#30 tag 24jam
Seleksi Hakim Agung 2026 Berlanjut, 36 Kandidat Jalani Penelusuran Rekam Jejak
Tahapan itu juga diikuti oleh empat calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) serta dua calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)... | Halaman Lengkap [358] url asal
#hakim-agung #komisi-yudisial-ky #calon-hakim-agung #calon-hakim #hakim-adhoc
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 07/06/26 08:36
v/242439/
JAKARTA - Sebanyak 36 calon hakim agung telah merampungkan tahapan seleksi kesehatan yang digelar Komisi Yudisial (KY). Tahapan itu juga diikuti oleh empat calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) serta dua calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA.Setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan asesmen kepribadian, para peserta selanjutnya akan memasuki tahap klarifikasi rekam jejak sebagai bagian dari proses seleksi calon hakim agung tahun 2026. Adapun tahap seleksi kesehatan berlangsung pada 3-5 Juni 2026 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara asesmen kepribadian dilaksanakan pada 3-4 Juni 2026 di Gedung KY, Jakarta.
Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Andi Muhammad Asrun, mengatakan para peserta menjalani serangkaian tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian, dan penelusuran rekam jejak. "Pemeriksaan kesehatan untuk mengukur kondisi kesehatan jasmani (fisik) dan rohani (jiwa) peserta guna memastikan mereka memiliki stamina, kestabilan emosi, serta kelayakan fisik sebagai hakim agung dan hakim ad hoc di MA,” kata Asrun dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
“Sementara asesmen kepribadian meliputi berbagai tahapan yang bertujuan menilai potensi psikologis, integritas, dan kompetensi para calon hakim sebelum memasuki proses seleksi berikutnya," sambungnya.
Selain itu, KY akan melaksanakan klarifikasi terhadap 36 calon hakim agung dan 6 calon hakim ad hoc di MA Tahun 2026 guna memperoleh kebenaran data dan informasi mengenai rekam jejak para calon. Menurut Asrun, klarifikasi tersebut mencakup informasi yang berasal dari masyarakat, hasil penelusuran rekam jejak, serta hasil penelaahan harta kekayaan yang diperoleh melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tahapan ini dilakukan untuk menelusuri integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter para calon. "Klarifikasi rekam jejak ini dilakukan untuk memvalidasi informasi yang masuk ke KY," lanjutnya.
KY juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat secara tertulis terkait rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA, khususnya mengenai integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon.
Masukan tersebut dapat disampaikan paling lambat 5 Agustus 2026 melalui surat elektronik ke [email protected] atau dikirim ke Kantor Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat.
"KY juga menegaskan bahwa peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi," pungkas Asrun.
Hakim Ad Hoc Ngadu ke Wakil Rakyat, Gaji dan Tunjangan Dibahas
Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia mengadu minimnya kesejahteraan ke Komisi III DPR. Bagi mereka, ada kesenjangan kesejahteraan antara hakim ad hoc dengan... | Halaman Lengkap [423] url asal
#hakim-ad-hoc #wakil-rakyat #hakim #gaji #hakim-adhoc
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 14/01/26 14:35
v/103176/
JAKARTA - Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia mengadu minimnya kesejahteraan ke Komisi III DPR. Bagi mereka, ada kesenjangan kesejahteraan antara hakim ad hoc dengan hakim karier.Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia hakim ad hoc Ade Darussalam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, Rabu (14/1/2026). Ia mengaku, hakim ad hoc kerap dibentukkan oleh hakim karier.
"Sehingga imbasnya terhadap kesejahteraan karena selalu terngiang di pemahaman kita bahwa Hakim Ad Hoc tidak sama dengan hakim karier. 'Kalian itu hanya Hakim Ad Hoc', gitu," ungkap Ade.
Ia mengatakan, kesejahteraan hakim Ad Hoc kembang-kempis. Pasalnya, kata dia, penghasilan hakim ad hoc hanya dari tunjangan kehormatan dari anggaran Mahkamah Agung (MA).
"Sementara hakim karier itu diminta oleh pimpinan negara. Itu sebuah ironi yang sangat getir ya kami alami. Tepatnya kurang lebih 13 tahun hakim ad hoc itu tidak pernah mengalami perubahan kesejahteraan," ujar Ade.
Ia mengatakan, kali terakhir perubahan tunjangan kehormatan terjadi pada 2013. Ia mengungkapkan, hakim ad hoc tak memiliki gaji pokok. Tunjangan transportasi pun hanya Rp40 ribu per hari.
"Tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan apa pun yang berkaitan dengan tugas pokok fungsinya. Memang ada tunjangan transport ya kehadiran yang dipengaruhi oleh kehadiran, itu Rp40.000 kurang lebih sehari," ucap Ade.
"Seharusnya kami pun kalau dalam UU-nya mendapatkan tunjangan rumah dinas dan sebagainya, tapi faktanya memang ketika Hakim Ad Hoc menempati rumah dinas dan hakim karier mau menempati, ya mau enggak mau kita harus mengalah, gitu," tambahnya.
Kendati demikian, Ade menuturkan, pihaknya mengadu tentang minimnya tingkat kesejahteraan hakim adhoc pada wakil rakyat. Ia pun meminta atensi agar Komisi III DPR bisa membantu meningkatkan kesejahteraan hakim ad hoc.
"Kami juga berharap selain ada tunjangan kehormatan, juga kami dilindungi asuransi misalnya kecelakaan atau kematian. Ini fakta teman kami di Jayapura, hakim meninggal, kita benar-benar urunan untuk mengembalikan mayat kawan kita itu, karena memang kita, kami tidak dilindungi, tidak ada jaminan itu," ucap Ade.
"Bahkan keluarga yang ditinggalnya pun, almarhum meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, tidak mendapatkan tunjangan apapun pascakematian meninggalnya almarhum Hakim Ad Hoc tersebut," tambahnya.
Kendati demikian, ia menilai ada kesejangan kesejahteraan antara hakim ad hoc dengan hakim karier. "Jadi hal-hal normatif pun, hal-hal normatif itu ada tentang ada kesenjangan antara Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc," ucapnya.
"Misalnya pemberian cuti melahirkan dan sebagainya, itu ada disparitas padahal itu normatif. Saya pikir itu enggak perlu Perma, enggak perlu apa-apa karena itu sudah sangat normatif, sudah diatur oleh undang-undang. Jadi mohon atensi atau perhatian," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)