Purwokerto (ANTARA) - Bank Mandiri Taspen memastikan seluruh layanan perbankan di Kantor Cabang Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tetap berjalan normal meskipun sejumlah nasabah mendatangi kantor cabang untuk meminta penjelasan terkait perkembangan kasus dugaan penipuan investasi yang mereka alami.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Taspen Tulus P Hutarabat dalam keterangan tertulis yang diterima di Purwokerto, Jumat, mengatakan manajemen mengapresiasi kunjungan para nasabah dan telah melakukan dialog secara konstruktif guna memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang ditempuh perusahaan dalam menangani kasus tersebut.

"Kami memahami kondisi yang dialami para nasabah yang menjadi korban pada kasus penipuan. Untuk itu, perusahaan telah melaporkan kasus ini kepada instansi penegak hukum dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," katanya.

Ia mengatakan Bank Mandiri Taspen juga membuka posko layanan untuk membantu para nasabah memperoleh informasi, termasuk menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara.

Menurut dia, selama dialog dengan nasabah berlangsung, aktivitas operasional di Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan seperti biasa.

“Seluruh layanan transaksi perbankan maupun pelayanan kepada masyarakat tetap diberikan tanpa gangguan,” katanya.

Ia mengatakan sebagai bentuk kepedulian terhadap nasabah, khususnya para pensiunan, kantor cabang tersebut juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan menyiagakan tenaga dokter apabila terdapat nasabah yang mengalami gangguan kesehatan saat berdialog di kantor cabang.

Selain itu, Bank Mandiri Taspen terus mengintensifkan edukasi literasi keuangan kepada para nasabah sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berkedok investasi.

Tulus mengatakan perusahaan berkomitmen mendukung penuntasan kasus tersebut melalui jalur hukum serta mengimbau para nasabah yang menjadi korban untuk turut membantu proses penyelidikan dengan melaporkan kasus yang dialami kepada kepolisian.

"Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, kami berharap kerja sama yang baik dari pensiunan yang menjadi korban dengan bank untuk bersama-sama melapor dan membantu proses yang telah dilakukan Polresta Banyumas dan OJK," katanya.

Ia menegaskan Bank Mandiri Taspen akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan otoritas terkait agar proses penyelesaian kasus dapat berjalan optimal, sembari memastikan pelayanan kepada seluruh nasabah tetap berlangsung secara aman, nyaman, dan normal.

Sebelumnya, Polresta Banyumas telah menetapkan perempuan berinisial N alias D (36) yang merupakan oknum mantan pegawai bank tersebut sebagai tersangka. Yang bersangkutan telah ditahan sejak 7 Juni 2026 dan dijerat Pasal 492 atau Pasal 486 juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, polisi memperkirakan total kerugian korban mencapai sekitar Rp25 miliar dengan jumlah korban diperkirakan lebih dari 100 orang.

Kasatreskrim Polresta Banyumas AKP Ardi Kurniawan di Purwokerto, Rabu (24/6), mengatakan hingga saat ini jumlah korban yang telah melapor sebanyak 25 orang dengan total kerugian sekitar Rp5 miliar.

Ia mengimbau nasabah lainnya yang merasa menjadi korban untuk segera melapor guna mendukung proses penyidikan yang masih terus berjalan.

Selain itu, penyidik juga akan segera mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk mencari kemungkinan adanya tersangka baru.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Konsep business judgement rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, pelaku industri perbankan memerlukan kepastian hukum dalam penanganan kredit macet guna mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan.

“Konsep business judgement rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan, pentingnya membangun iklim yang kondusif bagi industri perbankan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang selaras.

Upaya ini bertujuan menjaga profesionalisme dan integritas bankir sehingga bisnis bank dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Dian juga menyampaikan harapan terciptanya kesepahaman yang sama dan lebih kuat antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri perbankan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam sektor perbankan.

Pada Selasa (12/5), OJK telah menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Industri Perbankan dengan tema “Penerapan Konsep Business Judgement Rule Terhadap Kredit Macet Di Bank”.

Melalui forum ini, OJK berharap industri perbankan semakin memahami bahwa konsep business judgement rule dapat memberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk proses pemberian kredit dan pembiayaan, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Jupriyadi menyampaikan perlunya kesamaan penafsiran atas pandangan penerapan norma pidana dalam perkara di bidang perbankan guna menjaga kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan subtantif (subtantive justice) bagi pelaku industri perbankan.

