Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyerukan agar negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia-Pasifik memperkuat kerja sama regional.

Seruan itu Pemerintah Indonesia sampaikan kepada para menteri dari seluruh kawasan yang berkumpul dalam Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia Pasifik (APRC38) di Brunei Darussalam, guna menegosiasikan kolaborasi dan prioritas aksi dengan FAO.

"Negara Anggota FAO di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, telah sangat aktif dalam berbagai inisiatif FAO yang mendukung solusi lokal," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ali Jamil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ali yang mewakili pemerintah saat itu menyampaikan bahwa Indonesia mengusulkan untuk menjajaki wadah transformasi sistem pangan sub-regional Asia Tenggara untuk meningkatkan koordinasi, menukar pengetahuan, dan mendukung pembiayaan, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.

Ia juga mengatakan Indonesia sedang menjajaki reformasi struktural dan penguatan tata kelola untuk menempatkan petani sebagai pusat dari transformasi sistem pangan dan pertanian.

Menurut dia, pertanian merupakan pusat perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 14 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan menopang kehidupan lebih dari 40 juta orang, yang mayoritas merupakan petani kecil.

Gambaran serupa juga terjadi di seluruh Asia-Pasifik. Petani kecil di kawasan itu, yang mencakup 80 persen dari seluruh produsennya, menghasilkan 54 persen dari produksi pertanian dan perikanan global.

Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) bertepatan dengan waktu kritis bagi sistem agripangan yang menghadapi tekanan kian besar dari ketegangan geopolitik dan dampak iklim.

Konferensi itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas pertanian kawasan guna meningkatkan ketahanan pangan bagi semua, terutama dalam memastikan bahwa petani kecil merasakan manfaat teknologi dan perdagangan.

Saat membuka konferensi itu, Putra Mahkota Kesultanan Brunei Darussalam Pangeran Al Muhtadee Billah menyerukan kepada negara anggota untuk bekerja sama guna meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di kawasan tersebut.

“Kita bertemu di waktu yang penting. Sistem pangan di seluruh wilayah berada di bawah tekanan yang meningkat; perubahan iklim telah mempengaruhi cara kita menanam dan memproduksi pangan, ekosistem alami telah tertekan, dan rantai pasokan masih rentan,” katanya.

Ia menekankan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah terus mengganggu perdagangan global dan pasar energi. Dalam situasi tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjadikan ketahanan pangan sebagai fokus utama dalam upaya kolektif negara-negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu mengatakan naiknya harga energi dan pupuk, penurunan pendapatan dari ekspor pertanian ke negara-negara Timur Tengah, dan ketidakpastian yang berkelanjutan.

Hal itu disebabkan konflik tahun 2026 di Timur Tengah, meningkatkan volatilitas di pasar komoditas pertanian dan tekanan inflasi global.

Selain itu, tekanan jangka panjang dari dampak iklim semakin intensif, termasuk kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, serta degradasi lahan dan air.

“Kita harus membangun ketahanan dari dalam, karena tidak ada bantuan eksternal yang akan berkelanjutan tanpa kemauan kolektif kita sendiri,” kata Qu.

Qu mencatat Asia-Pasifik, yang mencakup lebih dari separuh populasi dan produksi pangan dunia, telah membuat kemajuan luar biasa dalam produktivitas pertanian, perdagangan, dan inovasi teknologi.

Namun, kawasan itu juga memiliki jumlah populasi yang mengalami kerawanan pangan lebih besar dibandingkan kawasan lainnya.

“Sumber daya publik saja tidak akan cukup,” katanya.

Sehingga ia mendesak para peserta konferensi untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai pembiayaan dan investasi sistem agripangan, yang menjadi pusat beberapa dialog meja bundar di APRC38.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

KUALA LUMPUR - Brunei kini memberlakukan persyaratan baru bagi semua kendaraan terdaftar asing, termasuk dari Malaysia, yang ingin memasuki negara tersebut, yaitu wajib mengisi tangki bahan bakar minimal tiga perempat (3/4) mulai 1 April 2026.

Langkah ini diumumkan oleh Departemen Energi Brunei Darussalam (DOE) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi pasokan minyak bumi negara dan memastikan penggunaan bahan bakar bersubsidi dapat dikendalikan dengan lebih ketat.

Menurut pernyataan resmi yang dikutip oleh berbagai media internasional dan regional, kendaraan asing yang gagal memenuhi persyaratan ini tidak akan diizinkan masuk ke Brunei.

Bagi warga Malaysia yang sering bepergian ke Brunei, terutama dari Sabah dan Sarawak, peraturan baru ini jelas berdampak langsung.

Ini berarti pengemudi sekarang harus memastikan tangki kendaraan mereka terisi minimal 3/4 sebelum tiba di perbatasan Brunei.

Pada saat yang sama, pemerintah Brunei juga menetapkan bahwa kendaraan asing di negara tersebut hanya diperbolehkan membeli bensin atau solar Shell V-Power dengan harga pasar, dan bukan bahan bakar bersubsidi lokal.

Tidak semua kendaraan sepenuhnya tunduk pada ketentuan ini.

Namun, laporan media menyebutkan bahwa kendaraan resmi pemerintah dikecualikan dari persyaratan tersebut.

Selain itu, peraturan ini juga tidak berlaku untuk kendaraan terdaftar Brunei yang kembali dari Malaysia untuk pertama kalinya, tetapi akan diberlakukan jika kendaraan yang sama melakukan masuk kedua kalinya dan selanjutnya dalam waktu 24 jam.

Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengekang aktivitas pengisian bahan bakar lintas batas yang dapat memberi tekanan pada sistem subsidi bahan bakar Brunei.

Menurut laporan Reuters, Brunei saat ini menghadapi peningkatan biaya subsidi bahan bakar menyusul tekanan harga minyak global dan ketidakpastian pasokan yang dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah.

Perbedaan harga bahan bakar yang signifikan antara Brunei dan negara-negara tetangga seperti Malaysia juga diyakini sebagai salah satu faktor yang mendorong pengetatan langkah ini.

Dalam laporan yang sama, SPBU di seluruh negeri juga diinstruksikan untuk memperketat pemantauan nomor registrasi kendaraan guna memastikan kepatuhan yang lebih efektif.

Bagi pengguna dari Malaysia yang berencana memasuki Brunei setelah ini, ketentuan baru ini mungkin tampak sederhana, tetapi tetap membutuhkan perencanaan, terutama untuk perjalanan jarak jauh.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Brunei Darussalam melirik langkah transformasi energi Indonesia.

“Ini adalah momentum emas bagi kolaborasi kawasan. Brunei melihat Indonesia telah melangkah lebih maju dan terstruktur dalam mengembangkan pembangkit energi dari berbagai macam sumber energi, dimana Brunei memanfaatkan 99 persen dari gas untuk pembangkit listriknya dan ingin mengurangi porsi pemanfaatan gas untuk pembangkitnya,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Bahlil menyebutkan Brunei sedang mempersiapkan untuk meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit nasionalnya hingga 5 kali lipat dari kapasitas eksisting, atau ingin menambah 4 gigawatt (GW) dari kapasitas terpasang yang sekarang sebesar 1 GW.

Di tengah agenda energi global yang semakin dinamis, Indonesia dan Brunei Darussalam memanfaatkan momentum pertemuan internasional di Tokyo untuk memperkuat kerja sama strategis di sektor energi.

Kedua negara memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas langkah konkret, mulai dari penguatan ketahanan pasokan minyak hingga peluang kolaborasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Momen tersebut terjadi saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggelar pertemuan bilateral strategis dengan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah.

Pertemuan tingkat menteri ini berlangsung di sela acara Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3) waktu setempat.

Pertemuan ini membuka babak baru, di mana Brunei yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen migas utama di Asia Tenggara mulai secara serius melirik langkah transformasi energi Indonesia.

Delegasi Brunei menyampaikan ketertarikannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan diversifikasi pembangkit energi, khususnya yang berasal EBT.

Namun pembahasan tidak hanya berhenti pada pembangkit listrik. Menurut Bahlil, pertemuan ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pasokan minyak.

Dengan kapasitas produksi minyak Brunei yang mencapai sekitar 100.000 hingga 110.000 barel per hari, Indonesia membuka peluang penjajakan impor minyak bumi dari negara tersebut sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik.

“Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” katanya.

Bahlil menambahkan, Brunei juga tertarik dengan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan migas nasional, PT Pertamina (Persero) yang memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur minyak tua.

Oleh karena itu, Menteri Bahlil siap memfasilitasi Brunei untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan plat merah Indonesia di bidang energi.

“Kami siap melakukan kerja sama untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk berbicara teknis, nanti akan saya siapkan dengan senang hati untuk berbagi dan belajar,” ujarnya.

Sementara itu, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi, mengungkapkan ketertarikan negaranya terhadap teknologi EOR tersebut, karena Brunei sejauh ini sudah menggunakan teknologi water flooding dan siap untuk memanfaatkan chemical flooding seperti EOR untuk meningkatkan produksi minyaknya.

“Kita tertarik di Indonesia, sebab ada teknologi EOR yang sudah diterapkan. Kita sudah menggunakan water flooding dan kita percaya kita bisa belajar dari Indonesia untuk mengoperasikan EOR,” ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mereka ingin melihat di lapangan, maka mereka merencanakan 'field trip' mengenai potensi investasi dan pariwisata di Jateng

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menawarkan peluang investasi dan kerja sama dalam berbagai sektor kepada Kesultanan Brunei Darussalam saat kunjungannya di Indonesia.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa Gubernur Jateng telah bertemu dengan kerabat Kasultanan Brunei Darussalam.

Yakni, Pangiran Muda Abdul Qawi ibni Mohamed Bolkiah dan Tengku Amalin Aishah Putri binti Sultan Ismail Petra.

Ia juga ikut mendampingi Gubernur Jateng dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Senin (29/12) malam.

Pertemuan tersebut untuk menjajaki peluang kerja sama dan menawarkan potensi investasi untuk berbagai bidang di Jateng, di antaranya pengembangan green energy, pengembangan Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan pengembangan Pasar Agro Digital Modern Soropadan.

"Pertemuan itu untuk mengakrabkan hubungan antara Brunei Darussalam dengan Pemerintah Provinsi Jateng. Kami kemudian menyampaikan beberapa peluang investasi," katanya.

Ia menyampaikan bahwa pada bidang green energy dibahas mengenai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, saat di Malaysia.

Waktu itu ada satu nota kesepahaman yang ditandatangani dengan PT JPEN (Jateng Petro Energi), mengenai rencana pengembangan teknologi Solar PV (photovoltaic) pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Jateng.

Berikutnya adalah pengembangan Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang yang diarahkan untuk mendorong pemanfaatan "green energy" dan "green industry".

Sedangkan untuk bidang pertanian, pihaknya menawarkan pengembangan Pasar Agro Digital Modern di Soropadan, dan menjadikan Jateng sebagai pusat benih nasional.

