Bisnis.com, MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyalurkan bantuan donasi kemanusiaan senilai Rp1,25 miliar untuk korban terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bantuan tersebut diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulsel untuk kemudian dikirim ke 3 provinsi tersebut.

Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan donasi ini merupakan hasil penggalangan dana dari jajaran instansi pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya.

Langkah tersebut menjadi bentuk ungkapan empati dan duka cita masyarakat Kabupaten Bone atas musibah yang menimpa masyarakat di wilayah Sumatra, khususnya di Aceh.

"Bantuan ini dari donasi seluruh instansi/OPD kami dan lapisan masyarakat Kabupaten Bone, terkumpul bantuan sebesar Rp1,25 miliar. Ini adalah bentuk kepedulian dan duka kami untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah," kata Andi Asman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (2/1/2026).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasinya atas kepedulian serta solidaritas masyarakat Kabupaten Bone.

Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian kemanusiaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap daerah yang sedang mengalami musibah.

"Pemerintah Provinsi akan segera menindaklanjuti bantuan untuk ke Provinsi Sumbar, Sumut, dan Aceh sesuai yang diamanahkan," ucap Andi Sudirman.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau memanfaatkan momentum pergantian tahun dengan cara berbeda.

Tanpa pesta kembang api, perayaan Kenduri Akhir Tahun di Dataran Engku Putri, Batamcentre, justru menjadi ajang solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Dari kegiatan tersebut, donasi yang berhasil dihimpun hampir mencapai Rp15 miliar.

Ribuan warga Batam hadir dalam perayaan malam tahun baru yang berlangsung meriah namun sarat kepedulian. Donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui Pemerintah Kota Batam untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa sepanjang 2025 Batam mencatat berbagai capaian pembangunan positif. Indikator sosial dan ekonomi menunjukkan perbaikan, mulai dari penurunan angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, inflasi yang terjaga, hingga pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus meningkat.

Berbagai penghargaan nasional juga diraih sebagai bentuk pengakuan atas kinerja daerah. Namun, Amsakar menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Semua yang kita capai hari ini adalah buah dari kontribusi seluruh masyarakat Kota Batam,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/12/2025) malam.

Menurut Amsakar, pergantian tahun seharusnya menjadi momen refleksi dan perenungan bersama, bukan sekadar perayaan. Karena itu, Pemko Batam bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat mengalihkan euforia malam tahun baru menjadi aksi kepedulian sosial.

“Biasanya malam tahun baru identik dengan musik dan kembang api. Tapi malam ini kami berketetapan hati membangun solidaritas dengan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sedang menghadapi musibah,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemko Batam menyalurkan bantuan langsung sebesar Rp7,5 miliar untuk tiga daerah terdampak. Selain itu, donasi masyarakat yang terkumpul mencapai Rp4,5 miliar lebih, ditambah dukungan dari PLN Batam sebesar Rp2,5 miliar. Total dana solidaritas yang dihimpun hampir mencapai Rp15 miliar.

Amsakar berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana sekaligus memperkuat rasa persaudaraan antar daerah. Dia juga mengimbau masyarakat Batam untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban setelah perayaan malam tahun baru, terutama dalam berlalu lintas.

Bisnis.com, SEMARANG — The Sunan Hotel Solo menggelar perayaan tahun baru 2026 dengan mengusung konsep Charity New Year Celebration sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat di Sumatra yang sedang dilanda bencana alam.

Pada acara tersebut, manajemen The Sunan Hotel Solo secara simbolis akan menyerahkan bantuan untuk korban bencana di Sumatra melalui Baznas Surakarta. Penggalangan dana dilakukan secara internal dengan melibatkan karyawan dan manajemen The Sunan Hotel Solo.

General Manager The Sunan Hotel Solo Retno Wulandari menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan amal ini merupakan refleksi nilai kemanusiaan yang menjadi bagian dari budaya kerja The Sunan Hotel Solo. “Kami ingin Tahun Baru dirayakan dengan makna yang lebih luas, tidak hanya kegembiraan, tetapi juga empati,” ujar Retno dalam siaran pers, Selasa (30/12/2025).

Puncak rangkaian kegiatan charity dilaksanakan pada malam perayaan tahun baru pada Rabu, 31 Desember 2025 pada pukul 18.00-22.00 WIB yang dikemas dalam tema "Year End Charity Night Ultimate 90's Buffet Dinner" dengan menampilkan Victory Acoustic, Tarot Reading dan dimeriahkan oleh MC Aria Manifesto & Lulu.

