REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pakar hubungan internasional menilai dunia tengah memasuki fase ketidakpastian yang kian kompleks, ditandai melemahnya efektivitas institusi global dan meningkatnya rivalitas kekuatan besar. Kondisi ini mendorong negara-negara kekuatan menengah (middle powers) untuk mengambil peran lebih aktif.

Co-Founder Pendulum Geopolitical Advisory di Pendulum Group, Jonathan Berkshire Miller, mengatakan berbagai negara memiliki interpretasi berbeda terhadap dinamika global saat ini. Menurutnya, perdebatan global kerap terlalu terfokus pada Amerika Serikat dan figur seperti Donald Trump, padahal tantangan terhadap sistem internasional telah muncul jauh sebelum era tersebut. Ia menilai terdapat rasa frustrasi yang berkembang terhadap institusi global yang dinilai belum memadai dalam merespons berbagai krisis.

“Amerika Serikat adalah sebuah tantangan dan ada masalah yang harus kita tangani, tetapi ini bukan sepenuhnya tentang Amerika Serikat. Bukan hanya Amerika Serikat yang memicu tantangan-tantangan tersebut,” katanya dalam Middle Powers Conference yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia pada Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, selama ini banyak negara kekuatan menengah menggantungkan harapan pada sistem multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan NATO, serta kepemimpinan Amerika Serikat, untuk mengatasi persoalan global. Namun, kondisi saat ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih mandiri.

Miller menekankan negara-negara kekuatan menengah perlu lebih proaktif, baik dalam diplomasi, penguatan pertahanan, maupun melalui keterlibatan sektor swasta. Ia mencontohkan pendekatan Kanada yang terinspirasi dari Jepang dalam mendorong konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang menekankan pentingnya menjaga aturan, norma, jalur komunikasi laut, dan perdagangan terbuka.

Menurut dia, perubahan global tidak berarti dunia bergerak menuju “hukum rimba”, melainkan menuntut cara baru untuk mempertahankan tatanan internasional. Ia mencatat pandangan ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam Munich Security Conference yang menyebut fondasi tatanan global tengah diuji oleh realitas di lapangan.

Sementara itu, Profesor Emeritus Yonsei University sekaligus mantan penasihat khusus Presiden Korea Selatan bidang hubungan luar negeri dan keamanan nasional, Moon Chung-in, menyoroti dilema strategis yang dihadapi negaranya sebagai contoh nyata tantangan yang dihadapi kekuatan menengah.

Ia mengatakan ancaman dari Korea Utara tetap menjadi prioritas utama bagi Korea Selatan, bahkan lebih penting dibandingkan konflik di kawasan lain. Namun, di saat yang sama, Seoul juga menghadapi tekanan dari rivalitas antara Amerika Serikat dan China.

“Kita menghadapi dilema mendasar antara ketergantungan keamanan pada Amerika Serikat dan kemitraan perdagangan yang kooperatif dengan China,” ujarnya.

Moon menjelaskan secara historis Amerika Serikat berperan sebagai pelindung Korea Selatan selama Perang Dingin dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi serta ekonomi pasar bebas. Namun, saat ini kepercayaan terhadap Washington mulai berubah.

“Kita tidak bisa mengandalkan Amerika Serikat seperti yang kita lakukan di masa lalu,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut memicu perdebatan internal yang intens di Korea Selatan. Sebagian kalangan mendorong penyelarasan penuh dengan Amerika Serikat, termasuk bergabung dalam inisiatif seperti Quad dan kerangka ekonomi Indo-Pasifik.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalender 2026 persis sama dengan tahun 1914, tahun dimulainya Perang Dunia I.

Pada tahun 1914, dunia percaya bahwa perang global tidak mungkin terjadi, tetapi satu pembunuhan memicu reaksi berantai yang menyeret kekuatan-kekuatan besar ke dalam konflik yang menghancurkan.

Lebih dari 70 juta tentara dimobilisasi dan lebih dari 20 juta orang kehilangan nyawa, mengubah jalannya sejarah selamanya.

Terkadang sejarah tidak terulang, tetapi bergema dengan cara yang tak terduga.

Perang Dunia I, sebuah konflik internasional yang pada tahun 1914–1918 melibatkan sebagian besar negara-negara Eropa bersama dengan Rusia, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan wilayah lainnya.

Perang ini mempertemukan Blok Sentral terutama Jerman, Austria-Hongaria, dan Turki melawan Blok Sekutu terutama Prancis, Inggris Raya, Rusia, Italia, Jepang, dan, sejak tahun 1917, Amerika Serikat.

Perang ini berakhir dengan kekalahan Blok Sentral. Perang ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal pembantaian, pertumpahan darah, dan kehancuran yang ditimbulkannya.

Perang Dunia I merupakan salah satu titik balik besar dalam sejarah geopolitik abad ke-20. Perang ini menyebabkan jatuhnya empat dinasti kekaisaran besar (di Jerman, Rusia, Austria-Hongaria, dan Turki), mengakibatkan Revolusi Bolshevik di Rusia, dan, dengan destabilisasinya terhadap masyarakat Eropa, meletakkan dasar bagi Perang Dunia II.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menyoroti rapuhnya sistem tatanan berbasis aturan (rules-based order) global yang mulai rapuh seiring dengan penerapan regulasi yang tidak adil dan adanya standar ganda.

Dino memaparkan, kepercayaan dunia terhadap penerapan hukum internasional saat ini berada pada titik terendah. Dia menyebut hal ini terlihat dari banyaknya peraturan yang ada tetapi tidak diterapkan secara adil dan merata.

Menurutnya, selektivitas dan pengecualian telah menjadi praktik umum penerapan rules based order. Dino juga mengatakan, negara-negara berkekuatan besar cenderung menetapkan standar ganda dalam penerapan aturan.

"Negara-negara (kekuatan) besar cenderung hanya mematuhi aturan jika sejalan dengan kepentingan mereka—dan meninggalkannya ketika tidak sesuai. Hukum internasional, termasuk hukum humaniter, semakin kehilangan relevansi," jelas Dino dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu juga menyoroti melemahnya institusi multilateral. Dia mengatakan, Dewan Keamanan PBB kerap gagal merespons krisis akibat kepentingan anggota tetap dan penggunaan hak vetonya. Sementara itu, organisasi lain seperti World Trade Organization (WTO) dan Nuclear Proliferation Treaty (NPT) belum berfungsi optimal.

Dia melanjutkan, lembaga-lembaga seperti World Health Organization (WHO), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), World Food Programme (WFP), dan lainnya juga masih tertekan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana serta rivalitas geopolitik.

Lebih lanjut, multilateralisme yang semakin memudar tersebut digantikan oleh sikap individualisme. Dino menuturkan, dunia saat ini telah kehilangan kompas moral seiring dengan mulai kaburnya batas antara tindakan benar dan salah.

"Fanatisme dan prasangka meningkat. Semua hal dipersenjatai—perdagangan, energi, teknologi, bantuan, migrasi, pendidikan, media, hingga budaya. Multilateralisme memudar, digantikan sikap “aku dulu”. Pola pikir menang–kalah semakin menguat," katanya.