Ia mengatakan bahwa Pangiran Muda Abdul Qawi ibni Mohamed Bolkiah dan Tengku Amalin Aishah Putri binti Sultan Ismail Petra sudah mendengarkan semua tawaran dari Pemprov dan BUMD Jateng, serta memahami apa yang menjadi potensi Jateng.

"Mereka ingin melihat potensi itu di lapangan, maka mereka merencanakan untuk 'field trip' (kunjungan lapangan) mengenai potensi investasi dan pariwisata di Jateng. Diharapkan mereka bisa segera melihat potensi-potensi itu," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Di banyak negara, partai politik (parpol) dianggap sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan menyalurkan aspirasi politik. Namun, terdapat beberapa negara yang memilih untuk tidak mengadopsi sistem parpol atau bahkan melarang keberadaannya sama sekali.

Fenomena negara tanpa partai politik ini seringkali dipengaruhi oleh sejarah politik, budaya lokal, serta pandangan terhadap bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan.

Negara-negara tanpa parpol kebanyakan berada di Timur Tengah yang mengadopsi pemerintahan monarki. Ada juga tetangga Indonesia yang menjadi negara tanpa parpol, yakni Brunei Darussalam.

Daftar 10 Negara Tanpa Parpol

1. Tuvalu (Punya Parlemen Tanpa Parpol)

Tuvalu adalah sebuah negara kepulauan kecil di Pasifik dengan sistem parlementer, di mana anggota parlemen dipilih tanpa adanya afiliasi partai politik yang jelas.

Meski tidak ada partai politik yang dominan, pemilihan umum (pemilu) tetap dilaksanakan berdasarkan calon individu yang bisa saja memiliki pandangan politik tertentu, meski tidak terorganisir dalam partai politik formal.

Dengan kata lain, Tuvalu masih menjalankan sistem demokrasi yang memungkinkan adanya pertarungan antar-individu, meskipun tanpa partai politik yang terstruktur.

2. Palau (Ada Pemilu Tanpa Parpol)

Mirip Tuvalu, Palau juga negara di Pasifik tanpa parpol formal. Negara ini memiliki sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik dan demokratis, di mana pemilu diikuti oleh para kandidat individu, bukan berdasarkan parpol.

Ini berarti, meskipun ada pemilu untuk oresiden dan anggota Parlemen, mereka tidak terikat atau terorganisir dalam struktur parpol yang formal seperti di banyak negara besar.

Para pemilih di Palau memilih calon individu yang mereka percayai untuk memimpin. Tanpa parpol formal, para kandidat lebih berfokus pada kepribadian, kemampuan, dan relasi sosial mereka dengan masyarakat, daripada membawa platform ideologis yang umum dalam sistem multipartai.

Meskipun tidak ada parpol formal, para calon pemimpin dapat membentuk kelompok informal atau koalisi untuk mendukung pencalonan mereka atau untuk bekerja sama setelah pemilu. Namun, ini berbeda dengan partai politik tradisional yang memiliki struktur formal dan platform ideologi yang jelas.

Lantaran tak ada parpol formal, perdebatan politik di Palau lebih mengutamakan masalah praktis dan kepentingan lokal, ketimbang perbedaan ideologi besar antara partai yang bisa mengarah pada polarisasi. Ini memudahkan tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan politik.

3. Afghanistan (Tak Ada Parpol, Tak Ada Pemilu)

Afghanistan adalah sebuah negara dengan sistem politik yang lebih kompleks, dan pada beberapa titik, negara ini pernah memiliki partai politik. Tapi semuanya berubah sejak kebangkitan Taliban pada 2021.

Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021, negara ini bisa dianggap tidak memiliki parpol formal dalam pengertian modern. Hal ini karena Taliban menguasai hampir seluruh negara dan menghapus sistem sebelumnya yang berbasis pada multipartai.

Sistem pemerintahan Afghanistan, di bawah kepemimpinan Taliban, sekarang berdasarkan Syariah Islam yang ketat versi penguasa tersebut.

Taliban secara tegas melarang keberadaan parpol yang dapat mengancam kekuasaan mereka. Semua kegiatan politik yang bertentangan dengan ideologi Taliban dianggap ilegal. Ini berarti bahwa partai-partai oposisi, yang sebelumnya ada di Afghanistan sebelum 2021, tidak bisa berfungsi lagi.

Ini artinya, tak ada parpol dan juga tak ada pemilu di negara tersebut.

4. Oman (Parpol Dilarang, tapi Ada Pemilihan Dewan Syura)

Oman adalah negara di kawasan Teluk dengan sistem monarki absolut. Negara ini tidak mengizinkan adanya parpol.

Namun, sejak 2011, Oman mengadakan pemilihan untuk memilih anggota Dewan Negara (Dewan Syura), meskipun masih terbatas dan tanpa adanya afiliasi partai politik yang kuat.

Meskipun begitu, karena keterbatasan dalam kebebasan politik, Oman lebih cenderung ke arah negara otoriter yang tidak memungkinkan pembentukan partai politik, meskipun tetap ada pemilihan anggota Dewan Syura.

5. Uni Emirat Arab (Tanpa Parpol, Pemilu Terbatas)

Uni Emirat Arab (UEA) adalah negara di kawasan Teluk dengan sistem politik yang sangat terpusat dan tanpa parpol formal, meskipun ada pemilu terbatas untuk memilih anggota Majelis Nasional (Federal National Council atau FNC).

