Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menegaskan pembangunan flyover dan underpass menjadi solusi utama mengurangi risiko kecelakaan pada ... [618] url asal
Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki pengalaman dalam penanganan perlintasan sebidang melalui pembangunan 'flyover' dan 'underpass'
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menegaskan pembangunan flyover dan underpass menjadi solusi utama mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan kereta.
"Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki pengalaman dalam penanganan perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover dan underpass," kata Diana dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Dia menyebutkan beberapa proyek yang telah direalisasikan antara lain Flyover Kretek sepanjang 788,5 meter yang dibangun pada 2017, Flyover Kesambi sepanjang 446,5 meter pada 2017, serta Flyover Klonengan di Jawa Tengah sepanjang 760 meter yang juga dibangun pada tahun yang sama.
Selain itu, Kementerian PU juga membangun Flyover Dermoleng sepanjang 617,5 meter pada 2017 dan Underpass Karangsawah sepanjang 850 meter yang diselesaikan pada 2018 untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas.
Pembangunan infrastruktur serupa berlanjut melalui Flyover Patih Galung sepanjang 882,5 meter yang dibangun pada 2022 sebagai bagian dari upaya mengurangi titik pertemuan langsung antara kendaraan dan kereta api.
Menurut Diana, berbagai proyek tersebut menunjukkan penanganan perlintasan sebidang dapat disesuaikan dengan karakteristik lokasi dan kebutuhan konstruksi di masing-masing wilayah.
Meski bentuk penanganannya berbeda-beda, prinsip dasarnya tetap sama, yakni mengurangi titik risiko antara lalu lintas jalan dan perjalanan kereta api guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
Namun demikian, percepatan penanganan perlintasan sebidang masih menghadapi tantangan utama berupa pembebasan lahan, baik yang dimiliki masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (KAI), maupun pemerintah daerah.
Karena itu, kebutuhan konstruksi harus berjalan beriringan dengan kepastian ketersediaan lahan agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk mempercepat proses tersebut, menurut Diana, diperlukan inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan lahan pembangunan simpang tidak sebidang oleh kementerian dan lembaga terkait, PT KAI, serta pemerintah daerah.
Selain itu, penyusunan regulasi sesuai kewenangan masing-masing instansi dinilai penting untuk menyederhanakan proses pembebasan lahan sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Suasana Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Basarnas, KNKT, hingga kepolisian soal insiden tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, di Jakarta, Kamis (21/5/2026). ANTARA/Harianto
Upaya percepatan juga memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan guna menyepakati langkah bersama serta memperkuat komitmen dalam mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi.
Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah, serta PT KAI sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program.
Diana menilai kesiapan lahan menjadi faktor yang sangat menentukan karena meskipun kebutuhan konstruksi telah dihitung, pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan optimal apabila lahan yang dibutuhkan belum tersedia.
Ia menambahkan penanganan perlintasan sebidang merupakan agenda keselamatan yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mengingat keberhasilannya tidak hanya bergantung pada Kementerian PU tetapi juga kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
Ke depan, langkah penanganan akan diarahkan pada tiga fokus utama, yakni penajaman prioritas berdasarkan tingkat risiko keselamatan, percepatan penyederhanaan administrasi pembebasan lahan, serta penguatan koordinasi lintas kewenangan.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap penanganan perlintasan sebidang dapat berjalan lebih terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi keselamatan masyarakat dan kelancaran konektivitas nasional.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 4.242 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 184 lokasi berada dalam kewenangan jalan nasional yang memerlukan perhatian berkelanjutan.
Dari total 184 lokasi perlintasan sebidang pada jalan nasional tersebut, sebanyak 48 lokasi telah berhasil ditangani melalui berbagai pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi yang mendukung konektivitas.
Dengan demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk menangani 136 lokasi perlintasan sebidang yang tersebar di tujuh provinsi dengan tingkat kebutuhan penanganan yang berbeda dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto membatalkan sejumlah perjalanan kereta api yang melintas wilayahnya akibat insiden rangkaian KA ... [375] url asal
pelanggan terdampak akan mendapatkan layanan sesuai ketentuan berlaku, termasuk pengembalian bea tiket 100 persen di luar bea pesan untuk perjalanan yang dibatalkan KAI
Purwokerto (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto membatalkan sejumlah perjalanan kereta api yang melintas wilayahnya akibat insiden rangkaian KA di Bekasi Timur, Jawa Barat, yang masih dalam proses evakuasi.
Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. As’ad Habibuddin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan pembatalan dilakukan sebagai bagian dari rekayasa pola operasi guna menjaga keselamatan perjalanan dan pelanggan di tengah gangguan operasional.
“KAI Daop 5 Purwokerto menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan. Kami juga telah mengirimkan pemberitahuan melalui SMS dan WhatsApp terkait pembatalan perjalanan KA terdampak,” katanya.
Ia mengatakan penanganan insiden telah berlangsung sejak Senin (27/4) hingga Selasa (28/4), dan KAI terus berupaya agar jalur dapat segera kembali normal.
Berdasarkan data per pukul 08.00 WIB, sejumlah KA yang melintas wilayah Daop 5 Purwokerto dibatalkan pada 27 April 2026, yakni KA Mataram relasi Pasarsenen-Solobalapan, KA Singasari relasi Pasarsenen-Blitar, KA Manahan relasi Gambir-Solobalapan, serta KA Progo relasi Pasarsenen-Lempuyangan.
