#30 tag 24jam
Kemarin, biaya marketplace dilarang naik hingga rebalancing MSCI
Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Rabu (13/5), mulai dari marketplace dilarang menaikkan biaya layanan sementara ini hingga dampak rebalancing indeks ... [423] url asal
#biaya-marketplace #rebalancing-msci #revisi-aturan-pmse #suku-bunga-pnm #permodalan-nasional-madani
Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Rabu (13/5), mulai dari marketplace dilarang menaikkan biaya layanan sementara ini hingga dampak rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia.
Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada Kamis pagi ini.
1. Menteri UMKM larang sementara "marketplace" naikkan biaya layanan
Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan secara daring menaikkan biaya layanan sementara ini.
“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu,” kata Maman usai Kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali, Rabu.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Prabowo instruksikan agar suku bunga PNM di bawah 9 persen
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.
"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," kata Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Kemendag targetkan revisi aturan PMSE rampung pekan depan
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan.
“Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.
Baca berita selengkapnya di sini.
4. Menko Zulhas: Minyakita mahal di Papua-Maluku karena distribusi
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan tingginya harga minyak goreng rakyat bermerek Minyakita di Papua dan Maluku disebabkan kendala distribusi serta biaya transportasi.
“(Minyakita) yang mahal itu di Maluku dan Papua. Apa artinya? Artinya (ada pengaruh harga dari sisi) transportasi,” kata Zulhas saat meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.
Baca berita selengkapnya di sini.
5. OJK respons MSCI mengeluarkan 18 saham RI dari indeks global
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons keluarnya 18 saham Indonesia dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) sebagai konsekuensi jangka pendek dari reformasi integritas dan transparansi pasar modal Indonesia.
“Konsekuensi balancing dari MSCI yang diumumkan hari ini tentu ini jadi bagian dari konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas yang kita hadirkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi di Jakarta, Rabu.
Baca berita selengkapnya di sini.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Indef Dorong Pemerintah Atur Perlindungan UMKM di Marketplace Imbas Kenaikan Biaya Logistik
Indef dorong pemerintah atur perlindungan UMKM di marketplace akibat kenaikan biaya logistik, dengan fokus transparansi biaya, algoritma non-diskriminatif, dan diferensiasi biaya. [411] url asal
#umkm-marketplace #biaya-logistik #perlindungan-umkm #kenaikan-biaya-logistik #aturan-pemerintah-umkm #e-commerce-indonesia #transparansi-biaya-marketplace #algoritma-marketplace #diferensiasi-biaya-um
(Bisnis.Com - Ekonomi) 07/05/26 20:47
v/214830/
Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah menyusun aturan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar atau marketplace menyusul kenaikan biaya layanan logistik yang dibebankan kepada penjual sejak Mei 2026.
Sejumlah platform e-commerce mulai menyesuaikan biaya layanan logistik atau ongkos kirim per pesanan kepada penjual. Skema baru tersebut dihitung berdasarkan berat paket dan rute pengiriman, dengan seluruh beban biaya ditanggung penjual. Kebijakan ini dikeluhkan sebagian pelaku usaha, termasuk merek lokal besar yang memilih keluar dari marketplace dan membangun situs resmi sendiri.
Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai ada tiga aspek yang perlu diatur pemerintah terkait kebijakan biaya marketplace terhadap penjual.
Pertama, transparansi biaya. Marketplace perlu memastikan seluruh rincian biaya yang dibebankan kepada penjual disampaikan secara utuh, termasuk menyediakan simulasi margin dan memberi notifikasi perubahan biaya jauh sebelum kebijakan diterapkan.
"Akan lebih baik jika terdapat simulasi margin seller yang disediakan oleh marketplace dan apabila terdapat perubahan take rate, maka marketplace harus menyampaikan misal 30 hari sebelumnya terlebih dahulu kepada seluruh seller," kata Izzudin kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).
Kedua, algoritma marketplace tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap penjual tanpa penjelasan yang jelas.
"Kalau pun ada perubahan algoritma, seller harus sudah mendapatkan notifikasi perubahan tersebut sebelumnya dalam kurun waktu tertentu," ujarnya.
Ketiga, Indef mengusulkan diferensiasi biaya berdasarkan skala usaha. Pemerintah dapat mengarahkan platform untuk menerapkan biaya layanan lebih rendah bagi usaha mikro dibandingkan usaha menengah, memanfaatkan sistem perpajakan yang sudah terhubung dengan marketplace.
"Misal, usaha dengan skala mikro diterapkan biaya-biaya marketplace yang lebih rendah dibandingkan usaha skala menengah," terangnya.
