KOMPAS.com - Pemerintah resmi memastikan jadwal pencairan gaji ke-13 PNS 2026. Kepastian ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang menyebutkan bahwa pembayaran akan mulai dilakukan paling cepat pada Juni 2026.

Dengan jadwal yang sudah ditetapkan, aparatur sipil negara (ASN) kini bisa mulai mengantisipasi pencairan gaji ke-13 untuk berbagai kebutuhan penting di pertengahan tahun.

Jadwal pencairan gaji ke-13 PNS 2026

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa gaji ke-13 akan mulai ditransfer ke rekening penerima paling cepat pada Juni 2026.

“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026,” tulis beleid tersebut, dikutip Minggu (19/4/2026).

Kebijakan ini menjadi sinyal positif, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengandalkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan pendidikan anak maupun pengeluaran lain di pertengahan tahun.

Siapa saja penerima gaji ke-13 2026?

Pemerintah menetapkan bahwa penerima gaji 13 2026 tidak hanya terbatas pada PNS. Adapun daftar lengkapnya meliputi:

• Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat negara
• Pensiunan
• Pegawai non-ASN di instansi pemerintah

Dengan cakupan tersebut, kebijakan ini menjangkau ASN aktif hingga pensiunan serta pegawai tertentu di lingkungan instansi pemerintah.

Pixabay/Ekoanug Ilustrasi uang, gaji ke-13 2026. Gaji ke-13 2026 kapan cair. Komponen gaji ke-13 2026.

Komponen gaji ke-13 PNS 2026

Besaran gaji ke-13 yang diterima mengacu pada ketentuan dalam regulasi. Komponen gaji 13 PNS 2026 sebagai berikut:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Selain itu, tunjangan kinerja juga termasuk dalam komponen pembayaran. Namun, tidak semua tunjangan tambahan dihitung dalam gaji ke-13.

Aturan khusus untuk PPPK

Terdapat ketentuan tambahan bagi PPPK dalam pemberian gaji ke-13, yakni:

• Jika masa kerja kurang dari satu tahun, pembayaran dilakukan secara proporsional
• PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak berhak menerima

Ketentuan ini dibuat agar pemberian gaji ke-13 tetap adil sesuai masa kerja masing-masing pegawai.

Skema pembayaran dan sumber anggaran

Untuk ASN daerah yang dibiayai melalui APBD, komponen gaji ke-13 pada dasarnya sama dengan ASN pusat. Namun, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan menambahkan penghasilan lain sesuai kemampuan fiskal.

Sumber pendanaan gaji ke-13 terdiri dari:

• APBN untuk instansi pusat
• APBD untuk pemerintah daerah

Aturan ini memastikan pelaksanaan pembayaran berjalan sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing instansi.

Penetapan jadwal pencairan gaji ke-13 PNS 2026 tidak hanya memberikan kepastian bagi aparatur negara, tetapi juga berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga.

Bagi penerima, momen ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penting, seperti biaya pendidikan, kebutuhan keluarga, hingga menambah tabungan di tengah tahun.

Dengan jadwal yang sudah jelas, gaji ke-13 dapat dikelola lebih bijak agar manfaatnya terasa lebih optimal.

KOMPAS.com - Pemerintah resmi menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.

Regulasi ini memastikan, dana akan mulai ditransfer ke rekening penerima paling cepat pada Juni 2026.

“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026,” tulis beleid tersebut, dikutip Minggu (19/4/2026).

Kebijakan ini menjadi sinyal positif, terutama bagi aparatur negara yang mengandalkan gaji 13 2026 untuk kebutuhan pendidikan anak atau pengeluaran tambahan di pertengahan tahun.

Simak selengkapnya mengenai siapa saja penerima gaji ke-13 2026, komponen, hingga aturannya.

Kelompok penerima gaji ke-13 2026

Pemerintah menetapkan penerima gaji ke-13 mencakup:

• Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat negara
• Pensiunan
• Pegawai non-ASN di instansi pemerintah

Artinya, cakupan penerima cukup luas, tidak hanya ASN aktif tetapi juga pensiunan dan pegawai non-ASN tertentu.

Dok. SHUTTERSTOCK/DICKY ALGOFARI Ilustrasi uang, gaji ke-13 2026. Komponen gaji ke-13 2026. Siapa saja penerima gaji ke-13 2026?

Komponen gaji ke-13 2026

Besaran gaji ke-13 2026 yang diterima mengacu pada Pasal 10 dalam PP tersebut, dengan komponen meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Selain itu, pemerintah juga memasukkan tunjangan kinerja sebagai bagian dari komponen pembayaran. Namun, tidak semua tunjangan tambahan dihitung dalam gaji ke-13.

Aturan khusus untuk PPPK

Bagi PPPK, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan:

• Jika masa kerja kurang dari satu tahun, gaji ke-13 diberikan secara proporsional
• PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak berhak menerima gaji ke-13

Aturan ini memastikan pemberian gaji tetap adil sesuai masa kerja masing-masing pegawai.

Skema untuk daerah dan sumber anggaran

Untuk ASN daerah yang dibiayai melalui APBD, komponen gaji ke-13 pada dasarnya sama. Namun, pemerintah daerah dapat menambahkan penghasilan lain sesuai kemampuan fiskal masing-masing.

Adapun sumber pendanaan berasal dari:

• APBN untuk instansi pusat
• APBD untuk pemerintah daerah

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 2026.

Dengan ditetapkannya jadwal pencairan gaji ke-13 2026, pemerintah tidak hanya memberikan kepastian bagi aparatur negara.

Lebih dari itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi penerima, momen ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan penting, mulai dari biaya pendidikan hingga menambah tabungan di tengah tahun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadwal Pencairan Gaji ke-13 2026: PNS, PPPK, TNI, Polri Cek di Sini".

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani dan ditetapkan sejak 3 Maret 2026 dan mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Lampiran pada PP tersebut lalu memaparkan batas besaran THR dan gaji ketiga belas kepada para penerima manfaat, yaitu:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.