Harga paket makan malam tahun baru ditawarkan Rp373.000 nett/pax. Informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan melalui 0811 267 778 atau di IG Sunan @thesunanhotel.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabanjir Sumatra berada di kisaran Rp60 triliun. Angka tersebut mencakup pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi, namun masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menanggapi pertanyaan terkait anggaran bantuan bencana Kementerian Sosial yang telah melampaui Rp100 miliar, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak hanya melihat besaran angka, melainkan fokus pada kebutuhan riil di lapangan.

“Yang pertama tentang Kemensos, kita tidak melihat angkanya, tetapi kita melihat item-nya. Karena angka itu pasti akan variatif, tergantung kondisi data per hari ini. Yang direalisasikan itu memang belum semuanya,” ujar Prasetyo.

Dia menjelaskan untuk kebutuhan pemulihan secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan perhitungan awal terkait besaran anggaran yang dibutuhkan.

“Kalau berkenaan dengan angka pemerintah, secara umum kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih di kisaran Rp60 triliun untuk pemulihan pascabencana, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi,” katanya.

Kendati demikian, Prasetyo menekankan angka tersebut bukanlah nilai final. Menurutnya, besaran anggaran masih berpotensi mengalami perubahan seiring pembaruan data dan dinamika kondisi di wilayah terdampak.

“Itu bukan angka yang kemudian jumlahnya pasti sejumlah itu, karena dalam perkembangannya tentu bisa jadi terdapat perubahan-perubahan dan penyesuaian data bergantung kondisi di lapangan,” pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memaparkan total nilai bantuan tanggap darurat bencana Sumatra yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp100.484.346.880.

Bantuan tersebut berupa lauk pauk, family kit, kidsware, serta bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum.

Adapun, rincian penyaluran bantuan tersebut meliputi Provinsi Aceh sebesar Rp43.606.958.300, Provinsi Sumatra Barat Rp19.418.596.580, dan Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp37.458.792.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mengirimkan bantuan Rp4 miliar kepada pemerintah daerah (pemda) di Sumatra yang terdampak oleh bencana banjir dan longsor. Tidak hanya itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut meniadakan sementara syarat penyaluran transfer ke daerah (TKD) serta merelaksasi pelunasan pinjaman dari pusat.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan dana dari APBN itu ke 52 pemerintah kabupaten/kota serta ke 3 pemerintah provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Kemarin alokasi bantuan untuk pemerintah daerah telah disampaikan 52 kabupaten, Rp4 miliar dan juga provinsi, 3 provinsi telah disalurkan, dan ini sudah disalurkan dari APBN," terangnya belum lama ini.

Selain memberikan alokasi dana APBN itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meniadakan sementara syarat penyaluran anggaran transfer ke daerah (TKD) kepada para pemda terdampak. Tujuannya yakni untuk menyederhanakan pemanfaatan anggaran dari pusat untuk daerah selama masa tanggap darurat.

"Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, dan nanti kami lihat lagi situasi yang berikutnya," paparnya.

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan restrukturisasi serta membuka peluang pemutihan kewajiban pinjaman daerah dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19 lalu. Khususnya, dana pinjaman PEN yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan kini terdampak bencana banjir dan longsor.

Suahasil menjelaskan, pihaknya akan melakukan penilaian terhadap sejumlah infrastruktur di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang dibangun dari pinjaman PEN itu.

Pemerintah pusat, kata Suahasil, akan membuka peluang restrukturisasi pinjaman PEN oleh pemda yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Opsi restrukturisasi ditujukan untuk sarana maupun prasarana yang terdampak bencana akan tetapi masih bisa digunakan.

"Kalau tidak bisa digunakan, kami akan cari cara untuk melakukan simplifikasi bahkan sampai dengan pemutihan. Kalau memang sudah benar-benar hancur karena bencana alam kemarin tentu ini nanti membutuhkan tata kelola yang baik untuk menetapkan jenis infrastrukturnya sudah seberapa rusak," terangnya.

Wakil Menkeu sejak 2020 itu mengatakan bahwa dana pinjaman PEN dimaksud adalah yang dialokasikan kepada special mission vehicle di bawah kementeriannya, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI.

