Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah manajer aset akan meninjau paparan portofolio mereka terhadap surat utang negara Filipina yang dialokasikan untuk tujuan iklim dan sosial, menyusul adanya kekhawatiran bahwa dana hasil penerbitan obligasi tersebut dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang tengah diselidiki atas dugaan korupsi.

Robeco Institutional Asset Management BV dan Mirova SA menyampaikan kepada Bloomberg bahwa mereka sedang memastikan apakah dana dari obligasi berkelanjutan yang diterbitkan melalui program perlindungan banjir yang didukung pemerintah memiliki keterkaitan dengan skandal tersebut.

Neuberger Berman Group LLC juga ikut memantau situasi ini, seraya menilai bahwa penyelidikan yang tengah berlangsung menunjukkan upaya Filipina dalam memperbaiki tata kelola.

Tuduhan korupsi telah memicu serangkaian penangkapan, pembekuan aset senilai sekitar US$200 juta, dan pengunduran diri dua menteri dari kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Penyelidikan turut mengungkap bahwa banyak proyek pengendalian banjir ternyata cacat, bahkan beberapa di antaranya tidak pernah direalisasikan. Hal ini lantas memicu aksi protes besar di negara yang sangat rentan terhadap cuaca ekstrem tersebut. Filipina baru-baru ini mencatat kehilangan ratusan nyawa akibat dua topan besar pada akhir Oktober dan awal November 2025.

“Mirova menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi. Kontroversi ini makin menegaskan pentingnya uji tuntas yang mendalam dan pemantauan berkelanjutan ketika berinvestasi di negara berisiko tinggi,” ujar Felipe Gordillo-Buitrago, analis ESG senior di manajer aset yang berbasis di Paris tersebut. Mirova tercatat memegang surat utang Filipina dalam Global Green Bond Fund.

Sementara itu, Robeco dalam pernyataan resmi menyebutkan bahwa mereka sedang meminta klarifikasi lebih jauh mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi yang dijalankan pemerintahan Marcos Jr.

Apabila pemerintah Filipina tidak memberikan jawaban yang kuat atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Robeco akan melakukan divestasi sesuai kebijakan. Robeco sendiri memiliki eksposur melalui Transition Emerging Credits Fund dan strategi Transition Asian Bonds.

Menteri Keuangan Filipina, Frederick Go, mengatakan bahwa isu tersebut telah sampai kepadanya dan ia telah meneruskannya kepada kementerian pekerjaan umum serta biro perbendaharaan.

Sekitar 168 miliar peso (US$2,8 miliar) dari hasil penerbitan obligasi berkelanjutan Filipina dialokasikan untuk proyek-proyek pengendalian banjir, menurut perhitungan Bloomberg berdasarkan laporan pemerintah. Jumlah ini setara dengan sekitar 39% dari total hasil penerbitan.

Sejak 2022, pemerintah Filipina telah menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan nilai lebih dari US$7 miliar dalam denominasi dolar AS, euro, dan yen. Investor dengan mandat lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) kini diperkirakan akan lebih mencermati setiap penerbitan baru dari Filipina, kata Justine Leigh-Bell, co-chief executive officer Anthropocene Fixed Income Institute, lembaga nirlaba yang meneliti peran pasar utang dalam mitigasi perubahan iklim.

Obligasi berkelanjutan menjadi incaran investor ESG karena dana yang dihimpun biasanya dialokasikan untuk proyek-proyek yang diharapkan memberikan manfaat lingkungan atau sosial. Pada saat yang sama, negara-negara rentan iklim seperti Filipina sering dipandang menarik bagi investor yang ingin modal mereka berkontribusi langsung terhadap dampak lingkungan positif.

Kebutuhan adaptasi iklim di kawasan Asia Tenggara mencapai sekitar US$20 miliar setiap tahun, tetapi wilayah ini menerima sekitar US$2,5 miliar menurut laporan Climate Policy Initiative pada September.

“Investasi di pasar berkembang menghadirkan tantangan. Namun hal itu juga membuka peluang besar untuk menghasilkan dampak iklim dan sosial,” ujar Gordillo-Buitrago dari Mirova. Dia pun menekankan pentingnya uji tuntas yang lebih kuat dan pemantauan aktif.

Laporan alokasi penggunaan dana telah dinilai oleh DNV AS, perusahaan manajemen risiko berbasis di Norwegia yang melakukan tinjauan eksternal atas obligasi berkelanjutan. Penilaian tersebut bergantung pada data yang disampaikan pemerintah Filipina dan bertujuan memverifikasi kesesuaian penggunaan dana dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

“Penilaian DNV bukan audit keuangan penuh dan tidak memverifikasi pengeluaran satu per satu yang terkait dengan obligasi,” demikian pernyataan perusahaan tersebut.

