Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih (KNMP) penting untuk memperkuat hilirisasi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Saat mengunjungi salah satu unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih merupakan ekosistem perikanan terintegrasi dari kawasan hulu yang melibatkan para nelayan, rantai dingin, hingga konektivitas dengan industri pengolahan dan pasar.

"Kalau kampung nelayan merah putih ini berjalan, saya jamin kualitas produknya bagus karena rantai penanganannya dibenahi dari awal. Industri pengolahan juga akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan," ujar Trenggono dalam siaran pers KKP yang dikutip di Jakarta.

Menurutnya, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan terletak pada hilir atau pasar, melainkan pembenahan sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan ikan, hingga penguatan ekosistem nelayan.

"Yang jadi soal sekarang ini bukan hilir kalau di perikanan, tapi soal pembenahan hulunya. Maka dari itu pemerintah lagi membenahi sektor hulu melalui program KNMP," ucap dia.

KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia.

Tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik, yang mana 65 lokasi sudah rampung 100 persen.

KKP menyatakan Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan kampung nelayan merah putih mengingat karakteristik wilayah kepulauan, tingginya aktivitas sektor perikanan, serta kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional.

Sejumlah lokasi KNMP yang tengah dikembangkan di Kepulauan Riau antara lain berada di Natuna dan Batam.

Konsep KNMP dikembangkan berbasis klaster yang menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi, pelabuhan perikanan, hingga unit pengolahan ikan dan pasar ekspor.

Dengan sistem tersebut, hasil tangkapan nelayan disebut dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan ikan hingga masuk ke rantai distribusi dan pengolahan sehingga kualitas mutu hasil tangkapan terjamin.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan sumber daya perikanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan lokal dan masyarakat pesisir agar produktivitas dan kesejahteraan nelayan meningkat.

"Program kampung nelayan merah putih ini peluang besar. Daerah harus aktif menangkap peluang itu supaya manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat nelayan," ujar Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemantauan hilal awal Zulhijah 1447 H akan dilakukan pada 88 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam proses sidang isbat (penentuan) awal Zulhijah sekaligus persiapan pelaksanaan Iduladha 1447 H.

Sidang isbat awal Zulhijah 1447 H digelar pada 17 Mei 2026 M bertepatan 29 Zulkaidah 1447 H di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan, sidang isbat akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Duta Besar negara sahabat, Wakil Menteri Agama, Komisi VIII DPR RI, jajaran eselon I dan II Kementerian Agama, BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), BRIN, Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam, pakar falak, Tim Hisab Rukyat Kemenag, akademisi, hingga pimpinan pondok pesantren.



“Sidang isbat menjadi forum bersama untuk memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal guna menetapkan awal Zulhijah 1447 H secara akurat dan dapat diterima seluruh umat Islam Indonesia,” ujar Arsad dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan perhitungan hisab, seluruh sistem hisab sepakat bahwa ijtimak menjelang Zulhijah 1447 H terjadi pada Minggu, 17 Mei 2026 M sekitar pukul 03.00.55 WIB. Pada saat rukyat, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3º 37' 51" hingga 6º 54' 23". Sementara itu, sudut elongasi atau jarak sudut antara bulan dan matahari berkisar antara 8º 58' 23" hingga 10º 36' 52".

Untuk memastikan akurasi pengamatan, Kementerian Agama bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten/Kota, Peradilan Agama, ormas Islam, dan instansi terkait akan melakukan rukyatul hilal di 88 titik yang tersebar dari Aceh hingga Papua Barat. Lokasi pengamatan mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah.

“Pemantauan hilal dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia agar hasil rukyat yang diperoleh semakin akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang isbat,” kata Arsad.

Berikut 88 titik lokasi rukyatul hilal awal Zulhijah 1447 H:

Aceh

1. Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga

2. Km 0 Sabang

3. Bukit Blang Tiron, Komplek Perta Arun Gas, Kota Lhokseumawe

4. Pantai Lhok Geulumpang, Setia Bakti, Aceh Jaya

Sumatera Utara

Lantai IX Anjungan Kantor Gubernur Sumatera Utara

Sumatera Barat

1. Lantai 3 Gedung DPRD Pasaman Barat, Padang Tujuh, Kec. Pasaman

2. Bukit Nganang, Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota

3. Puncak Langkisau Carocok Painan, Pesisir Selatan

4. Kampus UIN Syeh Muhammad Jamil Djambek, Kubang Putiah, Kota Bukittinggi

5. Panorama II Sitinjau Laut, Kabupaten Solok

6. Halaman Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan

7. Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kec. Pariangan, Kab. Tanah Datar

8. Salter Pantai Gandoriah, Kota Pariaman

9. Dusun Simpang, Desa Kolok Mudiak, Kec. Barangin, Sawahlunto

10. Puncak Tonang, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman

11. Pasir Tiku, Nagari Tiku Selatan, Kec. Tanjung Mutiara, Agam

12. Hotel Bukik Gadang, Muaro Sijunjung, Kab. Sijunjung

13. Pantai Ketaping, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman

14. Panorama Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kab. Lima Puluh Kota

15. Masjid Al-Hakim, Jl. Samudera, Kel. Berok Nipah, Padang

16. Lantai 2 Mamanda Cafe, Puncak Laing, Kota Solok

17. Puncak Kabuik, Kel. Ganting, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang

18. Bukit Tambun, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung, Dharmasraya

Riau

Pantai Selat Baru, Kab. Bengkalis

Kepulauan Riau

Pantai Tanjung Setumu, Kota Tanjungpinang

Jambi

Rooftop Bank Jambi Lt. 14, Telanaipura, Kota Jambi

Sumatera Selatan

Helipad Hotel Aryaduta Palembang

Bangka Belitung

Pantai Batu Kapur, Kabupaten Bangka Selatan

Bengkulu

Pantai Pasir Putih, Jalan Pariwisata No. 1, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu

Lampung

POB Bukit Gelumpai, Pantai Canti Kalianda, Lampung Selatan

DKI Jakarta

1. Kanwil Kemenag DKI Jakarta

2. Masjid Raya Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat

3. Masjid Musariin Pesantren Al-Hidayah Basmol, Jakarta Barat

4. Pulau Karya/Pramuka (tentative)

5. Rumah Falak Pondok Labu, Jakarta Selatan

Jawa Barat

1. POB Gunung Putri Lapas II B Banjar, Jl. Pelita, Kel. Sukamanah, Kota Banjar

2. POB Pasir Lasih, Desa Kertamukti, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran

3. Kampus SMA Astha Hanas, Jl. Raya Binong, Kec. Binong, Kab. Subang

4. POB Cibeas, Kp. Cibeas, Desa Sangrawayang, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi

Banten

Pantai Anyer, Serang

Jawa Tengah

1. Planetarium dan Observatorium KH. Zubair Umar Al-Jailani, UIN Walisongo Semarang

2. Pantai Binangun, Kab. Rembang

3. Assalaam Observatory, PPMI Assalaam, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo

4. Laboratorium Asy-Syira, Gedung Jenderal Soedirman, Kota Surakarta

5. Pantai Kartini, Jepara

6. Rooftop Gedung PP Rifaiyah, Kab. Batang

7. Menara Pandang Teratai, Kab. Banyumas

8. Pantai Jetis Grabag, Purworejo

DI Yogyakarta

POB Syekh Belabelu, Kretek, Bantul

Jawa Timur

1. PP Al Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo

2. PP Al-Basyatiyah, Madiun

3. Madasa Sooko Mojokerto bekerja sama dengan PC LFNU Kab. Mojokerto

4. Laboratorium UIN Madura

5. Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso bekerja sama dengan LF PCNU Bondowoso