Izzudin juga menekankan bahwa dukungan paling efektif bagi UMKM tetap berupa pendampingan usaha yang disertai peningkatan kapasitas digital, baik dari sisi literasi, operasional, maupun kemampuan digital lainnya.
Di sisi regulasi, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM terkait daya saing UMKM di platform e-commerce. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan beleid tersebut telah menyelesaikan tahap harmonisasi dan kini diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh izin prinsip sebelum diundangkan. Pemerintah menargetkan proses ini rampung sebelum akhir Mei 2026.
Temmy memastikan aturan tersebut tidak akan menimbulkan friksi dengan regulasi Kementerian Perdagangan karena kedua kementerian telah berkoordinasi terkait substansinya.
"Pokoknya semua yang memberatkan UKM akan kita coba untuk tuntaskan di sana [Permen UMKM]. Nanti mungkin kami juga akan ketemu dengan teman-teman platform," pungkas Temmy saat ditemui Bisnis seusai konferensi pers di InaBuyer Expo 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Respons idEA soal Biaya Administrasi Naik di Shopee hingga Tokopedia Cs
idEA menanggapi kenaikan biaya admin di Shopee dan Tokopedia, menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis. Kenaikan ini dibahas bersama Kementerian terkait. [398] url asal
#biaya-administrasi-e-commerce #kenaikan-biaya-marketplace #idea-e-commerce #biaya-admin-tokopedia #biaya-admin-shopee #penyesuaian-biaya-seller #tarif-admin-produk #biaya-layanan-shopee #biaya-layanan
(Bisnis.Com - Teknologi) 10/12/25 08:16
v/67212/
Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi tren kenaikan biaya administrasi oleh sejumlah platform e-commerce.
Ketua Umum idEA, Hilmi Adrianto, mengatakan setiap marketplace memiliki dasar perhitungan tersendiri sebelum menetapkan penyesuaian biaya.
“Kami pikir masing-masing market place sudah mencoba untuk meng-exercise berbagai macam kemungkinan dan tujuan sebenarnya adalah untuk mencapai bagaimana mereka bisa mendapatkan bisnis yang berkelanjutan,” kata Hilmi usai Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).
Hilmi menambahkan, asosiasi bersama kementerian terkait yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM tengah membahas lebih jauh mekanisme kenaikan biaya tersebut, terutama agar tidak menekan pelaku usaha kecil.
“Itu sih yang sedang kami diskusikan saat ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Tokopedia menaikkan biaya admin atau biaya layanan bagi seller secara bertahap mulai 1 Oktober 2025.
Kenaikan tarif tersebut berlaku terutama untuk toko Mall serta produk pre-order, dengan persentase berbeda-beda sesuai kategori seperti elektronik, fesyen, FMCG, dan gaya hidup. Tokopedia juga memberikan diskon 20% untuk seller dengan tarif 10%, sehingga biaya efektif yang dibayar menjadi sekitar 8%.
Terbaru, Shopee mengumumkan penyesuaian biaya administrasi bagi seller yang akan berlaku pada Januari 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi Seller Shopee.
“Mulai Januari 2026, struktur biaya untuk setiap kategori produk akan mengalami penyesuaian,” tulis Shopee, Selasa (9/12/2025).
Shopee merinci biaya administrasi baru berdasarkan kategori. Produk FMCG, kebutuhan sehari-hari, serta sejumlah barang fesyen seperti pakaian muslim, tas duffel, kaus kaki, hingga bahan makanan kering akan dikenakan tarif tertinggi, yakni 10%.
Kategori perlengkapan bayi seperti susu formula, makanan bayi non-vitamin, produk anak, serta vitamin atau suplemen bayi dikenakan biaya administrasi yang lebih rendah, yakni 6,5%–6,75%.
Adapun kategori menengah seperti aksesori fesyen, jam tangan, tas pria/wanita, produk perawatan diri, popok, hingga fesyen anak akan dikenakan tarif 9%–9,5%. Untuk produk dengan nilai tinggi seperti logam mulia dan perhiasan, Shopee menetapkan biaya administrasi terendah, yaitu 4,25%.
Selain itu, Shopee juga menyesuaikan aturan untuk produk pre-order mulai 1 Januari 2026. Tidak ada lagi batas jumlah produk pre-order yang dapat diaktifkan di toko, serta diberlakukan biaya layanan sebesar 3% per kuantitas produk tertentu.
Sebelumnya, Shopee juga telah menerapkan biaya tambahan berupa Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi terselesaikan sejak 20 Juli 2025. TikTok Tokopedia kemudian menyusul dengan menetapkan biaya tambahan yang sama, yaitu Rp1.250 per transaksi, mulai 11 Agustus 2025 bagi mitra UMKM di platformnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)