Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memilih untuk tetap memprioritaskan kelanjutan investasi teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) pada kuartal III/2026.

Di tengah fluktuasi makroekonomi dan tren pelemahan nilai tukar rupiah yang memicu lonjakan biaya perangkat teknologi, kedua raksasa perbankan Tanah Air ini memang tengah mengkaji kembali skala prioritas anggaran teknologi informasi (IT). Namun, untuk pengembangan AI Enterprise, kedua perseroan sepakat mempertahankan ekspansi secara terukur demi mengunci efisiensi operasional jangka panjang.

Langkah mempertahankan proyek AI di tengah tekanan kurs bukan tanpa alasan. Perbankan melihat potensi pemangkasan biaya operasional dan peningkatan produktivitas yang dihasilkan oleh teknologi ini jauh lebih besar ketimbang beban investasi awal yang membengkak akibat gejolak mata uang.

Kendati demikian, strategi eksekusi kini bergeser menjadi lebih selektif dengan fokus pada aspek value growth dan dampak bisnis yang instan.

EVP Enterprise IT & Data Management BCA, Lily Wongso mengungkapkan kenaikan harga akibat tekanan kurs menuntut perseroan untuk bertindak lebih hati-hati dalam menggelontorkan belanja modal IT.

BCA kini memperketat proses kurasi terhadap pemanfaatan kasus (use case) AI yang akan dibangun agar tetap sejalan dengan koridor strategi bisnis utama perusahaan.

“Jadi mana use case-use case memang yang sesuai dengan strategi dan memang akan menghasilkan impact yang lebih besar, benefit yang lebih besar. Nah, itu yang kami targetkan," ujar Lily, dikutip Jumat (5/6/2026).

Lily menambahkan BCA tidak memiliki rencana menghentikan pengembangan teknologi ini karena potensi efisiensinya sangat masif. Berdasarkan evaluasi internal, implementasi AI di lingkungan kerja BCA mampu menghasilkan standar efisiensi proses minimum sebesar 30%, bahkan pada beberapa fungsi tertentu dapat menembus angka 70% hingga 80%.

Senada, SVP AI & Data Analytics Division BNI, Handika Hakim menyatakan fluktuasi lanskap ekonomi makro akibat ketegangan geopolitik global memang berimbas pada pergerakan harga solusi IT. Guna mengantisipasi hal tersebut, BNI menerapkan strategi reprioritasi dan perumusan ulang taktik (re-strategize) sebagai pembeda di pasar.

“Use case-nya mungkin kita harus memilah-milah, mana yang kira-kira high value, kemudian secara time itu juga lebih sedikit," papar Handika.

BNI kini sangat berhati-hati dalam menghitung skala ekonomi (economic of scale) dari setiap pendeplosan AI. Aspek utama yang dijaga adalah memastikan biaya implementasi teknologi tidak boleh lebih mahal dibandingkan dengan biaya mempekerjakan tenaga manusia secara konvensional.

Strategi BNI pada kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026 akan lebih condong pada model AI yang lebih ringkas (smaller model) yang berfokus pada pengurangan biaya (cost reduction) serta mempercepat proses internal.

Sebagai gambaran, uji coba AI pada bagian Know Your Customer (KYC) di BNI mampu memangkas waktu pembedahan dokumen dari semula lima hari menjadi hanya hitungan jam.

Sementara itu merespons dinamika pasar di Indonesia, Senior Vice President APAC Cloudera, Remus Lim menilai langkah perbankan yang semakin pragmatis di tengah tantangan ekonomi merupakan hal yang tepat.

Menurutnya, organisasi tidak boleh membeli AI sekadar mengikuti tren tanpa kejelasan hasil akhir yang ingin dicapai.

Cloudera menerapkan strategi penguatan pasar dengan membantu para klien mengelola fondasi data secara tepat guna menyokong tiga pilar bisnis krusial yaitu menekan biaya, meningkatkan pendapatan, serta memitigasi risiko.

"Jika kita berinvestasi AI untuk fokus pada tiga use case ini, apakah itu saat penurunan ekonomi atau situasi geopolitik, saya pikir menjadi lebih penting bagi organisasi untuk terus melakukannya. Jika tidak, Anda akan tertinggal atau menjadi tidak relevan," kata Remus.

