Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Senin, 18 Mei 2026. Sedangkan Iduladha pada Rabu, 27 Mei 2026.

Keputusan itu berdasarkan hasil Sidang Isbat yang dilaksanakan di Auditorium HM. Rasjidi Kemenag, Jakarta Pusat, Minggu (17/5/2026). Dalam sidang juga hadir pakar falak dan astronomi, Sekjen MUI, BMKG, BRIN, hingga perwakilan ormas islam.

Menteri Agama (Menang), Nasaruddin Umar, mengatakan penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil rukyat hilal serta memperhatikan kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

"Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi dan dengan demikian Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi," katanya.

Dia menjelaskan bahwa keputusan juga berdasarkan hasil pemantauan hilal di 88 titik di wilayah di Indonesia. Dia berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijah.

"Termasuk puasa sunah Tarwiyah, dan Arafah, Iduladha dan ibadah qurban secara serentak . Lebih dari itu kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah islamiah, serta menumbuhkan persatuan sebagai satu bangsa," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Cecep Nurwendaya, mengatakan 1 Zulhijah 1447 H bertepatan pada Senin, 18 Mei 2026.

Cecep menjelaskan bahwa di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia termasuk Sabang telah memenuhi kriteria MABIMS dengan ketinggian hilal minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.

Kementerian Agama menyampaikan bahwa berdasarkan data kriteria MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), posisi hilal penentu awal bulan Zulhijah 1447 Hijriah di seluruh wilayah Indonesia telah resmi memenuhi syarat tinggi minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Berdasarkan data hisab tersebut, tanggal 1 Dzulhijjah 1447 H diprediksi jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 M.

Hal tersebut disampaikan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, dalam Seminar Posisi Hilal yang menjadi rangkaian agenda Sidang Isbat Penetapan Awal Zulhijah 1447 H di Kemenag Thamrin, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Diketahui bahwa, penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia secara hisab mengacu pada kriteria MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan nilai elongasi minimal 6,4 derajat. Titik acuan (markaz) keberhasilan diambil dari wilayah mana saja di Indonesia yang berhasil memenuhi kedua parameter tersebut.

Cecep menjelaskan bahwa berdasarkan data ijtima (konjungsi) yang terjadi pada Minggu, 17 Mei 2026 sekitar pukul 03.00 WIB, kondisi hilal di Indonesia saat matahari terbenam menunjukkan angka yang sangat positif dan signifikan di atas ambang batas minimal.

"Yang menarik, jika kita lihat peta ketinggian hilal di Indonesia, posisi paling rendah terpantau di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yaitu sebesar 3,29 derajat. Sementara posisi tertinggi berada di Sabang, Aceh, yang mencapai 6,95 derajat," ujar Cecep.

Lebih lanjut, Cecep menambahkan bahwa indikator hilal tidak hanya dilihat dari faktor ketinggian, melainkan juga harus divalidasi dengan jarak sudut antara bulan dan matahari atau elongasi. Berdasarkan peta pemantauan, seluruh wilayah provinsi di Indonesia saat ini sudah menampakkan warna hijau, yang berarti telah lolos parameter ilmiah secara penuh.

"Jika kita menggunakan data secara komprehensif, kita akan melihat akurasi yang lebih kuat pada aspek elongasinya. Hasilnya adalah di Merauke elongasi tercatat sudah mencapai 8,91 derajat, dan di Sabang berada di angka 10,62 derajat. Artinya, posisi hilal kali ini sudah jauh di atas kriteria minimum," tegasnya.

Ia juga menerangkan mengenai kelaziman penentuan awal bulan krusial di Indonesia, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, yang selalu menggunakan perpaduan metoda rukyat dan hisab. Dalam sistem ini, hasil hisab memiliki sifat informatif, sementara kedudukan rukyat berfungsi sebagai konfirmasi atau verifikasi lapangan dari data hisab yang telah dihitung.

Ia memaparkan data rincinya bahwa pada hari pelaksanaan rukyat tanggal 17 Mei 2026 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI berada di antara 3° 17‘ 33“ (3,29 derajat) s.d. 6° 56‘ 58“ (6,95 derajat), sementara posisi elongasi berada di rentang 8° 54‘ 49“ (8,91 derajat) s.d. 10° 37‘ 07“ (10,62 derajat).