6. Pantai Pancur, Alas Purwo, Kec. Tegaldelimo, Banyuwangi

7. Pantai Trunojoyo Taddan, Sampang

8. Hotel Santika Blitar

9. Asta Bujuk Brambang, Dusun Brambang, Kalimo’ok, Kalianget, Sumenep

10. Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Gresik

11. Markaz Tanjung Kodok, Paciran, Lamongan

12. Menara Rukyatul Hilal Desa Banyuurip, Kec. Senori, Kab. Tuban

13. POB PP Denanyar, Jombang

Kalimantan Barat

Pantai Indah Kakap, Kab. Kubu Raya

Kalimantan Tengah

Menara Masjid Raya Darussalam, Palangka Raya

Kalimantan Timur

KIPP Otorita IKN

Kalimantan Selatan

Rooftop Zuri Express Hotel, Banjarmasin

Kalimantan Utara

Satuan Radar AU (SATRAD) 204, Kota Tarakan

Bali

Pantai Sekeh, Patra Jasa, Kuta Selatan, Badung, Bali

NTB

POB Desa Teniga, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara

NTT

Gedung Pelayanan BMKG Kupang, Kota Kupang, NTT

Sulawesi Selatan

Unismuh Makassar

Sulawesi Barat

Tanjung Mercusuar Sumare, Mamuju

Sulawesi Tenggara

Pantai Bahari, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka

Sulawesi Utara

Area Parkir MTC Megamas Lantai R1, Kota Manado

Gorontalo

Desa Talumelito, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Sulawesi Tengah

POB BMKG Desa Marana, Kec. Sindue, Kab. Donggala

Maluku

1. Karpan, Ambon

2. Lantai 2 Kantor BMKG Kabupaten Kepulauan Tanimbar

3. Desa Ngilngof, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara

4. Puncak Kalipassa, Desa Eti, Kec. Seram Bagian Barat, Kab. SBB

5. Dusun Misa, Desa Haya, Kec. Tehoru, Kab. Maluku Tengah

6. Gunung Salabung, Desa Waplauw, Kab. Buru

Maluku Utara

1. Pantai Ropu Tengah Balu, Kec. Sahu, Kab. Halmahera Barat

2. Pantai Afe Taduma, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate

Papua

1. Pantai Lampu Satu, Merauke

2. The Hele’yo Yobeh, Kec. Sentani, Kab. Jayapura

Papua Barat

1. Pantai Masni, Manokwari

2. Hotel Waigo, Kota Sorong.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bercerita asal usul rencana pemerintah untuk memungut pajak tambahan berupa pajak ekspor dan windfall tax terhadap industri nikel.

Bahlil mengaku sejak menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi di era Presiden ke- 7 Joko Widodo, para perusahan tambang sudah diberikan tax holiday, dengan tujuan mengerjakan hilirisasi untuk komoditas nikel. Namun dalam perjalanannya, para pelaku usaha belum sepenuhnya membangun hilirisasi sampai akhir, alias lebih asyik di bidang pertambangan.

"Waktu saya jadi Menteri Investasi, kita setuju memberikan tax holiday untuk hilirisasi. Tapi sebagian industri belum membangun hilirisasi sampai akhir, baru sekitar 40 persen. Padahal tax holiday sudah diberikan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/6/2026).

Menurut Bahlil, Pemerintah sudah cukup fair apabila memungut pajak tambahan dari para pelaku industri. Sebab relaksasi pajak yang sebelum diberikan, dengan harapan membangun hilirisasi, belum dikerjakan sepenuhnya. "Jadi fair dong kalau negara meminta pembangunan hilirisasi sampai ujung. Kalau tidak, maka akan dikenakan pajak lain. Itu hukum bisnis saja," tambahnya.

Bahlil mengatakan, Pemerintah meminta pengusaha untuk membangun industri Nickel Pig Iron (NPI) pada saat memberikan tax holiday. Padahal menurutnya balik modal atas investasi tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama.

"NPI 4-5 tahun BEP (Break Even Point) kok, saya pernah jadi pengusaha. Tapi gak gapapa, semua akan kita akomodasi dan sementara kita pending sambil menyusun formulasi terbaik bagi negara dan swasta," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga menegaskan bahwa wacana pungutan ekspor baru tersebut tidak menyasar untuk produk bahan baku, melainkan produk jadi yang kemudian akan di ekspor.

"Pajak yang dibicarakan itu adalah simulasi terhadap bea keluar, bukan bea keluar terhadap bahan baku. Itu ya Ninda ya," pungkas Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Ketika sebagian besar rumah tangga di Indonesia menyalakan kompor setiap pagi, sedikit orang benar-benar memikirkan dari mana gas LPG itu berasal.

Di dapur-dapur sederhana, tabung gas sering dipahami hanya sebagai kebutuhan harian yang harus selalu tersedia.

Namun di balik nyala api kecil itu, tersimpan persoalan besar yang diam-diam menekan ketahanan energi nasional, membebani devisa negara, hingga mempengaruhi arah kebijakan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati LPG sebagai energi rumah tangga yang praktis dan murah melalui subsidi negara. Akan tetapi, di saat yang sama, ketergantungan terhadap impor terus tumbuh, tanpa banyak disadari publik.

Data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menunjukkan dalam lima tahun terakhir, ketergantungan impor LPG terus naik.

Pada 2021, impor LPG mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional sebesar 8,36 juta ton. Empat tahun kemudian, pada 2025, impor melonjak menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi 9,24 juta ton. Artinya, lebih dari 75 persen kebutuhan LPG nasional kini bergantung pada pasokan luar negeri.

Angka tersebut bukan sekadar statistik energi. Di baliknya ada aliran devisa dalam jumlah sangat besar yang terus keluar setiap tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menghabiskan sekitar Rp120 triliun, hingga Rp150 triliun per tahun, hanya untuk membeli LPG impor. Nilai itu, bahkan dapat meningkat ketika harga minyak dunia melonjak.

Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ketergantungan sebesar itu membuat posisi Indonesia menjadi rentan terhadap gejolak eksternal yang sulit dikendalikan.

