Jakarta: Pasar kripto kembali bergairah. Bitcoin (BTC) melonjak lebih dari 4% dalam 24 jam terakhir dan menembus level USD74.000, tertinggi dalam tiga pekan.

Panji Yudha, Financial Expert Ajaib mengatakan Berdasarkan data perdagangan terbaru, BTC kini berada di kisaran USD74.100 atau sekitar Rp1,26 miliar.

Kenaikan ini turut mendorong dominasi pasar Bitcoin ke level 59,7%, sementara total kapitalisasi pasar kripto naik menjadi USD2,49 triliun.

Kenaikan juga diikuti Ethereum (ETH) yang berhasil bertahan di atas USD2.300, memperkuat sentimen positif di pasar aset digital.

Salah satu faktor pendorong datang dari dinamika geopolitik. Pasar menceBrmati laporan bahwa Iran berpotensi membuka opsi pembayaran menggunakan Bitcoin untuk kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz.

Langkah ini dinilai signifikan karena jalur tersebut menjadi lintasan sekitar 20% pasokan minyak global. Jika kebijakan tersebut direalisasikan, potensi pendapatan yang dihasilkan diperkirakan mencapai puluhan juta dolar per hari.

Isu ini sempat memicu lonjakan harga minyak hingga USD105 per barel sebelum kembali stabil di kisaran USD98, menambah kompleksitas sentimen pasar global.

Selain faktor geopolitik, pelaku pasar juga menantikan rilis data ekonomi Amerika Serikat, khususnya indeks harga produsen atau Producer Price Index (PPI) yang dijadwalkan pada Selasa malam WIB.

Secara konsensus, PPI diproyeksikan naik dari 3,4% menjadi 4,6% secara tahunan, sementara Core PPI diperkirakan berada di level 3,7%. Data ini akan menjadi penentu arah pergerakan Bitcoin dalam jangka pendek.

Jika realisasi data sesuai atau di bawah ekspektasi, BTC berpotensi melanjutkan tren kenaikan menuju area USD76.000. Sebaliknya, angka yang lebih tinggi dari perkiraan dapat menahan laju reli pasar kripto.

Di sisi korporasi, langkah agresif MicroStrategy kembali menjadi sorotan. Perusahaan tersebut dilaporkan menambah kepemilikan Bitcoin senilai USD1 miliar atau sekitar 13.927 BTC. Dengan tambahan ini, total cadangan Bitcoin perusahaan mendekati 781 ribu BTC.

Sementara itu, Circle, penerbit stablecoin USDC, mencatat lonjakan saham signifikan seiring optimisme pasar terhadap perkembangan regulasi stablecoin di Amerika Serikat.

Harapan terhadap kejelasan aturan hukum dinilai menjadi katalis penting bagi industri kripto ke depan. Kombinasi sentimen geopolitik, data ekonomi, dan aksi korporasi membuat pergerakan pasar kripto saat ini berada dalam fase yang sangat dinamis.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan aturan baru terkait ekspor chip AI. Kebijakan tersebut mencakup usulan yang mewajibkan negara lain untuk berinvestasi dalam infrastruktur pusat data di wilayah Amerika Serikat (AS).

Komitmen ekonomi ini menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan akses teknologi prosesor tercanggih dari Nvidia Corp. dan Advanced Micro Devices (AMD) Inc. Kerangka kerja yang baru ini bertujuan memperketat kendali atas rantai pasokan semikonduktor global secara menyeluruh.

Kementerian Perdagangan AS sedang merancang draf tersebut sebagai penanda pergeseran signifikan dari strategi era pemerintahan Joe Biden. Sebelumnya, negara yang punya hubungan dekat dengan AS mendapatkan pengecualian dari batasan ekspor yang ketat.

Aturan baru ini menuntut keterlibatan pemerintah yang lebih dalam dan komitmen ekonomi yang nyata. Melansir dari Tom’s Hardware, Selasa (10/3/2026), tingkat pengawasan akan bervariasi tergantung pada skala pesanan chip tersebut.

Juru bicara Kementerian Perdagangan AS mengatakan agensi tetap berkomitmen mempromosikan ekspor aman dari tumpukan teknologi Amerika. Namun, pihaknya menolak klaim akan menghidupkan kembali kerangka kerja era sebelumnya.

“Kami tidak akan kembali ke aturan difusi AI karena kebijakan itu tergolong membebani, melampaui batas, dan membawa bencana,” ujar juru bicara tersebut dikutip dari TechCrunch.

Dalam aturan yang diusulkan, negara yang mencari pengiriman 200.000 unit chip atau lebih wajib berkomitmen pada investasi infrastruktur AI milik AS. Alternatif lainnya adalah memberikan jaminan keamanan di tingkat antar-pemerintah.