Dengan angka-angka tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia secara sah telah memenuhi kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal yang disepakati MABIMS. Oleh karenanya, Cecep menyatakan bahwa posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H pada hari rukyat ini, secara teoritis sangat memungkinkan untuk dapat dirukyat oleh para petugas di lapangan.

Kendati demikian, Cecep menegaskan kembali bahwa pada tanggal 29 Zulqa’dah 1447 H atau 17 Mei 2026 M ini, secara hisab posisi hilal di seluruh wilayah NKRI memang telah memenuhi kriteria MABIMS, namun, kepastian resmi mengenai hal tersebut tetap harus menunggu hasil keputusan akhir dari Sidang Isbat yang akan diumumkan nanti.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu (21/3/2026).

Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar berdasarkan hasil sidang isbat di Auditorium HM. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

Dia mengatakan keputusan itu berdasarkan hasil musyawarah mengacu pada hisab dan rukyat, serta dikonfirmasi di 117 titik di lokasi di Indonesia.

"Dengan demikian berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Syawal 1447 hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026," katanya.

Pemantauan hilal berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Di samping itu, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H atau Hari Raya Idulfitri 1447 H berlangsung pada Jumat (20/3/2026).

Penetapan berdasarkan kalender Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang bertumpu pada metode hisab (perhitungan astronomi).

Meski ada perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri, Nasaruddin mengimbau agar masyarakat tidak perlu banyak berdebat atas perbedaan penetapan awal ramadan yang berpotensi memicu konflik sosial.

Sebelumnya dalam Seminar Posisi Hilal, Anggota Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendayah mengatakan Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS.

Walaupun di Provinsi Aceh ketinggian hilal 3 derajat, namun elongasi belum memenuhi kriteria 6,4 derajat.

"Katanya kan 6,4, betul 6,4, tapi kalau didesimalkan nanti hanya 6,1. Belum memenuhi kriteria," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendayah mengatakan hilal tidak memenuhi kriteria dan 1 Syawal jatuh pada Sabtu (21/3/2026).

Hal itu dia sampaikan saat Seminar Posisi Hilal yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

Dia mengatakan berdasarkan kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, pada tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah atau 19 Maret 2026, posisi hilal di sebagian wilayah Aceh sudah memenuhi syarat tinggi. Namun, belum memenuhi syarat elongasi.

"Sehingga 1 Syawal 1447 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing, tanggal 21 Maret 2026 Masehi," katanya.

Cecep menjelaskan, hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab. Dia menyebut bahwa tinggi hilal di wilayah NKRI antara 0,91 derajat sampai dengan 3,13 derajat dan elongasi antara 4,54 derajat sampai dengan 6,10 derajat.

Dia menyampaikan, di seluruh wilayah Indonesia tidak memenuhi syarat visibilitas hilal dan rukyat MABIMS. "Oleh karenanya, hilal menjelang awal Syawal 1447 H pada hari rukyat ini secara teoritis diprediksi tidak mungkin dirukyat," ujar Cecep.

Kendati demikian, keputusan awal Syawal 1447 Hijriah akan disampaikan dalam konferensi pers yang direncanakan berlangsung pada 19.25 WIB. Pengumuman dapat disaksikan melalui link berikut ini:

https://youtube.com/@kementerianagamapusat?si=rCs08eTl56MMAQKj

https://youtube.com/@bimasislamtv?si=obRIv25P032Y6v3l

https://youtube.com/live/tIHZDu5rPWc?feature=share

Di samping itu, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H atau Hari Raya Idulfitri 1447 H berlangsung pada Jumat (20/3/2026). Penetapan berdasarkan kalender Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang bertumpu pada metode hisab (perhitungan astronomi).

Bisnis.com, JAKARTA - Muhammadiyah sudah menetapkan jika hari raya Idulfitri jatuh besok 20 Maret 2026.

Sedangkan pemerintah masih akan menggelar sidang isbat penentuan awal 1 syawal 1447 H.