Persoalan tidak berhenti pada devisa. Subsidi LPG dalam APBN juga terus membengkak dari tahun ke tahun. Kementerian Keuangan mencatat subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021, melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022, lalu berada di angka Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.

Besarnya subsidi ini menunjukkan negara terus mengeluarkan dana sangat besar untuk menopang konsumsi energi yang sebagian besar bahan bakunya justru berasal dari luar negeri.

Maka, perdebatan mengenai masa depan subsidi energi menjadi semakin tidak terelakkan. Selama ini, subsidi LPG dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, pola subsidi berbasis komoditas juga menciptakan ketergantungan panjang terhadap impor.

Negara, akhirnya berada dalam situasi paradoksal, yakni mengalokasikan anggaran besar untuk mempertahankan sistem energi yang tidak sepenuhnya menopang sumber daya domestik.

Energi substitusi

Dalam perkembangannya, dorongan untuk mencari energi substitusi mulai menguat. Salah satu opsi yang kini mendapat perhatian serius ialah pengembangan dimethyl ether atau DME dari hilirisasi batu bara kalori rendah.

Proyek ini dikembangkan melalui kolaborasi sejumlah perusahaan milik negara, yakni MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga, serta telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam groundbreaking proyek hilirisasi pada April 2026.

DME dipandang memiliki potensi besar sebagai substitusi LPG karena Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah yang melimpah.

Jika berhasil dikembangkan secara masif, DME berpotensi menekan impor LPG hingga 55 persen sampai 75 persen atau setara 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun. Potensi ini bukan hanya soal penghematan devisa, tetapi juga membuka peluang membangun rantai nilai industri domestik yang lebih kuat.

Meski demikian, proyek DME tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai pembangunan pabrik semata.

Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengingatkan bahwa keberhasilan DME sangat bergantung pada reformasi kebijakan energi secara menyeluruh.

DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan membutuhkan biaya investasi gasifikasi yang tinggi. Ketika harga batu bara melampaui 60 dolar AS per ton, DME menjadi sulit bersaing, tanpa dukungan subsidi.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa transisi energi rumah tangga bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga desain kebijakan publik.

Jika pemerintah ingin mendorong masyarakat beralih dari LPG menuju DME, jaringan gas atau kompor listrik, maka sistem subsidi juga perlu diubah secara bertahap.

Reformasi subsidi berbasis individu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi salah satu gagasan yang mulai banyak didorong karena dianggap lebih tepat sasaran dibanding subsidi berbasis komoditas.

Pendekatan seperti itu dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat, sekaligus memberi fleksibilitas dalam memilih sumber energi, sesuai kondisi daerah.

Indonesia tidak bisa memakai satu model energi untuk semua wilayah. Kota besar yang dekat dengan jaringan transmisi gas dapat mengembangkan jaringan gas rumah tangga.

Wilayah dengan surplus listrik dapat diarahkan menggunakan kompor listrik. Sementara daerah non-pipa, seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan, dapat menjadi basis utama pemanfaatan DME.

Keadilan pembangunan

Pendekatan berbasis karakteristik wilayah tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi energi rumah tangga sesungguhnya berkaitan erat dengan keadilan pembangunan.

Selama ini, pembicaraan soal energi sering terjebak pada angka produksi atau investasi besar. Padahal, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan energi mampu menciptakan sistem yang lebih tahan krisis, lebih efisien, dan lebih adil bagi masyarakat.

Dalam hal ini, indikator keberhasilan proyek DME juga tidak cukup diukur dari jumlah pabrik yang dibangun. Menurut Iwa Garniwa, keberhasilan harus dilihat dari penurunan impor LPG, penghematan subsidi, hingga penurunan intensitas emisi per kapita.

Artinya, arah kebijakan energi tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan industri, tetapi juga kualitas transisi yang dihasilkan bagi ekonomi dan lingkungan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur. Pengamat Energi Migas Hadi Ismoyo menilai infrastruktur kompor DME sebenarnya sudah tersedia melalui riset Lemigas.

Tantangan utama, kini berada pada pembangunan pabrik skala besar dan distribusi yang terintegrasi.

Dalam hal ini, kolaborasi antara Danantara dan Pertamina dipandang dapat mempercepat pengembangan karena Pertamina telah memiliki jaringan distribusi energi yang matang dan menjangkau berbagai daerah.

Di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan menjaga APBN tetap sehat, reformasi subsidi energi tampaknya memang tidak bisa terus ditunda.

Persoalannya bukan lagi sekadar mencari pengganti LPG, tetapi bagaimana Indonesia membangun kemandirian energi yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Sebab, sejatinya, ketahanan energi bukan hanya tentang memastikan api tetap menyala di dapur rumah tangga, melainkan juga memastikan bahwa nyala itu tidak terus-menerus bergantung pada pasokan dari negara lain.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani mengatakan investasi menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik.

“Investasi memainkan peran yang sangat signifikan, berkontribusi sekitar 1,79 persen dari pertumbuhan ekonomi 5,61 persen,” kata Rosan dalam acara “Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast” di Jakarta, Jumat.

Rosan mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dengan kontribusi investasi mencapai sekitar 31-32 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada kisaran 27-28 persen.

Ia menjelaskan konsumsi domestik masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan investasi menjadi kontributor terbesar kedua.

“Kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi kita datang dari konsumsi domestik yang kuat. Yang kedua datang dari investasi,” ujar dia.

Rosan mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen sehingga membutuhkan peningkatan realisasi investasi secara signifikan.

Menurut dia, target investasi Indonesia pada 2026 ditetapkan sebesar 123,7 miliar dolar AS untuk menopang pertumbuhan ekonomi tersebut.

Ia menjelaskan realisasi investasi Indonesia selama periode 2014-2024 mencapai sekitar 552,6 miliar dolar AS, sementara untuk lima tahun ke depan pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai sekitar 789,9 miliar dolar AS.

Rosan mengatakan target tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional.

“Untuk lima tahun ke depan, angkanya adalah 789,9 miliar dolar AS. Itulah angka yang harus kita capai untuk mencapai pertumbuhan 8 persen itu. Ini bisa dicapai jika kita semua bekerja bersama, melakukan kolaborasi, melakukan sinergi,” ujar dia.

Ia menambahkan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai sekitar 30,2 miliar dolar AS dan menciptakan sekitar 706.659 lapangan kerja.

Menurut dia, Singapura masih menjadi investor asing langsung terbesar Indonesia, diikuti Hong Kong, China, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda.

Rosan juga menyebutkan bahwa sekitar 30 persen kontribusi investasi nasional saat ini berasal dari program hilirisasi, terutama sektor mineral dan energi.

Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi di berbagai sektor lain, termasuk kehutanan, minyak dan gas, perikanan, kelautan, dan komoditas pertanian.

