darat yang disebut-sebut baru dipasang oleh Kamboja, tudingan yang dibantah Phnom Penh.

Sikap keras Anutin dalam konflik perbatasan dan retorika nasionalisnya dinilai berpotensi mendongkrak popularitas dirinya serta Partai Bhumjaithai yang konservatif menjelang pemilihan umum Thailand yang diperkirakan digelar pada awal Februari 2026.

Meskipun demikian, sebuah survei yang dilakukan bulan ini menunjukkan tingkat dukungan terhadap Anutin menurun dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pemerintahannya juga menuai kritik atas respons yang dinilai lambat terhadap banjir besar yang melanda wilayah selatan Thailand, salah satu yang terparah dalam beberapa dekade terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Thailand menyatakan akan melanjutkan tindakan militer terhadap Kamboja untuk menghilangkan bahaya dan ancaman, bahkan setelah Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menengahi gencatan senjata baru.

Pertempuran memasuki hari ketujuh di perbatasan kedua negara yang disengketakan. Dilansir Bloomberg, Sabtu (13/12/2025), Thailand mengatakan Kamboja telah menyerang dan menembakkan roket ke wilayah sipil sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, sehingga mendorong Negeri Gajah Putih itu untuk merespons dengan serangan terhadap sasaran militer.

Sementara, Kamboja mengatakan Thailand melancarkan serangan udara baru pada Sabtu pagi, dengan jet tempur menjatuhkan tujuh bom di provinsi barat Pursat setelah Trump melakukan panggilan telepon dengan para pemimpin kedua belah pihak.

Bentrokan yang terus berlanjut ini bertentangan dengan klaim presiden AS pada hari Jumat bahwa Kamboja dan Thailand telah sepakat untuk segera menghentikan semua penembakan dan kembali berkomitmen pada ketentuan Perjanjian Damai Kuala Lumpur yang telah ditandatangani oleh mereka pada Oktober bulan ini.

“Thailand akan terus melakukan tindakan militer sampai kami tidak lagi merasakan bahaya dan ancaman terhadap tanah dan rakyat kami,” kata Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dalam postingan Facebook pada Sabtu pagi. "Saya ingin memperjelas. Tindakan kita pagi ini sudah berbicara."

Anutin mengatakan pada hari Sabtu di sela-sela sebuah acara di Bangkok bahwa dia dan Trump belum membahas gencatan senjata atau mencapai kesepakatan semacam itu.

"Kamboja masih melakukan penembakan besar-besaran terhadap sasaran non-militer, dengan roket menghantam wilayah sipil dan melukai parah warga sipil Thailand. Jadi, apakah Thailand perlu mendengarkan siapa pun sekarang? Jika kita melakukan itu, apakah kita punya waktu untuk melindungi kedaulatan atau rakyat kita?” kata Anutin kepada wartawan.

Pada penjelasan terpisah, Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow mengatakan kepada wartawan bahwa Thailand kecewa dengan postingan Trump di Truth Social, yang dinilai tidak mencerminkan pemahaman akurat mengenai situasi tersebut.

Pemimpin Kamboja pada hari Sabtu tidak menyebutkan pernyataan presiden AS bahwa ada perjanjian gencatan senjata baru. Perdana Menteri Hun Manet mengatakan dia telah mendesak AS dan Malaysia, yang bertindak sebagai mediator, untuk menggunakan citra satelit untuk memverifikasi pihak mana yang melepaskan tembakan lebih dulu dalam bentrokan baru tersebut, dan menyatakan Kamboja siap untuk bekerja sama.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) tahun ini, mengatakan negaranya akan mengadakan pertemuan khusus para menteri luar negeri regional pada 16 Desember untuk menilai situasi perbatasan Kamboja-Thailand dan mendukung langkah-langkah deeskalasi.

Anwar mengatakan dia telah mengerahkan Tim Pengamat Asean, yang dipimpin oleh kepala pasukan pertahanan Malaysia, untuk memantau perkembangan di lapangan dengan bantuan pemantauan satelit AS dan untuk mempresentasikan temuan kelompok tersebut pada pertemuan para menteri luar negeri.

Adapun, Thailand dan Kamboja berbagi perbatasan sepanjang 800 kilometer. Konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari dua lusin orang tewas, termasuk 15 tentara Thailand dan 11 warga sipil Kamboja, sejak konflik dimulai kembali pada hari Minggu, menurut pemerintah masing-masing negara. Lebih dari setengah juta orang telah mengungsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen dan memicu terjadinya pemilu lebih cepat setelah partai pendukung pemerintah mengancam menarik dukungan.

Melansir Bloomberg pada Jumat (12/12/2025), Anutin menyampaikan lewat unggahan Facebook bahwa dirinya akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Beberapa jam kemudian, Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui rekomendasi tersebut, yang secara hukum menjadi formalitas untuk membubarkan 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai aturan Thailand, pemilu harus digelar dalam 45–60 hari sejak pembubaran parlemen, sehingga pemungutan suara berpotensi berlangsung mulai akhir Januari 2026.

