Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan peran mantan anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) perkara minyak goreng korporasi.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan perintangan penyidikan itu dilakukan secara terstruktur sejak 2022.

Mulai dari pembuatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI terkait kasus kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan Domestic Market Obligation (DMO).

"Ini secara terstruktur, ya. Jadi, pertama adalah dengan cara membuat LHP di Ombudsman, ya. Kemudian LHP itu menyatakan maladministrasi terhadap DMO," ujar Syarief di Kejagung, Senin (25/5/2026) malam.

Kemudian, LHP Ombudsman RI yang teregistrasi dengan nomor 418/2022 yang disusun secara melawan hukum Yeka malah diberikan kepada pengacara Marcella Santoso dan tm dari AALF Legal. Padahal, seharusnya LHP itu hanya diberikan kepada Kemendag RI sebagai terlapor.

Di tangan Marcella CS, LHP itu kemudian dijadikan dasar hukum untuk materi gugatan TUN (Tata Usaha Negara) dan materi gugatan perdata kepada Kemendag RI.

Tak berhenti di situ, putusan perdata itu kemudian digunakan untuk nota pembelaan pleidoi tiga korporasi migor di Pengadilan Tipikor.

"Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan onslag perkara pidana CPO dengan terdakwa korporasi PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat Pengadilan Negeri," imbuhnya.

Atas perbuatannya itu, Yeka diduga telah menerima sejumlah uang dari Wilmar Group melalui rekening orang lain.

"Bahwa saudara YHF telah menerima sejumlah uang dari korporasi PT Wilmar Group terkait dengan LHP tersebut melalui rekening orang lain ya, dan beberapa proyek dari perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group di kemudian hari," pungkasnya.

Adapun, Yeka juga telah dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, tersangka juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

JAKARTA - Tiga terdakwa dalam perkara dugaan suap hakim berbuntut vonis lepas pada perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) mengajukan banding. Upaya hukum itu diajukan setelah ketiganya terbukti bersalah dalam pengadilan tingkat pertama.

Adapun ketiga terdakwa ini ialah Marcella Santoso, Ariyanto Bakri, dan M Syafei. Ketiganya memang diputus bersalah pada persidangan yang digelar Selasa (3/3) lalu.

"Perkara 106 (Marcella Santoso), 107 (Ariyanto Bakri) dan 109 (M Syafei), terdakwa sudah mengajukan banding," ujar juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto kepada wartawan, Selasa (9/3/2026).

Dalam perkara ini, Marcella Santoso, Ariyanto, dan Syafei dinyatakan terbukti bersama-sama melakukan suap untuk membuat hakim memutus vonis lepas terhadap terdakwa korporasi kasus itu. Tak hanya itu, khusus Marcella Santoso dan Ariyanto juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Total suap pengurusan perkara itu senilai USD 4 juta atau setara Rp60 miliar berdasarkan kurs saat tindakan suap terjadi. Hakim menyebut USD2 juta diberikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara suap itu dengan terdakwa korporasi.

Susunan majelis hakim saat itu di antaranya Djuyamto, Agam Syarief Baharuddin dan Ali Muhtarom. Suap itu membuat Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group bebas dalam tindak pidana yang didakwakan jaksa.

Sementara, USD2 juta sisanya dinikmati Marcella dan Ariyanto untuk kepentingan pribadi.

Vonis tiga terdakwa penyuap hakim dalam perkara korupsi minyak goreng:

1. Marcella Santoso divonis 14 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 150 hari pidana kurungan, serta uang pengganti Rp 16.250.000.000 (16,2 miliar) subsider 6 tahun pidana kurungan.

2. Ariyanto Bakri divonis 16 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider 150 hari pidana kurungan, serta uang pengganti Rp 16.250.000.000 (16,2 miliar) subsider 6 tahun pidana kurungan.

3. M Syafei divonis 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama 100 hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menilai vonis lepas dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) merupakan bentuk penjajahan gaya baru.

