Bisnis.com, BANDUNG — BPJS Kesehatan memperkuat layanan medis canggih seperti kateterisasi jantung, kemoterapi, hingga radioterapi guna mempercepat penanganan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan layanan spesialistik dan tingginya jumlah peserta JKN yang kini telah mencapai lebih dari 285 juta jiwa atau sekitar 98% penduduk Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan perluasan layanan ditujukan untuk memangkas hambatan akses, baik dari sisi jarak maupun biaya, terutama pada kasus kegawatdaruratan.
“Perluasan layanan cathlab merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan kemudahan layanan bagi peserta JKN, sehingga peluang keselamatan peserta juga semakin besar,” ujarnya di Universitas Padjadjaran, Rabu (20/5/2026).
Data BPJS Kesehatan menunjukkan lonjakan signifikan pada layanan kateterisasi jantung. Sepanjang 2025, pembiayaan layanan cathlab mencapai lebih dari Rp3,5 triliun dengan lebih dari 138 ribu kasus, meningkat dua kali lipat dibandingkan 2021.
Penyakit kardiovaskular juga tercatat sebagai kelompok penyakit dengan pembiayaan tertinggi dalam program JKN pada 2025, yakni mencapai Rp11,83 triliun.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menekankan penguatan tata kelola melalui pencegahan kecurangan atau fraud. Sepanjang 2025, efisiensi dari upaya tersebut mencapai Rp6,5 triliun atau sekitar 3,4% dari total biaya pelayanan kesehatan.
Langkah efisiensi itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program JKN yang berbasis prinsip gotong royong di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
BPJS Kesehatan juga mulai memperkuat pendekatan promotif dan preventif melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda yang menyasar kelompok usia produktif.
“Dengan menerapkan pola hidup sehat, risiko penyakit kronis dapat dicegah sehingga masyarakat tetap sehat dan produktif,” kata Pujo.
Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menegaskan penguatan layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada teknologi medis, tetapi juga ketepatan indikasi dan efisiensi pelayanan.
“Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan tentang semakin banyak tindakan medis yang dilakukan, melainkan bagaimana memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat pada waktu yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menilai perluasan akses layanan harus dibarengi penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, hingga akademisi.
Di tengah ekspansi layanan tersebut, pemerataan akses masih menjadi tantangan. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Agus Taufiqurrohman menekankan layanan kesehatan canggih dalam program JKN harus menjangkau wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal atau 3T.
“Pelayanan canggih pada Program JKN harus dirasakan secara merata, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga hingga wilayah 3T,” ujarnya.