Namun, sistem politik di UEA tidak mengizinkan keberadaan parpol yang terorganisir secara resmi, dan pemilu yang ada sangat terbatas dalam lingkupnya.

UEA pada dasarnya adalah federasi tujuh emirat (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain, Fujairah, dan Ras Al Khaimah). Meskipun memiliki konstitusi, sistem pemerintahan di UEA lebih cenderung ke monarki konstitusional, di mana masing-masing emirat dipimpin oleh seorang sultan atau emir.

Presiden UEA dipilih dari para emir yang ada di tujuh emirat, dengan Emir Abu Dhabi yang biasanya menjabat sebagai presiden. Perdana Menteri UEA biasanya berasal dari Emir Dubai, yang memiliki pengaruh besar dalam urusan domestik dan ekonomi negara.

Setiap Emirat memiliki otonomi tertentu, dan meskipun ada struktur pemerintahan federal, emir dari setiap emirat memiliki kekuasaan signifikan dalam keputusan-keputusan internal, termasuk dalam politik dan kebijakan luar negeri.

Lantaran ada parpol, UEA mengadakan pemilu terbatas untuk memilih anggota FNC, yang berfungsi sebagai badan penasihat bagi pemerintah. Namun, pemilu ini tidak melibatkan pemilihan presiden atau pemilihan eksekutif yang besar seperti kebanyakan negara.

FNC terdiri dari 40 anggota. Sebagian besar anggota FNC dipilih melalui pemilu terbatas, sementara sebagian lainnya ditunjuk langsung oleh para emir dari setiap emirat.

Pemilu untuk anggota FNC tidak dilakukan secara universal untuk seluruh rakyat UEA. Hanya sebagian warga negara yang dapat memilih, yaitu mereka yang terpilih sebagai "pemilih yang berhak" dalam sistem yang sangat terbatas. Jumlah pemilih yang terdaftar sangat kecil dibandingkan dengan total populasi UEA.

Proses pemilu di UEA sangat terbatas dan lebih bersifat nominal, dengan hanya sekitar 12% dari total populasi yang memiliki hak suara dalam pemilihan anggota FNC. Sebagian besar kursi di FNC tetap diisi oleh anggota yang ditunjuk oleh para emir.

FNC tidak memiliki kekuasaan legislatif yang kuat. Tugas utamanya adalah untuk memberikan saran kepada pemerintah dan emir dalam hal kebijakan-kebijakan tertentu. Keputusan akhir dalam hal legislatif tetap ada di tangan pemerintah federal, khususnya Emir Abu Dhabi sebagai presiden dan Emir Dubai yang memegang posisi perdana menteri.

6. Kerajaan Arab Saudi (Parpol Dilarang, Raja Berkuasa Absolut)

Kerajaan Arab Saudi adalah negara di kawasan Teluk dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Di negara ini tidak ada parpol yang diizinkan secara resmi.

Raja Arab Saudi saat ini, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, dan putranya; Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), memegang kendali yang sangat besar dalam kebijakan negara.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Raja Salman memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta membuat keputusan penting mengenai kebijakan luar negeri, ekonomi, dan hukum.

Arab Saudi tidak memiliki pemilu presiden atau pemilu untuk memilih kepala negara. Raja diangkat berdasarkan garis keturunan dalam keluarga Al Saud, keluarga kerajaan yang memerintah sejak negara ini didirikan pada 1932.

Salah satu ciri khas dari sistem pemerintahan di Arab Saudi adalah bahwa parpol dilarang. Pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan pembentukan parpol yang berbasis ideologi atau program-program politik yang dapat menantang kekuasaan keluarga kerajaan.

Arab Saudi memiliki Majelis Syura (Consultative Council), yang berfungsi sebagai badan penasihat pemerintah. Namun, majelis ini terdiri dari 150 anggota yang ditunjuk oleh raja.

Meski tanpa parpol, Arab Saudi sebenarnya memiliki pemilu terbatas yang hanya untuk memilih anggota Dewan Kota di beberapa kota besar saja. Pemilu Dewan Kota ini pertama kali diadakan pada 2005.

Dewan Kota adalah badan yang bertanggung jawab atas urusan lokal seperti infrastruktur dan layanan publik. Namun, kekuasaannya sangat terbatas karena masalah kebijakan nasional tetap di tangan keluarga kerajaan dan raja.

Hanya sejumlah kecil dari warga negara Arab Saudi yang memenuhi syarat untuk memilih, dan mereka hanya bisa memilih calon anggota Dewan Kota yang biasanya berfokus pada masalah lokal. Perempuan baru bisa ikut serta dalam pemilu ini pada 2015.

7. Bahrain (Parpol Dilarang, Pemilu Terbatas)

Bahrain merupakan negara di kawasan Teluk dengan sistem monarki absolut. Parpol dilarang di negara ini.

Parlemen ada dua di negara ini. Yakni Dewan Deputi yang dipilih rakyat dan Dewan Konsultatif yang ditunjuk oleh raja.

Dewan Deputi ini memiliki kekuasaan terbatas dalam hal legislasi. Mereka bisa mengajukan saran atau perubahan undang-undang, tetapi keputusan akhirnya tetap di tangan raja dan pemerintah. Jadi, meskipun ada parlemen, kekuasaannya sangat terbatas.

Pemilu diadakan hanya untuk memilih anggota Dewan Deputi, tetapi para calon lebih bersaing secara individual, bukan sebagai bagian dari parpol.