Ia memaparkan bahwa business judgement rule dapat diterapkan sepanjang persyaratan kumulatif yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Persyaratan tersebut meliputi pelaksanaan keputusan dengan itikad baik, kepatuhan terhadap prosedur yang benar, ketiadaan benturan kepentingan, serta adanya upaya yang maksimal dalam mitigasi risiko kerugian.

Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi, termasuk risiko kredit macet, maka hal tersebut merupakan kegagalan bisnis (business failure) dan bukan merupakan suatu tindak pidana, terutama apabila dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali bank.

Jupriyadi juga menegaskan bahwa diperlukan keseragaman penafsiran hukum dalam penerapan business judgement rule guna mencapai keadilan substantif sekaligus mencegah munculnya chilling effect yang dapat menghambat bankir dalam mengambil keputusan bisnis.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip ultimum remedium, yang menyatakan bahwa jalur pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan perbankan yang telah memenuhi unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menegaskan relaksasi kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang tidak mencatat tunggakan pinjaman di bawah Rp1 juta, bukan untuk menghindari catatan kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

"Adapun potensi yang dikhawatirkan (menghindari catatan NPL) itu sepertinya kecil," kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Rabu.

Ia menjelaskan tujuan tidak dicatatnya kredit di bawah Rp1 juta untuk memperlancar proses pemberian kredit perumahan rakyat (KPR) terutama dari program pemerintah mewujudkan tiga juta rumah.

Parjiman menambahkan SLIK merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian kredit dari perbankan untuk mengetahui riwayat utang calon debitur dalam pembayaran kredit jika pernah ada riwayat meminjam. Sedangkan kredit di bawah Rp1 juta itu tetap dicatat di lembaga jasa keuangan pemberi kredit.

"Nominal satu juta kan juga relatif kecil, kadang itu merupakan biaya administrasi atau denda yang lupa, belum dibayar oleh nasabah atau debitur," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan regulator lembaga jasa keuangan itu mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Dengan relaksasi itu, lanjut dia, maka catatan SLIK yang ditampilkan pada data nasabah hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas.

Selain itu, pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

Dengan aturan baru SLIK tersebut, memungkinkan masyarakat dengan catatan kredit kecil, tetap bisa mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi.

Secara nasional, OJK mencatat kualitas kredit perbankan (NPL gross) di tanah air per Februari 2026 mencapai 2,17 persen, lebih rendah dibandingkan periode sama 2025 mencapai 2,22 persen.

Sedangkan di Bali, NPL juga terjaga dan lebih rendah pada Januari 2026 mencapai 2,60 persen, dibandingkan periode sama 2025 mencapai 3,14 persen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menyiapkan bundling Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit tambahan untuk kebutuhan mengisi rumah dalam satu akad guna menghadirkan pembiayaan terintegrasi sekaligus menjaga kualitas kredit.

“Produk bundling kita akan jalankan piloting-nya bulan ini. Jadi semester dua sudah pasti kita masifkan. Ini sudah bolak-balik kita bicarakan (di BTN). Sebenarnya kan produk ini sudah ada, sistemnya saja tinggal disatukan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Bandung, Kamis (9/4).

Nixon menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang sebagai solusi pembiayaan terintegrasi bagi nasabah perumahan dengan menggabungkan KPR dan kredit konsumtif dalam satu proses dan satu akad.

Melalui skema tersebut, nasabah tidak hanya memperoleh pembiayaan untuk pembelian rumah, tetapi juga dapat mengakses kredit tambahan untuk kebutuhan isi rumah seperti furnitur, peralatan elektronik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Ia juga mengatakan bahwa integrasi ini dilakukan untuk menghindari nasabah mencari pembiayaan tambahan dari sumber lain yang berisiko tinggi, termasuk pinjaman daring (pindar) yang dapat berdampak pada kemampuan bayar.

Selain itu, perseroan juga tengah mengembangkan bundling lanjutan yang mencakup pembiayaan kendaraan bermotor, dengan fokus pada kendaraan listrik sebagai bagian dari pengembangan produk ke depan.

