Bisnis.com, JAKARTA — TNI mengungkap 8.000 prajurit sudah siap berangkat ke Gaza pada akhir Juni 2026.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan pengiriman ribuan pasukan itu akan dilakukan secara bertahap.

Dia mencatat bahwa proses administrasi bakal dilakukan pada Februari. Selanjutnya, 1.000 pasukan ditargetkan dalam kondisi siap berangkat pada akhir April 2026.

"Sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026," ujar Donny saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).

Kemudian, dia menegaskan bahwa keterangan siap ini bukan berarti dipastikan bakal berangkat pada akhir Juni 2026. Sebab, keberangkatan prajurit ini masih menunggu keputusan politik dari pemerintah RI.

Terlebih, berdasarkan informasi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), sejauh ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza.

"Istilah siap berangkat bukan berarti sudah berangkat, melainkan benar-benar dalam kondisi siap diberangkatkan sewaktu-waktu. Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku," pungkasnya.

Sekadar informasi, wacana pengiriman 8.000 pasukan TNI diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia mengatakan bahwa saat ini jumlah personel untuk dikirim ke Gaza masih dibicarakan.

Dia mengatakan pengiriman pasukan ini bisa jadi bersinggungan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Terlepas dari itu, Pras menegaskan bahwa prajurit yang diterjunkan bakal membawa semangat menjaga perdamaian sebagaimana komitmen Indonesia.

"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, bukan Indonesia," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — TNI mengungkap 8.000 prajurit sudah siap berangkat ke Gaza pada akhir Juni 2026.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan pengiriman ribuan pasukan itu akan dilakukan secara bertahap.

Dia mencatat bahwa proses administrasi bakal dilakukan pada Februari. Selanjutnya, 1.000 pasukan ditargetkan dalam kondisi siap berangkat pada akhir April 2026.

"Sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026," ujar Donny saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).

Kemudian, dia menegaskan bahwa keterangan siap ini bukan berarti dipastikan bakal berangkat pada akhir Juni 2026. Sebab, keberangkatan prajurit ini masih menunggu keputusan politik dari pemerintah RI.

Terlebih, berdasarkan informasi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), sejauh ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza.

"Istilah siap berangkat bukan berarti sudah berangkat, melainkan benar-benar dalam kondisi siap diberangkatkan sewaktu-waktu. Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku," pungkasnya.

Sekadar informasi, wacana pengiriman 8.000 pasukan TNI diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia mengatakan bahwa saat ini jumlah personel untuk dikirim ke Gaza masih dibicarakan.

Dia mengatakan pengiriman pasukan ini bisa jadi bersinggungan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Terlepas dari itu, Pras menegaskan bahwa prajurit yang diterjunkan bakal membawa semangat menjaga perdamaian sebagaimana komitmen Indonesia.

"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, bukan Indonesia," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal pengiriman 8.000 pasukan militer Indonesia alias TNI ke jalur Gaza.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sesuai dengan tradisi yang ada, pengiriman pasukan sudah seharusnya melalui mekanisme Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ya, dalam tradisi kita pengiriman pasukan [TNI] sejak dulu Pasukan Perdamaian itu kan selalu melalui PBB," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (16/2/2026).

Dia menambahkan, ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, Indonesia sebaiknya bisa memperkuat solidaritas anggota di wilayah Asia, Amerika maupun Afrika.

Oleh sebab itu, partai dengan logo banteng itu menilai keliru apabila penyelesaian konflik justru dilakukan melalui pembentukan badan baru atau di luar mekanisme PBB.

"Kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia-Afrika-Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan," imbuhnya.

Bicara soal keterlibatan RI di Board of Peace (BoP), Hasto berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa mempertahankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

Pasalnya, kata dia, politik bebas aktif itu bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia agar dunia bebas dari berbagai bentuk penjajahan apa pun.

"Ya kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia," pungkasnya.

Sekadar informasi, wacana pengiriman 8.000 pasukan TNI diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia mengatakan bahwa saat ini jumlah personel untuk dikirim ke Gaza masih dibicarakan.

Dia mengatakan pengiriman pasukan ini bisa jadi bersinggungan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Terlepas dari itu, Pras menegaskan bahwa prajurit yang diterjunkan bakal membawa semangat menjaga perdamaian sebagaimana komitmen Indonesia.

"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, bukan Indonesia," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan mengirim pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian. Pejabat Hamas mengatakan telah berkomunikasi dengan Indonesia dan menekankan agar bersikap netral.

Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Palestina menolak segala bentuk perwalian asing atas Gaza. Hamdan mengatakan bahwa setiap pasukan internasional yang dikerahkan ke wilayah tersebut harus dibatasi pada tugas-tugas perbatasan dan mencegah serangan Israel tanpa campur tangan dalam pemerintahan internal.