8. Qatar (Parpol Dilarang, Pemilu Terbatas)

Qatar, negara di kawasan Teluk, menganut sistem monarki konstitusional. Meski demikian, negara ini memiliki Parlemen dan pemilu yang sifatnya terbatas.

Parpol dilarang beroperasi di negara ini. Sistem politik di Qatar tetap sangat terpusat pada keluarga kerajaan, dengan emir yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislasi yang sangat besar.

Emir saat ini, Emir Tamim bin Hamad Al Thani, memerintah sejak tahun 2013. Walaupun ada konstitusi yang mengatur negara, emir tetap memiliki kekuasaan yang sangat dominan dalam hal keputusan penting, kebijakan luar negeri, dan pertahanan.

Kekuasaan emir mencakup kewenangan untuk menunjuk perdana menteri dan anggota kabinet, serta memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan-keputusan penting tanpa melalui proses legislatif yang wajib.

Qatar memiliki parlemen yang disebut Majelis Syura (Shura Council) yang terdiri dari 45 anggota.Sebagian besar anggota Majelis Syura dipilih melalui pemilu yang terbatas, tetapi beberapa anggota lainnya masih ditunjuk oleh emir.

Pemilihan anggota Majelis Syura pertama kali dilaksanakan pada 2021, dan ini adalah pemilu pertama dalam sejarah Qatar yang memungkinkan sebagian rakyat memilih wakil mereka.

Majelis Syura berfungsi sebagai badan legislatif yang dapat mengajukan undang-undang dan memberikan saran kepada pemerintah. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan emir, dan Majelis Syura tidak memiliki kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang yang mengikat atau untuk memengaruhi kebijakan nasional secara signifikan.

9. Vatikan (Tanpa Parpol, Paus Penguasa Tunggal)

Vatikan atau Vatican City merupakan negara dengan status teokrasi dan dipimpin oleh Paus. Negara tidak mengenal sistem parpol.

Vatikan memusatkan kekuasaan pada satu individu, yakni Paus, yang memimpin Gereja Katolik sedunia. Keputusan-keputusan politik dan pemerintahan diambil berdasarkan doktrin agama dan panduan moral Gereja, bukan melalui sistem perdebatan politik antarpartai.

10. Brunei Darussalam (Tanpa Parpol, Pemilu Terbatas)

Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara dengan pemerintahan monarki yang dipimpin oleh sultan, yang juga merupakan perdana menteri dan kepala negara. Brunei saat ini dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah.

Negara ini tidak memiliki parppol, dan keputusan-keputusan pemerintahan dibuat oleh sultan dan anggota keluarga kerajaan. Brunei mempertahankan stabilitas politik dengan model pemerintahan yang otoriter, meski ada peran terbatas dari majelis yang mewakili rakyat.

Brunei memiliki sebuah Parlemen yang disebut Majelis Konsultatif Nasional atau Majelis Perwakilan Rakyat (Legislative Council).

Majelis Perwakilan Rakyat beranggotakan 45 orang. Mereka ditunjuk oleh sultan dan beberapa perwakilan yang dipilih dari kalangan rakyat. Namun, jumlah anggota yang dipilih rakyat sangat terbatas. Pemilihan untuk kursi yang dipilih rakyat tidak selalu diadakan secara teratur, dan bahkan beberapa kursi tidak dipilih melalui pemilu langsung.

Pada pemilu terakhir yang diadakan pada 2004, sekitar 15 anggota Majelis Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat, sementara 30 anggota lainnya ditunjuk oleh Sultan. Pemilu berikutnya belum diadakan sejak saat itu.

JAKARTA - Pendaftaran Beasiswa Pemerintah Brunei Darussalam (Brunei Darussalam Government Scholarship/BDGS) untuk tahun ajaran 2026/2027 resmi dibuka. Berikut ini persyaratan beserta manfaat yang akan diterima.

Informasi ini diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam yang mengundang mahasiswa asing untuk melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi ternama di Brunei.

Beasiswa BDGS memberikan kesempatan bagi pelajar internasional untuk menempuh pendidikan Diploma, Sarjana, hingga Pascasarjana (Magister) dengan fasilitas pembiayaan penuh. Tahun akademik perkuliahan dijadwalkan mulai Juli/Agustus 2026.

Berikut informasi lengkap seputar beasiswa Brunei Darussalam 2026/2027, mulai dari kampus tujuan, syarat pendaftaran, dokumen, hingga manfaat beasiswa, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam, Senin (15/12/2025).

Beasiswa Brunei Darussalam 2026

1. Jenjang Studi dan Perguruan Tinggi Tujuan Beasiswa Brunei Darussalam 2026

1. Beasiswa BDGS 2026/2027 terbuka untuk jenjang:

- Diploma

- Sarjana (Undergraduate)

- Pascasarjana (Magister)

2. Perguruan tinggi tujuan beasiswa di Brunei Darussalam:

- Universiti Brunei Darussalam (UBD)

- Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

- Universiti Teknologi Brunei (UTB)

- Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB)

- Politeknik Brunei (PB)

2. Jadwal Perkuliahan Beasiswa Brunei Darussalam 2026

1. Tahun akademik perkuliahan dimulai pada:

- Juli atau Agustus 2026

3. Syarat Usia dan Kemampuan Bahasa InggrisBeasiswa Brunei Darussalam 2026

1. Batas usia pelamar per 1 Juli tahun dimulainya studi:

- Maksimal 25 tahun untuk Diploma dan Sarjana

- Maksimal 35 tahun untuk Pascasarjana (Magister)