Langkah pembubaran itu muncul di tengah spekulasi bahwa People’s Party — yang memberikan dukungan bersyarat kepada pemerintahan Anutin — akan mengajukan mosi tidak percaya.

Partai tersebut marah setelah upayanya memperkuat peran legislator terpilih dalam amandemen konstitusi kembali diblokir. Jika diajukan, mosi itu hampir pasti menggulingkan koalisi Anutin.

Ekonomi Thailand saat ini tertinggal dari negara tetangga, hanya tumbuh 1,2% pada kuartal lalu, tertekan oleh ketidakstabilan politik dan konflik perbatasan yang terus terjadi. Banjir besar di wilayah selatan dan tarif AS diperkirakan menambah beban pertumbuhan.

Tekanan makro tersebut tercermin di pasar keuangan. Potensi stagnasi kebijakan menjelang pemilu diperkirakan memperburuk arus keluar modal asing, yang sejauh ini sudah menarik lebih dari US$3 miliar dari saham Thailand sepanjang 2025.

Pemulihan indeks SET dari titik terendah pertengahan tahun mulai memudar di tengah aksi jual besar oleh investor domestik. Bursa Thailand bahkan menjadi salah satu pasar berkinerja terburuk di dunia tahun ini, dengan penurunan sekitar 13% dalam 12 bulan terakhir.

Mata uang baht tampil lebih baik, menguat lebih dari 7% terhadap dolar AS, didorong pelemahan greenback, surplus transaksi berjalan Thailand, serta korelasi kuat baht terhadap harga emas yang melonjak sepanjang 2025.

Konflik Perbatasan

Keputusan mempercepat pemilu juga terjadi di tengah memanasnya konflik perbatasan dengan Kamboja, yang telah menewaskan hampir selusin tentara Thailand dan memaksa sekitar 400.000 warga mengungsi dari daerah perbatasan.

Anutin, yang menjadi perdana menteri ketiga Thailand dalam dua tahun terakhir pada September lalu, mengambil sikap keras terhadap Kamboja untuk menggalang sentimen nasionalis yang diyakini dapat menguntungkan partainya dalam pemilu.

Dia juga mendapat kritik atas respons yang lamban terhadap banjir terburuk dalam beberapa dekade di wilayah selatan.

Menurut Titipol Phakdeewanich, pengajar ilmu politik Universitas Ubon Ratchathani, strategi mempercepat pemilu bisa menjadi keuntungan bagi Anutin.

“Dia memobilisasi dukungan melalui sentimen nasionalisme, dan popularitasnya meningkat. Jika ditunda lebih lama, momentum itu bisa memudar,” ujarnya.

Tekanan dari Trump

Namun tekanan global terhadap Thailand juga meningkat. Presiden AS Donald Trump menyatakan berencana menghubungi pemimpin Thailand dan Kamboja untuk menghentikan konflik, seperti yang ia klaim berhasil dilakukan beberapa bulan lalu dengan memanfaatkan kekuatan perjanjian dagang.

Pemilu mendatang diperkirakan menjadi pertarungan utama antara Partai Bhumjaithai pimpinan Anutin dan People’s Party yang dipimpin Natthaphong Ruengpanyawut, blok terbesar di parlemen. Taruhannya adalah apakah salah satu kubu mampu meraih mayoritas dan mengakhiri rangkaian pemerintahan berumur pendek yang menahan laju ekonomi Thailand selama bertahun-tahun.

Anutin naik ke tampuk kekuasaan melalui kesepakatan dengan People’s Party yang menuntut dukungan terhadap amandemen konstitusi serta pembubaran parlemen dalam waktu empat bulan.

Namun People’s Party kehilangan dukungan publik setelah berkoalisi dengan Anutin. Hal tersebut menjadi kemunduran besar bagi partai penerus kelompok politik yang memenangkan pemilu 2023 tetapi diblokir dari kekuasaan.

Kericuhan terjadi di parlemen pada Kamis malam ketika legislator Bhumjaithai dan senator konservatif menolak klausul yang memberi legislator terpilih peran lebih besar dalam amandemen konstitusi.

“Anutin tidak menepati kesepakatan,” ujar Natthaphong.

Anutin sendiri naik ke tampuk kekuasaan setelah Paetongtarn Shinawatra dari Pheu Thai dicopot oleh Mahkamah Konstitusi atas penanganan konflik perbatasan dengan Kamboja. Keluarga Shinawatra telah lama mendominasi politik Thailand, dengan ayah dan bibinya juga tersingkir melalui kudeta dan putusan pengadilan.

Sebagai perdana menteri, Anutin meluncurkan bantuan tunai dan stimulus ekonomi lainnya di tengah pelemahan ekonomi yang terkontraksi 0,6% pada kuartal ketiga secara kuartalan, dipicu oleh lemahnya output manufaktur dan kedatangan wisatawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul meminta maaf atas kegagalan negara bagian dalam melindungi masyarakat yang terdampak banjir pada Sabtu (29/11/2025).

Saat kunjungan lapangannya baru-baru ini, ia meminta maaf kepada setiap warga yang ditemuinya atas ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi mereka dari bencana.