Ia mencontohkan Indonesia yang memiliki sekitar 42 persen cadangan nikel dunia sehingga berpeluang besar meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri mineral.

"Mengapa kita melakukan hilirisasi di nikel? 42 persen cadangan nikel dunia ada di Indonesia dan jika melihat bauksit, tembaga, kita nomor dua cadangan dunia," katanya.

Menurut Rosan, hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan ekspor komoditas, tetapi juga memperkuat nilai tambah industri nasional dan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Indonesia berpeluang masuk dalam pembentukan rantai pasok baru global di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara "Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast" di Jakarta, Jumat.

“Forum ini adalah forum komunikasi yang baik untuk membuat rantai pasok yang baru, karena Indonesia dilihat cukup konsisten dan stabil,” kata Anindya.

Menurut dia, stabilitas Indonesia menjadi salah satu modal penting dalam menarik kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 patut diapresiasi karena menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Pertumbuhan 5,61 persen itu adalah pertumbuhan yang patut diapresiasi,” ujar dia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebelumnya menyampaikan investasi memberikan kontribusi sekitar 1,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 5,61 persen pada kuartal I 2026, atau sekitar 31–32 persen dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Anindya mengatakan pertumbuhan tersebut didorong konsumsi pemerintah yang kemudian berlanjut pada konsumsi domestik, serta kinerja investasi yang dinilai tetap sehat.

Ia menyebut realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp500 triliun dan tidak hanya berasal dari proyek besar, tetapi juga tersebar di berbagai daerah.

“Pertumbuhan investasi kita sangat sehat, sekitar Rp500 triliun di kuartal I. Tidak semuanya harus investasi yang mega, tetapi banyak sekali investasi di daerah,” ucapnya.

Forum "Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast" pada bulan Mei 2026 dihadiri puluhan duta besar, kepala perwakilan diplomatik, kamar dagang asing, pimpinan Kadin daerah, serta pejabat pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama investasi Indonesia.

Sejumlah negara yang hadir antara lain Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Uni Emirat Arab, Belanda, Thailand, Vietnam, hingga Uni Eropa.

Menurut Anindya, keterlibatan Kadin daerah dalam forum diplomasi ekonomi penting untuk mempertemukan peluang investasi daerah dengan mitra luar negeri.

Ia mengatakan kerja sama dengan negara sahabat dapat mendorong perdagangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah komoditas strategis yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi.

Anindya menyebut komoditas seperti minyak sawit, batu bara, nikel, dan komoditas lain tidak hanya perlu diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga didorong masuk ke proses hilirisasi.

“Ini kesempatan untuk memikirkan bagaimana komoditas-komoditas kita dari palm oil (minyak sawit), batu bara, nikel sampai yang lain itu bukan saja kita ekspor, tapi bisa kita hilirisasi,” ujar dia.

Ia menambahkan dunia usaha memilih untuk tetap menyiapkan diri menghadapi pertumbuhan, bukan hanya berfokus pada efisiensi di tengah ketidakpastian.

Anindya menilai kerja sama pusat dan daerah serta penguatan perdagangan antara Indonesia dan mitra luar negeri menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang di tengah perubahan ekonomi global.

“Kadin memilih untuk fokus juga di pertumbuhan. Nah ini yang kita lihat sehingga kita bisa menjaga lapangan kerja bahkan meningkatkan,” katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah pusat melakukan pendalaman untuk realisasi proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kalimantan Timur guna menekan angka impor energi.

"Kami mendetailkan kembali proyek DME Kutai Timur yang dipastikan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Mohammad Roudo di Samarinda, Kamis.

Ia menegaskan bahwa proyek strategis tersebut diatur dalam Permenko Ekonomi Nomor 8 Tahun 2023. DME ini menjadi upaya paralel guna secara bertahap mengurangi tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Roudo menyatakan penetapan titik lokasi pabrik saat ini masih dalam tahapan pendalaman, namun dipastikan fokus pada beberapa kawasan tambang besar di Kalimantan Timur.

"Pemerintah mesti memastikan infrastruktur, sistem kesehatan, kepastian pasokan, pengelolaan lingkungan, dan restorasi tambang," tuturnya.

Hilirisasi sumber daya ini dipandang sebagai strategi utama pembangunan nasional oleh Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi.

"Kebijakan tersebut selaras dengan visi swasembada energi dari Presiden Prabowo Subianto," kata Tenaga Ahli Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi M. Fadhil Hasan di Universitas Mulawarman Samarinda, beberapa waktu lalu.

Disampaikan dia, pemerintah pusat menargetkan agenda substitusi seratus persen penggunaan LPG ke DME dapat tercapai utuh pada tahun 2040.

Rencana investasi fasilitas gasifikasi batu bara ini diperkirakan menelan dana sebesar 10,25 miliar dolar AS. Angka yang setara Rp164 triliun itu diproyeksikan sanggup menyerap hingga 34.800 orang tenaga kerja lokal dan nasional.

Di tingkat daerah, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyatakan kesiapan wilayahnya untuk menyambut proyek hilirisasi energi dari batu bara tersebut.

"Meskipun investor Amerika Serikat sempat mundur, penanam modal asal Tiongkok kini mulai menunjukkan niat serius untuk melanjutkannya," kata Bupati Ardiansyah.

Hadirnya industri DME ini diyakini pihaknya menjadi motor penggerak transformasi ekonomi bagi masyarakat setempat.

Lanjut Ardiansyah, pabrik tersebut mampu membuka peluang besar bagi akselerasi pengembangan energi alternatif di Kalimantan Timur. Proyek ini juga sejalan dengan upaya percepatan pada Kawasan Ekonomi Khusus Maloy.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

pemerintah tak hanya menjadikan batu bara sebagai pilar keamanan energi, tetapi juga sebagai solusi untuk mewujudkan swasembada energi

Jakarta (ANTARA) - “Batu bara akan selalu menjadi primadona ketika harga minyak meroket,” demikian pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memandang pergerakan harga batu bara di tengah perang akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.

Ketika grafik harga emas menunjukkan tren penurunan sepanjang dua bulan sejak pecahnya perang tersebut, komoditas batu bara justru menampilkan tren sebaliknya.

Harga batu bara sempat mencapai 145,86 dolar AS per ton pada pertengahan Maret 2026. Sebulan sebelumnya, harganya 115 dolar AS per ton.

Lompatan harga batu bara terjadi tepat setelah AS-Israel melancarkan serangan terhadap Iran, lantas kian melambung sejak Iran menutup Selat Hormuz.

Penutupan Selat Hormuz menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasok energi dunia, sekaligus menyingkap pesona sang emas hitam.

Kala keterbatasan minyak dan gas bumi memantik krisis energi dunia, kehadiran batu bara menjelma sebagai penyelamat di saat darurat. Ialah emas hitam yang menjadi primadona dunia.