Lantas kapankah sebenarnya hari raya Idulfitri 2026? Berikut prediksi BMKG dan BRIN berdasarkan perhitungan

Analisis Data Hilal Menurut BMKG

Berdasarkan data hisab yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), konjungsi atau ijtima’ (posisi saat bulan dan matahari berada di bujur astronomi yang sama) terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026.

Namun, yang menjadi poin krusial adalah ketinggian hilal pada saat matahari terbenam di hari tersebut. BMKG memprediksi bahwa di sebagian besar wilayah Indonesia, tinggi hilal masih berada di bawah angka 3 derajat.

Secara teknis, pada 19 Maret, posisi bulan memang sudah berada di atas ufuk, namun sangat rendah.

Kriteria MABIMS dan Pandangan BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga memberikan pandangan senada terkait kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria ini menetapkan bahwa hilal dinyatakan terlihat jika:

Tinggi Hilal: Minimal 3 derajat.
Elongasi (Jarak sudut bulan-matahari): Minimal 6,4 derajat.

Pakar astronomi BRIN menyebutkan bahwa pada Kamis petang, 19 Maret 2026, kondisi hilal di Indonesia belum memenuhi syarat visibilitas MABIMS.

Oleh karena itu, secara ilmiah bagi yang menggunakan metode rukyatul hilal (pengamatan), kemungkinan besar hilal tidak akan tertangkap oleh teleskop maupun mata telanjang.

JAKARTA - Ketinggian hilal di sejumlah daerah terpantau sudah memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura ( MABIMS ), yakni 3 derajat. Namun, hal itu belum memenuhi ambang batas elongasi yang ditetapkan dalam kriteria MABIMS.

Dalam kriteria MABIMS, posisi hilal pada saat matahari terbenam minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Untuk menentukan awal bulan hijriah harus memenuhi kedua parameter tersebut

Anggota Tim Rukyatul Hilal Kemenag Cecep Nurwendaya mengatakan, posisi hilal di wilayah NKRI berkisar antara 0,91 hingga 3,13 derajat pada Kamis (19/3/2026) atau 29 Ramadan 1447 H. Sementara, titik elongasi berkisar 4,54 hingga 6,10 derajat.

"Meski tinggi hilal di sebagian Provinsi Aceh sudah mencapai 3 derajat, namun belum mencapai ambang batas elongasi minimum 6,4 derajat," tutur Cecep saat dihubungi dalam pesan singkat, Kamis (19/3/2026).

Cecep menyampaikan, seluruh wilayah NKRI belum memenuhi visibilitas hilal MABIMS. "Jika ada yang memenuhi kriteria tinggi dan elongasi minimal di satu tempat di NKRI saja, maka berlaku untuk seluruh wilayah hukum NKRI. Namun ternyata tidak ada satu pun tempat di NKRI yang memenuhi kriteria," pungkas Cecep.

Bisnis.com, JAKARTA - Penentuan awal bulan kamariah di kawasan Asia Tenggara terus mengalami penguatan seiring perkembangan ilmu falak dan astronomi modern.

Salah satu tonggaknya adalah kesepakatan negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang menjadi rujukan bersama dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menjelaskan, kerja sama regional melalui forum MABIMS telah berlangsung sejak lama sebagai upaya menyatukan pendekatan penentuan awal bulan hijriah di kawasan.

“Sejak 1992, negara-negara anggota MABIMS menggunakan kriteria imkanur rukyat dengan parameter 2–3–8 sebagai acuan dalam menilai visibilitas hilal,” ujarnya dilansir dari laman kemenag.

Ia menerangkan, parameter 2–3–8 mencakup tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, serta umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak. Kriteria ini menjadi dasar dalam menilai validitas laporan rukyatul hilal yang disampaikan dari berbagai titik pengamatan di kawasan Asia Tenggara.

