Bisnis.com, JAKARTA — Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menjabarkan tentang reformasi pasar modal Indonesia di hadapan pemimpin perusahaan investasi global dalam pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Jumat (20/2/2026).

Di sela-sela kunjungan kerja ke AS, Prabowo menggelar pertemuan dengan 12 pemimpin perusahaan investasi global. Mereka termasuk pemilik mayoritas klub olahraga Chelsea, Los Angeles Lakers, dan Los Angeles Dodgers, serta investor besar di perusahaan riset kecerdasaan artifisial (AI) terkemuka OpenAI.

Pandu mengatakan reformasi pasar modal dalam negeri juga turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Dia mengatakan, reformasi pasar modal menjadi kunci untuk dapat meningkatkan kepercayaan para investor.

"Pasar modal sangat penting untuk meningkatkan confidence, confidence building. Mereka sangat mengapresiasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal penguatan legal system," katanya.

Selain itu, Pandu menambahkan perusahaan investasi global juga dinilai mengapresiasi pembentukan Danantara yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Apalagi, perusahaan investasi global disebut sudah terbiasa untuk bekerja sama dengan sovereign wealth fund (SWF) di negara-negara lain.

Pandu menyampaikan investor perusahaan investasi besar dunia menyatakan minatnya untuk menjajaki investasi di Indonesia, melalui skema kemitraan dengan menggandeng Danantara sebagai calon mitra strategis.

“Salah satu rangkumannya keinginan mereka untuk sekarang mulai berinvestasi dengan cara partnership dan menggunakan Danantara sebagai salah satu calon mitra mereka untuk berinvestasi,” kata Pandu, dikutip dari laman Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pandu menyebut bahwa para investor-investor ini menyatakan minatnya untuk berinvestasi dan berkolaborasi, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Beberapa di antaranya juga ingin menjalin kemitraan langsung dengan membuka kantornya di Indonesia.

“Karena bahasa mereka boots on the ground itu sangat penting dan mereka sangat apresiasi bahwa Presiden bisa menerima mereka semua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Chief Operating Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa sebanyak 12 pemimpin perusahaan besar melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Rosan mengungkapkan bahwa 12 perusahaan yang hadir memiliki total aset kelolaan mencapai US$16 triliun.

“Dan diskusinya tadi cukup panjang, kurang lebih 2 jam, dari tadinya hanya diperkirakan 1 jam. Karena diskusinya very fruitful, very productive,” ungkap Rosan.

Dari pertemuan tersebut, Rosan melihat adanya potensi kerja sama di sejumlah sektor, seperti teknologi, renewable energy, infrastruktur, real estate, hingga digital economy.

“Jadi ini adalah pertemuan yang sangat fruitful dan ini juga memberikan mengenai presence Indonesia itu di mata dunia ini makin baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ingin merealisasikan pembentukan family office alias perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali.

Sebagai informasi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia. Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut sejak 2024.

Program itu diharapkan bisa menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia," ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

"Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia," jelasnya.

Apa itu Family Office?

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan, family office (FO) adalah salah satu entitas yang dirancang untuk membantu individu dan keluarga mengelola kekayaan mereka.

Menurutnya, bentuk family office bisa berupa single-family office (SFO) yang melayani satu keluarga atau multi-family office (MFO) yang melayani banyak keluarga. FO berfungsi menjadi alternatif bank swasta, manajer investasi, atau platform manajemen kekayaan dan investasi khusus lainnya.

"Dengan kata lain, FO mengutamakan pendekatan holistik, dengan mempertimbangkan total aset keluarga dalam berbagai bentuk serta tujuan non-finansial. FO juga menekankan kebutuhan unik keluarga. Intinya adalah wealth management yang sudah dikenal di industri keuangan, khususnya sektor perbankan dengan nasabah prioritasnya," jelas Prianto kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).

Pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini memaparkan bahwa FO juga dapat menyediakan berbagai layanan keuangan dan manajemen, termasuk perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan administrasi filantropi.

Prianto menilai berbagai layanan yang ditawarkan FO itu bisa sangat menarik bagi keluarga yang dikenal dengan orang super kaya. Alasannya, kekayaan keluarga super kaya itu bisa dikelola secara profesional.

Untung-Rugi Family Office

Secara makro, Prianto menilai FO berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan investasi dalam negeri, penyerapan tenaga ahli di sektor keuangan, dan menjaga stabilitas pasar keuangan.

Di sisi lain, sambungnya, FO juga bisa membuka peluang praktik pencucian uang yang disebabkan struktur kepemilikan kompleks. Selain itu, perencanaan pajak akan mudah bersinggungan dengan praktik penghindaran pajak.

"Hal demikian berisiko dapat menggerus penerimaan negara jika pengaturannya tidak baik," ungkap direktur eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

Risiko lainnya, jelas Prianto, adalah konsentrasi aset yang tinggi karena diversifikasi kurang. Tak hanya itu, potensi meningkatnya ketidakadilan sosial karena FO hanya menguntungkan kelas atas.