Pilar keamanan energi

Kenaikan harga batu bara di tengah perang bukanlah tanpa alasan. Yayan Satyakti menyampaikan batu bara menjadi alternatif yang menggantikan peran berbagai komoditas energi, terutama bagi negara-negara Asia.

Peran tersebut digambarkan melalui kebijakan Korea Selatan dan Jepang yang melonggarkan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik akibat perang AS-Israel melawan Iran.

Korea Selatan yang semula membatasi operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 80 persen, memutuskan untuk melonggarkan batasan tersebut guna menjaga keamanan energi di dalam negeri.

Tak hanya itu, menurut laman resmi Greenpeace, Korea Selatan bahkan berencana untuk menunda pensiun PLTU pada 2026 dan mempertahankan 21 dari 60 PLTU-nya selepas 2040 sebagai cadangan strategis apabila krisis energi kembali melanda.

Serupa dengan Korea Selatan, pada April 2026, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa mengatakan akan meningkatkan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara di Jepang.

Langkah yang diambil oleh kedua negara tersebut untuk mengurangi kebergantungan terhadap penggunaan gas sebagai pembangkit listrik di tengah krisis pasokan LNG. Keputusan itu merupakan respons terhadap ditutupnya Selat Hormuz yang menjadi jalur bagi 20 persen dari pasokan LNG dunia.

Tidak hanya Jepang dan Korea Selatan, negara-negara lain di Asia pun terpikat dengan pesona batu bara di tengah krisis.

China dengan proyek coal to liquids menjadikan batu bara sebagai alternatif dari minyak mentah (crude), Filipina yang beranjak dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTU, serta India dengan ambisi gasifikasi 100 juta ton batu bara untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.

Tren kembali ke batu bara juga terjadi di kawasan luar Asia, sebagaimana yang disoroti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan, AS maupun sejumlah negara Eropa kini kembali memanfaatkan batu bara untuk menjaga ketahanan energi domestik mereka.

Bahlil mengungkapkan bahwa Eropa meminta pasokan batu bara sebesar 20 juta ton per tahun.

Respons berbagai negara terhadap perang antara AS dan Iran menunjukkan peran batu bara yang kian populer untuk memenuhi beragam kebutuhan energi. Pada akhirnya, keamanan energi menjadi prioritas, dan batu bara berperan sebagai stabilisator ketika pasokan minyak dan gas terganggu.

Tak heran, laporan Eye on the Market oleh JP Morgan Asset Management menasbihkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling tahan terhadap guncangan energi global.

Capaian itu tak lepas dari ketahanan energi Indonesia yang ditopang oleh produksi batu bara domestik. Batu bara memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, diikuti gas bumi sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.

Bagi Indonesia, batu bara mendukung keamanan energi nasional karena memiliki harga yang lebih murah dengan ketersediaan yang relatif melimpah. Keunggulan tersebut menjadikan batu bara sebagai sumber energi yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Pada 2025, konsumsi batu bara dalam negeri sekitar 254 juta ton yang didominasi oleh kebutuhan listrik masyarakat serta industri strategis lain seperti pupuk, semen, dan metalurgi. Adapun produksi batu bara pada 2025 bertahan di level yang tinggi, yakni sekitar 790 juta ton.

Kini, pemerintah tak hanya menjadikan batu bara sebagai pilar keamanan energi, tetapi juga sebagai solusi untuk mewujudkan swasembada energi.

Mewujudkan swasembada energi

Pengelolaan batu bara domestik erat kaitannya dengan peran MIND ID yang merupakan Holding Industri Pertambangan Indonesia.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin telah menegaskan komitmennya untuk mendukung swasembada energi nasional melalui pengelolaan sumber daya dan cadangan batu bara dengan optimal.

Oleh karenanya, sebagai pengelola kekayaan alam Indonesia, MIND ID berperan untuk memastikan keberlanjutan pasokan batu bara bagi sektor kelistrikan dan industri strategis, sekaligus menjadi orkestrator hilirisasi batu bara nasional.

Hilirisasi batu bara tak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi juga mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi.

PT Bukit Asam (PTBA), yang merupakan anggota grup MIND ID dan produsen batu bara negara, turut mengambil bagian dalam pengembangan hilirisasi batu bara untuk mendukung swasembada energi nasional.

Proyek hilirisasi batu bara yang kini menuai sorotan adalah proyek DME karena memiliki karakteristik yang mirip dengan LPG. Pemerintah meyakini DME dapat mendukung swasembada energi nasional dengan mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Saat ini, Indonesia mengimpor lebih dari 80 persen dari total kebutuhan LPG-nya. Kebutuhan LPG Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 10 juta ton, dengan kemampuan produksi dalam negeri hanya di angka 1,6 juta ton. Dengan demikian, sekitar 8,4 juta ton dipenuhi lewat impor.

Menyadari tingginya urgensi untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap impor LPG, Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional terus menggenjot proyek DME.

Untuk mendukung itu, Presiden Prabowo Subianto sudah meresmikan secara serentak pembangunan 13 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua dalam rangka Hilirisasi Tahap II.

Salah satu dari 13 PSN itu adalah proyek pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) oleh PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek DME tersebut dirancang dengan kapasitas awal sekitar 1,4 juta ton DME per tahun atau yang setara dengan 1 juta ton LPG.

Melalui proyek tersebut, PTBA diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kemandirian energi nasional, serta memastikan ketersediaan energi yang stabil bagi masyarakat di tengah volatilitas geopolitik.

Peluang industri batu bara

Sementara hilirisasi batu bara menjadi DME bertujuan untuk mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap LPG, Ketua Bidang Kajian Batu Bara dan Renewable Energy Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) FH Kristiono menyoroti peluang lainnya yang bisa dieksplor oleh industri batu bara di dalam negeri.

Kristiono menilai batu bara sebaiknya turut dikembangkan menjadi bahan dasar untuk industri petrokimia sebagaimana yang dilakukan oleh China.

China secara agresif mengembangkan industri coal-to-olefins (CTO) atau batu bara menjadi olefin guna memanfaatkan cadangan batu baranya untuk memproduksi plastik, serat sintetis, dan karet sebagai alternatif minyak.

Berkaca dari China, Kristiono pun meyakini Indonesia bisa mengembangkan industri yang serupa dan didukung oleh cadangan batu bara yang melimpah.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per September 2025, Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 31,9 miliar ton, dengan total sumber daya mencapai 97,96 miliar ton.

Pengembangan industri olefin dari batu bara juga menjadi wujud dari diversifikasi pemanfaatan batu bara ketika menghadapi tantangan transisi energi, yakni turunnya permintaan batu bara untuk industri pembangkit listrik.

Diversifikasi dapat menjaga pesona sang emas hitam di tengah tren transisi energi yang kian mengintai. Dengan demikian, batu bara tak hanya menjadi primadona saat krisis mengancam.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah mendorong pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (elpiji) atau LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Langkah ini diklaim menjadi solusi atas tingginya impor elpiji yang selama ini membebani anggaran subsidi negara.