Namun demikian, Arsad menuturkan bahwa perkembangan data astronomi menunjukkan adanya keterbatasan pada kriteria tersebut. Pada posisi hilal yang masih rendah, dengan elongasi kecil, sabit bulan sangat tipis sehingga sulit diamati secara kasat mata. “Pada ketinggian sekitar 2 derajat dengan elongasi 3 derajat, hilal masih sangat tipis dan sering tertutup cahaya syafak, sehingga peluang terlihatnya sangat kecil,” jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong para pakar falak dan astronom dari negara-negara anggota MABIMS untuk melakukan kajian ulang terhadap kriteria visibilitas hilal. Proses ini berlangsung melalui forum ilmiah, musyawarah rukyat, serta penelitian berbasis data pengamatan global yang terus berkembang.

“Kesepakatan mengenai kriteria baru ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses kajian ilmiah yang panjang dan melibatkan para pakar astronomi serta ahli falak dari negara-negara anggota MABIMS,” ujarnya.

Hasil kajian tersebut kemudian mengerucut pada kriteria baru yang dinilai lebih realistis secara astronomis, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Parameter ini didasarkan pada kompilasi data rukyat global yang menunjukkan bahwa ketebalan sabit bulan dan posisi hilal dari ufuk menjadi faktor utama dalam menentukan kemungkinan terlihatnya hilal.

Arsad menambahkan, kesepakatan kriteria baru tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota MABIMS sebagai acuan bersama dalam penentuan awal bulan hijriah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keselarasan penetapan kalender hijriah di kawasan Asia Tenggara.

JAKARTA - Kriteria MABIMS dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah kembali jadi sorotan jelang Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Bagaimana sejarah kriteria yang disepakati MABIMS tersebut?

Dalam menentukan awal bulan Syawal 1447 H, Kementerian Agama (Kemenag) juga berpedoman pada kesepakatan negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sebagai rujukan bersama dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria MABIMS ini menjadi acuan dalam penentuan awal bulan kamariah di kawasan Asia Tenggara yang telah mengalami penguatan seiring perkembangan ilmu falak dan astronomi modern.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat menjelaskan, kerja sama regional melalui forum MABIMS telah berlangsung sejak lama sebagai upaya menyatukan pendekatan penentuan awal bulan hijriah di kawasan.

"Sejak 1992, negara-negara anggota MABIMS menggunakan kriteria imkanur rukyat dengan parameter 2–3–8 sebagai acuan dalam menilai visibilitas hilal," ujar Arsad dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/3/2026).

Arsad menerangkan, parameter 2–3–8 mencakup tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, serta umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak. Kriteria ini menjadi dasar dalam menilai validitas laporan rukyatul hilal yang disampaikan dari berbagai titik pengamatan di kawasan Asia Tenggara.

Namun demikian, Arsad menuturkan bahwa perkembangan data astronomi menunjukkan adanya keterbatasan pada kriteria tersebut. Pada posisi hilal yang masih rendah, dengan elongasi kecil, sabit bulan sangat tipis sehingga sulit diamati secara kasat mata. "Pada ketinggian sekitar 2 derajat dengan elongasi 3 derajat, hilal masih sangat tipis dan sering tertutup cahaya syafak, sehingga peluang terlihatnya sangat kecil," jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong para pakar falak dan astronom dari negara-negara anggota MABIMS untuk melakukan kajian ulang terhadap kriteria visibilitas hilal. Proses ini berlangsung melalui forum ilmiah, musyawarah rukyat, serta penelitian berbasis data pengamatan global yang terus berkembang.

"Kesepakatan mengenai kriteria baru ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses kajian ilmiah yang panjang dan melibatkan para pakar astronomi serta ahli falak dari negara-negara anggota MABIMS," ujarnya.

Hasil kajian tersebut kemudian mengerucut pada kriteria baru yang dinilai lebih realistis secara astronomis, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Parameter ini didasarkan pada kompilasi data rukyat global yang menunjukkan bahwa ketebalan sabit bulan dan posisi hilal dari ufuk menjadi faktor utama dalam menentukan kemungkinan terlihatnya hilal.

Arsad menambahkan, kesepakatan kriteria baru tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota MABIMS sebagai acuan bersama dalam penentuan awal bulan hijriah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keselarasan penetapan kalender hijriah di kawasan Asia Tenggara.

Di Indonesia, penerapan kriteria baru tersebut mulai digunakan sejak 2022, setelah melalui berbagai forum akademik dan pembahasan bersama para ahli falak nasional. Proses ini melibatkan unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam, serta kalangan akademisi.