Adapun mengenai rehabilitasi pascabencana di tiga provinsi itu, Suahasil menyebut kementeriannya sudah menyiapkan anggaran pada APBN 2026 untuk kebutuhan senilai Rp51,82 triliun tersebut.

"Selama ini APBN tahun 2025 ini kan juga memiliki Inpres Jalan, Inpres Irigasi, Inpres Kawasan dan lainnya. Tentu nanti kami orkestrasikan supaya bisa memberikan prioritas kepada pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak di daerah terdampak bencana," jelasnya.

Relaksasi TKD

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyusun peraturan menteri keuangan alias PMK untuk mendukung proses pemulihan tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pasca bencana banjir yang terjadi pada awal bulan ini.

Aturan baru itu akan memberikan relaksasi kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan 2026. Tujuannya adalah untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumut dan Sumbar,

Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, penyusunan PMK itu adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan untuk merelaksasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah kepada pemerintah daerah yang terdampak bencana alam untuk penanganan bencana alam

Adapun rencananya beleid baru tersebut akan mengatur sejumlah ketentuan pokok. Pertama, kepada daerah yang terdampak bencana alam berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kemudahan penggunaan dan penyaluran TKD serta kemudahan pelunasan kewajiban Pinjaman PEN Daerah.

Kedua, pengaturan tanggung jawab Kepala Daerah secara formal dan materiil atas penggunaan TKD serta penggunaan TKD yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Ketiga, pengaturan peralihan mengenai pelaksanaan kemudahan penyaluran, yakni: 1. Persyaratan penyaluran TKD tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, diproses lebih lanjut berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri ini.

Kemudian, Surat Perintah Membayar Langsung belanja TKD tahun anggaran 2025 dalam rangka kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2026 untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat diterima tanggal 31 Desember 2025 pukul 15.00 WIB.

Sementara yang terakhir, TKD tahun anggaran 2025 yang telah disalurkan kepada Daerah dan belum direalisasikan penggunaannya, digunakan berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri ini.

Bisnis.com, ACEH - Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli “Satu Hati untuk Sumatera” bergerak cepat dan bekerja bersama untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi bagian dari upaya kolektif tersebut dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat secara terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan.
Sejak fase awal tanggap darurat, BNI bersama BUMN lainnya hadir langsung untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, logistik kesehatan, hingga sarana pendukung posko bencana. Seluruh bantuan disalurkan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemerintah daerah setempat guna memastikan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran BUMN di tengah bencana diwujudkan melalui aksi nyata dan sinergi lintas pihak. “Keluarga Besar BUMN hadir dengan satu semangat, bergerak cepat dan bekerja bersama agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak. Fokus kami adalah memastikan kebutuhan mendesak di lapangan terpenuhi secara efektif,” ujar Okki.
Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan bantuan tanggap darurat di tiga wilayah utama di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Di Sumatera Utara, bantuan disalurkan ke Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Padang Sidempuan. Bantuan mencakup pangan darurat berupa 52,5 ton beras, 9,5 ton gula, 10.500 liter minyak goreng, serta makanan siap saji. Selain itu, BNI juga menyalurkan dukungan logistik berupa selimut, obat-obatan, serta akses jaringan internet untuk mendukung koordinasi penanganan bencana.
Sementara di Sumatera Barat, BNI menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak seperti Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Bukittinggi, Padang Panjang, hingga Balingka. Bantuan yang diberikan mencakup 25 ton beras, 10 ton gula, 10.000 liter minyak goreng, mi instan, susu kaleng, kopi, dan teh, serta kebutuhan kesehatan, perlengkapan kebersihan, dan peralatan pendukung dapur umum serta pengungsian.
Adapun di Aceh, BNI mendirikan posko bantuan yang berlokasi di Aceh Utara dan Aceh Tenggara sebagai pusat koordinasi dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak. Melalui posko tersebut, BNI menyalurkan bantuan tanggap darurat yang difokuskan pada penyediaan 4 unit tandon air bersih, layanan kesehatan dan trauma healing, peralatan masak, 30 tenda darurat, serta perlengkapan pendidikan berupa 1.200 pakaian seragam sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA bagi anak-anak terdampak bencana.
Menurut Okki, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. “Distribusi bantuan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BPBD dan pemerintah daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak langsung,” ujarnya.
Melalui sinergi BUMN Peduli “Satu Hati untuk Sumatera”, BNI menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan secara berkelanjutan.
BNI bersama Keluarga Besar BUMN akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan dukungan yang dibutuhkan sebagai wujud peran BUMN milik negara dalam melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta: Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli “Satu Hati untuk Sumatera” bergerak cepat dan bekerja bersama untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi bagian dari upaya kolektif tersebut dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat secara terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan.