Strategi besar disiapkan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai hingga 7 juta ton per tahun. Mulai dari pengembangan DME, pemanfaatan CNG , hingga program B50 dan E20, semua diarahkan untuk mencapai kemandirian energi nasional.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, langkah ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas energi dalam negeri. Pemerintah menjadikan hilirisasi sumber daya alam sebagai prioritas utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Kurangi Ketergantungan Impor LPG dengan Sulap Batu Bara Jadi DME



Salah satu proyek strategis yang dikembangkan adalah pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), dimana mulai digencarkan pada era Presiden Joko Widodo melalui proyek hilirisasi. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita serta amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuannya jelas yakni batu bara kalori rendah yang selama ini kurang bernilai diubah menjadi bahan bakar gas setara elpiji, sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Ketergantungan Impor Elpiji

Di tengah dinamika global yang ditandai dengan ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga energi, penguatan ketahanan energi menjadi prioritas banyak negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor produktif, yang berdampak pada tekanan terhadap neraca perdagangan, kebutuhan devisa, serta beban subsidi energi.

Melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi DME, PTBA bersama Pertamina berupaya menghadirkan energi alternatif berbasis sumber daya dalam negeri, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri batu bara nasional.

Mengungkap Fakta-fakta DME, Calon Pengganti LPG untuk Masak



CEO/Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani menegaskan, bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya percepatan proyek strategis nasional dalam memperkuat fondasi ekonomi dan energi Indonesia.

"Pengembangan DME di Tanjung Enim menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, yang saat ini masih mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional," paparnya dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II, Kamis (29/4/2026).

Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier menegaskan bahwa hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi negara, baik manfaat yang bersifat langsung (tangible) maupun tidak langsung (intangible).

Ia menggarisbawahi bahwa sebagian besar manfaat tersebut tidak seluruhnya dapat tercermin dalam laporan keuangan korporasi. Oleh sebab itu, dirinya menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap percepatan proyek hilirisasi tersebut demi kepentingan nasional yang lebih luas.

"Proyek DME memberikan keuntungan yang besar bagi negara. Namun banyak keuntungan negara yang tidak dapat dicatat dalam pembukuan korporasi. Mudah-mudahan proyek ini bisa terwujud dan dijalankan sesuai target supaya kita bisa jadi negara yang mandiri energi dan pangannya," ujar Fuad.

Selama ini, mayoritas kebutuhan elpiji nasional masih dipenuhi dari impor. Setiap kenaikan harga energi global langsung berdampak pada lonjakan subsidi. Di sinilah DME diposisikan sebagai solusi karena berbahan baku batu bara dalam negeri dan dapat diproduksi di sekitar lokasi tambang.

Secara karakteristik, DME memiliki sifat mirip elpiji yakni mudah menguap dan bisa digunakan untuk memasak di rumah tangga.

Tidak Sesederhana Ganti Isi Tabung

Meski terlihat menjanjikan, implementasi DME menghadapi tantangan besar. DME memiliki sifat lebih korosif dibanding elpiji, sehingga tabung gas, katup, dan jaringan distribusi harus dimodifikasi. Artinya, ada biaya tambahan di sisi infrastruktur yang tidak kecil.

Selain itu, proses gasifikasi batu bara menjadi DME membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi. Tanpa dukungan fiskal pemerintah, harga DME dikhawatirkan tidak akan kompetitif dibanding elpiji impor.

Meski begitu Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari strategi besar dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara Indonesia.

"MIND ID akan terus mendorong sinergi antar anggota grup dan mitra strategis untuk memastikan proyek hilirisasi berjalan optimal dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional," ujar Maroef.

Proyek Strategis yang Sempat Tersendat

Rencana pembangunan pabrik DME di Sumatera Selatan sempat menjadi proyek strategis nasional dengan nilai investasi triliunan rupiah. Namun proyek ini tersendat setelah investor utama mundur dan muncul persoalan keekonomian.

Meski begitu proyek ini akhirnya ambil bagian dalam groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih 116 triliun (rupiah) meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Salah satu dari 13 proyek tersebut yakni Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan).

Antara Hilirisasi dan Beban Fiskal Baru

Narasi besar DME adalah hilirisasi dan kemandirian energi. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor batu bara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Namun jika biaya produksi DME lebih mahal dari elpiji impor, maka beban negara tidak hilang, hanya berpindah bentuk: dari subsidi impor menjadi subsidi produksi dalam negeri.

DME tetap memiliki peluang menjadi alternatif elpiji jika didukung perhitungan ekonomi yang matang, kesiapan infrastruktur, serta kepastian pasar domestik. Tanpa itu proyek ini berisiko menjadi ambisi besar yang sulit direalisasikan secara massal.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan strategis: melanjutkan dorongan DME demi kemandirian energi, atau mengevaluasi ulang kelayakannya agar tidak menjadi beban fiskal baru di masa depan.

Batu bara adalah nafas ekonomi yang mengalir dari perut bumi ke kehidupan sehari-hari, menyalakan listrik, menggerakkan industri, hingga menopang penerimaan negara

Jakarta (ANTARA) - Dari kedalaman perut bumi, sesuatu yang hitam dan padat diangkat ke permukaan. Tak berkilau seperti emas, tidak pula seseksi minyak yang kerap menjadi sorotan. Namun justru komoditas itu sudah lama menopang denyut ekonomi Indonesia.

Itulah batu bara.

Sedimen padat organik berwarna hitam itu mungkin hanya tampak sebagai material tambang biasa. Namun bagi Indonesia, lebih dari itu.

Batu bara adalah nafas ekonomi yang mengalir dari perut bumi ke kehidupan sehari-hari, menyalakan listrik, menggerakkan industri, hingga menopang penerimaan negara.

Perannya bahkan semakin terasa di tengah dinamika global yang tak menentu.

Ketegangan geopolitik Amerika Serikat, Israel dan Iran, gangguan pasokan energi karena dinamika di Selat Hormuz, hingga lonjakan harga minyak dan gas, menjadikan batu bara sebagai sumber energi yang dipasok secara mandiri.

Di pasar komoditas ini, Indonesia berada di posisi strategis sebagai salah satu produsen besar dunia.

Produksi batu bara nasional mencatatkan kinerja positif. Pada 2024, produksinya mencapai 836 juta ton sebelum bertahan di angka tinggi yakni 790 juta ton pada 2025.

Sebagian besar produksinya, 65 persen diekspor dengan nilai mencapai 24,5 miliar dolar AS, yang menjadi bukti komoditas ini menjadi sumber devisa penting bagi negara.

Angka itu bukan sekadar statistik, namun mencerminkan bagaimana batu bara menjadi salah satu fondasi ekonomi nasional.

