ekBis

#30 tag 24jam

2 item, 1 hal

Menteri UMKM Larang Marketplace Naikkan Tarif Sepihak, Wajib Sosialisasi 3 Bulan

Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif sepihak dan mewajibkan sosialisasi 3 bulan sebelum perubahan, demi melindungi UMKM dan menjaga ekosistem digital. [453] url asal

#marketplace-tarif #menteri-umkm #larangan-tarif #sosialisasi-tarif #umkm-marketplace #kenaikan-tarif #komisi-marketplace #perlindungan-umkm #ekosistem-digital #regulasi-umkm #daya-saing-umkm #platform

(Bisnis.Com - Ekonomi) 14/05/26 10:28
v/221012/

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

Meski demikian, Maman mengatakan marketplace tetap dimungkinkan melakukan penyesuaian tarif maupun komisi. Namun, kebijakan tersebut wajib dibicarakan lebih dahulu dan disosialisasikan kepada pelaku UMKM setidaknya dua hingga tiga bulan sebelum diterapkan.

“Kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness,” jelasnya.

Selain itu, Maman menyampaikan Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM yang berjualan di platform e-commerce.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah melakukan sinkronisasi pembahasan guna menyiapkan mekanisme dan regulasi perlindungan UMKM di ekosistem digital.

Menurutnya, pemerintah juga tetap mempertimbangkan keberlangsungan platform digital sebagai bagian penting dalam ekosistem perdagangan nasional. Untuk itu, regulasi yang disiapkan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan marketplace dan pelaku UMKM.

“Di sisi lain tetap, kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform karena suka ataupun tidak suka, ini adalah menjadi satu ekosistem. kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersakiti. Kalau ada satu yang tersakiti itu, tentunya yang lain juga akan tercederai,” ujarnya.

Maman menyatakan pemerintah hadir untuk menjaga kesehatan ekosistem perdagangan digital di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. Di samping itu, kata dia, Kementerian UMKM juga mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan UMKM nasional agar mampu bersaing di pasar digital.

“Perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM, wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di Tanah Air. Itu perintah Pak Presiden, itu perintah Pak Presiden, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” pungkasnya.

Potongan Biaya Marketplace Gerus Margin UMKM

Pelaku UMKM di marketplace mengeluhkan potongan biaya tinggi yang menggerus margin. Potongan bisa mencapai 20%-30%, mengancam keberlanjutan usaha. [428] url asal

#marketplace-biaya #potongan-biaya #margin-umkm #keuntungan-umkm #ekonomi-digital #pelaku-usaha #potongan-transaksi #biaya-administrasi #komisi-marketplace #struktur-pasar #visibilitas-produk #kekuatan

(Bisnis.Com - Terbaru) 06/05/26 10:10
v/212753/

Bisnis.com, BANDUNG — Pelaku usaha di platform marketplace mulai mengeluhkan besarnya potongan biaya yang dinilai terus menggerus margin keuntungan.

Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDINDO) Jawa Barat, Raditya Indrajaya, menyebut kondisi ini sebagai persoalan serius dalam ekosistem ekonomi digital.

Menurut Raditya, keluhan datang dari berbagai pelaku usaha, mulai dari anggota asosiasi hingga penjual individu. Mereka menghadapi situasi di mana penjualan meningkat, namun keuntungan tidak sebanding.

"Jualan ramai, tapi uangnya terasa habis di jalan," ujarnya pada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan, potongan biaya dalam satu transaksi dapat mencapai lebih dari 20%. Dalam satu contoh transaksi senilai Rp737.000, total potongan tercatat sebesar Rp156.813.

"Kalau dirinci, potongan itu terdiri dari banyak komponen, mulai dari biaya administrasi, layanan, pemrosesan, hingga komisi tambahan. Secara terpisah terlihat kecil, tapi jika dijumlahkan sangat signifikan," katanya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, memunculkan fenomena baru di kalangan pelaku usaha, yakni omzet yang meningkat tidak diikuti dengan kesehatan usaha.

"Indikator performa seperti jumlah pesanan dan traffic memang naik, namun margin keuntungan justru menipis," katanya.

Raditya menilai persoalan ini tidak lagi sekadar terkait efisiensi bisnis, melainkan telah masuk ke ranah struktur pasar. Platform marketplace memiliki kendali besar terhadap algoritma, visibilitas produk, hingga penentuan biaya.

"Pelaku usaha pada akhirnya tidak punya banyak pilihan. Ikut aturan, margin tergerus. Tidak ikut, hilang dari pasar," ujarnya.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ketimpangan kekuatan pasar (asymmetric market power), di mana pelaku usaha berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan platform.

Meski demikian, Raditya menegaskan pihaknya tidak menolak keberadaan marketplace. Platform digital tetap dinilai berperan penting dalam mendorong digitalisasi UMKM.

Pihaknya mengingatkan bahwa sistem yang mengambil nilai dari berbagai sisi tanpa transparansi berpotensi mengarah pada praktik ekstraksi nilai (rent extraction).

“Platform tidak memproduksi barang, tidak menanggung risiko produksi, tetapi mendapatkan bagian konsisten dari setiap transaksi,” katanya.

Ia menambahkan, potongan biaya di marketplace umumnya berkisar 20%–25%. Sementara di sektor layanan pesan-antar makanan, total potongan dapat mencapai 25% hingga 30%.

“Bagi usaha dengan margin tipis, terutama kuliner, ini bisa menjadi ancaman keberlanjutan,” ucapnya.

Raditya mendorong pemerintah agar hadir menjaga keseimbangan dalam ekosistem digital. Ia menekankan bahwa intervensi yang dilakukan bukan untuk menghambat inovasi, melainkan memastikan keadilan bagi pelaku usaha.

Beberapa langkah yang diusulkan antara lain transparansi total biaya, penetapan batas kewajaran fee, penguatan posisi tawar pelaku usaha, pengembangan kanal mandiri UMKM, serta pengawasan persaingan usaha.

“Ini bukan sekadar isu bisnis, tapi menyangkut keberlangsungan ekonomi rakyat,” katanya.

Ia berharap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dapat berjalan seiring dengan distribusi manfaat yang adil, sehingga pelaku usaha tidak hanya menjadi penggerak transaksi, tetapi juga memperoleh keuntungan yang layak.

#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)