Sementara itu, pada 28 April 2026, pembatalan meliputi KA Purwojaya relasi Cilacap-Gambir dan Gambir-Cilacap, KA Madiun Jaya relasi Madiun-Pasarsenen, KA Mataram relasi Solo Balapan-Pasarsenen, KA Singasari relasi Blitar-Pasarsenen, KA Manahan relasi Solo Balapan-Gambir, serta KA Progo relasi Lempuyangan-Pasarsenen.
“KAI memastikan pelanggan terdampak akan mendapatkan layanan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar bea pesan untuk perjalanan yang dibatalkan oleh KAI,” katanya.
Ia mengatakan pengembalian dapat dilakukan melalui loket stasiun maupun Contact Center 121 di nomor 021-121, serta aplikasi Access by KAI melalui fitur VoIP.
Untuk wilayah Daop 5 Purwokerto, layanan pembatalan tiket melalui loket tersedia di Stasiun Purwokerto, Kroya, Cilacap dan Kutoarjo.
Adapun batas waktu pengajuan pembatalan dan pengembalian bea maksimal tujuh hari sejak tanggal dan jam keberangkatan yang tertera pada tiket.
“Kami akan terus menyampaikan pembaruan informasi terkait penanganan dan perjalanan KA. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui Contact Center KAI121 dan kanal resmi media sosial KAI,” katanya.
As’ad menegaskan KAI tetap berkomitmen mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan pelayanan kepada pelanggan serta terus berkoordinasi dalam upaya pemulihan operasional.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyampaikan sudah mengerahkan tim investigasi untuk mengumpulkan fakta terkait kecelakaan kereta api antara ... [256] url asal
Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyampaikan sudah mengerahkan tim investigasi untuk mengumpulkan fakta terkait kecelakaan kereta api antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam.
Ketua Tim Humas KNKT, Anggo Anurogo dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa menjelaskan bahwa tim sudah berada di lokasi sejak tadi malam untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan.
“Tim investigasi KNKT sudah berada di lokasi kejadian dari tadi malam untuk mengumpulkan fakta dan informasi di lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan percepatan evakuasi insiden tabrakan kereta api antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.
"Kemenhub (Kementerian Perhubungan) memastikan evakuasi dilakukan secara cepat dengan mengutamakan keselamatan korban terdampak," kata Dudy dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa dini hari.
Kemenhub menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut.
Dudy meninjau langsung lokasi kejadian untuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar.
Ia menyampaikan pendataan jumlah korban masih terus dilakukan.
Kemenhub akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi berjalan optimal seiring perkembangan di lapangan.
Insiden maut ini terjadi pada Senin (27/4) malam pukul 20.55 WIB, melibatkan KA Argo Bromo Anggrek nomor perjalanan 4 rute Gambir - Surabaya Pasar Turi yang bertabrakan dengan rangkaian KRL di Stasiun Bekasi Timur (BKST).
Tim SAR dari lokasi kejadian melaporkan sampai Selasa pukul 05.11 WIB masih terdapat tiga dari tujuh orang penumpang yang terjepit di dalam rangkaian gerbong KRL nomor 8 yang merupakan gerbong khusus wanita.
Jakarta, CNBC Indonesia - Karyawan Google yang bekerja di kampus Chelsea di New York, terpaksa harus bekerja dari rumah alias WFH. Pasalnya, gedung kantor diserang kutu busuk yang mengganggu kenyamanan.
Selama WFH, gedung akan dibersihkan secara menyeluruh. Laporan dari Wired mengatakan para karyawan Google diberi tahu via email soal insiden serangan kutu busuk.
Dalam email itu, disebutkan ada "bukti kredibel" kemungkinan serangan kutu busuk dalam skala besar di gedung kantor. Karyawan diminta untuk berdiam di rumah agar gedung bisa ditanggulangi.
Manajemen kemudian memanggil pembasmi hama. Kantor tampaknya dibersihkan dan dibereskan sebelum dimulainya hari kerja berikutnya, dikutip dari Tech Radar, Rabu (22/10/2025).
Dalam email yang dilihat Wired, Google meminta karyawan untuk mengajukan laporan jika ada gejala tergigit kutu busuk. Karyawan juga diminta melaporkan jika karyawan melihat penampakan kutu busuk.
Para karyawan yang menemukan kutu busuk di rumah mereka juga diminta segera mengontak pembasmi hama profesional.
Wired juga mengklaim sumbernya mengatakan serangan kutu busuk itu mungkin disebabkan oleh "sejumlah boneka binatang berukuran besar" di kantor Google. Namun, hal ini tidak dapat dikonfirmasi.
Selain di kampus Chelsea, Google juga melakukan pemeriksaan tambahan di kantor-kantornya yang lain di New York, termasuk kampus Hudson Square. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur kehati-hatian.
Berita ini muncul setelah Google mengonfirmasi akan membatasi kebijakan kerja remot bagi karyawan. Artinya, karyawan tak bisa lagi bekerja dari mana saja (WFA) dengan mudah seperti sebelumnya.
Para karyawan hanya boleh menerima izin untuk WFA selama 4 minggu per tahun. Hal ini diperuntukan bagi karyawan yang ingin berlibur lebih lama dengan memperpanjang cuti mereka.
Pekerja juga tidak akan diizinkan menggunakan tunjangan WFA untuk bekerja dari rumah atau di dekatnya, kata perusahaan itu, karena "implikasi hukum dan keuangan dari pekerjaan lintas batas" juga membuat bekerja dari luar negeri tidak diperbolehkan.