2. Persyaratan kemampuan Bahasa Inggris:

- Credit 6 pada GCE ‘O’ Level, atau

- Nilai C pada IGCSE English, atau

- TOEFL minimal skor 550, atau

- IELTS minimal skor 6.0

4. Daftar Dokumen Wajib Beasiswa Brunei Darussalam 2026

1. Pas foto (Passport Photo)

2. Salinan paspor dan/atau akta kelahiran/KTP nasional

3. Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (jika ada)

4. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir

5. Sertifikat prestasi akademik atau nonakademik (jika ada)

6. Bukti pengalaman kerja (jika ada)

7. Proposal riset (khusus program berbasis riset)

5. Batas Waktu dan Prosedur Pendaftaran Beasiswa Brunei Darussalam 2026

1. Batas akhir pendaftaran:

- Minggu, 15 Februari 2026 pukul 23.59 waktu setempat

2. Pelamar wajib membaca informasi program studi secara menyeluruh sebelum mendaftar

3. Penerima beasiswa tidak diperkenankan mengganti program studi maupun institusi

4. Pelamar dapat diwajibkan mengikuti:

- Wawancara

- Ujian tertulis Bahasa Inggris, Melayu, atau Arab (jika diperlukan)

5. Keputusan seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat

6. Dokumen yang Harus Diunggah Saat PendaftaranBeasiswa Brunei Darussalam 2026

1. Salinan paspor/akta kelahiran/KTP yang telah dilegalisasi

2. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi

3. Terjemahan resmi Bahasa Inggris untuk dokumen non-Inggris

4. Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang telah dilegalisasi

5. Bukti pengalaman kerja (jika ada)

6. Surat referensi dan rekomendasi

7. Proposal riset (khusus program berbasis riset)

7. Fasilitas dan Manfaat Beasiswa Beasiswa Brunei Darussalam 2026

1. Bebas biaya pendidikan, termasuk:

- Uang kuliah

- Biaya pendaftaran

- Biaya ujian dan orientasi

2. Tiket pesawat kelas ekonomi:

- Dari negara asal ke Brunei Darussalam

- Dari Brunei Darussalam ke negara asal setelah studi selesai

3. Tunjangan bulanan:

- Tunjangan pribadi BND 500 per bulan

- Tunjangan makan BND 150 per bulan

4. Tunjangan buku:

- BND 600 per tahun

5. Akomodasi:

- Asrama universitas atau politeknik

6. Tunjangan bagasi kepulangan:

- BND 250 untuk negara ASEAN

- BND 500 untuk negara di luar ASEAN

7. Asuransi kesehatan komprehensif selama masa studi

8. Ketentuan dan Kewajiban Penerima Beasiswa Brunei Darussalam 2026

1. Tidak diperkenankan menerima beasiswa lain tanpa izin tertulis

2. Tidak dianjurkan membawa anggota keluarga selama masa studi

3. Dilarang bekerja atau menerima pekerjaan berbayar

4. Wajib mematuhi:

- Peraturan beasiswa

- Peraturan kampus

- Hukum, adat, budaya, dan agama resmi Brunei Darussalam

5. Dilarang terlibat kegiatan politik

6. Wajib menjalani pemeriksaan kesehatan jika diperlukan

7. Setelah studi selesai, penerima beasiswa wajib segera meninggalkan Brunei Darussalam.

Demikian informasi mengenai pendaftaran Beasiswa Brunei Darussalam yang resmi dibuka. Semoga bermanfaat.

JAKARTA - Pangeran Jefri Bolkiah adalah sosok kontroversial yang mengguncang citra Kerajaan Brunei Darussalam sebagai negara Islam. Adik Sultan Hassanal Bolkiah ini terkenal hidup mewah—bahkan boros—dan yang mengejutkan adalah klaim bahwa dia pernah "memelihara" 40 selir perempuan cantik di istananya.

Mengutip laporan The Sun, Pangeran Jefri pernah tinggal di istana mewah senilai £45 juta dan mengoleksi sekitar 2.000 mobil pesanan khusus. Dia dulunya disebut menghabiskan £30 juta per bulan, yang menjadi salah satu pemantik perseteruannya dengan sang kakak.

Media-media Barat menjuluki Jefri sebagai "pangeran gila seks". Dia terkenal mengumbar selera erotisnya dengan membeli sebuah kapal pesiar mewah yang diberi nama "Tits"—dengan kapal tender yang diberi nama "Nipple 1" dan "Nipple 2".

Tak hanya itu, Jefri juga dilaporkan pernah memesan patung-patung bernuansa seksual yang harganya sekitar £600.000.

Pangeran Playboy dengan 40 Selir

Jefri Bolkiah, yang terkenal sebagai pangeran playboy, sudah memiliki beberapa istri dan anak. Namun, laporan media asing yang menyebutnya memelihara 40 selir atau harem cantik telah mengguncang citra kerajaan.

Jillian Lauren, seorang perempuan Amerika Serikat yang mengaku pernah menjadi bagian dari kelompok harem Pangeran Jefri, telah menerbitkan buku tentang skandal itu yang diberi judul "Some Girls". Dia mengklaim sang pangeran membuat para harem memanggilnya Robin dan menyetujui operasi payudara untuk beberapa dari mereka.

Jillian direkrut menjadi harem pada usia 18 tahun. Dia dipaksa menyerahkan paspornya setelah tiba di Brunei. Selama menjadi harem, dia diharuskan menjaga berat badannya tetap ideal dan tunduk kepada bangsawan mana pun di negara tersebut.