Sebagai mitra teknologi jangka panjang bagi BCA dan BNI, Cloudera memastikan tata kelola data yang bersih adalah kunci utama sebelum melangkah ke pemodelan AI demi menghasilkan nilai tambah nyata bagi pengguna akhir.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menyatakan dukungannya terhadap regulasi pemerintah terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Meski demikian, perusahaan masih mengkaji potensi dampak kebijakan tersebut terhadap trafik layanan dan bisnis telekomunikasi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Head of External Communications XLSmart Henry Wijayanto mengatakan pihaknya mendukung penuh semangat regulasi tersebut dan siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses implementasinya.

Namun demikian, Henry mengatakan perusahaan masih melakukan kajian internal untuk melihat potensi dampak kebijakan tersebut terhadap operasional bisnis, termasuk trafik layanan data.

“Adapun potensi dampak aturan tersebut terhadap bisnis, kami masih melakukan assessment, dan untuk langkah-langkah mitigasinya,” tutur Henry kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Henry mengatakan perusahaan akan berkoordinasi aktif dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia platform digital terkait mekanisme teknis implementasi PP Tunas tersebut. Selain itu, dia mengatakan perusahaan juga mendorong literasi digital yang bertanggung jawab melalui berbagai program edukasi bagi keluarga dan komunitas.

XLSmart juga terus mengembangkan dan memperkuat fitur parental control pada layanan perusahaan agar orang tua dapat lebih mudah mengawasi dan mengelola akses digital anak tanpa menghilangkan hak anak untuk tetap terhubung dengan internet.

Menurutnya, ekosistem digital yang lebih aman bagi anak justru dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri telekomunikasi dan digital secara keseluruhan.

“Yang pada akhirnya berdampak positif bagi keberlangsungan bisnis jangka panjang,” katanya.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyambut baik inisiatif pemerintah untuk melindungi anak di bawah usia 16 tahun di ruang digital melalui kebijakan pembatasan akses media sosial.

Dampak ....

Dampak ke Bisnis Telekomunikasi

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai kebijakan yang diatur dalam Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 tersebut diperkirakan belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi operator telekomunikasi maupun platform digital dalam jangka pendek.

Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut berdampak pada bisnis, operator dan platform digital perlu terlebih dahulu menyepakati langkah moderasi di tingkat sistem dan jaringan.

Sarwoto menjelaskan proses moderasi tersebut mencakup pengaturan format data yang dapat dikirim dan diterima pada arsitektur jaringan operator, serta pengembangan mekanisme pendeteksian usia pengguna.

“Selain itu di sesi aplikasi harus terhubung moderasi batasan umur 16th ke sistem antar platform,” kata Sarwoto kepada Bisnis.

Dia menambahkan mekanisme tersebut memerlukan standar yang disepakati bersama agar dapat menghasilkan laporan yang menjadi indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) terkait pembatasan usia pengguna.

Menurut Sarwoto, dampak ekonomi dari kebijakan tersebut kemungkinan baru dapat diukur setelah sistem berjalan dan KPI dapat dipantau setidaknya selama satu tahun.

Di sektor operator telekomunikasi, dia memperkirakan dampaknya tidak signifikan karena lebih dari 90% pelanggan menggunakan layanan prabayar sehingga kinerja average revenue per user (ARPU) relatif tidak terpengaruh.

Sementara itu, pada level penyedia konten, dampaknya akan sangat bergantung pada siapa yang mengambil keputusan untuk membeli konten, apakah orang dewasa atau anak di bawah usia 16 tahun.

Sarwoto juga menilai proses sosialisasi kebijakan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi regulator, penyedia layanan, dan masyarakat.

“Sosialisasi masih akan terus menjadi pekerjaan rumah regulator, providers, dan masyarakat untuk tujuan baik ini,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026. Meutya mengungkapkan terdapat sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun yang aksesnya ke media sosial akan ditunda.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya juga mengajak keluarga memanfaatkan momentum mudik dan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung antara orang tua dan anak, salah satunya dengan mengurangi penggunaan gawai.

Menurutnya, masa libur Lebaran dapat menjadi kesempatan bagi keluarga untuk membangun komunikasi yang lebih intensif di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital.

“Gunakan momen liburan dan mudik ini untuk sebanyak-banyaknya menghabiskan waktu bersama keluarga. Gadgetnya bisa dimatikan dulu atau setidaknya dikurangi,” kata Meutya.

