#30 tag 24jam
Respons KAI Soal Data Konsumen Tersebar dan Disalahgunakan Oknum Pegawai
PT KAI menegaskan komitmen menjaga keamanan data konsumen dengan menerapkan ISO 27001:2013 dan menangani isu penyalahgunaan data oleh oknum sesuai regulasi. [260] url asal
#data-konsumen-kai #keamanan-data-kai #penyalahgunaan-data-kai #perlindungan-data-pribadi #keamanan-data-pelanggan #sistem-pengamanan-data #iso-27001-2013-kai #manajemen-keamanan-informasi #keterbukaan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 08/01/26 16:53
v/97418/
Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan data pribadi dan kepercayaan pelanggan menyusul mencuatnya isu penyebaran serta penyalahgunaan data konsumen oleh oknum pegawai.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama perusahaan dalam mendukung layanan transportasi yang aman, bertanggung jawab, dan transparan.
“Perlindungan data menjadi prioritas utama KAI Group dalam mendukung kenyamanan dan rasa aman masyarakat,” ujar Anne dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, dilansir dari Antaranews.
Anne menegaskan, KAI secara konsisten memperkuat sistem pengamanan data pelanggan melalui penerapan standar internasional. Perusahaan juga terus meningkatkan pengelolaan dan pengawasan akses data secara berkelanjutan.
“KAI berkomitmen menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan terus meningkatkan sistem pengelolaan serta pengawasan akses data,” katanya.
Sebagai bagian dari penguatan sistem tersebut, KAI telah menerapkan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Sertifikasi ini menjadi acuan perusahaan dalam melindungi data pelanggan dan sistem operasional dari berbagai potensi risiko keamanan informasi.
Selain itu, sebagai badan publik, KAI Group juga mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KAI memastikan penyediaan informasi dilakukan secara akurat dan transparan, sekaligus tetap melindungi informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait isu penyebaran data pelanggan yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, Anne memastikan bahwa setiap laporan dan pengaduan telah ditangani sejak awal melalui mekanisme internal yang berlaku. Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
“KAI Group terus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga kepercayaan publik,” pungkas Anne.
Komdigi: Registrasi Kartu SIM dengan NIK Kerap Disalahgunakan untuk Penipuan-Spam
Komdigi mengusulkan regulasi baru registrasi kartu SIM dengan biometrik untuk mengurangi penipuan. Publik diundang beri masukan hingga 26 November 2025. [461] url asal
#registrasi-kartu-sim #nik-penipuan #spam-telekomunikasi #komdigi-regulasi #registrasi-pelanggan #data-biometrik #face-recognition #kyc-telekomunikasi #keamanan-data-pelanggan #esim-registrasi #nik-dan
(Bisnis.Com - Teknologi) 17/11/25 17:15
v/40771/
Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Regulasi disusun untuk mengurangi penipuan dan spam imbas lemahnya pendaftaran.
Regulasi baru ini disusun sebagai bagian dari program kerja Komdigi tahun anggaran 2025 dan ditujukan untuk memperbarui mekanisme registrasi pelanggan yang selama ini dinilai rawan penyalahgunaan identitas.
Selama bertahun-tahun, proses registrasi kartu seluler mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 yang mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
“Dalam implementasinya, registrasi pelanggan jasa telekomunikasi yang menggunakan data NIK dan Nomor KK banyak disalahgunakan dengan menggunakan identitas milik orang lain tanpa hak untuk tujuan kejahatan antara lain penyebaran hoaks, judi online, SMS spamming, dan penipuan,” tulis Komdigi dikutip dari laman resminya pada Senin (17/11/2025).
Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi agar mampu memastikan validitas data pelanggan jasa telekomunikasi dilakukan secara aman, efektif, dan efisien.
Nantinya RPM baru ini mengatur penggunaan data kependudukan biometrik, khususnya pengenalan wajah (face recognition), sebagai elemen wajib dalam proses registrasi pelanggan baru.
Komdigi menilai penerapan prinsip know your customer (KYC) melalui verifikasi biometrik diperlukan agar identitas yang digunakan untuk pendaftaran nomor seluler benar-benar valid. Meski dasar kewajiban KYC sudah tercantum dalam PM 5/2021, aturan teknis soal pemanfaatan biometrik sebelumnya belum diatur sehingga perlu dihadirkan regulasi yang lebih rinci.
Dalam rancangan aturan tersebut, registrasi pelanggan prabayar maupun pascabayar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) diwajibkan mencantumkan nomor MSISDN atau nomor pelanggan, NIK, serta data biometrik pengenalan wajah.
Bagi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum merekam biometrik, proses registrasi akan menggunakan NIK calon pelanggan serta data biometrik kepala keluarga sesuai Kartu Keluarga.
Aturan baru juga mencakup kewajiban registrasi untuk pengguna eSIM, yang tetap harus melewati verifikasi NIK dan face recognition. RPM ini turut memuat ketentuan mengenai keamanan data pelanggan, perlindungan nomor pelanggan, mekanisme pengawasan dan pengendalian, serta pengaturan masa transisi.
Komdigi menyiapkan penerapan bertahap: selama satu tahun sejak peraturan diundangkan, registrasi masih dapat memakai NIK dan KK, sementara penggunaan biometrik bersifat opsional. Setelah masa transisi berakhir, registrasi baru hanya bisa dilakukan dengan NIK dan biometrik wajah.
Pelanggan yang sudah terdaftar menggunakan NIK dan KK tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang, meski dipersilakan jika ingin memperbarui datanya.
Dengan ditetapkannya regulasi baru ini nantinya, sejumlah pasal terkait registrasi pelanggan dalam PM 5/2021 akan dicabut.
Komdigi menegaskan penyusunan aturan dilakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi dan membuka ruang masukan sebelum menetapkan keputusan.
Kementerian kini mengundang pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk memberikan tanggapan terhadap RPM Registrasi Pelanggan mulai 17 hingga 26 November 2025. Masukan dapat disampaikan melalui email resmi Komdigi di kejasatel@mail.komdigi.go.id.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)