Sejak fase awal tanggap darurat, BNI bersama BUMN lainnya hadir langsung untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, logistik kesehatan, hingga sarana pendukung posko bencana. Seluruh bantuan disalurkan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemerintah daerah setempat guna memastikan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran BUMN di tengah bencana diwujudkan melalui aksi nyata dan sinergi lintas pihak.

“Keluarga Besar BUMN hadir dengan satu semangat, bergerak cepat dan bekerja bersama agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak. Fokus kami adalah memastikan kebutuhan mendesak di lapangan terpenuhi secara efektif,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Desember 2025.

Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan bantuan tanggap darurat di tiga wilayah utama di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Di Sumatera Utara, bantuan disalurkan ke Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Padang Sidempuan. Bantuan mencakup pangan darurat berupa 52,5 ton beras, 9,5 ton gula, 10.500 liter minyak goreng, serta makanan siap saji. Selain itu, BNI juga menyalurkan dukungan logistik berupa selimut, obat-obatan, serta akses jaringan internet untuk mendukung koordinasi penanganan bencana.

Sementara di Sumatera Barat, BNI menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak seperti Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Bukittinggi, Padang Panjang, hingga Balingka. Bantuan yang diberikan mencakup 25 ton beras, 10 ton gula, 10.000 liter minyak goreng, mi instan, susu kaleng, kopi, dan teh, serta kebutuhan kesehatan, perlengkapan kebersihan, dan peralatan pendukung dapur umum serta pengungsian.

Adapun di Aceh, BNI mendirikan posko bantuan yang berlokasi di Aceh Utara dan Aceh Tenggara sebagai pusat koordinasi dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak. Melalui posko tersebut, BNI menyalurkan bantuan tanggap darurat yang difokuskan pada penyediaan 4 unit tandon air bersih, layanan kesehatan dan trauma healing, peralatan masak, 30 tenda darurat, serta perlengkapan pendidikan berupa 1.200 pakaian seragam sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA bagi anak-anak terdampak bencana.

Menurut Okki, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. “Distribusi bantuan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BPBD dan pemerintah daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak langsung,” ujarnya.

Melalui sinergi BUMN Peduli “Satu Hati untuk Sumatera”, BNI menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan secara berkelanjutan.

BNI bersama Keluarga Besar BUMN akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan dukungan yang dibutuhkan sebagai wujud peran BUMN milik negara dalam melayani dan melindungi masyarakat.

(ANN)

Bisnis.com, SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas membebaskan biaya layanan atas peti kemas yang berisi barang bantuan bagi korban bencana di Aceh dan Sumatra. Pembebasan tersebut meliputi biaya container handling charges, biaya penumpukan, dan juga layanan atas receiving dan delivery.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan pembebasan biaya dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan bencana. Lebih lanjut, pihaknya menyebut pembebasan biaya penanganan peti kemas diberikan oleh perseroan baik di terminal pelabuhan asal (muat) maupun di terminal pelabuhan tujuan (bongkar).

“Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2025 di seluruh terminal yang dikelola oleh PT Pelindo Terminal Petikemas,” jelas Widyaswendra, Kamis (18/12).

Dalam pelaksanaannya perusahaan pelayaran diminta untuk menyampaikan nama kapal, tanggal pelayanan, muatan kapal dan juga nomor peti kemas yang berisi bahan bantuan. Atas informasi yang diterima, selanjutnya pengelola terminal akan melakukan verifikasi untuk dapat diberikan kebijakan pembebasan biaya layanan peti kemas.