Menurutnya, penggunaan kriteria yang sama di tingkat regional memberikan dampak positif terhadap keseragaman penetapan awal bulan, meskipun keputusan akhir tetap berada pada otoritas masing-masing negara. "Secara umum, dengan parameter yang sama, prediksi penetapan awal bulan di kawasan menjadi lebih berdekatan," katanya.

Ia menjelaskan, dalam praktiknya, hasil perhitungan hisab akan dikombinasikan dengan verifikasi rukyatul hilal di lapangan sebelum ditetapkan melalui sidang resmi di masing-masing negara. Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara pendekatan ilmiah dan pertimbangan syar’i.

Arsad menegaskan bahwa kesamaan kriteria bukan berarti menyeragamkan secara mutlak, melainkan membangun kesepahaman berbasis ilmu pengetahuan dan syariat. "Keputusan tetap diumumkan oleh otoritas masing-masing negara setelah melalui proses rukyat dan sidang penetapan," ujarnya.

Ia berharap, dengan pendekatan integratif antara hisab dan rukyat serta dukungan kriteria yang terus diperbarui, penentuan awal bulan hijriah di kawasan Asia Tenggara semakin akurat dan dapat diterima luas oleh masyarakat. "Dengan fondasi ilmiah dan syar’i yang kuat, kita berharap kalender hijriah ke depan semakin tertib dan membawa kemaslahatan bagi umat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak agar pemerintah konsisten dalam menentukan satu Syawal 1447 H.

Katib Syuriyah PBNU Sarmidi Husna meminta agar Kemenag tetap berpegang pada Permenag No.1/2026 dalam menetapkan akhir Ramadhan 1447 H sesuai kriteria imkanur rukyah dengan tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat

"Kami sangat berharap kepada Kementerian Agama untuk transparan dan konsisten terhadap kesepakatan MABIMS dan Peraturan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2026 menjadi dasar hukum," kata Sarmidi dikutip NU Online pada Senin (16/3/2026).

Kemudian, Sarmidi menduga ada upaya untuk memanipulasi data hisab dan mengubah kesepakatan kriteria imkanur rukyah dengan tujuan melakukan penyatuan tanggal 1 Syawal 1447 H.

Dia merincikan setidaknya ada dua upaya untuk menyatukan satu Syawal, mulai dari ada yang berpendapat bahwa tinggi hilal di Sabang Aceh sudah +3 derajat.

Namun, secara elongasi hilal haqiqi masih di bawah 6,4 derajat, masih di bawah kriteria hilal dapat dilihat. Sehingga, Sarmidi menilai ada upaya untuk merubah kriteria elongasi menjadi 6 derajat.

Selain itu, Sarmidi mengungkap ada dugaan upaya memanipulasi data hilal di Aceh dengan mengirimkan tim dari Jawa.

"Dengan pesanan hasil dapat melihat hilal meskipun datanya tidak valid," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua LF PBNU KH Sirril Wafa mendesak agar regulator dapat mengedepankan sikap ihtiyath kehati-hatian dalam menentukan satu Syawal.

Selain itu, pemerintah juga dianjurkan agar tidak gegabah dengan mengotak-atik penentuan satu Syawal sesuai dengan pihak tertentu.

"Ingat! Gegabah dalam penentuan waktu-waktu ibadah syar'iyyah berpotensi adanya afat [potensi ketergelinciran] baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan sebagai peringatan keras atas sikap 'tasaahul' yang dibenci oleh Syara'," pungkasnya.

Sekadar informasi, lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) merilis data hilal penentuan Idul Fitri, 1 Syawal 1447 H.

Berdasarkan data tersebut, hilal 29 Ramadan terjadi pada Kamis (19/3/2026). Namun, meski hilal sudah di atas ufuk, tetapi belum memenuhi kriteria imkanur rukyah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri 2026 pada Kamis, 19 Maret 2026. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.

Penetapan tanggal Lebaran dilakukan melalui mekanisme resmi yang menggabungkan perhitungan astronomi (hisab) dan pengamatan langsung hilal (rukyat) dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa sidang isbat akan diawali dengan pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Setelah itu, forum akan menerima laporan hasil rukyat dari tim pemantau hilal di berbagai wilayah sebelum pemerintah mengambil keputusan resmi.

