Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan mengirim pasukan TNI ke Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa saat ini jumlah personel masih dibicarakan.

Prasetyo menjelaskan bahwa secara total pasukan perdamaian mencapai sekitar 20.000, tidak hanya Indonesia. Adapun, kemungkinan Indonesia akan mengirim 8.000 pasukan.

"[Jumlah personel] Belum. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya, bukan Indonesia," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan Indonesia baru mempersiapkan diri untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Apabila suatu waktu sudah ada kesepakatan, maka Indonesia siap langsung mengirim pasukan.

"Ini [pengiriman pasukan perdamaian] tentu sebagai sebuah komitmen. Bahwa yang kita lakukan kan yang pasti adalah masalah BOP [Board of Peace/Dewan Perdamaian] serta dengan seluruh turunan teknisnya Ini kan bagian dari komitmen bangsa," ujar Prasetyo.

Menurutnya, dengan Indonesia masuk ke dalam BoP, Indonesia menghendaki pengakuan bangsa Palestina. Kemudian, Indonesia melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza.

"Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan kesiapan TNI AD seiring dengan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

Maruli mengatakan pihaknya masih menunggu hasil koordinasi Mabes TNI terkait pengiriman pasukannya ke Gaza. Menurutnya, nanti TNI AD akan menerima permintaan personel dengan karakter tertentu.

"[Persiapannya] Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan. Kan kita nanti jadi perdamaian, jadi berarti Zeni, kesehatan yang seperti-seperti itu kami siapkan," ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memperingati sejumlah risiko Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP).

Dino mengatakan salah satu yang perlu disorot adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump.

"Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace," ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, Indonesia juga harus mewaspadai dominasi Donald Trump dalam BoP. Sebab, dominasi itu berpotensi membajak dewan perdamaian oleh Trump untuk kepentingan yang nyeleneh.

Kemudian, BoP juga bisa menjadi proyek real estate atau proyek properti yang menyingkirkan rakyat Palestina di Gaza, berpotensi mengecilkan peran PBB, hingga risiko kegagalan karena kebijakan BoP ditentang rakyat Palestina. "Dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu, juga bisa mengontrol agenda Board of Peace melalui Presiden Trump," imbuhnya.

Namun demikian, Dino menegaskan bahwa risiko itu bisa dicegah melalui kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia terhadap BoP. "Pertanyaannya, mampukah Indonesia? Dan ini tentunya tergantung dari kemampuan kita untuk berdiplomasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pembahasan terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) masih terus berjalan dan belum mencapai kesimpulan final.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang memanggil mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI dalam forum bersama para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menanggapi pertanyaan soal iuran Indonesia ke BOP, Dino menegaskan pembahasan tersebut memang telah dibicarakan, namun belum dapat disimpulkan.

“Itu dibahas, ya itu dibahas. Dan saya tidak punya wewenang untuk menyatakan kesimpulannya, tapi dibahas apa pandangan Beliau mengenai hal ini. Juga tadi ada konfirmasi ini bukan dari porsi apa gitu, tapi juga ditekankan bahwa this is still in progress, masih dalam pembahasan. Itu yang paling jauh saya bisa katakan karena saya tidak punya otoritas,” ujar Dino.

Terkait pandangannya yang menyebut BOP sebagai sebuah “eksperimen”, Dino menjelaskan bahwa langkah tersebut mengandung risiko tinggi karena banyak faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

“Ini eksperimen dalam arti ini suatu formula di mana orang enggak tahu ini akan sukses atau enggak. Risiko gagal tinggi loh, karena berbagai faktor. Bisa faktor Trump-nya, faktor Amerika-nya, faktor Israel-nya, faktor lapangannya, faktor Hamas-nya, dan lain sebagainya.”

Meski berisiko, menurut Dino, BOP saat ini menjadi satu-satunya jalur yang tersedia.

“Risiko tinggi karena enggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya katakan ini suatu eksperimen dan eksperimen yang penting, karena apa? Ini satu-satunya the game in town pada saat ini. Tidak ada formula lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jalur lain.”

Dino juga mengingatkan adanya risiko BOP berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, dia menekankan pentingnya menjaga BOP tetap berada dalam mandat PBB.

“Nah, ini itu salah satu risikonya. Ini kan risiko yang kita lihat, ya, PBB membentuk BOP. Tapi apakah BOP ini—makanya tadi saya bilang eksperimen—arahnya ke mana?” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa meskipun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tetap berperan, perannya lebih bersifat mendorong solusi dua negara (two state solution).

“Tapi kan di sini OKI tidak berperan, OKI berperan di belakang sebagai pihak yang mendorong adanya two-state solution dan lain sebagainya.”

Menurut Dino, kredibilitas BOP terletak pada mandat Dewan Keamanan PBB, termasuk dalam konteks pengiriman pasukan perdamaian.

“Nah tadi memang disampaikan bahwa yang membuat BOP itu relevan dan kredibel itu adalah karena dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. … Kita harus menjaga agar BOP ini tetap dalam koridor PBB, jadi tidak keluar dari mandatnya. Karena kita ikut dalam BOP karena ada mandat PBB, termasuk juga nanti pengiriman pasukan perdamaian.”

Saat ditanya sikap pribadinya terkait dukungan Indonesia masuk ke BOP, Dino menegaskan posisinya sejak awal.

“Posisi saya sudah jelas dari awal. Posisi saya adalah Indonesia masuk dalam BOP tapi dengan memahami risiko-risiko yang ada. Dan kedua, kita memegang opsi untuk keluar. Tadi juga disampaikan Presiden, kita selalu pegang opsi keluar. Dan ketiga, syarat yang paling penting: tujuan dari semua ini Palestina merdeka.”

Dia menekankan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus bersikap pragmatis dan realistis.

“Untuk itu apa? Kita harus berpolitik, kita harus berdiplomasi, kita harus melobi, kita harus berdebat, dan kita harus pragmatis dan realistis. itu yg saya tekankam, tadi kita sudah mendengar penjelasan presiden bahwa Indonesia harus pragmatis dan realistis.”

Dino menutup dengan menegaskan bahwa perjalanan BOP masih panjang dan berharap tujuan utama dapat tercapai.

“Jadi kita lihat, ini baru berapa hari kan BOP ya, jadi jalan masih panjang. Kita doakan tujuan paling utamanya yaitu two-state solution, Palestina merdeka itu bisa tercapai,” pungkasnya.