Pernyataan itu disampaikan majelis hakim saat membacakan putusan untuk advokat sekaligus terdakwa Marcella Santoso di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Hakim Anggota Andi Saputra menjelaskan maksud dari penjajahan baru itu lantaran pihak yang diuntungkan dalam kasus ini adalah perusahaan di Singapura, yakni Wilmar Group.

Tak tanggung-tanggung, Andi menyinggung bahwa praktik suap vonis lepas CPO ini mirip dengan peristiwa VOC ke Indonesia.

"Padahal, ia [Wilmar] meraih keuntungan triliunan rupiah di bumi Indonesia. Hal ini juga bisa dianggap sebagai bentuk penjajahan gaya baru, yaitu bila dulu VOC datang langsung ke Nusantara, maka kini cukup menyewa pengacara atau kantor hukum dengan komando dari negaranya, ujar Andi.

Dia menambahkan bahwa praktik suap ini merupakan kasus korupsi besar atau grand corruption lantaran melibatkan entitas di luar Indonesia.

"Dengan ciri-ciri perusahaan yang melakukan kepentingan atas kejahatan di Indonesia tetapi mengendalikan atau dioperasikan dari luar negeri yang dapat dianggap sebagai upaya menghindari yurisdiksi hukum," imbuhnya.

Di samping itu, kasus ini berdampak pada marwah pengadilan Indonesia di mata dunia internasional. Alhasil, indeks persepsi korupsi Indonesia merosot tajam pada 2025.

"Bahwa dampak yang ditimbulkan terdakwa berskala internasional karena terdakwa mewakili klien Wilmar Group yang berpusat di Singapura. Sehingga dampaknya mencoreng reputasi pengadilan Indonesia di dunia internasional," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam pengurusan perkara ini, advokat Marcella Santoso dan Ariyanto. Marcella telah divonis 14 tahun, sementara Ariyanto 26 tahun penjara.

Keduanya, dinilai hakim telah terbukti bersalah dalam suap vonis lepas ekspor CPO. Total, uang suap dalam perkara ini mencapai US$ 4 juta. Uang itu diberikan kepada Hakim Djuyamto Cs untuk memutus Wilmar Group Dkk dengan vonis lepas.

Kemudian, keduanya juga diminta membayar denda Rp600 juta subsidair 150 hari pidana kurungan. Selain pidana badan, Marcella dan Ariyanto juga dihukum membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp16,2 miliar subsidair 6 tahun pidana kurungan.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara terhadap Marcella Santoso , advokat yang menjadi terdakwa dalam kasus suap hakim berbuntut vonis lepas perkara ekspor Crude Palm Oil (CPO). Hakim menilai Marcella terbukti melakukan tindak pidana suap.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Efendi di PN Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

Hakim juga menjatuhkan pidana denda senilai Rp600 juta subsider 150 hari kurungan penjara. Marcella juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp16,25 miliar.

"Jika tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti," ucap Hakim.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk bayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun," lanjutnya.

Hakim menyatakan Marcella terbukti melakukan suap senilai Rp40 miliar kepada hakim untuk membuat hakim memutus vonis lepas. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai Marcella terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut agar Marcella dipidana penjara selama 17 tahun.

Vonis lepas terdakwa korporasi korupsi minyak goreng menjadi perhatian. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan suap yang berujung vonis lepas terhadap tiga terdakwa korporasi pada pengadilan tingkat pertama itu.

Dalam penyidikannya, penyidik Jampidsus menilai 3 hakim yang menyidangkan perkara tersebut yakni Djuyamto (Hakim Ketua) dan dua anggotanya Agam Syarif dan Alih Muhtarom menerima suap bersama Muhammad Arif Nuryanta (mantan Ketua PN Jakarta Selatan), Wahyu Gunawan (mantan Panitera Muda PN Jakpus). Uang suap itu terungkap sebesar Rp60 miliar agar vonis lepas terwujud.

Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Marcella Santoso divonis 14 tahun penjara dalam kasus dugaan kasus suap hakim dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua Majelis Hakim Effendi menilai Marcella telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap dalam perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar Effendi di PN Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Marcella juga diminta untuk membayar denda Rp600 juta dalam perkara ini. Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 150 hari.