“Termasuk KKB (kredit kendaraan bermotor). Kita lagi bikin PKS (perjanjian kerja sama) dengan satu multifinance untuk kendaraan. Kita lagi dorong supaya kendaraannya kalau bisa listrik,” kata Nixon.

Menurut dia, penggabungan beberapa fasilitas dalam satu akad akan menekan biaya pemrosesan karena analisis kredit dilakukan dalam satu siklus, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Langkah ini juga diyakini dapat menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL), mengingat salah satu penyebab utama NPL berasal dari kewajiban nasabah di lembaga lain yang tidak terpantau dalam pembiayaan awal.

Dari sisi pricing, skema bundling ini tetap mempertahankan bunga KPR sesuai ketentuan, sementara kredit tambahannya ditawarkan dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan pinjaman informal.

Nixon pun menegaskan bahwa seluruh fasilitas tetap diberikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, termasuk melalui penilaian kemampuan bayar dan pengaturan limit kredit sesuai profil risiko nasabah.

“Pasti bergantung kemampuan bayar, repayment capacity, pengaturan limit, pastilah kaidah-kaidah itu kita atur. Tapi intinya adalah tidak akan ada dua atau tiga proses facility. Dalam satu proses, dalam satu akad, langsung kita keluarkan dua-tiga produk,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menyampaikan bahwa BTN tidak hanya berfokus pada pembiayaan kepemilikan rumah, tetapi juga mencakup pembangunan dan renovasi rumah sebagai bagian dari ekosistem perumahan.

Selain itu, perseroan melihat potensi pembiayaan lanjutan setelah nasabah menempati rumah, termasuk kebutuhan interior, perbaikan fasad, hingga kebutuhan konsumtif keluarga yang terus berkembang.

Ke depan, ujar Hirwandi, BTN menargetkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah secara menyeluruh sepanjang siklus hidup, termasuk dukungan untuk kebutuhan keluarga dan pembelian kendaraan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan putusan yang menyatakan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) bersalah dalam perkara fraud Rp 30 miliar. Putusan tersebut tertuang dalam perkara bernomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan keluarga Kent Lisandi selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan Maybank.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan.

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," kata Bayu.

Kronologi Fraud Rp 30 Miliar di Maybank

Kasus ini mencuat ke publik saat Komisi III DPR tiba-tiba membahas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan cuci uang di Maybank Indonesia, Selasa (30/9/2025). Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut Benny Wullur sebagai kuasa hukum dari almarhum Kent Lisandi.

Benny menceritakan kasus itu bermula saat kliennya, Kent diajak untuk membantu Rohmat Setiawan dalam bisnis pengadaan HP. Dia diminta untuk mentransfer dana talangan senilai Rp 30 miliar.

"Klien kami tadinya ragu, tapi kemudian dibujuk oleh Aris Setyawan (kepala cabang Maybank Cilegon saat itu)," kata Benny kepada Komisi III DPR.

Akhirnya Kent mengirim uang Rp 30 miliar tersebut pada 11 November 2025 dengan tiga ketentuan, yaitu surat pernyataan bank dana hanya bisa dicairkan oleh Kent, cek Rp 30 miliar dari Rohmat yang jatuh tempo 25 November 2025, dan akta pengakuan utang serta surat kuasa khusus di hadapan notaris.

"Dan Maybank juga memberikan linknya untuk Kent Lisandi ini bisa ngecek bahwa uangnya masih ada atau nggak," jelas Benny.

Pada 25 November 2024, Benny menjelaskan bahwa Kent tidak dapat mencairkan cek Rp 30 miliar tersebut. Atas dasar hal ini, Kent menyurati Maybank untuk meminta uang ditahan .

"Dan memang dicek di hp, dilihat uang masih utuh," katanya.

Akan tetapi kemudian pada 10 Desember uang Rp 30 miliar raib. Maybank beralasan uang itu masuk dalam perjanjian kredit yang kemudian diketahui dibuat tanpa sepengetahuan Kent.

Menurut Benny pengalihan uang Rp 30 miliar menjadi jaminan perjanjian kredit back-to-back dibuat tanpa sepengetahuan Kent. Pun penerima kredit ternyata istri Rohmat yang berstatus ibu rumah tangga.

Benny pun mempertanyakan proses pencairan kredit. Seharusnya sebelum mendapatkan kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur.

