Bisnis.com, JAKARTA — TNI mengungkap 8.000 prajurit sudah siap berangkat ke Gaza pada akhir Juni 2026.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan pengiriman ribuan pasukan itu akan dilakukan secara bertahap.

Dia mencatat bahwa proses administrasi bakal dilakukan pada Februari. Selanjutnya, 1.000 pasukan ditargetkan dalam kondisi siap berangkat pada akhir April 2026.

"Sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026," ujar Donny saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).

Kemudian, dia menegaskan bahwa keterangan siap ini bukan berarti dipastikan bakal berangkat pada akhir Juni 2026. Sebab, keberangkatan prajurit ini masih menunggu keputusan politik dari pemerintah RI.

Terlebih, berdasarkan informasi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), sejauh ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza.

"Istilah siap berangkat bukan berarti sudah berangkat, melainkan benar-benar dalam kondisi siap diberangkatkan sewaktu-waktu. Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku," pungkasnya.

Sekadar informasi, wacana pengiriman 8.000 pasukan TNI diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia mengatakan bahwa saat ini jumlah personel untuk dikirim ke Gaza masih dibicarakan.

Dia mengatakan pengiriman pasukan ini bisa jadi bersinggungan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Terlepas dari itu, Pras menegaskan bahwa prajurit yang diterjunkan bakal membawa semangat menjaga perdamaian sebagaimana komitmen Indonesia.

"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, bukan Indonesia," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — TNI mengungkap 8.000 prajurit sudah siap berangkat ke Gaza pada akhir Juni 2026.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan pengiriman ribuan pasukan itu akan dilakukan secara bertahap.

Dia mencatat bahwa proses administrasi bakal dilakukan pada Februari. Selanjutnya, 1.000 pasukan ditargetkan dalam kondisi siap berangkat pada akhir April 2026.

"Sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026," ujar Donny saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).

Kemudian, dia menegaskan bahwa keterangan siap ini bukan berarti dipastikan bakal berangkat pada akhir Juni 2026. Sebab, keberangkatan prajurit ini masih menunggu keputusan politik dari pemerintah RI.

Terlebih, berdasarkan informasi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), sejauh ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza.

"Istilah siap berangkat bukan berarti sudah berangkat, melainkan benar-benar dalam kondisi siap diberangkatkan sewaktu-waktu. Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku," pungkasnya.

Sekadar informasi, wacana pengiriman 8.000 pasukan TNI diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia mengatakan bahwa saat ini jumlah personel untuk dikirim ke Gaza masih dibicarakan.

Dia mengatakan pengiriman pasukan ini bisa jadi bersinggungan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Terlepas dari itu, Pras menegaskan bahwa prajurit yang diterjunkan bakal membawa semangat menjaga perdamaian sebagaimana komitmen Indonesia.

"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, bukan Indonesia," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal pengiriman 8.000 pasukan militer Indonesia alias TNI ke jalur Gaza.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sesuai dengan tradisi yang ada, pengiriman pasukan sudah seharusnya melalui mekanisme Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ya, dalam tradisi kita pengiriman pasukan [TNI] sejak dulu Pasukan Perdamaian itu kan selalu melalui PBB," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (16/2/2026).

Dia menambahkan, ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, Indonesia sebaiknya bisa memperkuat solidaritas anggota di wilayah Asia, Amerika maupun Afrika.

Oleh sebab itu, partai dengan logo banteng itu menilai keliru apabila penyelesaian konflik justru dilakukan melalui pembentukan badan baru atau di luar mekanisme PBB.

"Kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia-Afrika-Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan," imbuhnya.

Bicara soal keterlibatan RI di Board of Peace (BoP), Hasto berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa mempertahankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

Pasalnya, kata dia, politik bebas aktif itu bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia agar dunia bebas dari berbagai bentuk penjajahan apa pun.

"Ya kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia," pungkasnya.

Sekadar informasi, wacana pengiriman 8.000 pasukan TNI diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia mengatakan bahwa saat ini jumlah personel untuk dikirim ke Gaza masih dibicarakan.

Dia mengatakan pengiriman pasukan ini bisa jadi bersinggungan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Terlepas dari itu, Pras menegaskan bahwa prajurit yang diterjunkan bakal membawa semangat menjaga perdamaian sebagaimana komitmen Indonesia.

"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, bukan Indonesia," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza, Palestina.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan TNI dapat berangkat apabila KTT terkait perdamaian Gaza di Mesir, Senin, mencapai hasil konstruktif dan pengiriman pasukan disetujui oleh DK-PBB.

"Kalau memang terjadi kesepakatan yang konstruktif, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana [pengiriman pasukan perdamaian]. Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Alhamdulillah, yang hadir Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri," kata Prasetyo di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Presiden Prabowo, selepas memimpin rapat terbatas di kediamannya, dijadwalkan bergerak menuju Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu tengah malam. Prabowo dijadwalkan melawat ke Mesir menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai perdamaian di Gaza, Palestina, yang digelar di Kota Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir, Senin (13/10/2025).

Dalam lawatannya ke Mesir yang kemungkinan berlangsung selama sehari, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin (11/10) secara khusus Beliau mendapatkan undangan. Memang agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga Insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina, dan terutama di Gaza," kata Prasetyo Hadi.

Terkait pengiriman 20.000 prajurit TNI ke Gaza sebagai pasukan perdamaian, Presiden Prabowo telah menyampaikan usulan itu secara terbuka dalam pidatonya saat Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan lalu (23/9).

"Manakala mandat diberikan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Agung PBB, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih, putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain [yang berkonflik], seperti di Ukraina, Sudan, Libya, di mana pun tempat yang butuh perdamaian ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap," ujar Prabowo saat pidato di Sidang Umum PBB.