Selain pidana badan, Marcella juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp16,2 miliar. Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama enam tahun tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16,25 miliar," imbuhnya.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini yaitu Marcella tidak mendukung komitmen negara dalam memberantas korupsi, khususnya di lembaga yudikatif.

Kemudian, Marcella juga dinilai telah merusak nama baik advokat karena menyalahgunakan profesinya yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan.

Selain itu, Marcella juga telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum.

"Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dan mencuci dan pencucian uang dan mencuci uang hasil kejahatan. Perbuatan terdakwa merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi 98, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di segala lini. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Marcella dkk total suap untuk mengurus vonis lepas perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) itu sebesar US$4 juta.

Terdakwa lainnya yang dijerat dalam perkara itu yakni advokat Ariyanto, Juanedi Saibih dan Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei.

Adapun, suap itu diberikan kepada majelis hakim yang mengurus sidang kasus CPO korporasi yakni Hakim Djuyamto Cs agar bisa divonis lepas.

JAKARTA - Advokat Marcella Santoso mengaku sebagai korban dari praktik yang ia istilahkan sebagai "parasit" dalam sistem peradilan di Indonesia. Terdakwa kasus dugaan suap terhadap hakim dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu meminta negara memberikan perlindungan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi rekan-rekan advokat dan generasi penerus profesi tersebut.

Hal itu disampaikan Marcella Santoso dalam dupliknya yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026). "Saya tadi berkata bahwa saya adalah korban dari parasit. Jadi jangan saya yang dibumi-hanguskan. Kalau saya dibumi-hanguskan, parasitnya akan berpindah," katanya kepada awak media setelah agenda sidang.

Menurut Marcella, advokat merupakan profesi yang rentan terhadap tekanan, terutama ketika bersinggungan dengan perkara besar. Ia berharap ada mekanisme perlindungan yang memadai agar advokat dapat bekerja secara independen dan terbebas dari praktik mafia peradilan.

Menanggapi pertanyaan apakah dirinya merasa dikorbankan, Marcella menyatakan telah memilih untuk mengampuni dan mengikhlaskan situasi yang dihadapinya. "Tuhan yang akan menjawab," ujarnya singkat.

Terkait perkara lain yang disebut berkaitan dengan perlindungan penyidikan, Marcella menyatakan belum dapat memberikan penjelasan rinci karena perkara tersebut belum memasuki tahap persidangan. Ia menekankan bahwa penilaian terhadap suatu perkara seharusnya bertumpu pada fakta persidangan, bukan pada pembentukan opini di ruang publik.

Marcella juga menyinggung adanya framing yang menurutnya menggambarkan seolah-olah dirinya ingin memunculkan citra Indonesia sebagai negara yang buruk. Ia membantah keras anggapan tersebut.

"Saya juga putri bangsa. Pada tahun 1998 saya punya pilihan untuk pergi, tetapi saya tetap di Indonesia dan tidak punya hati untuk meninggalkan Indonesia," tuturnya.

Marcella menegaskan komitmennya terhadap Indonesia. Ia Marcella membantah narasi yang menyebut dirinya ingin merusak citra negara dan menegaskan tetap mencintai Tanah Air.

"Saya sangat cinta Indonesia. Jadi tidak ada Indonesia gelap. Saya tidak pernah ingin menghancurkan Indonesia," ujarnya.

Dalam duplik tersebut, Marcella turut menyampaikan gagasannya mengenai pembenahan sistem pendaftaran tanah di Indonesia, khususnya terkait tanah sengketa. Ia menilai tanah adat dan aturan adat perlu diakomodasi dan dijembatani dalam hukum positif agar tidak terus menimbulkan konflik.

"Saya berharap Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk memahami kepentingan tersebut,” kata Marcella.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh majelis hakim pada pekan depan.