Widyaswendra menyebut mekanisme pemberian pembebasan biaya telah disampaikan oleh perseroan kepada para pengguna jasa. Terminal juga diminta untuk berkomunikasi dan koordinasi dengan kepada pada pemangku kepentingan termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan agar program tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Presiden Direktur PT Meratus Line Slamet Raharjo mengatakan perusahaan melalui Meratus Foundation membuka pengiriman bantuan secara gratis ke Sumatra. Program tersebut dilayani dalam tiga rute yakni Surabaya-Belawan, Jakarta-Belawan, dan Jakarta-Padang. Hingga saat ini, Meratus telah melayani pengiriman 14 peti kemas yang berisi bantuan baik dari masyarakat umum maupun instansi yang bekerjasama salah satunya adalah Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Bantuan tersebut ditujukan kepada posko-posko bantuan yang ada di Aceh, Medan, dan juga Padang. Slamet menyebut pihaknya masih membuka kesempatan bagi masyarakat maupun instansi lainnya yang akan melakukan pengiriman bantuan ke Sumatra.

“Untuk pengiriman selanjutnya baru dapat kami layani pada Januari 2026 karena adanya kebijakan pembatasan angkutan truk selama periode Natal 2025 dan tahun baru 2026 yang dimulai pada Jumat (19/12) besok,” ungkap Slamet.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pembebasan pajak terhadap penyaluran bantuan pakaian reject untuk korban bencana di Sumatra.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Purbaya menjelaskan, pakaian reject yang dimaksud bukan berasal dari bantuan pemerintah atau barang sitaan negara, melainkan dari pabrik yang berada di kawasan berikat.

“Kan itu bukan dari balpres, dari pabrik, di kawasan berikat. Mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat, kita lihat lah. Kan itu bukan barang ilegal, harusnya ada. Nanti kita lihat,” ujar Purbaya.

Terkait permintaan Presiden Prabowo agar Kementerian Keuangan membantu kelancaran penyaluran bantuan tersebut, termasuk soal keringanan pajak, Purbaya menyatakan secara prinsip hal itu memungkinkan dilakukan.

“Bisa lah, gampang itu kan [kondisi] kalau ada bencana, ada pengecualian,” katanya.

Adapun mengenai jumlah perusahaan yang akan terlibat dalam penyaluran bantuan pakaian reject tersebut, Purbaya mengatakan hingga kini baru dua perusahaan yang disebutkan.

“Kan yang disebutin baru dua. Saya nggak tahu totalnya berapa. Nanti kita lihat seperti apa,” tandasnya.

Pemerintah saat ini masih akan mengkaji lebih lanjut mekanisme serta cakupan pembebasan pajak agar penyaluran bantuan ke Papua dapat berjalan cepat dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan pakaian tersebut berawal dari laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesediaan dua perusahaan garmen besar di kawasan ekonomi khusus untuk membantu korban Banjir Sumatra. Kedua perusahaan tersebut memiliki stok pakaian layak pakai yang merupakan produk reject export, yakni barang yang tidak memenuhi standar ekspor akibat kesalahan produksi ringan.

"Mereka banyak menyimpan [pakaian] reject export. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit. Jadi mereka simpan," ujarnya.

Tito menyebut, satu perusahaan mampu menyediakan sekitar 100.000 pakaian, sementara perusahaan lainnya menyiapkan 25.000 pakaian, sehingga total bantuan mencapai 125.000 potong pakaian. Seluruh pakaian tersebut rencananya akan disalurkan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Namun, penyaluran pakaian reject export dari kawasan ekonomi khusus tersebut memerlukan izin dari dua instansi, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan. Meski begitu, terdapat ketentuan dalam undang-undang yang memungkinkan barang ekspor digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana, sepanjang ada surat permintaan resmi dari instansi pemerintah.

Atas dasar itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat resmi dan meminta dukungan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan agar proses perizinan dapat dipercepat. Presiden Prabowo pun menyetujui usulan tersebut dan meminta agar bantuan disalurkan di bawah pengawasan pemerintah serta diterima langsung oleh para korban bencana.

"Ada pasalnya dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan asal ada surat permintaan resmi dari instansi. kami sudah mengeluarkan surat resmi kami mohon dukungan dari pak Menkeu dan pak Mendag agar bisa dikirimkan secapat mungkin," kata Tito.

Jakarta: Indonesia, dengan posisinya di Ring of Fire, adalah rumah bagi keragaman alam yang luar biasa, namun juga tantangan bencana yang tak terhindarkan. Bencana datang silih berganti, merenggut bukan hanya harta benda, tetapi juga senyum dan harapan dari saudara-saudara kita.

Saat ini, mata kita tertuju pada wilayah Sumatra yang di beberapa titik kembali menghadapi cobaan berat berupa banjir dan tanah longsor.

