LONDON - Organisasi bantuan internasional Oxfam merilis laporan tahunannya tentang meningkatnya ketidaksetaraan, yang menyatakan keprihatinan bahwa miliarder tidak hanya lebih kaya dari sebelumnya tetapi juga memperkuat kendali mereka atas politik, media, dan media sosial.

Laporan yang dirilis pada hari Minggu juga menggarisbawahi jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin di dunia yang dilanda konflik dan protes yang semakin banyak.

Menurut analisis Oxfam, kekayaan kolektif para miliarder melonjak sebesar $2,5 triliun pada tahun 2025, hampir setara dengan total kekayaan yang dimiliki oleh separuh penduduk terbawah umat manusia, atau 4,1 miliar orang.

Tahun lalu juga merupakan pertama kalinya terdapat lebih dari 3.000 miliarder di dunia, dan pertama kalinya orang terkaya di dunia, Elon Musk, memiliki lebih dari setengah triliun dolar.

Laporan tahunan badan amal tersebut tentang meningkatnya ketidaksetaraan dirilis bertepatan dengan pembukaan pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh hampir 1.000 orang terkaya di dunia bersama para pemimpin politik, serta sejumlah aktivis undangan setiap tahunnya.

Tema pertemuan tahun ini adalah Semangat Dialog. Namun, Oxfam berpendapat dalam laporan tahunannya bahwa kaum superkaya semakin mengendalikan sarana komunikasi, termasuk media tradisional dan media baru.

Laporan tersebut mengutip contoh Jeff Bezos, miliarder pemilik Amazon, yang membeli The Washington Post, Musk mengakuisisi Twitter/X, Patrick Soon-Shiong mengambil alih surat kabar Los Angeles Times, dan miliarder sayap kanan Vincent Bollore yang memiliki CNews Prancis.

“Pengaruh yang sangat besar dari kaum superkaya terhadap politisi, ekonomi, dan media kita telah memperdalam ketidaksetaraan dan membawa kita jauh dari jalur yang benar dalam mengatasi kemiskinan,” kata Direktur Eksekutif Oxfam International, Amitabh Behar, dilansir Al Jazeera.

“Pemerintah seharusnya mendengarkan kebutuhan rakyat dalam hal-hal seperti perawatan kesehatan berkualitas, tindakan terhadap perubahan iklim, dan keadilan pajak,” tambah Behar.

Oxfam juga memperkirakan bahwa miliarder 4.000 kali lebih mungkin memegang jabatan politik daripada warga biasa dan mengutip Survei Nilai Dunia dari 66 negara, yang menemukan bahwa hampir setengah dari semua orang yang disurvei mengatakan bahwa orang kaya sering membeli pemilihan di negara mereka.

“Kesenjangan yang semakin lebar antara orang kaya dan sisanya pada saat yang sama menciptakan defisit politik yang sangat berbahaya dan tidak berkelanjutan,” kata Behar.

Oxfam juga mencatat bahwa ada 142 protes anti-pemerintah yang signifikan di 68 negara tahun lalu, yang menurut mereka biasanya ditanggapi dengan kekerasan oleh pihak berwenang.

“Pemerintah membuat pilihan yang salah untuk memanjakan elit dan membela kekayaan sambil menekan hak-hak rakyat dan kemarahan atas bagaimana begitu banyak kehidupan mereka menjadi tidak terjangkau dan tidak tertahankan,” kata Behar.

Menurut WEF, peserta pertemuan Davos tahun ini termasuk “hampir 850 CEO dan ketua perusahaan terkemuka dunia” bersama para pemimpin politik, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng.

Selain advokasi politiknya, Oxfam juga merupakan organisasi bantuan kemanusiaan yang memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara di seluruh dunia.

Kelompok ini berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang kelaparan paksa di Gaza di bawah perang genosida Israel dan merupakan salah satu dari 37 kelompok bantuan internasional yang dilarang memasuki wilayah Palestina oleh Israel pada akhir tahun lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti kesenjangan besar antara target dan realisasi pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menempatkan jargas sebagai indikator penting efektivitas kebijakan gas bumi nasional.

INDEF menilai jargas berperan strategis dalam memperkuat ketahanan energi, menekan impor liquefied petroleum gas (LPG), serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di tengah dorongan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, ketersediaan energi yang andal dan terjangkau bagi rumah tangga dan industri dinilai menjadi prasyarat utama.

“Kita melihat ada kesenjangan yang cukup lebar antara target dan realisasi,” kata Abra dalam diskusi INDEF di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ia merujuk target pembangunan sambungan rumah tangga jargas pada 2024 yang ditetapkan sebanyak 118.000 sambungan, sementara realisasinya baru sekitar 22.000 sambungan. Kesenjangan tersebut muncul seiring meningkatnya target tahunan pemerintah. Jargas diproyeksikan terus bertambah sejalan dengan target swasembada energi dan pengurangan ketergantungan terhadap LPG, namun kapasitas implementasi dinilai belum sejalan dengan ambisi kebijakan.

INDEF mencatat tantangan utama pengembangan jargas terletak pada kebutuhan investasi yang besar. Sejak 2023, pemerintah menghentikan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga, sehingga badan usaha harus menanggung penuh pembiayaan proyek. Kondisi tersebut diperberat oleh kebutuhan investasi konektivitas infrastruktur gas dari Sumatera hingga Jawa Timur.

“Sejak 2023 pemerintah sudah menghapus dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga,” ujar Abra.

Situasi ini membuat badan usaha harus bekerja lebih keras untuk memenuhi target jargas di tengah keterbatasan pendanaan dan kebutuhan proyek infrastruktur lainnya. Realisasi jargas nasional saat ini tercatat sekitar 800.000 sambungan rumah. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan tambahan sekitar 350.000 sambungan. INDEF memandang target tersebut menghadapi kompleksitas dari sisi pendanaan dan ketersediaan pasokan gas, terutama bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai operator utama jaringan.

Kesenjangan antara target dan realisasi jargas juga berkaitan dengan kondisi sektor gas bumi secara keseluruhan. Hingga 2023, target pemanfaatan gas bumi domestik mencapai 79 juta ton setara minyak (million tons of oil equivalent/MTOE), sementara realisasinya baru sekitar 44,29 MTOE. Dalam jangka pendek, pasokan gas relatif melimpah akibat ketidakseimbangan lokasi suplai dan permintaan. Namun, tren penurunan produksi memunculkan risiko dalam jangka menengah dan panjang.

INDEF mencatat produksi gas nasional turun dari sekitar 8,8 miliar kaki kubik per hari (billion cubic feet per day/BCFD) pada 2010 menjadi sekitar 6,5 BCFD. Di sisi lain, permintaan domestik meningkat hingga sekitar 3.800 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) seiring ekspansi industri manufaktur yang kembali tumbuh rata-rata 5,4 persen dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi fiskal, Abra memandang percepatan jargas sejalan dengan upaya menekan beban subsidi energi yang pada 2025 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 495 triliun. Konsumsi LPG nasional yang mendekati 9 juta metrik ton per tahun dinilai menjadi beban utama APBN sekaligus membuka ruang substitusi melalui pemanfaatan gas bumi.