JAKARTA - Advokat Marcella Santoso dituntut 17 tahun terkait kasus dugaan suap hakim dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Koordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) Zuhelmi Tanjung menilai tuntutan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan jika peran terdakwa terbukti tidak hanya sebagai pelaku individual, tetapi sebagai pengendali jaringan buzzer dan simpul pendanaan.

Dia mendesak Mahkamah Pengadilan mengungkap secara terbuka aliran dana yang diduga terkait Marcella. "Pengungkapan aliran dana menjadi kunci penting untuk membongkar aktor-aktor di balik penyebaran isu provokatif yang dinilai sistematis dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan serta institusi penegak hukum," ujar Zuhelmi, Kamis (26/2/2026).

Menurut dia, perkara ini harus dilihat sebagai kejahatan terorganisir di ruang digital, bukan sekadar pelanggaran biasa. “Pengadilan tidak boleh berhenti pada tuntutan pidana penjara semata. Yang paling penting adalah membuka ke mana saja aliran dana, siapa yang membiayai, siapa yang mengelola, dan siapa yang diuntungkan. Tanpa itu, publik tidak akan pernah tahu siapa aktor intelektualnya,” kata Zuhelmi.

Secara hukum, majelis hakim memiliki dasar kuat untuk menelusuri aliran dana melalui prinsip follow the money sebagaimana lazim digunakan dalam pembongkaran kejahatan terstruktur.

"Pasal 55 dan 56 KUHP memungkinkan pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga pihak yang turut serta, membantu, atau memfasilitasi tindak pidana, termasuk melalui pendanaan," ungkapnya.

Dia menuturkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) relevan diterapkan apabila aktivitas buzzer terbukti mengandung unsur hasutan, provokasi, atau penyebaran narasi kebencian yang dilakukan secara sengaja dan berulang.

FSPI juga menekankan pentingnya pendalaman aspek TPPU. Menurut Zuhelmi, apabila dana operasi buzzer disamarkan, dialihkan melalui pihak lain atau digunakan menyembunyikan asal-usul dan tujuan dana, maka ancaman pidananya seharusnya diperberat, termasuk melalui perampasan aset.

Pihaknya menganalisa berdasarkan pemetaan jaringan dan jejak digital serta fakta-fakta persidangan yang menunjukkan dugaan adanya struktur operasi buzzer, koordinator isu, serta keterkaitan antara produksi konten provokatif dan kepentingan tertentu.

"Fakta-fakta tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi majelis hakim untuk menggali kebenaran materiil secara lebih mendalam," ucap Zuhelmi.

Dia menegaskan pengungkapan aliran dana buzzer bukan semata-mata untuk menghukum individu melainkan menjaga kesehatan demokrasi dan ruang publik. “Kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, tetapi ketika ekspresi itu dibiayai, diorkestrasi, dan digunakan memecah belah serta menyerang legitimasi negara, maka hukum wajib hadir secara tegas,” ujarnya.

FSPI berharap Mahkamah Pengadilan berani menjadikan perkara ini sebagai preseden penting penegakan hukum di era digital dengan membuka aliran dana secara transparan dan menjatuhkan hukuman setimpal.

Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Marcella Santoso dituntut 17 tahun penjara dalam kasus dugaan kasus suap hakim dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jaksa penuntut umum (JPU) menilai Marcella telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap dalam perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

"[Menuntut] menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcella dengan pidana penjara selama 17 tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Kemudian, Marcella juga diminta untuk membayar denda Rp600 juta dalam perkara ini. Selain pidana badan, Marcella juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp21,6 miliar.

Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama delapan tahun pidana penjara.

"Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti penjara selama 8 tahun," pungkasnya.

Sekadar informasi, Marcella Santoso telah didakwa memberikan suap Rp40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO korporasi.

Puluhan miliar itu diberikan kepada hakim melalui Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Arif Nuryanta dan Panitera Muda PN Jakarta Utara.

Uang tersebut kemudian diberikan kepada majelis hakim sidang kasus CPO korporasi yakni hakim Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom.

Adapun, jaksa mengemukakan bahwa uang tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara ekspor CPO korporasi agar divonis lepas atau onslag.

