#30 tag 24jam
Freeport ajukan draf perjanjian divestasi saham ke pemerintah
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan, pihaknya telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada ... [492] url asal
#divestasi-saham-freeport #perpanjangan-iupk-freeport #ptfi #tambang-freeport
Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya 'transfer of shares' atau pengalihan saham sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses
Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan, pihaknya telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada pemerintah untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah,” ujar Tony kepada ANTARA ketika ditemui di setelah acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (17/6) malam.
Tony menjelaskan bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut harus sudah ditandatangani sebelum penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan terjadi pada 2041.
Pengalihan kepemilikan saham Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sebesar 12 persen di PTFI kepada pemerintah termaktub di dalam Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah.
Dengan demikian, draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen merupakan tindak lanjut dari MoU perpanjangan IUPK PTFI di Grasberg, Papua Tengah.
“Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses,” kata Tony.
MoU tentang perpanjangan IUPK PTFI ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).
Melalui MoU tersebut, pemerintah, FCX dan PTFI menyepakati enam poin, yakni IUPK Freeport akan diubah untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan; kemudian, PTFI akan meningkatkan dukungannya bagi masyarakat di Papua, termasuk melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan sebuah rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan di bidang medis.
Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat pelaksanaan studi guna mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang serta peluang ekspansi.
Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya.
Selain itu, PTFI juga akan memiliki fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat berdasarkan mekanisme pasar apabila Amerika Serikat memerlukan tambahan pasokan tembaga.
Kelima, pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PTFI kepada pihak pemerintah tanpa biaya, dengan ketentuan pihak yang memperoleh saham tersebut mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.
FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041, dan kepemilikannya akan menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042.
Poin keenam adalah struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku, akan tetap dipertahankan selama umur sumber daya.
“Semoga kami bisa mendapatkan perpanjangan IUPK, sehingga operasional kami atau manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang itu,” ujar Tony.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Rosan Sebut Pemda Papua Berpeluang Tambah Kepemilikan Saham Freeport
Pemerintah berencana menambah saham Pemda Papua di Freeport, sesuai arahan Presiden Prabowo. [282] url asal
#freeport #saham-freeport #pemda-papua-saham-freeport #kepemilikan-saham-freeport #saham-freeport-papua #freeport-indonesia-saham #divestasi-saham-freeport #prabowo-saham-freeport #rosan-roeslani-freep
(Bisnis.Com - Ekonomi) 09/01/26 04:00
v/97820/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang peningkatan porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah (Pemda) Papua di PT Freeport Indonesia.
Wacana tersebut mencuat seiring arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar porsi saham Freeport untuk daerah diperbesar.
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani membenarkan rencana tersebut.
Namun, dia belum bersedia mengungkapkan skema maupun besaran tambahan saham yang akan diberikan kepada Pemda Papua.
"Nanti ya kalau udah, pokoknya porsi daerah harus kita tambahkan," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan penambahan hingga 12%, Rosan kembali menegaskan belum ada angka pasti yang bisa disampaikan saat ini.
"Ya nanti lihat," kata Rosan.
Sebelumnya, isu penambahan saham Freeport bagi daerah Papua dibahas dalam pengarahan Presiden kepada Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) dan para gubernur Papua di Istana Negara, Selasa (16/2/2025).
Saat itu, Ketua KEPP-OKP Velix Wanggai menyampaikan bahwa Presiden meminta agar pemerintah segera mengkaji skema divestasi tersebut.
"Ada arahan dari bapak presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport. Terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua. Akan kita bincangkan antara Gubernur-Gubernur di tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran," kata Velix.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Adapun rencana divestasi saham Freeport itu akan difasilitasi melalui badan usaha milik pemerintah provinsi Papua, yakni PT Papua Divestasi Mandiri.
"Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi," katanya.
Velix menambahkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari tindak lanjut kebijakan divestasi.
Komite Otsus Papua: Prabowo Minta Pemda Bahas Divestasi Saham Freeport
Presiden Prabowo Subianto disebut meminta gubernur sejumlah provinsi di Papua berdiskusi soal pembagian jatah divestasi saham PT Freeport Indonesia. [225] url asal
#komite-eksekutif-otsus #papua #prabowo-subianto #divestasi #divestasi-saham-freeport #freeport #saham #freeport-indonesia #menteri-esdm #danantara-rosan-roeslani #istana-negara #papua-divestasi
(CNN Indonesia - Ekonomi) 18/12/25 21:30
v/78040/
Presiden Prabowo Subianto disebut meminta gubernur sejumlah provinsi di Papua berdiskusi soal pembagian jatah divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai usai menghadap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12). Selain Velix, turut hadir kepala daerah se-Papua dalam pertemuan tersebut.