Pembeli asing tetap diwajibkan mendapatkan lisensi resmi meskipun untuk instalasi kecil yang melibatkan kurang dari 1.000 chip. Eksportir juga diharuskan memantau penggunaan unit secara berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan.

Penerima chip dapat diwajibkan menginstal perangkat lunak khusus yang mencegah chip tersebut dihubungkan ke klaster komputasi besar tanpa izin. Bagi pesanan hingga 100.000 unit, pembeli harus menyertakan jaminan government-to-government (G2G).

Instalasi yang mendekati angka 200.000 unit berisiko menghadapi kunjungan langsung dari pejabat kontrol ekspor AS. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan penuh dari pihak pembeli di luar negeri.

Mantan pejabat keamanan nasional Saif Khan mengatakan aturan ini bertujuan mencegah pengalihan chip AI canggih ke China. Menurutnya, kerangka kerja tersebut mendukung pengembangan superkomputer AI yang lebih aman di masa depan.

Namun, Khan memberikan catatan bahwa persyaratan lisensi yang diusulkan tersebut kemungkinan besar terlalu luas. Para kritikus juga memperingatkan adanya risiko pembeli internasional beralih ke pemasok non-AS untuk menghindari birokrasi.

Hingga saat ini, pihak AMD dan Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait rincian usulan tersebut. Di sisi lain, Nvidia menolak untuk memberikan komentar terkait dampak regulasi terhadap operasional mereka.

Ketidakpastian regulasi ini dilaporkan mulai memengaruhi dinamika pasar, terutama pada performa ekspor Nvidia di pasar China. Detail regulasi masih berpotensi berubah mengingat draf ini masih dalam tahap diskusi internal pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktisi keamanan siber sekaligus pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengingatkan adanya risiko dalam mekanisme transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diatur dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Ardi menilai ART secara eksplisit merujuk pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut mensyaratkan agar transfer data lintas batas hanya dilakukan ke negara dengan tingkat perlindungan setara atau lebih tinggi dari Indonesia.

“Di atas kertas, hal ini tampak ideal. Namun, pengakuan terhadap perlindungan data AS dalam ART lebih didasarkan pada hasil negosiasi dagang daripada evaluasi substantif atas sistem perlindungan data yang berlaku di sana,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Faktanya, lanjut Ardi, Amerika Serikat belum memiliki kerangka perlindungan data komprehensif setara General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Sistem hukum di AS, seperti US CLOUD Act, bahkan memungkinkan otoritas AS mengakses data yang tersimpan di server luar negeri, termasuk data WNI.

“Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap penyadapan, eksploitasi, dan pelanggaran privasi yang sangat nyata,” tegasnya.

Tembok birokrasi hukum tidak dipungkiri menjadi salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan data lintas batas. Ketika terjadi kejahatan siber atau pelanggaran terhadap data WNI yang disimpan di server AS, proses penegakan hukum sering kali berlarut-larut dan tidak efektif.

Dia menilai sanksi yang diberikan selama ini pun tidak cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dan otoritas terkait dalam melindungi data pribadi mereka.

Krisis ketidakpercayaan ini menurutnya menjadi ancaman serius bagi reputasi pemerintah, sekaligus memperlemah kedaulatan digital Indonesia. Banyak pelanggaran yang terjadi, namun pelaku tidak pernah benar-benar diproses secara hukum.

“Akibatnya, data pribadi masyarakat Indonesia terus menjadi sasaran eksploitasi dan penyalahgunaan,” jelasnya.

Sepanjang 2025, sejumlah kasus kebocoran data di Indonesia dan AS menjadi sorotan. Data kesehatan, perilaku digital, hingga informasi finansial menjadi sasaran peretasan. Bahkan, data yang telah dianonimkan dinilai masih berpotensi diidentifikasi kembali melalui kombinasi metadata dan teknologi analitik yang semakin canggih.

Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa data pribadi telah berubah menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi. Perusahaan teknologi, penyedia layanan cloud, e-commerce, dan media sosial memiliki akses luas terhadap data pengguna.

“Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga data pribadi masyarakat Indonesia semakin rentan menjadi objek eksploitasi, baik secara legal maupun ilegal,” sebut Ardi.

Ardi menekankan bahwa kedaulatan digital bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari strategi nasional di era ekonomi berbasis data. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif melalui pengawasan transparan, penegakan hukum tegas, serta kerja sama internasional yang konkret dalam penanganan kejahatan siber.

“Tanpa langkah nyata, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam drama eksploitasi data pribadi di era digital ini,” tuturnya.