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut advokat Marcella Santoso dengan hukuman 17 tahun penjara terkait kasus dugaan suap hakim dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa juga menuntut Marcella membayar denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan badan.

"(Menuntut) menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marcella Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 tahun," kata JPU membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Selain itu, Marcella juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21.602.138.412 subsider delapan tahun penjara. "Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, JPU juga menuntut Marcella diberhentikan dari status advokat. "Memerintahkan kepada organisasi advokat untuk pemberhentian tetap dari profesinya terdakwa Marcella Santoso sebagai advokat," ucapnya.

Dalam pertimbangannya, JPU menyebutkan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; telah menciderai kepercayaan masyarakat khususnya terhadap institusi lembaga peradilan Yudikatif; telah menjatuhkan harkat dan martabat profesi dari advokat; selaku pemberi suap telah menikmati hasil tindak pidana suap; dan ia tidak mengakui perbuatannya. Sementara untuk hal-hal yang meringankan, tidak ada.

Diketahui, Marcella Santoso memberikan suap Rp40 miliar terkait vonis lepas tiga terdakwa korporasi dalam kasus perkara ekspor crude palm oil (CPO). Hal itu dilakukan bersama advokat Ariyanto Bakri alias Ary Bakri, Junaedi Saibih, serta Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei. Selain itu, Marcella juga didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Bahwa terdakwa Marcella Santoso telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Ariyanto menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu ada dalam surat dakwaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"Berupa uang dalam bentuk USD yakni Rp28 miliar yang dikuasai oleh terdakwa Marcella, Ariyanto, M Syafei dan legal fee sebesar Rp 24.537.610.159 yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi supaya perkara korupsi korporasi minyak goreng tersebut diputus dengan putusan onslag," sambungnya.

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kedatangan mobil Ferrari, dua Harley Davidson, dan satu sepeda mewah. Sejumlah barang bukti dengan nilai fantastis itu dihadirkan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Marcella Santoso dan Ariyanto.

Pantauan di lokasi, aset tersebut tiba di pengadilan pada pukul 11.54 WIB, Rabu (14/1/2026) dengan diangkut dua truk towing. Pada saat itu, kendaraan itu masih tertutup kain.

Sekira pukul 13.30 WIB, tiga kendaraan dan satu sepeda itu dibuka bebarengan dengan keluarnya majelis hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, dan saksi dari ruang sidang. Mereka keluar untuk melihat langsung barang bukti tersebut.



Dalam kesempatan itu, terlihat jaksa sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi yang hadir. Mereka pun sempat mendatangi masing-masing barang bukti yang terparkir terpisah.

"Bahwa benar, JPU menghadirkan dua unit kendaraan (mobil dan motor) yang berupa bagian dari barang bukti kasus TPPU Ariyanto dan Marcella," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto dalam keterangan tertulisnya.

"Hal itu sebagai tindaklanjut dari perintah Majelis Hakim yang semata-mata untuk kepentingan pembuktian guna mencari kebenaran materil," sambungnya.



Diketahui, Advokat Marcella Santoso dan Ary Bakri turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus vonis lepas terdakwa korporasi dalam perkara ekspor crude palm oil (CPO). TPPU juga dilakukan bersama Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei.

Adapun, terdakwa korporasi yang dimaksud adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

"Bahwa terdakwa Marcella Santoso telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Ariyanto menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Uang senilai Rp28 miliar yang dikuasai oleh Marcella, Ariyanto, M Syafei dan legal fee sebesar Rp24,5 miliar itu berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara pemberian kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi supaya perkara korupsi korporasi minyak goreng tersebut diputus dengan putusan onslag (lepas).

Bisnis.com, JAKARTA — Marcella Santoso telah didakwa memberikan suap Rp40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi pemberian fasilitas eksporcrude palm oil (CPO) korporasi.

Sidang dakwaan ini digelar di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025). Jaksa penuntut umum (JPU) juga turut mendakwa Advokat Ariyanto dan Junaedi Saibih serta M Syafei selaku perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Ariyanto, Junaedi Saibih, dan M Syafei selaku pihak yang mewakili kepentingan korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim," ujar JPU.