"Ada arahan dari Bapak Presiden (Prabowo) untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua. Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran," jelas Velix di Istana Kepresidenan Jakarta.
Velix menegaskan mereka akan membahas pembagian jatah Freeport itu bersama dua anak buah Prabowo, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Di lain sisi, Gubernur Papua Mathius Fakhiri mengatakan rencana divestasi Freeport bakal dibicarakan secara internal terlebih dulu. Ia menegaskan harus membahas hal tersebut bersama gubernur lain di Papua.
"Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua divestasi. Nanti kami akan laporkan ke pak menteri dan Pak Menteri ESDM (Bahlil) bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya," jelas Fakhiri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan Indonesia bakal mendapatkan tambahan saham 12 persen dari Freeport.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengklaim tambahan saham sebesar 12 persen itu diperoleh secara gratis.
CEO Danantara: Akuisisi Tambahan Saham Freeport Sebanyak 12% Sudah Rampung
CEO Danantara memastikan akuisisi 12% saham Freeport rampung, meningkatkan kepemilikan Indonesia menjadi 63,2%. Finalisasi diharapkan selesai sebelum 2041. [401] url asal
#ceo-danantara #akuisisi-saham-freeport #divestasi-saham-freeport #saham-freeport-indonesia #tambahan-saham-freeport #kepemilikan-saham-freeport #freeport-mcmoran-divestasi #perpanjangan-izin-freeport
(Bisnis.Com - Market) 17/12/25 18:01
v/76184/
Bisnis.com, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan rencana tambahan divestasi 12% untuk saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah rampung.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM tersebut menyatakan rencana akuisisi tambahan perusahaan tambang itu tinggal menunggu proses finalisasi.
“Pokoknya insyaAllah itu sih sebenarnya sudah rampung ya, tinggal finalisasi aja,” kata Rosan kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (17/12/2025).
Adapun, rencananya pemerintah melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), akan menambah sekitar 12% kepemilikan saham Freeport sehingga porsi kepemilikan negara meningkat menjadi 63,2%.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan proses divestasi tambahan saham 12% untuk Indonesia memasuki tahap finalisasi.
Dia pun berharap proses tersebut dapat dipercepat sehingga perusahaan segera mendapat kepastian perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. "Ya, masih dalam tahap finalisasi," ucap Tony kepada Bisnis, Senin (8/12/2025) malam.
Tony menyebut, saat ini belum ada kontrak tertulis atas kesepahaman rencana pelepasan saham tersebut antara pemerintah Indonesia dengan induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX).
Dia menerangkan, tambahan saham untuk Indonesia tersebut memang baru akan diberikan setelah 2041. Namun, dia menegaskan bahwa proses penandatanganan atau kepastian terkait divestasi diperjanjikan dari sekarang.
Sebab, Freeport membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak tambang lantaran memerlukan waktu cukup panjang untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Ini guna mencegah terjadinya depleting tambang atau penyusutan cadangan setelah aktivitas eksploitasi.
"Ya, diharapkan lebih cepat, lebih bagus," kata Tony.
Sebelumnya, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengonfirmasi akan melakukan divestasi saham tambahan sebesar 12% di PTFI kepada pihak Indonesia. Aksi korporasi ini sebagai syarat untuk mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041. Induk PTFI dari Amerika Serikat (AS) itu menyebut bahwa kepemilikan perusahaan di PTFI akan berkurang menjadi 37% setelah 2041.
"FCX diperkirakan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 49% hingga tahun 2041, dan selanjutnya memiliki sekitar 37% kepemilikan setelah tahun 2041," ujar Presiden dan Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk melalui pernyataan resminya, dikutip Jumat (24/10/2025).
FCX menekankan bahwa perjanjian tata kelola yang ada akan tetap berlaku sepanjang masa operasi tambang. Seiring dengan hal ini, FCX menyebut bahwa PTFI tengah mempersiapkan permohonan resmi untuk perpanjangan izin jangka panjang yang mencakup masa manfaat sumber daya tambang Grasberg. Pengajuan tersebut direncanakan dilakukan pada kuartal IV/2025.
"Sehubungan dengan perpanjangan ini, PTFI berencana untuk melanjutkan eksplorasi, melakukan studi untuk pengembangan tambahan di masa mendatang, dan memperluas program sosialnya," kata Quirk.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)