Menurutnya, proses tersebut dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak agar hasil penetapan memiliki legitimasi kuat baik secara ilmiah maupun keagamaan.

Tahapan Sidang Isbat Penetapan Lebaran

Sidang isbat umumnya berlangsung melalui beberapa tahapan utama:

1. Pemaparan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.
2. Penyampaian laporan rukyat dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
3. Sidang tertutup penentuan awal Syawal oleh para peserta sidang.
4. Pengumuman hasil sidang kepada publik melalui konferensi pers pada malam hari setelah Magrib.

Peserta sidang terdiri dari unsur pemerintah, pakar astronomi, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, serta lembaga terkait yang berperan dalam penentuan kalender Hijriah nasional.

Prediksi Tanggal Idulfitri 2026

Meski keputusan resmi menunggu sidang isbat, kalender Hijriah yang diterbitkan pemerintah memperkirakan 1 Syawal 1447 H berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Prediksi tersebut masih bersifat sementara karena bergantung pada hasil pengamatan hilal pada 29 Ramadan 1447 H.

Penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia juga mengikuti kriteria visibilitas hilal yang disepakati negara anggota MABIMS, yaitu forum kerja sama Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Sementara pemerintah menunggu hasil sidang isbat, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan awal Syawal melalui metode hisab. Berdasarkan maklumat organisasi tersebut, 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Perbedaan ini dapat terjadi karena metode penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan berbeda. Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal, sementara pemerintah mengombinasikan hisab dengan rukyat hilal yang diverifikasi dalam sidang isbat.

Jadwal Libur Lebaran 2026

Pemerintah juga telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 2026 melalui keputusan bersama tiga kementerian. Rinciannya sebagai berikut:

• Libur nasional Idulfitri: 21–22 Maret 2026
• Cuti bersama: 20, 23, dan 24 Maret 2026

Dengan jadwal tersebut, masyarakat diperkirakan akan menikmati periode libur Lebaran yang cukup panjang, sehingga kepastian tanggal Idulfitri melalui sidang isbat menjadi informasi penting bagi masyarakat yang merencanakan mudik maupun perayaan bersama keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengartikan negatif perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam.

"Seandainya ada diantara warga kita umat islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga mengimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda artian negatif," katanya saat konferensi pers sidang isbat penetapan awal ramadan, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, Indonesia sudah berpengalaman menetapkan perbedaan awal puasa sehingga meminta kepada masyarakat agar tetap bersatu dan tidak terpecah belah karena perbedaan penetapan awal puasa.

"Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah," jelasnya.

Pernyataan itu bukan tanpa sebab, karena Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan diambil setelah Kemenag menggelar sidang isbat serta menerima laporan dari lebih 90 titik yang memantau hilal di mana posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria MABIMS meliputi ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Di sisi lain, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada Rabu, 18 Februari 2026.

"Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 M sebagaimana tercantum dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025," kata pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Selasa (17/2/2026).

Dia menjelaskan penetapan 1 Ramadan menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode yang telah menjadi acuan resmi Muhammadiyah. Dalam KHGT, terdapat tiga unsur utama tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP).

Salah satu acuan penting adalah tercapainya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri AgamaNasaruddin Umar mengatakan negara-negara Islam belum menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Rabu (18/2/2026).

Pasalnya ketinggian hilal masih berada di bawah ufuk atau belum sesuai kriteria yang ditentukan. Di Indonesia ketinggian hilal berkisar -2 derajat, 24 menit, 42 detik sehingga belum memenuhi kriteria MABIMS.

"Hingga 0 derajat, 58 menit, 47 detik, jadi di seluruh wilayah kepulauan Indonesia bahkan di Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat diskusinya diseluruh negara yang Islam pun juga belum ada satu negara muslim pun yang masuk kategori imkanur rukyat," katanya saat konferensi pers sidang isbat di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Dia menyebut bahwa kalender hilal global versi Turki juga belum menunjukkan awal puasa berlangsung pada Rabu (18/2/2026).