Tidak ada indikasi bahwa DNV, investor, atau bank yang menjual obligasi atas nama pemerintah Filipina mengetahui adanya dugaan korupsi sebelum transaksi dilakukan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri manajer aset global mencatat rekor pertumbuhan pada 2024, dengan peningkatan aset kelolaan (asset under management/AUM) yang sebagian besar terkonsentrasi pada pengelola dana terbesar di dunia.

Berdasarkan studi Top 500 Asset Managers yang dirilis oleh IPE, total aset kelolaan global melonjak sebesar €18 triliun atau naik 16,2%. Angka ini mencapai €129 triliun pada akhir tahun, setara dengan sekitar Rp2.297,4 kuadriliun (kurs €1 = Rp17.800).

Dari total tersebut, 25 manajer aset terbesar di dunia menambah €10,6 triliun dalam AUM sepanjang 2024, atau meningkat 18,8% dibanding tahun sebelumnya. Nilai itu setara dengan sekitar Rp188,8 kuadriliun, lebih besar daripada total kenaikan seluruh manajer lainnya dalam daftar 500 besar IPE.

Secara kolektif, sisanya-475 manajer aset-hanya mencatat peningkatan €9,4 triliun atau sekitar Rp167,4 kuadriliun, setara kenaikan 15,4% dari tahun sebelumnya. Kini, terdapat 25 perusahaan yang masing-masing mengelola aset lebih dari €1 triliun atau sekitar Rp17,8 kuadriliun.

Sementara itu, 10 manajer aset teratas dalam peringkat IPE mencatat pertumbuhan relatif yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Total aset kelolaan mereka naik dari €38,3 triliun menjadi €46,1 triliun pada akhir 2024, atau tumbuh 20,4% setara dengan Rp821,8 kuadriliun.

Posisi sepuluh besar tidak banyak berubah dibanding 2023, kecuali Capital Group yang menyalip Goldman Sachs Asset Management di posisi keenam. Selisih aset kelolaan keduanya sangat tipis, hanya sekitar €33 miliar atau Rp587 triliun.

Raksasa investasi BlackRock mempertahankan posisinya sebagai manajer aset terbesar dunia, dengan AUM menembus €11,1 triliun pada akhir 2024. Nilai itu setara dengan sekitar Rp197,9 kuadriliun, sekaligus menandai pencapaian bersejarah bagi perusahaan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi iklim manajer aset global Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) memutuskan untuk melonggarkan sejumlah target bagi para anggotanya, sebagaimana terungkap dalam dokumen yang diperoleh Reuters. Keputusan ini diambil setelah tekanan politik dari pemerintahan Amerika Serikat mendorong investor besar seperti BlackRock hengkang dari koalisi tersebut.

Langkah NZAMI ini mengikuti keputusan serupa yang sebelumnya diambil oleh kelompok perbankan dan asuransi yang berada di bawah payung inisiatif net-zero. Seluruh langkah tersebut diambil setelah politisi Partai Republik menuduh koalisi-keuangan hijau ini melanggar aturan antitrust dan melakukan koordinasi pasar yang tidak sah.

Keputusan ini muncul hanya beberapa hari sebelum pertemuan iklim COP30 di Brasil, di mana para manajer dana global dijadwalkan berkumpul dalam serangkaian forum yang berfokus pada upaya global menuju dekarbonisasi ekonomi.

BlackRock, salah satu manajer aset terbesar di dunia, mengundurkan diri dari NZAMI pada 9 Januari dengan alasan ketidakjelasan arah upaya iklim koalisi dan adanya tekanan hukum dari pejabat publik di AS. Menyusul keluarnya BlackRock, NZAMI menghentikan seluruh aktivitasnya pada 13 Januari dan mengumumkan akan melakukan evaluasi internal.

Dalam pernyataan resmi di situsnya, NZAMI menyebut telah melakukan konsultasi dengan ratusan pemangku kepentingan.

“Masukan yang kami terima mendorong kami untuk mempertahankan ambisi, tetap inklusif secara global, dan memastikan pernyataan komitmen kami tetap relevan dalam lanskap kebijakan yang terus berubah,” demikian pernyataan tersebut.

Melalui pembaruan Commitment Statement terbaru, NZAMI menghapus kewajiban eksplisit bagi anggotanya untuk mencapai target nol emisi bersih (net zero) pada pertengahan abad ini serta untuk menetapkan target antara tahun 2030.

Dalam pernyataan yang baru, anggota NZAMI kini hanya diwajibkan memberikan informasi kepada klien agar dapat memahami dan menindaklanjuti risiko iklim, membantu klien mencapai target iklim mereka, serta menetapkan sasaran jangka pendek yang sejalan dengan tujuan global net-zero, tanpa menetapkan tenggat waktu yang mengikat.

“Komitmen awal NZAMI sebenarnya sudah sangat lemah dan tidak mengikat. Perkembangan ini menunjukkan pelemahan nyata komitmen sektor keuangan terhadap agenda net-zero dan semakin pudarnya peran aliansi keuangan hijau dalam mendukung aksi iklim global," ujar Christophe Etienne, peneliti isu net-zero di lembaga nirlaba Reclaim Finance.