"Dalam persidangan, dia (istri rohmat) di persidangan awalnya bilang tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit. Kemudian dia ralat, katanya tidak tahu kalau yang dia tanda tangan itu perjanjian kredit," jelas Benny.

Tanggapan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kasus fraud Maybank telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT BankMaybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor CabangCilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Jakarta, CNBC Indonesia — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutus PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) bersalah atas kasus fraud senilai Rp 30 miliar.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan keluarga Kent Lisandi selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan Maybank.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan.

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," kata Bayu.

Kronologi Fraud Rp 30 Miliar di Maybank

Kasus ini mencuat ke publik saat Komisi III DPR tiba-tiba membahas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan cuci uang di Maybank Indonesia, Selasa (30/9/2025). Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut Benny Wullur sebagai kuasa hukum dari almarhum Kent Lisandi.

Benny menceritakan kasus itu bermula saat kliennya, Kent diajak untuk membantu Rohmat Setiawan dalam bisnis pengadaan HP. Dia diminta untuk mentransfer dana talangan senilai Rp 30 miliar.

"Klien kami tadinya ragu, tapi kemudian dibujuk oleh Aris Setyawan (kepala cabang Maybank Cilegon saat itu)," kata Benny kepada Komisi III DPR.

Akhirnya Kent mengirim uang Rp 30 miliar tersebut pada 11 November 2025 dengan tiga ketentuan, yaitu surat pernyataan bank dana hanya bisa dicairkan oleh Kent, cek Rp 30 miliar dari Rohmat yang jatuh tempo 25 November 2025, dan akta pengakuan utang serta surat kuasa khusus di hadapan notaris.

"Dan Maybank juga memberikan linknya untuk Kent Lisandi ini bisa ngecek bahwa uangnya masih ada atau nggak," jelas Benny.

Pada 25 November 2024, Benny menjelaskan bahwa Kent tidak dapat mencairkan cek Rp 30 miliar tersebut. Atas dasar hal ini, Kent menyurati Maybank untuk meminta uang ditahan .

"Dan memang dicek di hp, dilihat uang masih utuh," katanya.

Akan tetapi kemudian pada 10 Desember uang Rp 30 miliar raib. Maybank beralasan uang itu masuk dalam perjanjian kredit yang kemudian diketahui dibuat tanpa sepengetahuan Kent.

Menurut Benny pengalihan uang Rp 30 miliar menjadi jaminan perjanjian kredit back-to-back dibuat tanpa sepengetahuan Kent. Pun penerima kredit ternyata istri Rohmat yang berstatus ibu rumah tangga.

Benny pun mempertanyakan proses pencairan kredit. Seharusnya sebelum mendapatkan kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur.

"Dalam persidangan, dia (istri rohmat) di persidangan awalnya bilang tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit. Kemudian dia ralat, katanya tidak tahu kalau yang dia tanda tangan itu perjanjian kredit," jelas Benny.

Tanggapan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kasus fraud Maybank telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT BankMaybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor CabangCilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal kasus dugaan fraud yang terjadi di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), tepatnya di Kantor Cabang Cilegon. Kasus ini menyeret oknum yang menyalurkan kredit dengan jaminan dana milik nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut kasus ini telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT Bank Maybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor Cabang Cilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Dian menegaskan, proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kini tengah berjalan. OJK, kata dia, menghormati dan mendukung langkah penegakan hukum agar memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, khususnya nasabah yang dirugikan.

"OJK akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus ini, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta memastikan Bank bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan kepada nasabah," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) harus mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada keluarga mendiang Kent Lisandi.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Kent selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan BNII.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

"Menyatakan Penggugat sebagai Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan hak dan wewenang untuk melakukan pencairan dan menarik atas dana sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari Rekening Bank Maybank Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan," tulis putusan perkara yang dilihat CNBC Indonesia pada Jumat (24/10/2025).

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan, namun berhak untuk menempuh upaya hukum lainnya.

"Terkait dengan hal ini, Maybank Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam menjaga kepentingan perusahaan," kata Bayu dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," terang Bayu.

Ia menambahkan, Maybank Indonesia senantiasa menjalankan layanan perbankan sesuai dengan prinsip Tata Kelola dan kehati-hatian , ketentuan OJK dan aturan terkait lain di sektor jasa keuangan yang berlaku di Indonesia.