Di dalam negeri, komoditas ini memastikan roda ekonomi tetap berputar yang membuktikan manfaatnya tidak berhenti di pasar global saja.

Sekitar 254 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestik pada 2025, terutama untuk pembangkit listrik dan industri strategis seperti semen hingga pupuk.

Tanpa pasokan yang cukup, bukan hanya lampu yang padam, tetapi juga aktivitas industri yang menopang perekonomian bisa ikut terganggu.

Selain itu, perjalanan batu bara kini tidak lagi berhenti sebagai bahan bakar. Dari perut bumi, komoditas ini mulai bergerak lebih jauh menjadi bahan baku industri masa depan yang ramah lingkungan lewat hilirisasi.

Batu bara dapat diolah menjadi artificial graphite, komponen penting dalam baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Selain itu, komoditas ini juga dapat dimanfaatkan menjadi kalium humat yang membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu mempertahankan swasembada pangan.

Transformasi

Transformasi ini menunjukkan bahwa batu bara tidak hanya menopang ekonomi hari ini, tetapi juga membuka jalan bagi ekonomi masa depan yang lebih beragam dan bernilai tambah.

Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan proyek hilirisasi memiliki dasar perencanaan yang kuat.

Melalui hilirisasi, nilai batu bara tidak lagi berhenti di tambang, tetapi mengalir ke sektor industri, yang dari situ tercipta lapangan kerja, memacu investasi, serta memperkuat struktur ekonomi nasional.

Hilirisasi komoditas ini juga direncanakan menggunakan batu bara berkalori rendah yang cadangannya cukup untuk menyuplai selama masa proyek.

Ketua Umum Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung (IAGL ITB) Abdul Bari menyebut batu bara tetap memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Ini karena secara kumulatif Indonesia memiliki sumber daya batu bara sebesar 97 miliar ton dengan cadangan terbukti sekitar 32 miliar ton.

Pemanfaatan batu bara diarahkan tidak hanya sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tetapi juga melalui hilirisasi seperti gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME), peningkatan kualitas, serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Di balik aliran besar manfaat batu bara, ada peran penting MIND ID sebagai holding industri pertambangan bersama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang di bawah naungannya.

Perusahaan milik negara itu memastikan bahwa nafas ekonomi dari batu bara tetap mengalir, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengembangan nilai tambah.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menyebut pihaknya mencatat pertumbuhan produksi dan penjualan batu bara sepanjang 2025 di tengah tekanan harga batu bara global.

PTBA mencatat produksi sekitar 47,2 juta ton pada 2025 yang menunjukkan ketahanan sektor batu bara di tengah tekanan, sekaligus menjadi jaminan bahwa pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat dan industri.

Penjualan juga tumbuh 6 persen menjadi 45,4 juta ton, sejalan dengan volume angkutan batu bara yang naik 6 persen dari 38,2 juta ton pada 2024 menjadi 40,4 juta ton pada 2025.

Lebih dari sekadar produksi dan penjualan, perusahaan plat merah ini juga memperkuat infrastruktur logistik. Salah satunya melalui proyek jalur angkutan Tanjung Enim-Kramasan yang mampu meningkatkan kapasitas distribusi hingga 20 juta ton per tahun.

Proyek ini memastikan batu bara dapat mengalir lancar dari tambang ke pembangkit listrik dan sektor industri, mengingat distribusi yang efisien berarti industri tetap hidup, tenaga kerja tetap terserap, dan ekonomi terus bergerak.

Di sisi hilirisasi, PTBA juga aktif mengembangkan berbagai inovasi, mulai dari pengolahan batu bara menjadi DME sebagai substitusi LPG hingga Synthetic Natural Gas (SNG) sebagai alternatif energi.

Langkah ini tidak hanya memperkuat kemandirian energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dunia memang bergerak menuju energi yang lebih bersih, namun bagi Indonesia, batu bara masih akan menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut.

Sebagai komoditas yang bisa dimanfaatkan menjadi energi transisi sekaligus penopang ekonomi, batu bara merupakan jembatan antara kebutuhan hari ini dan harapan masa depan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

BANTEN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia (IAFMI) Gede Pramona didampingi Pengurus IAFMI lainnya telah melakukan Factory Visit ke fasilitas produksi pipa Indonesia Seamless Tube (IST) - PT Artas Energi Petrogas di kawasan Industri Krakatau Steel Cilegon.

Kunjungan itu untuk mendukung perkembangan industri penunjang Migas Nasional khususnya Manufaktur Pipa Seamless yang memiliki komitment tinggi terhadap pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Diketahui, industri migas Indonesia berada di titik kritis. Ketergantungan pada impor pipa dan peralatan strategis, keterbatasan teknologi, serta lemahnya basis industri domestik dinilai menghambat Indonesia untuk naik kelas di rantai nilai global.

Dalam kegiatan tersebut, Chairman Komunitas Migas Indonesia (KMI) S Herry Putranto ikut hadir untuk memberikan support dan membuka ruang diskusi bersama IAFMI membangun strategi meningkatkan daya saing pipa seamless produksi dalam negeri yang saat ini memiliki kemampuan TKDN 46% agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dari diskusi terbatas di Cilegon ini, disuarakan urgensi transformasi dari resource extraction menuju industrial capability sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas.

Lihat video: Nasib UU Migas, Sampai Kapan Menunggu Regulasi?



“Indonesia tidak bisa terus menjadi pasar bagi industri global. Kita harus menjadi produsen, pemilik teknologi, dan pengendali rantai pasok. Jika tidak sekarang, kita akan terus tertinggal,” kata Chief Commercial Officer PT Artas Energi Petrogas Hendrik Kawilarang Luntungan dikutip Minggu (3/5/2026).

PT Artas Energi Petrogas saat ini telah membuktikan kapabilitas tersebut. Sebagai satu-satunya produsen seamless tube di Indonesia, IST telah berkontribusi menyumbang devisa negara hingga Rp 15 Triliun melalui substitusi impor dan ekspor ke pasar Asia–Timur Tengah.

Produk IST telah digunakan di proyek-proyek KKKS dengan standar API 5CT & API 5L, menjadi bukti bahwa industri dalam negeri mampu bersaing secara kualitas global. Oleh karena itu, IAFMI didukung oleh KMI mendorong Transformasi agar dapat memberikan dampak langsung terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Penurunan signifikan impor peralatan migas

2. ⁠Efisiensi dan optimalisasi cost recovery

3. ⁠Peningkatan TKDN berbasis kualitas, bukan sekadar angka

4. ⁠Lahirnya national champions industri migas

5. ⁠Penguatan posisi Indonesia sebagai basis industri migas di Asia Tenggara

Namun, tantangan besar masih membayangi, seperti tingginya ketergantungan impor komponen kritikal, lemahnya penguasaan teknologi dan Research Development/ R&D, regulasi yang belum kompetitif, kesenjangan kualitas SDM, serta brand industri nasional yang belum kuat di pasar global.