Ketika ditanya tentang akar penyebab banjir parah di Hat Yai, ia menyebutkan sifat geografis "cekungan" Songkhla, terutama distrik Hat Yai, membutuhkan perubahan desain jalan untuk memperbaiki drainase.

Kemudian penyebab telatnya penanganan dari pemerintah yakni karena perlunya peringatan evakuasi bencana yang lebih ketat.

Pihaknya pun berjanji akan melakukan perbaikan saat ia bersiap untuk meninjau kembali distrik Hat Yai yang hancur di Songkhla.

Kemudian ia mengatakan delegasi dari sejumlah pejabat akan meninjau situasi terdampak banjir untuk menyiapkan paket pinjaman dan bantuan keuangan yang komprehensif bagi warga terdampak banjir.

Pengamatan langsung sangat penting untuk memahami sepenuhnya skala kerusakan dan mempercepat respons pemerintah, ujarnya dikutip dari Bangkok Post.

PM Anutin juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyusunan daftar penerima manfaat bantuan sebesar 9.000 baht untuk rumah tangga. Dana tersebut diperkirakan akan sampai ke keluarga terdampak minggu depan.

Pihaknya juga akan menyediakan dana tambahan untuk perbaikan rumah hingga 45.000 baht, yang mana besaran bantuan diukur dari kerusakan aktual.

Ia menyebut bahwa bantuan yang diberikan ini berasal dari berbagai sumber.

Anutin juga mengumumkan pemerintah akan memberikan pinjaman pemulihan tanpa bunga hingga 100.000 baht per orang selama enam bulan, dan pinjaman lain hingga 100.000 baht per rumah tangga untuk perbaikan properti, dengan jangka waktu satu tahun.

Diketahui hingga 29 November, banjir masih melanda sembilan provinsi yang berdampak pada lebih dari 3,17 juta orang dan 1,14 juta rumah tangga, menurut Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Setidaknya 162 orang telah meninggal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul akan terbang ke Malaysia pada Sabtu (25/10/2025) untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Kamboja dan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Namun, ia akan mempersingkat kehadirannya di Konferensi Tingkat Tinggi Asean menyusul wafatnya Ibu Suri Sirikit.

Para menteri luar negeri Asean memulai rangkaian pertemuan di Kuala Lumpur pada Sabtu, membuka akhir pekan diplomasi global yang juga diwarnai pembicaraan dagang antara delegasi Amerika Serikat dan Tiongkok di sela-sela pertemuan.

Trump dijadwalkan tiba Minggu (26/10/2025) pagi untuk memulai lawatan Asia. Ia akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata yang lebih komprehensif antara Thailand dan Kamboja, setelah sebelumnya turun tangan menengahi konflik perbatasan berdarah selama lima hari pada Juli.

Bentrokan tersebut menewaskan puluhan orang dan memaksa sekitar 300.000 warga mengungsi. Bentrokan ini sekaligus menjadi eskalasi terburuk dalam hubungan kedua negara dalam sejarah modern.

Menurut pernyataan pemerintah Thailand, Anutin akan tiba di Malaysia pada Sabtu malam dan menghadiri sesi pembukaan KTT Asean pada Minggu.

Ia kemudian akan bertemu Trump untuk membahas isu ekonomi, keamanan, dan pembangunan kawasan, sebelum menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Penandatanganan dimajukan agar Anutin dapat segera kembali ke Bangkok menghadiri upacara kerajaan.

“Thailand telah menerima sejumlah permintaan pertemuan bilateral tingkat tinggi, yang akan membuka jalan bagi kerja sama di bidang ekonomi, keamanan, dan perdagangan,” ujar Anutin seperti dikutip Reuters.

Ia juga memastikan tidak akan menghadiri KTT APEC pekan depan di Korea Selatan karena masa berkabung kerajaan.

Asean dalam pertemuan tahunannya akan mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral dan memperdalam kemitraan dengan negara-negara baru. Timor Leste akan secara resmi diterima sebagai anggota ke-11 Asean.

Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer akan mengadakan pembicaraan dagang dengan delegasi China yang dipimpin Wakil Perdana Menteri He Lifeng.

Washington dan Beijing tengah mencari jalan keluar setelah Trump mengancam memberlakukan tarif baru 100% terhadap produk China mulai 1 November, sebagai respons atas pembatasan ekspor magnet dan logam tanah jarang oleh China.

Para pemimpin dunia seperti Perdana Menteri China Li Qiang, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dijadwalkan bergabung bersama Trump pada Minggu.

Trump diperkirakan akan mengadakan pertemuan penting dengan Lula, meski jadwalnya belum dikonfirmasi. Lula mengatakan akan menentang tarif 50% AS atas produk Brasil yang menurutnya keliru, dengan menyebut AS justru mencatat surplus dagang hingga US$410 miliar terhadap Brasil dalam 15 tahun.

Trump mengatakan dari pesawat Air Force One bahwa ia bersedia mempertimbangkan penurunan tarif bagi Brasil dalam kondisi yang tepat. Namun ia menegaskan tidak akan bertemu Carney, dan menyatakan sudah puas dengan kesepakatan yang ada dengan Kanada.