Pada tahun 1997, mantan Miss USA Shannon Marketic menjadi berita utama setelah dia menggugat Pangeran Jefri. Perempuan itu mengeklaim dia menerima pekerjaan bergaji USD3.000 per hari di Brunei untuk melakukan "pekerjaan promosi"—tetapi akhirnya berada di sana sebagai "budak seks".

Dia mengaku dipaksa berdansa setiap malam bersama enam perempuan AS lainnya dan dilecehkan. Dia mengatakan kepada majalah People bahwa dia juga dibius selama berada di negara itu.

"Akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidup saya jika saya diizinkan tidur dengan Jefri, karena dia setengah manusia, setengah dewa, seperti Yesus Kristus bagi umat Kristen," klaimnya seperti yang dikatakan seorang ajudan kerajaan kepadanya.

Shannon, yang dilaporkan dilarang meninggalkan Brunei karena menolak untuk menjadi pelacur, mengatakan dia menderita "penderitaan mental" dan trauma lainnya setelah kejadian tersebut. Namun, gugatannya kandas karena Pangeran Jefri memiliki kekebalan diplomatik.

Pangeran Jefri Mengoleksi 2.000 Mobil

Pangeran Jefri, yang gemar bermain polo, dilaporkan memiliki lebih dari 2.000 mobil yang dibuat khusus ketika berada di puncak kekayaannya—termasuk armada Bentley, Ferrari, dan Rolls-Royce.

Menurut laporan Vanity Fair, sang pangeran juga dilaporkan telah membeli 17 jet pribadi, pena emas putih erotis, dan berbagai barang mewah lainnya.

Sang pangeran dulunya menjabat sebagai kepala Badan Investasi Brunei (BIA). Namun, kejayaannya runtuh ketika dia dituduh melakukan pencurian oleh pemerintah Brunei yang dipimpin kakaknya. Menurut pemerintah, Jefri telah menggelapkan dana sebesar USD14,8 miliar selama masa jabatannya sebagai menteri keuangan antara tahun 1986 hingga 1998.

Namun, pangeran playboy itu mengeklaim Sultan Hassanal Bolkiah telah mengizinkan penarikan uang apa pun, tetapi sang kakak. Hal itulah yang menyebabkan kedua bersaudara itu berselisih selama bertahun-tahun.

Meskipun sang pangeran menyangkal melakukan kesalahan, dia kemudian menyetujui penyelesaian hukum dengan menjanjikan pengembalian aset-asetnya termasuk mobil, kapal, pesawat, dan lebih dari 100 lukisannya—lalu meninggalkan negara itu.

Jefri kemudian mulai tinggal di sebuah rumah bernilai jutaan poundsterling di London dekat Regent's Park. Rumah itu merupakan salah satu aset yang coba disita BIA, menurut laporan The Telegraph.

Dia pernah berbicara dari kediaman berpagar tersebut—yang memiliki ruang makan berkapasitas 48 orang—pada tahun 2008, "Saya memang bukan malaikat, tetapi saya telah menjadi kambing hitam."

Meskipun telah berjanji mengembalikan aset-asetnya kepada negara, Jefri diklaim masih menghamburkan uang— yang menyebabkan Sultan Hassanal Bolkiah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan ratusan juta dolar untuk mengungkap kekayaan sang adik.

Pada tahun 2008, Pangeran Jefri dipanggil oleh pihak berwenang Inggris, tetapi tidak menanggapi.

Surat perintah penangkapan pun dikeluarkan untuknya dan setelah bungkam. Namun, dia akhirnya berdamai dengan kakaknya dan kembali ke Brunei.

BANDAR SERI BEGAWAN - Lupakan mahkota seremonial, keluarga kerajaan terkaya di dunia saat ini memegang kekayaan atas nama mereka sendiri. Daftar ini hanya memeringkat mereka yang memiliki kekayaan pribadi, bukan harta warisan atau peran warisan seperti monarki Inggris.

Dari syekh minyak dan raja-raja kaya energi hingga pangeran Eropa yang cerdas dalam berinvestasi, para keluarga kerajaan ini memiliki kekayaan bersih individu yang menyaingi taipan teknologi.

Inilah para pangeran, putri, raja, dan ratu terkaya yang kekayaan pribadinya mendefinisikan pengaruh kerajaan modern.

1. Sultan Hassanal Bolkiah – Brunei (USD50 miliar)

Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei menjulang tinggi di atas sebagian besar keluarga kerajaan dengan perkiraan kekayaan pribadi sebesar USD50 miliar, menjadikannya pangeran terkaya di dunia.

Kekayaannya terkait erat dengan cadangan minyak dan gas Brunei, yang semakin diperkaya oleh armada mobil mewah—dilaporkan sekitar 7.000 unit—jet dan kapal pesiar pribadi, serta kepemilikan real estat.

Tidak seperti banyak tokoh kerajaan lainnya, kekayaan Sultan berasal dari sumber daya nasional dan kekayaan pribadi yang dimiliki langsung, bukan gelar seremonial—yang memperkuat kekuasaannya sebagai raja yang kaya dan salah satu bangsawan terkaya di dunia.

2. Raja Maha Vajiralongkorn (Rama X) – Thailand (USD43 miliar)

Raja Maha Vajiralongkorn dari Thailand, atau Rama X, memiliki kekayaan pribadi yang diperkirakan mencapai USD43 miliar, menjadikannya raja terkaya di dunia.

Kekayaannya terutama berasal dari kendalinya atas Biro Properti Kerajaan, yang mencakup real estat yang luas—dilaporkan 17.000 properti di Bangkok—saham di perusahaan semen, bank, dan energi.