“PT Artas Energi memiliki sumber daya dan pasar. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membangun industri sendiri, dengan regulasi yang berpihak kepada kepentingan industri nasional serta investasi teknologi yang serius ditambah kesiapan SDM yang siap bersaing di kancah global,” kata S Herry Putranto selaku Chairman Komunitas Migas Indonesia.

Factory Visit yang diinisiasi oleh IAFMI dan didukung oleh KMI ini menjadi seruan terbuka kepada pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi, memperkuat kedaulatan rantai pasok, serta mendorong pembangunan ekosistem industri migas yang mandiri dan berdaya saing.

ekspansi tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga kesiapan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian dunia

Jakarta (ANTARA) - Suka atau tidak suka, sesungguhnya setiap langkah kecil dari sektor industri nasional itu menyimpan makna besar bagi arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Misalnya saja saat pelepasan ekspor perdana 20 ton pipa stainless steel ke Jerman oleh PT Stainless Prima Pipe di Cikarang pada akhir April 2026 pada mulanya seperti seremoni bisnis pada umumnya.

Namun jika diselami lebih dalam, langkah ini menyimpan sebuah refleksi dari proses panjang penguatan kapasitas industri manufaktur dalam negeri yang mulai menemukan pijakan untuk lebih percaya diri di pasar internasional.

Langkah ini menarik untuk ditelaah bukan karena angka volumenya yang besar, melainkan karena pesan yang dibawanya.

Industri manufaktur Indonesia, yang selama ini kerap ditempatkan dalam rantai nilai global sebagai penyedia bahan mentah atau produk setengah jadi, mulai menunjukkan upaya serius untuk naik kelas melalui produk bernilai tambah tinggi.

Pipa stainless steel yang diproduksi bukan sekadar komoditas, tetapi hasil dari proses teknologi, standardisasi, dan konsistensi kualitas yang harus memenuhi tuntutan pasar global yang ketat.

Direktur Utama PT Stainless Prima Pipe, Mustika Ali, menyebut ekspor perdana ini sebagai momentum pembuktian bahwa produk manufaktur Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Selama bertahun-tahun, tantangan utama industri nasional bukan hanya soal kapasitas produksi, tetapi juga persepsi terhadap kualitas.

Ketika sebuah produk berhasil menembus pasar seperti Jerman, yang dikenal memiliki standar industri tinggi, maka yang diuji bukan hanya barangnya, tetapi juga sistem produksi, manajemen mutu, hingga kepercayaan terhadap asal negara produksinya.

Di sinilah peran standar internasional menjadi krusial. General Manager PT Stainless Prima Pipe, Edi Tandiono, menyampaikan bahwa perusahaan telah mengadopsi standar seperti ASTM, 3A, dan EN 10357.

Ini bukan sekadar label teknis, melainkan bahasa universal dalam perdagangan global. Standar tersebut memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga dapat diterima dalam sistem industri negara tujuan.

Dengan kapasitas produksi mencapai 1.100 ton per tahun, langkah untuk menembus pasar ekspor menunjukkan bahwa orientasi perusahaan sejak awal memang tidak berhenti pada pasar domestik.

Namun, keberhasilan ini tidak berdiri sendiri. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajari Puntodewi, mengatakan negara memiliki peran strategis dalam mendorong ekspansi pasar.

Dukungan pemerintah melalui fasilitasi promosi, pameran dagang, hingga business matching menjadi jembatan penting antara produsen dalam negeri dan pasar global yang sering kali tidak mudah diakses tanpa jejaring yang kuat.

Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan perdagangan. Negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler yang aktif membuka jalan bagi pelaku usaha untuk menembus pasar internasional.

Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci.

Penguatan ekosistem

Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Deden Muhammad FS, menekankan pentingnya penguatan ekosistem industri besi dan baja nasional agar lebih tangguh dan berkelanjutan.

Ini menunjukkan bahwa ekspor bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses memperkuat struktur industri secara keseluruhan.

Menariknya, produk yang dihasilkan di dalam negeri saat ini tidak hanya ditujukan untuk satu sektor.

Pipa stainless steel yang diproduksi banyak yang sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman, farmasi, hingga energi.

Ini menunjukkan bahwa diversifikasi pasar menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Industri makanan dan farmasi, misalnya, membutuhkan standar higienitas tinggi, sementara sektor energi menuntut daya tahan dan presisi.

Kemampuan memenuhi berbagai kebutuhan ini menunjukkan tingkat adaptasi teknologi dan desain produk yang semakin matang.

Sejumlah perusahaan manufaktur di tanah air juga mencerminkan dinamika baru dalam industri nasional saat ini.

Dalam waktu relatif singkat, banyak perusahaan manufaktur lokal mampu menempatkan diri sebagai pelopor dalam produksi pipa stainless steel hygienic dan heat exchanger di Indonesia.

Ini menjadi sinyal bahwa dengan strategi yang tepat, banyak perusahaan memiliki peluang untuk tumbuh cepat dan masuk ke pasar global, asalkan mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar.

Transparansi produksi

Hal lain yang tidak kalah penting adalah transparansi proses produksi yang menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan.

Dalam perdagangan global, kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kontrak, tetapi juga melalui pemahaman langsung terhadap bagaimana sebuah produk dibuat.

Ini menunjukkan bahwa industri nasional mulai menyadari pentingnya membuka diri dan menunjukkan kualitasnya secara langsung kepada mitra dan pemangku kepentingan.

Ke depan, target ekspansi ke berbagai negara di kawasan Eropa dan global menjadi tantangan sekaligus peluang. Pasar Eropa dikenal memiliki regulasi ketat, baik dari sisi kualitas produk, keberlanjutan, maupun aspek lingkungan.

Artinya, ekspansi tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga kesiapan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian dunia.

Dalam lingkup yang lebih luas, narasi ini memberi pelajaran bahwa transformasi industri tidak terjadi secara instan. Namun membutuhkan kombinasi antara investasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap standar internasional, serta dukungan kebijakan yang konsisten.

Ketika semua elemen ini bertemu, maka peluang untuk bersaing di pasar global menjadi lebih terbuka.

Ekspor perdana yang dilakukan bukan sekadar capaian satu perusahaan, melainkan refleksi dari potensi besar industri manufaktur Indonesia yang masih terus berkembang.

Di tengah tantangan global yang kompleks, langkah seperti ini menjadi pengingat bahwa daya saing tidak hanya dibangun melalui skala, tetapi juga melalui kualitas, konsistensi, dan keberanian untuk menembus batas.

Indonesia tidak kekurangan kemampuan, yang dibutuhkan adalah keberlanjutan dalam membangun ekosistem yang memungkinkan kemampuan itu tumbuh dan diakui dunia.

Copyright © ANTARA 2026