Menurut Meutya, perubahan pola penggunaan teknologi digital membutuhkan kesiapan keluarga. Karena itu, peran orang tua menjadi penting dalam membangun komunikasi yang lebih sehat antara orang tua dan anak.

“Mungkin selama libur Lebaran ini adalah waktu yang baik untuk berbicara dari hati ke hati antara orang tua dan anak untuk mulai melakukan persiapan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Amazon Web Services (AWS) optimistis adopsi dan investasi terhadap artificial intelligence (AI) akan tetap tinggi meski sejumlah CEO menyebut teknologi baru tersebut tidak memberi keuntungan yang sepadan.

Keyakinan ini disampaikan di tengah sejumlah riset global yang menunjukkan adanya tantangan dalam realisasi nilai bisnis dari investasi AI.

Laporan terbaru firma akuntansi Deloitte bertajuk The State of AI in the Enterprise 2026: The Untapped Edge menyoroti adanya kesenjangan antara ekspektasi pendapatan perusahaan dan realitas hasil investasi AI di lapangan. Temuan tersebut sejalan dengan survei PwC yang menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan CEO terhadap dampak AI pada kinerja bisnis.

Dalam Global CEO Survey ke-29 PwC yang melibatkan 4.454 CEO di 95 negara, hanya 30% CEO yang optimistis terhadap pertumbuhan pendapatan dalam 12 bulan ke depan. Angka tersebut turun dari 38% pada 2025 dan 56% pada 2022.

Menanggapi hal tersebut, ASEAN Technology Lead for Strategic Initiatives AWS Joel Garcia mengatakan banyak perusahaan yang akan terus meningkatkan investasi di bidang AI.

“Jawabannya ya, tentu saja iya,” kata Joel saat ditemui usai acara AWS re:Invent 2025 Recap Media Briefing di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Joel, investasi terhadap AI bahkan akan semakin besar. Dia menyadari terdapat periode ketika banyak perusahaan menjalankan berbagai proof of concept (PoC).

Joel menilai kondisi tersebut wajar karena perusahaan masih berada dalam tahap eksperimen dan berupaya memahami teknologi AI yang terus berkembang.

Namun, saat ini AWS melihat perubahan pendekatan di kalangan pelanggan. Perusahaan mulai memanfaatkan AI, khususnya AI generatif dengan berangkat dari kebutuhan bisnis yang konkret, bukan sekadar eksperimen teknologi.

Dia menambahkan, masih banyak percobaan yang tidak berlanjut ke tahap produksi karena sejak awal hanya dimaksudkan sebagai uji coba.

“Tetapi, proyek-proyek yang kami kerjakan bersama pelanggan untuk mencapai hasil nyata justru sudah menghasilkan dampak yang konkret,” katanya.

Joel mencontohkan bank digital Hibank, salah satu pelanggan AWS, yang berhasil mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak internal.

Proses yang sebelumnya memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, sehingga memungkinkan perusahaan bereksperimen lebih cepat.

Selain itu, AWS juga memiliki pelanggan yang memanfaatkan AI untuk memodernisasi kode, seperti beralih dari basis data proprietary ke sistem yang lebih terbuka dan berbasis open source, sehingga dapat menekan biaya.

“Jadi, memang ada banyak narasi yang mengatakan bahwa AI di level atas tidak menghasilkan dampak bisnis. Namun, di sisi lain, ada juga perusahaan-perusahaan yang benar-benar berhasil dan kunci keberhasilan mereka adalah fokus pada hasil bisnis, bukan pada teknologinya,” katanya.

Joel menambahkan, saat ini terjadi pergeseran peran AI dari sekadar asisten menjadi agentic AI. Dalam model ini, agen AI memiliki tingkat otonomi tertentu untuk menjalankan tugas.

Dia menjelaskan, ketika pengguna memberikan tujuan yang spesifik, agen AI dapat memahami target tersebut, menyusun rencana, memecah langkah-langkah kerja, mengambil tindakan, serta kembali dengan hasil dan pembelajaran dari proses yang dijalankan.

“Itu dari sisi teknologi. Namun, yang lebih penting adalah: di mana teknologi ini diterapkan dalam kehidupan nyata?” kata Joel.

Sebagai implementasi, AWS mengembangkan tiga frontier agents, yakni Kiro Autonomous Agent, AWS Security Agent, dan AWS DevOps Agent. Ketiga agen tersebut dirancang sebagai agen jangka panjang yang dibekali memori dan otonomi.