Dengan armada 38 jet, 300 mobil mewah, dan 52 kapal seremonial emas, kemewahannya tak terbantahkan.

Sebagai raja terkaya di dunia yang masih hidup, Raja Vajiralongkorn adalah contoh utama keluarga kerajaan dengan kekuatan finansial yang nyata.

3. Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud – Arab Saudi (USD18 miliar)

Raja Salman dari Arab Saudi memiliki aset pribadi sekitar USD18 miliar, menjadikannya salah satu raja terkaya yang masih hidup.

Di luar peran seremonialnya, kekayaannya berasal dari kepemilikan kerajaan yang luas, pendapatan minyak, dan investasi swasta termasuk real estat dan saham di perusahaan-perusahaan nasional.

Meskipun kekayaannya tak seberapa dibandingkan dengan Brunei atau Thailand, Raja Salman termasuk di antara bangsawan terkaya di dunia dan terus memberikan pengaruh ekonomi yang sangat besar di Timur Tengah.

Kekayaan pribadinya mencakup kepemilikan kerajaan yang besar dan ekuitas swasta yang terkait dengan pendapatan minyak.

Terus memengaruhi pasar energi global melalui kepentingan pribadi dan kerajaan.

4. Raja Mohammed VI – Maroko (USD2,1 miliar)

Raja Mohammed VI dari Maroko memiliki kekayaan pribadi sekitar USD2,1 miliar, menempatkannya di antara raja-raja terkaya di Afrika.

Melalui kepemilikan mayoritas di Société Nationale d’Investissement (SNI) dan Siger Holding, ia mengendalikan industri-industri utama Maroko: perbankan, pertambangan, pertanian, dan telekomunikasi.

Investasi pribadinya di bidang real estat dan perhotelan semakin melengkapi aset kerajaannya, memperkuat statusnya di antara bangsawan terkaya di dunia.

Kekayaan bersih didorong oleh kepemilikan mayoritas dan investasi di perusahaan-perusahaan terkemuka Maroko.

Mengendalikan kepemilikan pribadi yang sangat besar di luar kekayaan seremonial kerajaan.

5. Adipati Agung Henri – Luksemburg (USD4 miliar)

Adipati Agung Henri dari Luksemburg adalah raja terkaya di Eropa yang tidak terikat dengan kerajaan Inggris, dengan kekayaan bersih pribadi diperkirakan mencapai USD4 miliar.

Kekayaannya dibangun di atas portofolio real estat—termasuk Istana Adipati Agung—dan investasi pribadi di bidang keuangan dan aset berharga.

Ia secara konsisten dikenal sebagai bangsawan terkaya di Eropa, melampaui bangsawan Inggris dalam hal kekayaan bersih pribadi.

Memiliki real estat berharga dan investasi di bidang keuangan dan perhiasan berharga.

Kekayaannya dimiliki secara independen, tidak terikat dengan keuangan negara atau harta warisan Kerajaan.

6. Pangeran Hans-Adam II – Liechtenstein (USD3,5 miliar)

Pangeran Hans-Adam II dari Liechtenstein memiliki kekayaan bersih pribadi sekitar USD3,5 miliar, sebagian besar karena kepemilikannya atas LGT Bank dan aset seni serta real estat yang luas.

Pengelolaan aset investasinya secara pribadi—yang tidak terkait dengan pendapatan publik—mengklasifikasikannya sebagai salah satu pangeran terkaya di dunia.

Kekayaannya menyoroti bagaimana para penguasa negara kecil dapat membangun kekayaan pribadi miliarder.

7. Pangeran Albert II – Monako (USD1 miliar)

Pangeran Albert II dari Monako adalah salah satu pangeran terkaya di dunia dengan perkiraan kekayaan bersih pribadi mendekati USD1 miliar.

Kekayaannya berasal dari kepemilikan real estat di Monte Carlo, saham di industri pariwisata dan kasino, serta usaha filantropi.

Meskipun skalanya lebih kecil, kekayaannya menjadikannya pangeran terkaya di Monako dan salah satu anggota kerajaan terkaya.

Kekayaan bersih berasal dari investasi real estat, pariwisata, dan kasino.

Salah satu pewaris kerajaan terkaya di Eropa dengan aset yang dimiliki secara independen.

Mengapa Bukan Keluarga Kerajaan Inggris?

Keluarga kerajaan Inggris—termasuk Raja Charles III—tidak termasuk karena kekayaan mereka berada di Crown Estate, yang merupakan milik negara dan bukan milik pribadi.

Kekayaan Raja Charles diperkirakan mencapai USD772 juta melalui aset pribadi, tetapi tidak dapat diakses sebagai kekayaan pribadi. Akibatnya, mereka tidak memenuhi kriteria "bangsawan terkaya di dunia."

Aset Crown Estate bersifat publik, bukan pribadi, sehingga tidak termasuk. USD772 juta milik Raja Charles hanyalah nominal dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan keluarga kerajaan yang terdaftar.

Perpaduan Raja Miliarder

Dari raja minyak Asia dan syekh Timur Tengah hingga adipati dan pangeran Eropa, peringkat ini menyoroti keluarga kerajaan terkaya di dunia berdasarkan kekayaan pribadi, bukan kekayaan negara.

Para raja yang masih hidup ini—baik raja, sultan, maupun pangeran—mengelola kekayaan yang menyaingi perusahaan multinasional.

Pengaruh mereka jauh melampaui peran seremonial dan merambah ke keuangan, industri, dan real estat global.