Air bah yang datang tiba-tiba telah memaksa ribuan keluarga mengungsi, meninggalkan rumah dan kehilangan akses pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, bantuan sekecil apa pun memiliki makna yang sangat besar.

Data Terbaru Duka di Sumatra (Per 3 Desember 2025)

Solidaritas kita kini sangat dibutuhkan, mengingat dampak yang luar biasa besar sebagaimana dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data terkini menunjukkan:
- Total Korban Meninggal: 753 orang meninggal dunia.
- Total Hilang: Sekitar 650 jiwa masih dalam pencarian.
- Total Terluka: Lebih dari 2.600 orang mengalami luka-luka.
- Total Terdampak: 3,3 juta jiwa terdampak di 50 kabupaten/kota, dengan 576.300 orang mengungsi yang sangat membutuhkan uluran tangan.

Dampak ini terasa parah di berbagai provinsi, dengan rincian korban sebagai berikut:Kerusakan juga mencakup 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 3.700 rusak ringan. Tim Basarnas telah mengevakuasi 35.857 warga, namun pekerjaan pemulihan masih sangat panjang.

Pentingnya Solidaritas di Tengah Keterbatasan

Setiap detik adalah penting. Donasi yang Anda berikan bukan sekadar uang, tetapi wujud harapan nyata bagi mereka yang sedang berjuang di posko pengungsian. Bantuan ini akan diwujudkan menjadi logistik vital: selimut penghangat, paket makanan darurat, obat-obatan esensial, dan dukungan psikologis untuk memulihkan trauma.

Namun, kami memahami, niat tulus untuk membantu sering kali terbentur kendala: kemana harus menyalurkan donasi? Di tengah kesibukan harian, mencari lembaga terpercaya dan proses yang mudah bisa menjadi tantangan tersendiri.

BRImo Hadir sebagai Solusi Donasi Digital

BRImo, aplikasi mobile banking dari BRI, hadir sebagai platform serba bisa. Selain untuk transaksi perbankan, BRImo juga menyediakan fitur Donasi yang memungkinkan kamu mengirimkan bantuan dengan cepat, kapan saja dan dari mana saja.
Salah satu lembaga penerima donasi di BRImo adalah Palang Merah Indonesia (PMI), sebuah organisasi kemanusiaan nasional yang selama ini berada di garis terdepan dalam setiap bencana besar di Indonesia.

Cara Donasi ke PMI Lewat BRImo

Berikut langkah-langkah mudah untuk menyalurkan donasi lewat BRImo:

1. Login ke aplikasi BRImo
2. Pilih menu “Donasi” di halaman utama
3. Klik “Palang Merah Indonesia” sebagai lembaga penerima
4. Masukkan nominal donasi sesuai keinginan
5. Konfirmasi transaksi dengan PIN BRImo
6. Donasi kamu langsung tersalurkan ke PMI
7. Dengan proses yang hanya butuh waktu kurang dari satu menit, kamu sudah bisa membantu mempercepat penanganan bencana di berbagai daerah.

Kenapa BRImo dan PMI Layak Dipilih?

PMI telah terbukti memiliki jaringan distribusi yang luas, relawan yang terlatih, serta pengalaman panjang dalam penanganan bencana. Dengan menyalurkan bantuan lewat PMI, kamu bisa yakin bahwa dana yang kamu berikan akan digunakan untuk hal-hal mendesak dan dibutuhkan oleh korban.

Sementara itu, BRImo memberikan kenyamanan dan kecepatan dalam berdonasi. Semua transaksi tercatat, transparan, dan bisa dilakukan dari rumah, tanpa perlu antre atau mengisi formulir panjang.

Sekecil apa pun bantuanmu, jika dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa luar biasa besar.

Ayo, Turut Jadi Bagian dari Gerakan Kemanusiaan

Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi dalam setiap krisis, selalu ada peluang untuk menunjukkan kepedulian. Kamu bisa menjadi bagian dari gerakan yang menghidupkan harapan, cukup dari genggaman tanganmu.

Mulai sekarang, jangan tunda lagi. Unduh aplikasi BRImo di App Store, Play Store, atau Huawei AppGallery dan salurkan donasimu ke Palang Merah Indonesia. Tindakan kecil hari ini bisa menyelamatkan hidup seseorang di hari esok

(ANN)

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra.

Penyaluran bantuan untuk kali ketiga dari Pemkot Surabaya telah dilakukan kemarin, Rabu (10/12/2025) pagi, melalui jalur laut.

