Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

Meski demikian, Maman mengatakan marketplace tetap dimungkinkan melakukan penyesuaian tarif maupun komisi. Namun, kebijakan tersebut wajib dibicarakan lebih dahulu dan disosialisasikan kepada pelaku UMKM setidaknya dua hingga tiga bulan sebelum diterapkan.

“Kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness,” jelasnya.

Selain itu, Maman menyampaikan Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM yang berjualan di platform e-commerce.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah melakukan sinkronisasi pembahasan guna menyiapkan mekanisme dan regulasi perlindungan UMKM di ekosistem digital.

Menurutnya, pemerintah juga tetap mempertimbangkan keberlangsungan platform digital sebagai bagian penting dalam ekosistem perdagangan nasional. Untuk itu, regulasi yang disiapkan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan marketplace dan pelaku UMKM.

“Di sisi lain tetap, kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform karena suka ataupun tidak suka, ini adalah menjadi satu ekosistem. kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersakiti. Kalau ada satu yang tersakiti itu, tentunya yang lain juga akan tercederai,” ujarnya.

Maman menyatakan pemerintah hadir untuk menjaga kesehatan ekosistem perdagangan digital di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. Di samping itu, kata dia, Kementerian UMKM juga mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan UMKM nasional agar mampu bersaing di pasar digital.

“Perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM, wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di Tanah Air. Itu perintah Pak Presiden, itu perintah Pak Presiden, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena hengkangnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) darimarketplaceseperti TikTok Shop dan Shopee karena kenaikan biaya logistik hingga potongan komisi atautake ratediperkirakan tidak akan berdampak terhadap pertumbuhan transaksi digital dan perdagangan elektronik (e-commerce) Indonesia.

“Transaksi digital nasional masih akan terus tumbuh. Pertumbuhan maupun nilai transaksie-commercenasional pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya terkait perpindahan atau migrasisellerdari marketplace,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan kepadaBisnis, Senin (11/5/2026).

Dia berpandangan bahwa pelaku UMKM pada dasarnya akan memilih kanal penjualan yang paling efisien dan menguntungkan.

“Kemendag telah berkoordinasi dengan platformmarketplacedan pemangku kepentingan terkait untuk memahami perkembangan di lapangan agar ekosistem digital tetap sehat, kompetitif, dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha,” katanya.

Iqbal mengatakan pemerintah terus mendorong keseimbangan antara keberlanjutan bisnis platform dan kemampuanselleruntuk berkembang secara sehat. Menurutnya, prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil menjadi kunci menjaga keseimbangan antara platform, sektor logistik, dan UMKM.

“Kami mendorong prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil. Tujuannya agar platform tetap inovatif, sektor logistik tetap bertumbuh, dan UMKM tidak terbebani secara berlebihan,” ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller agar ekosistem perdagangan digital tetap kondusif dan kompetitif, khususnya bagi produk lokal.

Di tengah meningkatnya tren seller yang mulai berjualan di luarmarketplace, Kemendag juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan berbagai kanal digital sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha masing-masing. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar melalui penerapan strategimultichannelmaupunomnichannel.

Laporan Momentum Works dalamEcommerce in Southeast Asia 2026mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pasare-commerceterbesar di Asia Tenggara. Nilai transaksi kotor ataugross merchandisevalue (GMV) di Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan menembus US$57,7 miliar atau sekitar Rp999,4 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka US$56,5 miliar atau sekitar Rp978,6 triliun.

Dari nilai tersebut, Shopee menempati peringkat teratas dengan GMV sebesar US$31,2 miliar atau setara Rp539,7 triliun. Angka tersebut merefleksikan pangsa pasar sebesar 54%.

Gabungan TikTok Shop dan Tokopedia menempati peringkat kedua dengan pangsa 38% dan total GMV sekitar US$21,9 miliar atau setara Rp380 triliun. Pada 2024, Tokopedia dan TikTok Shop masih tercatat terpisah, masing-masing dengan pangsa pasar sebesar 23% dan 11%.

Sementara itu, Lazada menguasai 6% pasare-commerceIndonesia pada 2025 dengan estimasi GMV sekitar US$3,5 miliar atau setara Rp60 triliun. Pangsa pasar tersebut sedikit menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 7%.

Blibli memiliki pangsa pasar 3% pada 2025 dengan estimasi GMV sekitar US$1,7 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Adapun, pada 2024, kontribusi Blibli tercatat sebesar 4% terhadap total GMVe-commercenasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong pemerintah menyusun aturan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar atau marketplace menyusul kenaikan biaya layanan logistik yang dibebankan kepada penjual sejak Mei 2026.

Sejumlah platform e-commerce mulai menyesuaikan biaya layanan logistik atau ongkos kirim per pesanan kepada penjual. Skema baru tersebut dihitung berdasarkan berat paket dan rute pengiriman, dengan seluruh beban biaya ditanggung penjual. Kebijakan ini dikeluhkan sebagian pelaku usaha, termasuk merek lokal besar yang memilih keluar dari marketplace dan membangun situs resmi sendiri.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai ada tiga aspek yang perlu diatur pemerintah terkait kebijakan biaya marketplace terhadap penjual.

Pertama, transparansi biaya. Marketplace perlu memastikan seluruh rincian biaya yang dibebankan kepada penjual disampaikan secara utuh, termasuk menyediakan simulasi margin dan memberi notifikasi perubahan biaya jauh sebelum kebijakan diterapkan.

"Akan lebih baik jika terdapat simulasi margin seller yang disediakan oleh marketplace dan apabila terdapat perubahan take rate, maka marketplace harus menyampaikan misal 30 hari sebelumnya terlebih dahulu kepada seluruh seller," kata Izzudin kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Kedua, algoritma marketplace tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap penjual tanpa penjelasan yang jelas.

"Kalau pun ada perubahan algoritma, seller harus sudah mendapatkan notifikasi perubahan tersebut sebelumnya dalam kurun waktu tertentu," ujarnya.

Ketiga, Indef mengusulkan diferensiasi biaya berdasarkan skala usaha. Pemerintah dapat mengarahkan platform untuk menerapkan biaya layanan lebih rendah bagi usaha mikro dibandingkan usaha menengah, memanfaatkan sistem perpajakan yang sudah terhubung dengan marketplace.

"Misal, usaha dengan skala mikro diterapkan biaya-biaya marketplace yang lebih rendah dibandingkan usaha skala menengah," terangnya.

Izzudin juga menekankan bahwa dukungan paling efektif bagi UMKM tetap berupa pendampingan usaha yang disertai peningkatan kapasitas digital, baik dari sisi literasi, operasional, maupun kemampuan digital lainnya.

Di sisi regulasi, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM terkait daya saing UMKM di platform e-commerce. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan beleid tersebut telah menyelesaikan tahap harmonisasi dan kini diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh izin prinsip sebelum diundangkan. Pemerintah menargetkan proses ini rampung sebelum akhir Mei 2026.

Temmy memastikan aturan tersebut tidak akan menimbulkan friksi dengan regulasi Kementerian Perdagangan karena kedua kementerian telah berkoordinasi terkait substansinya.

"Pokoknya semua yang memberatkan UKM akan kita coba untuk tuntaskan di sana [Permen UMKM]. Nanti mungkin kami juga akan ketemu dengan teman-teman platform," pungkas Temmy saat ditemui Bisnis seusai konferensi pers di InaBuyer Expo 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/5/2026).