Senada, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meyakini pembentukan family office di Bali berpotensi menekan penerimaan pajak sekaligus menimbulkan ketimpangan keadilan fiskal di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa kontribusi kelompok berpenghasilan tinggi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) selama ini sangat dominan.

“Sebagai gambaran, 64,6% dari penerimaan PPh 21 OP berasal dari dua layer tarif tertinggi. Apalagi dengan adanya pajak atas natura, kontribusi pajak dari kelompok kaya semakin besar,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (8/10/2025).

Dengan latar tersebut, Fajry menilai bahwa pembebasan pajak bagi kelompok konglomerat di bawah skema family office akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Di atas itu, dia juga mengingatkan dampak yang lebih serius yaitu tercorengnya aspek keadilan karena akan muncul kesenjangan antara kelompok kaya dan menengah dalam sistem perpajakan.

Fajry menjelaskan, prinsip dasar PPh OP adalah instrumen redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. PPh OP, sambungnya, berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih berorientasi pada penerimaan fiskal.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan setiap kebijakan yang memberi keringanan kepada kelompok tertentu berpotensi menggerus legitimasi sistem perpajakan secara keseluruhan. Apalagi, Fajry mengingatkan demonstrasi besar-besaran atas dasar kecemburuan sosial belum lama ini terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

“Tentu akan sangat riskan sekali bagi Pemerintahan Prabowo jika ada kebijakan yang akan melukai aspek keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ingin merealisasikan pembentukan family office alias perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali.

Sekadar informasi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.

Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia," ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

"Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia," jelasnya.

Ketika dimintai keterangan sudah sejauh mana pembahasan rencana program tersebut, Jodi tidak memberi keterangan lebih lanjut. Hanya saja berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.

Kawasan keuangan ini dirancang untuk menawarkan insentif pajak dan regulasi, birokrasi minimal guna mengatasi persoalan yang selama ini dianggap rumit oleh investor asing. Pemerintah juga dikabarkan akan menerapkan kerangka hukum yang berbeda di kawasan tersebut dengan mencontoh sistem hukum Singapura yang dikenal ramah bisnis.

Di samping itu, sumber Bloomberg menegaskan bahwa rencana Kota Keuangan Indonesia tersebut masih berada pada tahap konseptual dan dapat mengalami perubahan.

Disebutkan, proyek kota keuangan baru itu mendapat dukungan dari penasihat informal Danantara sekaligus pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio.

Luhut, Ray Dalio, dan Family Office

Sebelumnya, Luhut sudah mengungkapkan bahwa investor kakap Ray Dalio akan ikut terlibat dalam pembentukan family office alias perusahaan surga pajak konglomerat di Bali.

Luhut mengklaim bahwa Ray Dalio terkesan dengan fundamental ekonomi Indonesia seperti konsistensi pertumbuhan ekonomi 5%, inflasi rendah, hingga rasio utang cenderung rendah. Oleh sebab itu, Ray Dalio berminat menggarap proyek di Indonesia termasuk pembentukan family office.

"Kita akan ada pilot project [proyek percontohan] yang segera dengan Ray Dalio ini. Kita sedang tekniskan, finalkan, family office," jelas Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Kendati demikian, pensiunan perwira TNI itu tidak ingin menyampaikan target waktu peresmian family office tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa tim yang berasal dari Dewan Ekonomi Nasional hingga Kemenko Perekonomian akan langsung bekerja mulai medio Maret 2025.

Apalagi, sambungnya, persiapan pembentukan family office sudah dimulai sejak 2024. Nantinya, tim akan meminta masukan dari Ray Dalio dan pelaku pasar lainnya.

"Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan, tinggal Presiden [Prabowo], karena Presiden sudah memberikan go-ahead [persetujuan untuk lanjut]. Jadi, secara teknis kita nanti laporkan ke Presiden, kalau Presiden perintah eksekusi ya kita eksekusi," ujar Luhut.

Sebagai informasi, family office adalah perusahaan yang memanajemen kekayaan para konglomerat tanpa dikenai pajak. Artinya, meski para konglomerat menanamkan kekayaan di Indonesia namun Kementerian Keuangan tidak bisa memungut pajak dari mereka.

Luhut sendiri pertama kali mengungkapkan keinginan membangun family office di Indonesia pada awal Juni tahun lalu. Dia ingin menjadikan Bali sebagai markas family office tersebut.

Dia menjelaskan, praktik family office sudah banyak tersebar di negara-negara Asia lain. Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasinya di Indonesia.

"Jadi, family office itu, nanti banyak orang-orang kaya di dunia itu melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka naruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan dipajakin," jelas Luhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Meski uang orang kaya tersebut tidak dikenakan pajak, Luhut menjelaskan yang terpenting banyak kurs asing yang akan tersimpan di Indonesia sehingga cadangan devisa negara semakin kuat.

Luhut mengklaim bahwa di Singapura ada sekitar 1.500 family office dengan dana tersimpan US$1,6 triliun. Dia pun menargetkan akan ratusan miliar dolar di family office Bali nantinya.