Dalam sidang itu terungkap bahwa puluhan miliar itu diberikan kepada hakim melalui Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Arif Nuryanta dan Panitera Muda PN Jakarta Utara.

Uang tersebut kemudian diberikan kepada majelis hakim sidang kasus CPO korporasi yakni hakim Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom.

"Memberikan uang tunai dalam bentuk mata uang dolar Amerika sejumlah USD 2.500.000 atau senilai kurang lebih Rp40 miliar kepada hakim," imbuh jaksa.

Adapun, jaksa mengemukakan bahwa uang tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara ekspor CPO korporasi agar divonis lepas atau onslag.

"Dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara korupsi korporasi minyak goreng atas nama terdakwa Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group memberikan putusan lepas atau onslag," tutur jaksa.

Selain itu, Marcella, Ariyanto, dan M Syafei juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp52,23 miliar dengan dua sumber. Perinciannya, dari proses suap kepada majelis hakim dan terkait fee lawyer penanganan perkara CPO.

"Berupa uang dalam bentuk US$ yakni Rp28 miliar yang dikuasai oleh terdakwa Marcella, Ariyanto, M Syafei dan legal fee sebesar Rp24,53 miliar yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi supaya perkara korupsi korporasi minyak goreng tersebut diputus dengan putusan onslag," pungkas jaksa.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengembalikan kerugian negara Rp13,25 triliun dari kasus korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan sejumlah perusahaan, termasuk Wilmar Group.

Pengembalian kerugian negara itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berterima kasih atas kiprah penegak hukum berusaha mengembalikan kerugian negara.

"Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat," kata Prabowo pada acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara di Jakarta, Senin (20/10).

Kasus korupsi persetujuan ekspor CPO terjadi pada periode 2021-2022. Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan inkrah terhadap lima terdakwa.

Lalu, Kejagung menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka pada Juni 2023. Kasus ini melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Saat proses persidangan, jaksa penuntut umum (KPU) menilai lima orang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

JPU meminta majelis hakim menjatuhkan sanksi denda Rp1 miliar. Mereka juga menuntut pidana tambahan pembayaran utang Rp11,8 triliun ke terdakwa dari Wilmar Group.

Jaksa juga menuntut pembayaran utang Rp4,89 triliun kepada Musim Mas Group dan Rp937,5 miliar kepada Permata Hijau Group.

Meski demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) PN Jakarta Pusat memvonis bebas pada terdakwa pada 19 Maret 2025. Mahkamah menyebut korporasi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tapi tidak menganggap perbuatan itu sebagai tindak pidana.

Pada 13 April 2025, Kejagung menyatakan PN Jakarta Selatan M. Arif Nuryanta menerima suap Rp60 miliar. Kejagung mengendus dugaan suap terkait vonis bebas tersebut.

Kejagung lalu menahan empat tersangka. Mereka adalah mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat yang kemudian menjadi Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta; Pengacara Marcella Santoso; Pengacara Ariyanto Bakri; dan Panitera Muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

Ada 3 tersangka lain selaku hakim pemberi putusan lepas, yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan ada pemufakatan jahat antara pengacara tiga korporasi. Mereka melobi Panitera Muda PN Jakpus Wahyu Gunawan untuk memberi vonis bebas.

Awalnya, mereka menawarkan uang Rp20 miliar. Namun, akhirnya tawaran dinaikkan menjadi Rp60 miliar dan majelis hakim membuat vonis bebas tersebut.

Wahyu mendistribusikan uang suap itu ke tiga hakim. Ia memberikan Rp4,5 miliar kepada Agam Syarif Baharuddin alias ASB beserta uang untuk dua hakim lainnya.

"Setelah menerima uang Rp4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag. Dan setelah keluar ruangan dibagi kepada 3 orang, yaitu ASB sendiri, AL (Ali Muhtarom), dan DJU (Djuyamto)," ungkap Abdul Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (14/4).