Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP), Washington, D.C., pada Kamis (19/2/2025) waktu setempat.

Pertemuan perdana KTT Board of Peace (BoP) resmi digelar sebagai langkah awal pembentukan mekanisme internasional transisional yang bertujuan mendukung perdamaian dan stabilisasi di Gaza, Palestina.

Forum ini menjadi momentum penting bagi negara-negara anggota untuk mengonsolidasikan komitmen kolektif, terutama dalam mendukung rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.

Pertemuan ini menandai peluncuran resmi Board of Peace sebagai platform multilateral yang dirancang untuk mempercepat pemulihan Gaza pascakonflik.

Selain itu, forum tersebut juga bertujuan menggalang dukungan konkret negara anggota, baik dalam bentuk kontribusi finansial maupun dukungan operasional, guna mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat sipil.

Salah satu agenda utama pertemuan adalah pengesahan dokumen hasil pertemuan yang akan menjadi kerangka kerja implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

Resolusi tersebut memberikan mandat internasional bagi upaya stabilisasi dan rekonstruksi Gaza melalui pendekatan yang terkoordinasi dan berlandaskan hukum internasional.

Kehadiran Prabowo dalam forum ini menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian global, khususnya terkait isu Palestina. Partisipasi Indonesia dipandang sebagai wujud komitmen untuk terlibat aktif dalam pembentukan dan penguatan kerangka kerja BoP sebagai mekanisme internasional transisional yang berbasis mandat PBB.

Indonesia juga menyatakan kesiapan prinsip untuk berkontribusi dalam International Stabilization Force (ISF), dengan catatan bahwa mandat operasi harus jelas, parameter operasional disepakati bersama, serta selaras dengan hukum internasional dan ketentuan nasional Indonesia (national caveats). Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian diplomatik sekaligus komitmen terhadap prinsip kedaulatan dan hukum internasional.

Dukungan Rekonstruksi dan Visi Dua Negara

Selain dukungan stabilisasi, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap rekonstruksi jangka panjang Gaza. Upaya ini diarahkan untuk memastikan pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan stabilitas sosial-ekonomi bagi masyarakat Palestina.

Kendati demikian, Indonesia menekankan bahwa seluruh upaya tersebut harus tetap menghormati hak-hak rakyat Palestina dan sejalan dengan visi Solusi Dua Negara sebagai kerangka penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan ini konsisten dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkeadilan di Timur Tengah.

Dalam pernyataannya di Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce pada Rabu (18/2/2026), Prabowo menegaskan bahwa kehadirannya di Washington merupakan undangan langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghadiri pertemuan yang akan membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza.

“Pertemuan resmi pertama dari Board of Peace untuk membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Kami terus berupaya merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina," kata Prabowo.

Pertemuan perdana BoP dinilai sebagai momentum penting dalam memperkuat diplomasi multilateral untuk merespons krisis kemanusiaan dan keamanan di Gaza. Dengan melibatkan berbagai negara dan lembaga internasional, forum ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam Board of Peace tidak hanya mencerminkan solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga mempertegas peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan peluncuran BoP, harapan baru muncul bagi upaya stabilisasi Gaza, sekaligus membuka ruang bagi kerja sama internasional yang lebih erat dalam mewujudkan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah lanskap geopolitik global yang semakin kompleks, langkah Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington, D.C. pada 19 Februari 2026 menjadi momentum penting bagi diplomasi Indonesia.

Agenda tersebut bukan sekadar forum multilateral biasa, melainkan panggung awal bagi upaya konkret mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Gaza, Palestina—sekaligus ujian bagi posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang mengedepankan politik luar negeri bebas aktif.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menilai bahwa bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BoP), bisa menjadi solusi untuk mendukung perlindungan warga sipil di Gaza. Namun, bagaimana sikap pemerintah saat Israel bergabung ke BoP?

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menilai bahwa kehadiran Israel tidak akan mengubah sikap Indonesia untuk menjadi anggota BoP. Pemerintah menilai bahwa untuk menciptakan perdamaian membutuhkan keterlibatan pihak banyak pihak.

Dia juga meminta kehadiran Indonesia di dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Trump, agar tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam BoP karena ingin terlibat dalam stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

Sebagai informasi, Israel baru saja resmi bergabung sebagai salah satu anggota Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) buka suara terkait status hubungan RI-Israel.

"Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut," kata Yvonne kepada Bisnis pada Kamis (12/2/2026).

Respons Atas Masuknya Israel ke BoP

Indonesia sejak awal mengecam keras kekerasan dan peperangan. Pemerintah Indonesia juga menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara.

Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian.

"Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," ujar Yvonne.

Sebagaimana diketahui, Israel telah resmi bergabung sebagai salah satu anggota Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

"Sebelum pertemuan saya di Gedung Putih dengan Presiden Trump, saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'," ujar Netanyahu melalui postingan di X, Kamis (12/2/2026).

Dia mengatakan pertemuan dengan Marco dilakukan di Blair House, Washington D.C., AS. Nampak, keduanya telah meneken dokumen keanggotaan Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian.

Usai bergabung dengan Dewan Perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump, Benjamin optimistis bahwa kesepakatan ini dapat memperkuat aliansi Israel dan AS.

"Kami akan terus memperkuat aliansi yang tak tergoyahkan antara Israel dan Amerika Serikat," pungkasnya.

Prabowo Akan Berangkat ke Amerika

Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026. Di antara agenda itu, Prabowo akan menandatangani kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Tadi membicarakan terkait dengan update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreementon Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Terpisah, Airlangga menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi terkait tarif dengan AS telah rampung. Kedua negara pun telah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026. Kendati demikian, hingga memasuki pekan kedua Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi.

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen untuk membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia merespons positif pengesahan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) Vahd Nabyl Mulachela menuturkan bahwa resolusi itu juga mengedepankan penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, dan penjagaan perdamaian oleh pasukan stabilisasi internasional atas mandat PBB.

“Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 17 November 2025, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina," jelas Nabil dalam pernyataan resminya, Selasa (18/11/2025).

Nabil menuturkan, Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati

"Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan," jelas Nabil.

Dia melanjutkan, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan, untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, DK PBB menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang salah satunya mencakup pembentukan pasukan perdamaian di kawasan tersebut.

Melansir Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Keputusan tersebut bersifat simbolis karena rencana 20 poin Trump pada dasarnya sudah berjalan sejak Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan damai pada Oktober 2025—yang kerap dilanggar Israel dengan sejumlah serangan ke wilayah Palestina.

Meski begitu, AS mendorong pengesahan DK PBB untuk menjaga momentum diplomatik dan mengamankan dukungan internasional, termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang dibutuhkan untuk memantau gencatan senjata di Gaza.

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata fase dua di jalur Gaza Palestina, kini telah dimulai. Dalam unggahan di media sosial pada Selasa 14 Oktober, Trump berujar saat ini 20 sandera terakhir di Gaza telah seluruhnya dibebaskan.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 17/10/2025) berikut ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza, Palestina.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan TNI dapat berangkat apabila KTT terkait perdamaian Gaza di Mesir, Senin, mencapai hasil konstruktif dan pengiriman pasukan disetujui oleh DK-PBB.

"Kalau memang terjadi kesepakatan yang konstruktif, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana [pengiriman pasukan perdamaian]. Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Alhamdulillah, yang hadir Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri," kata Prasetyo di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Presiden Prabowo, selepas memimpin rapat terbatas di kediamannya, dijadwalkan bergerak menuju Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu tengah malam. Prabowo dijadwalkan melawat ke Mesir menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai perdamaian di Gaza, Palestina, yang digelar di Kota Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir, Senin (13/10/2025).

Dalam lawatannya ke Mesir yang kemungkinan berlangsung selama sehari, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin (11/10) secara khusus Beliau mendapatkan undangan. Memang agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga Insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina, dan terutama di Gaza," kata Prasetyo Hadi.

Terkait pengiriman 20.000 prajurit TNI ke Gaza sebagai pasukan perdamaian, Presiden Prabowo telah menyampaikan usulan itu secara terbuka dalam pidatonya saat Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan lalu (23/9).

"Manakala mandat diberikan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Agung PBB, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih, putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain [yang berkonflik], seperti di Ukraina, Sudan, Libya, di mana pun tempat yang butuh perdamaian ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap," ujar Prabowo saat pidato di Sidang Umum PBB.