#30 tag 24jam
Cak Imin: 1,36 Juta Warga RI Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Sebanyak 1,36 juta warga RI keluar dari kemiskinan ekstrem. Pemerintah mencatat angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% menjadi 0,78% pada 2025. [364] url asal
#kemiskinan-ekstrem #cak-imin #warga-keluar-kemiskinan #pengentasan-kemiskinan #bantuan-sosial #program-intervensi #apbn-apbd #program-padat-karya #debitur-umkm #pekerja-migran #reforma-agraria #layana
(Bisnis.Com - Ekonomi) 28/04/26 01:00
v/204582/
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.
Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Pria dengan sapaan Cak Imin itu menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.
"Penentuan bantuan-bantuan sosial yang sudah kita jalankan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Sangat tinggi. Lebih dari separuhnya, 56,7% menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus. Jadi banyak sekali program-program intervensi yang telah dilakukan," katanya saat Rapat Tingkat Menteri terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
Dia melanjutkan, APBN tersalurkan sekitar Rp503,2 triliun yang didukung APBD sebanyak Rp129 triliun. Anggaran ini direalisasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, dia menyebut capaian lainnya di tahun 2025 adalah sebanyak 2 juta orang terlibat program padat karya; 2 juta debitur baru UMKM telah mengakses permodalan; 111.000 pekerja migran telah difasilitasi; dan 28.000 keluarga mendapatkan pendampingan mendapatkan reforma agraria.
"Dari sisi infrastruktur dan layanan dasar, 99,4% kecamatan telah memiliki pusat kesehatan masyarakat. 82,3% desa memiliki layanan pendidikan dasar. 89% kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah. 10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota kabupaten. 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan merah putih telah mendapatkan pelatihan," ujarnya.
Cak Imin juga menyampaikan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Kemudian 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin.
Dari sisi kolaborasi dunia usaha, katanya, kontribusi TJSL dari 95 BUMN sebesar 811,67 miliar menjangkau 381 kabupaten kota, termasuk 44 wilayah prioritas.
"Dari sisi tata kelola, pada semester II hanya terdapat 1 dari 45 kementerian lembaga yang belum melaporkan kegiatan Inpres 8 Tahun 2025 penanggulangan kemiskinan," ucapnya.
Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh sejumlah kementerian/badan/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga TNI-Polri.
Kejagung Hentikan Kasus Rangkap Jabatan Guru Honorer di Probolinggo
Kejati Jatim hentikan kasus guru honorer Probolinggo, Huda, karena keadilan restoratif; ia tak tahu larangan rangkap jabatan dan sudah kembalikan Rp118 juta. [244] url asal
#kejagung-hentikan-kasus #kasus-rangkap-jabatan #guru-honorer-probolinggo #kejaksaan-tinggi-jawa-timur #keadilan-restoratif #penghentian-penyidikan #larangan-rangkap-jabatan #gaji-apbn-apbd #dana-desa
(Bisnis.Com - Terbaru) 25/02/26 12:13
v/146798/
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menghentikan pengusutan kasus guru honorer di SDN Brabe 1 Kecamatan Maron, Probolinggo, Mohammad Hisabul Huda.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penghentian penyidikan ini dilakukan karena mengedepankan keadilan restoratif.
"Perkara ini dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ujar Anang saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).
Dia menjelaskan, alasan pengusutan perkara ini dihentikan lantaran Huda tidak mengetahui soal larangan aturan mengenai gaji yang didapat ketika rangkap jabatan.
Ditegaskan Anang, seharusnya jika seseorang tidak boleh mendapatkan gaji yang bersumber dari APBN maupun APBD jika merangkap jabatan.
"Memang khusus dana desa ini terkait dengan sarjana pendamping itu, tidak boleh merangkap jabatan yang satunya berasal sumbernya dari dana APBD atau APBN. Nah, dia tuh tidak mengetahui, intinya cari side job," imbuhnya.
Adapun, alasan pertimbangan penghentian penyidikan lainnya yakni Huda telah mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan dalam perkara ini, yakni sebesar Rp118 juta.
Terlebih, kata Anang, saat ini Huda juga telah dibebaskan dari rumah tahanan pada Jumat (20/2/2026).
"Harus persuasif. Apalagi sekarang dia sudah mengembalikan dan sudah kita keluarkan dari hari Jumat kemarin. Kita cepat respon tadi itu dan sudah diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," pungkasnya.
Sekadar informasi, Huda ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo atas kasus rangkap jabatan sebagai guru honorer SD dan perangkat desa.
Huda menjabat sebagai pendamping lokal desa di Desa Brabe sejak 2019 dengan besaran gaji sebesar Rp2,2 juta. Secara total, gaji dari jabatannya sebagai perangkat desa mencapai Rp118 juta.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)