"Kami dibantu oleh Koarmatim untuk pengiriman barang (ke Sumatra) lewat kapal," ucap Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya, Linda Novanti, Rabu (10/12/2025).

Linda menjelaskan, jajarannya melakukan pengecekan barang-barang sebelum dikirim ke lokasi bencana.

Dia menyampaikan, proses tersebut dilakukan bertujuan untuk memastikan logistik sampai ke lokasi bencana dalam kondisi baik dan aman digunakan.

"Proses checking itu tidak hanya jumlah barang, akan tetapi juga memastikan barang itu expired atau tidak, layak atau tidak, dan jumlahnya berapa. Pada saat pengiriman tidak hanya jenis yang diketahui akan tetapi juga berapa kilogram barang-barang tersebut," ucap Linda.

Linda menyampaikan, bantuan logistik yang disalurkan pihaknya ada berbagai jenis. Seperti beras, mi instan, popok bayi, baju bayi, selimut, sepatu boots, aneka makanan siap saji, hingga obat-obatan.

"Kurang lebih barang-barang seperti itu yang akan kami berangkatkan. Jadi, barang-barang ini akan kami angkut dengan 4 dam truk serta 2 truk penumpang," paparnya.

Sampai hari ini, Posko Peduli Bencana di Balai Kota masih menerima bantuan logistik hingga dana dari masyarakat. BPBD Surabaya mencatat total terdapat sekitar 5,5 ton beras dan mi instan yang sudah diterima.

Dirinya juga mengimbau bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan melalui Posko Peduli Bencana Sumatra di Balai Kota Surabaya.

"Kami buka setiap hari, bahkan Sabtu dan Minggu juga buka, dari pukul 08.00 hingga 21.00 WIB. Bila ada yang mengirim bentuk uang, bisa dikirim melalui rekening yang tertera di media sosial Instagram Call Center (CC) 112," imbaunya.

Hingga saat ini Posko Peduli Bencana Sumatra telah menyalurkan sembako sebanyak 34.888 paket sembako dan makanan, 8.396 perlengkapan sanitasi, 2.879 pakaian, 189 peralatan shelter dan perlindungan, 531.877 peralatan P3K dan kesehatan, serta 14.951 perlengkapan bayi dan ibu hamil.

Donasi yang terkumpul melalui Posko Peduli Bencana Sumatra per 9 Desember 2025 tercatat sebanyak Rp989.992.721 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), KAI Logistik menyediakan fasilitas pengiriman bantuan gratis untuk mendukung pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra beberapa waktu lalu.

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan menjelaskan fasilitas pengiriman bantuan gratis ini dapat dilakukan dari Pulau Jawa dan Bali menuju berbagai daerah terdampak di Sumatra.

"Inisiatif ini untuk memastikan tersalurkannya bantuan secara cepat, aman, dan terkoordinasi," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (8/12/2025).

Adapun dalam program ini seluruh masyarakat luas untuk berpartisipasi melalui fasilitas pengiriman bantuan gratis.

Bantuan yang dapat dikirimkan meliputi pakaian layak pakai, sembako, makanan kering dan instan, kebutuhan bayi, obat-obatan dasar, serta perlengkapan sehari-hari dengan berat maksimal 10 kg.

Masa pengumpulan donasi dibuka pada 8 hingga 11 Desember 2025, dan seluruh bantuan akan dikonsolidasikan di titik kumpul Jakarta pada 12 Desember 2025.

Paket bantuan tersebut dapat diserahkan melalui 20 titik Service Point KALOG Express yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bandung, Sukabumi, Cikampek, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Sragen, Surabaya, Banyuwangi, dan Denpasar.

"Melalui program ini, kami memastikan bantuan dari masyarakat dapat bergerak lebih cepat dan tanpa beban biaya. Peranan logistik menjadi sangat penting dalam memastikan rantai distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Seluruh bantuan yang terhimpun melalui jaringan cabang KAI Logistik akan diproses, dan selanjutnya disalurkan melalui pihak terkait.

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan bantuan dapat dikirimkan secara aman, terkendali, dan tepat sasaran.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebagai bentuk solidaritas nasional. Melalui kolaborasi dan kepedulian bersama, kita dapat membantu mempercepat pemulihan saudara-saudara kita di Sumatra,” tekannya.