"Kita lihat juga kalender hilal global versi Turki itu juga belum memulai Ramadannya besok," jelasnya.

Alhasil, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, (19/2/2026) setelah Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia, sekjen ormas Islam, hingga tamu negara sahabat menggelar sidang isbat.

Perlu diketahui, kriteria puasa berdasarkan negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) memiliki kriteria untuk menentukan hilal, yakni Ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

"Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan terlihat disepakati 1 Ramadan 1447 hijriah jatuh pada hari kamis 19 Februari 2026," katanya.

Di samping itu, Muhammadiyah telah menetapkan puasa pada Rabu (18/2/2026) berdasarkan parameter yang menjadi acuan Muhammadiyah.

Namun, Nasaruddin mengatakan perbedaan penetapan puasa telah didasari khazanah fikih yang telah lama diadopsi. Oleh karenanya, pemerintah masih menerapkan sidang isbat untuk menentukan posisi hilal di mana kegiatan ini berlangsung di 96 titik di Indonesia.

Bisnis.com, MEDAN - Tim Rukyatul Hilal Medan menyebut adanya potensi perbedaan penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Deli Serdang Sugeng mengatakan hingga Selasa (17/2/2026) sore hilal atau bulan sabit muda yang menjadi pertanda masuknya bulan baru belum tampak di seluruh titik pemantauan di Indonesia, termasuk Medan.

"Dari hasil pengamatan kami, hilal tidak akan terlihat hari ini," ujar Sugeng dalam agenda Rukyatul Hilal di Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Selasa (17/2/2026).

Sugeng mengatakan BMKG melakukan pengamatan hilal di 37 titik di seluruh Indonesia. Dia menyebut ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada hari ini, Selasa, masih di bawah horizon dengan yang paling rendah -2,41 derajat tampak di Jayapura dan paling tinggi di -0,93 derajat. Sementara di Medan ketinggian hilal di -1,04.

Sugeng mengatakan baru pada Rabu (18/2/2026) ketinggian hilal mulai positif atau sudah di atas horizon, di mana di seluruh Indonesia mulai dari 7,62 derajat di Merauke dan juga 10.03 derajat di Sabang. Sedangkan untuk posisi hilal di Medan, saat matahari terbenam Rabu besok mencapai 9,79 derajat.

Dengan demikian, ada potensi hari pertama puasa Ramadan 1447 Hijriah dimulai pada Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan Konferensi Istanbul 1978, lanjutnya, jika hilal tidak terlihat maka awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan tinggi hilal sekurang-kurangnya 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.

Sedangkan takwim standar dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapur, atau MABIMS menyatakan bahwa jika hilal tidak terlihat maka awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan tinggi hilal sekurang-kurangnya 3 derajat dengan elongasi hilal 6,4 derajat.

Ketua Tim Hisab Rukyat Medan yang sekaligus merupakan Kepala Kanwil Kementerian Agama Medan Impun Siregar mengatakan ada peluang terjadinya perbedaan awal Ramadan tahun ini. Muhammadiyah sendiri diketahui akan memulai puasa pada Rabu (18/2/2026), sehingga tarawih dimulai Selasa malam.

"Peluang terjadinya perbedaan awal Ramadan tahun ini besar terjadi karena dari Papua sampai Lhok Nga (Aceh) masih belum tampak hilalnya," ujar Impun Siregar dalam agenda yang sama.

Dia menyebut pemantauan yang dilakukan Tim Rukyatul Hilal hari ini di Medan selain untuk menentukan posisi hilal dan menyatukan persepsi soal awal Ramadan 1447 Hijriah, juga menjadi masukan bagi Kementerian Agama dalam penetapan awal Ramadan pada sidang Isbat di Jakarta petang ini.

Tidak tampaknya hilal dalam pengamatan Selasa sore pun membuat penentuan awal Ramadan menunggu sidang Isbat Kementerian Agama Selasa petang.

Impun pun mengimbau masyarakat saling menghormati jikalau ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan.

"Karena semua pasti ada dasarnya, ada metodenya. Yang jelas kita saling menghormati kalau memang ada perbedaan awal puasa," ujarnya.