Menurut Joel, ketiganya dikembangkan untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi pelanggan perusahaan dan berpotensi mengubah cara pelanggan membangun, mengamankan, serta mengoperasikan perangkat lunak.

Joel menegaskan, teknologi tersebut berangkat dari pengalaman internal AWS dalam menyelesaikan berbagai persoalan operasional, yang kemudian diubah menjadi layanan bagi pelanggan untuk menghadapi tantangan serupa.

“Ini adalah contoh penting, ada teknologi, ada kebutuhan pelanggan, dan jika kita melihat ke dunia perangkat lunak bagaimana perangkat lunak dibangun, diamankan, dan dioperasikan semuanya sejalan dengan cara pelanggan berupaya berinovasi. Dan pada akhirnya, akan ada hasil yang nyata,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Cloudera memprediksi pada 2026 akan terjadi peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap metode adopsi kecerdasan buatan (AI) di lingkungan enterprise.

Prediksi tersebut menyoroti pentingnya perusahaan-perusahaan skala besar (enterprise) untuk mengevaluasi kembali dan memperkuat fondasi data mereka.

Langkah ini dinilai penting karena enterprise kini berada di bawah dua tekanan utama sekaligus, yakni tuntutan regulator dan permintaan yang semakin tinggi dari para business user.

Country Manager Indonesia Cloudera, Sherlie Karnidta, menilai kombinasi tekanan tersebut membuat enterprise harus berpikir lebih strategis untuk menemukan keseimbangan antara kepatuhan, stabilitas sistem, inovasi teknologi, dan hasil bisnis yang terukur.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi enterprise pada 2026 akan jauh lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Oleh karena itu, pekerjaan enterprise di 2026 akan menjadi jauh lebih berat,” ujar Sherlie pada acara Cloudera Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Selain itu, Cloudera mengidentifikasi lima tren utama yang diperkirakan akan memengaruhi strategi AI enterprise pada 2026.

Pertama, munculnya AI silo di dalam organisasi. Banyak divisi mengadopsi AI menggunakan berbagai tools berbeda tanpa koordinasi yang terpusat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko tata kelola, sehingga adopsi AI perlu dikelola secara terkontrol dan terintegrasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, AI tidak lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis yang nyata. Hal ini terutama terlihat di sektor perbankan, di mana AI mulai digunakan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan keuntungan bisnis.

Ketiga, private AI menjadi prioritas. Bagi enterprise yang mengelola data sensitif seperti perbankan, rumah sakit, dan instansi pemerintahan private AI diprediksi akan menjadi standar. Pendekatan ini memungkinkan kontrol penuh atas data dan model AI, meminimalkan risiko kebocoran data, memenuhi tuntutan regulator, serta mendorong inovasi AI yang aman dan berdampak terukur.

Keempat, kesenjangan talenta dan literasi AI. Seiring semakin canggihnya tools AI, kesiapan sumber daya manusia belum tentu berkembang seimbang. Pada 2026, investasi pada peningkatan kompetensi dan literasi AI karyawan akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi AI di enterprise.

Terakhir, pergeseran strategi AI dari eksperimen ke dampak bisnis. Enterprise mulai menghitung return on investment (ROI), efisiensi biaya, serta nilai bisnis jangka panjang. AI pun tidak lagi dipandang sebagai cost center, melainkan sebagai sumber keunggulan kompetitif.

Adopsi AI paling banyak di Sektor Perbankan

Data terbaru dari Finextra Research yang ditugaskan oleh Cloudera menunjukkan bahwa 97% perusahaan jasa keuangan kini telah memiliki setidaknya satu use case AI atau machine learning (ML) yang berjalan di lingkungan produksi.

Pesatnya adopsi AI, khususnya Agentic AI di sektor perbankan, turut memunculkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Sherlie menegaskan bahwa AI memang dapat menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan berbasis aturan, namun tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia.

Pandangan serupa disampaikan Senior Vice President of Asia and Japan Cloudera, Remus Lim. Menurutnya, Agentic AI sangat membantu dalam pekerjaan yang berulang karena dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia.

“Hari sebelum adanya komputer, kita juga menanyakan pertanyaan yang sama, apakah komputer akan menggantikan manusia? Ternyata tidak,” kata Lim. (Nur Amalina)