#30 tag 24jam
Singgung Wilmar, Hakim Sebut Kasus Vonis Lepas Kasus CPO Gaya Penjajahan Baru di RI
Majelis hakim menyebut vonis lepas kasus korupsi ekspor CPO sebagai penjajahan baru, menguntungkan Wilmar Group Singapura, dan mencoreng reputasi hukum Indonesia. [318] url asal
#kasus-cpo #vonis-lepas-cpo #korupsi-cpo #wilmar-group #penjajahan-baru #suap-vonis #voc-indonesia #grand-corruption #pengadilan-indonesia #indeks-korupsi #reputasi-internasional #marcella-santoso #ari
(Bisnis.Com - Terbaru) 04/03/26 10:45
v/154429/
Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menilai vonis lepas dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) merupakan bentuk penjajahan gaya baru.
Pernyataan itu disampaikan majelis hakim saat membacakan putusan untuk advokat sekaligus terdakwa Marcella Santoso di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Hakim Anggota Andi Saputra menjelaskan maksud dari penjajahan baru itu lantaran pihak yang diuntungkan dalam kasus ini adalah perusahaan di Singapura, yakni Wilmar Group.
Tak tanggung-tanggung, Andi menyinggung bahwa praktik suap vonis lepas CPO ini mirip dengan peristiwa VOC ke Indonesia.
"Padahal, ia [Wilmar] meraih keuntungan triliunan rupiah di bumi Indonesia. Hal ini juga bisa dianggap sebagai bentuk penjajahan gaya baru, yaitu bila dulu VOC datang langsung ke Nusantara, maka kini cukup menyewa pengacara atau kantor hukum dengan komando dari negaranya, ujar Andi.
Dia menambahkan bahwa praktik suap ini merupakan kasus korupsi besar atau grand corruption lantaran melibatkan entitas di luar Indonesia.
"Dengan ciri-ciri perusahaan yang melakukan kepentingan atas kejahatan di Indonesia tetapi mengendalikan atau dioperasikan dari luar negeri yang dapat dianggap sebagai upaya menghindari yurisdiksi hukum," imbuhnya.
Di samping itu, kasus ini berdampak pada marwah pengadilan Indonesia di mata dunia internasional. Alhasil, indeks persepsi korupsi Indonesia merosot tajam pada 2025.
"Bahwa dampak yang ditimbulkan terdakwa berskala internasional karena terdakwa mewakili klien Wilmar Group yang berpusat di Singapura. Sehingga dampaknya mencoreng reputasi pengadilan Indonesia di dunia internasional," pungkasnya.
Sekadar informasi, dalam pengurusan perkara ini, advokat Marcella Santoso dan Ariyanto. Marcella telah divonis 14 tahun, sementara Ariyanto 26 tahun penjara.
Keduanya, dinilai hakim telah terbukti bersalah dalam suap vonis lepas ekspor CPO. Total, uang suap dalam perkara ini mencapai US$ 4 juta. Uang itu diberikan kepada Hakim Djuyamto Cs untuk memutus Wilmar Group Dkk dengan vonis lepas.
Kemudian, keduanya juga diminta membayar denda Rp600 juta subsidair 150 hari pidana kurungan. Selain pidana badan, Marcella dan Ariyanto juga dihukum membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp16,2 miliar subsidair 6 tahun pidana kurungan.
Indeks Korupsi Indonesia Raih 34 Poin, Singapura Teratas di ASEAN
Indonesia meraih skor 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025, turun dari 37 pada 2024, peringkat 109 dari 180 negara. Singapura teratas di ASEAN dengan skor 84. [250] url asal
#indeks-korupsi-indonesia #skor-indeks-korupsi #peringkat-korupsi-indonesia #transparansi-internasional-indonesia #korupsi-di-indonesia #indeks-persepsi-korupsi #skor-korupsi-asean #singapura-teratas-a
(Bisnis.Com - Terbaru) 11/02/26 08:55
v/132809/
Bisnis.com, JAKARTA - Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mendapatkan skor 34 poin dengan peringkat 109 di tahun 2025. Skor ini menurun 3 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 37 poin peringkat 99.
Survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) memaparkan bahwa indeks yang sama juga berlangsung di Laos, Aljazair, Nepal, Sierra Leone, Malawi, Bosnia & Herzegovina.
"Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian, peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Manajer Program Transparancy International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, Selasa (10/2/2026).
Sebagai informasi, skor indeks yang besar menandakan negara tersebut minim bahkan bersih dari tindakan korupsi. Sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka negara tersebut rawan terjadi tindak pidana korupsi.
Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan skor 84 dan rangking 3. Posisi kedua ditempati Malaysia Dengan skor 52, Timor Leste mendapatkan skor 44, Vietnam memperoleh skor 41, Laos sebesar 34, Thailand dengan skor 33, Filipina sebesar 32, Kamboja sebesar 20, dan Myanmar sebesar 16.
TII mencatat 10 negara berada di posisi teratas dan 10 negara menempati posisi bawah, yakni:
10 Negara Teratas
1. Denmark: skor 89
2. Finland: skor 88
3. Singapura: skor 84
4. New Zealand: skor 81
5. Norway: skor 81
6. Sweden: skor 80
7. Switzerland: skor 80
8. Luxembourg: skor 78
9. Netherlands: skor 78
10. Jerman: skor 77
10 Negara Terbawah
1. Korea Utara: skor 15
2. Syria: skor 15
3. Nicaragua: skor 14
4. Sudan: skor 14
5. Eritrea: skor 13
6. Libya: skor 13
7. Yemen: skor 13
8. Venezuela: skor 10
9. Somalia: skor 9
10. Sudan Selatan: skor 9
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)