Hamdan juga menanggapi rencana Indonesia untuk mengirim ribuan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian. Hamdan mengatakan bahwa Hamas telah berkomunikasi langsung dengan Indonesia.

"Kami menekankan bahwa setiap pasukan asing harus tetap netral dan tidak bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Palestina atau berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel," ujar Hamdan dilansir dari Jordan Daily pada beberapa waktu lalu.

Hamdan juga mengatakan bahwa para pejabat Indonesia telah meyakinkan Hamas bahwa peran mereka akan terbatas. Pasukan Indonesia juga akan terpisah dari pasukan Israel dan Palestina serta mencegah agresi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kemungkinan Indonesia akan mengirim 8.000 pasukan ke Gaza.

"[Jumlah personel] Belum. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan Indonesia baru mempersiapkan diri untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Apabila suatu waktu sudah ada kesepakatan, maka Indonesia siap langsung mengirim pasukan.

"Ini [pengiriman pasukan perdamaian] tentu sebagai sebuah komitmen. Bahwa yang kita lakukan kan yang pasti adalah masalah BOP [Board of Peace/Dewan Perdamaian] serta dengan seluruh turunan teknisnya Ini kan bagian dari komitmen bangsa," ujar Prasetyo.

Menurutnya, dengan Indonesia masuk ke dalam BoP, Indonesia menghendaki pengakuan bangsa Palestina. Kemudian, Indonesia melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza.

"Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza," ujar Prasetyo.

Sementara, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan kesiapan TNI AD seiring dengan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

Maruli mengatakan pihaknya masih menunggu hasil koordinasi Mabes TNI terkait pengiriman pasukannya ke Gaza. Menurutnya, nanti TNI AD akan menerima permintaan personel dengan karakter tertentu.

"[Persiapannya] Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan. Kan kita nanti jadi perdamaian, jadi berarti Zeni, kesehatan yang seperti-seperti itu kami siapkan," ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan mengirim pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa saat ini jumlah personel masih dibicarakan.

Prasetyo menjelaskan bahwa secara total pasukan perdamaian mencapai sekitar 20.000, tidak hanya Indonesia. Adapun, kemungkinan Indonesia akan mengirim 8.000 pasukan.

"[Jumlah personel] Belum. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, bukan Indonesia," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan Indonesia baru mempersiapkan diri untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Apabila suatu waktu sudah ada kesepakatan, maka Indonesia siap langsung mengirim pasukan.

"Ini [pengiriman pasukan perdamaian] tentu sebagai sebuah komitmen. Bahwa yang kita lakukan kan yang pasti adalah masalah BOP [Board of Peace/Dewan Perdamaian] serta dengan seluruh turunan teknisnya Ini kan bagian dari komitmen bangsa," ujar Prasetyo.

Menurutnya, dengan Indonesia masuk ke dalam BoP, Indonesia menghendaki pengakuan bangsa Palestina. Kemudian, Indonesia melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza.

"Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan kesiapan TNI AD seiring dengan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

Maruli mengatakan pihaknya masih menunggu hasil koordinasi Mabes TNI terkait pengiriman pasukannya ke Gaza. Menurutnya, nanti TNI AD akan menerima permintaan personel dengan karakter tertentu.

"[Persiapannya] Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan. Kan kita nanti jadi perdamaian, jadi berarti Zeni, kesehatan yang seperti-seperti itu kami siapkan," ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subiyanto disebut telah berkomunikasi untuk membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan terkait dengan tersebut.

"Mengenai komunikasi antara Presiden dan Panglima TNI, tentu berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, dan lintas kementerian/lembaga," kata Freddy dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

Menurut Freddy, setiap keputusan untuk mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri pasti didasari oleh perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden.

Selain Presiden, keputusan pengiriman prajurit juga dibahas oleh lintas kementerian seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.

"Pembahasan tingkat kementerian diperlukan untuk memastikan langkah yang diambil selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan prinsip non-blok," jelas Freddy.

Hingga saat ini, TNI masih menunggu keputusan pemerintah terkait pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Gaza.

Sambil menunggu keputusan tersebut, TNI mempersiapkan pasukan agar tetap dalam kondisi siap untuk dikirim ke Gaza menjalankan misi perdamaian.

"Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional," jelas Freddy.

Untuk diketahui, Prabowo kembali menegaskan sikap untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN–United States (US) yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10).

Lebih dari itu, menurut Presiden Prabowo Indonesia juga siap mengerahkan pasukan perdamaian di wilayah yang harus dilindungi dan ditegakkan.

“Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar. Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian. Membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia,” kata Prabowo dalam forum tersebut.