Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban pelabelan Nutri Level tengah didorong terhadap produk makanan dan minuman dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) tinggi. Namun, terdapat benturan antara urgensi kesehatan publik dan kesiapan industri dalam menjalankan inisiatif tersebut.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menargetkan kewajiban pelabelan nutri level untuk mamin kemasan dapat berlaku dalam dua tahun. Namun, pelaku industri disebutnya menginginkan waktu hingga lima tahun untuk menyesuaikan kemasan dan menanggung tambahan biaya produksi, sehingga ruang kompromi masih terbuka lebar.

“Kalau dari pihak Badan POM inginnya 2 tahun, jangan terlalu lama. Namun, kita harus mengerti juga bagi pelaku industri ini berpengaruh terhadap kemasannya, terhadap pelabelannya itu butuh biaya,” kata Taruna usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pada tahap awal, kebijakan ini masih bersifat sukarela dan difokuskan sebagai instrumen edukasi konsumen. Pihaknya menginginkan masyarakat lebih memahami GGL dalam produk pangan sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular.

Namun demikian, Taruna menegaskan bahwa pelabelan nutri level pada akhirnya akan menjadi kewajiban karena merupakan amanat Undang-undang (UU) Kesehatan.

“Target kita adalah edukasi masyarakat supaya mana makanan yang sehat bisa dicegah, tetapi tentu suatu ketika akan berlaku, karena itu kan perintah undang-undang,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPOM saat ini tengah menyiapkan revisi Peraturan BPOM No. 6/2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Aturan tersebut masih dalam tahap harmonisasi dan akan menjadi dasar penerapan nutri level untuk produk pangan olahan, terutama minuman berpemanis.

Menurutnya, dorongan percepatan kebijakan ini tidak lepas dari tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia, seperti diabetes, jantung, dan stroke, yang berkaitan erat dengan konsumsi GGL berlebih.

“Mengingat angka kematian yang sangat tinggi yang berhubungan dengan penyakit noninfeksi, maka sesuai undang-undang, Badan POM akan menerbitkan peraturan tentang nutri level,” tutur Taruna.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan serupa untuk pangan siap saji melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/301/2026. Kebijakan ini mewajibkan pencantuman label gizi pada makanan dan minuman yang disiapkan langsung di tempat, seperti restoran dan hotel.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa pihaknya bertanggung jawab untuk mengatur pangan siap saji, sedangkan pangan olahan atau produk pabrik menjadi ranah BPOM.

Pendekatan Komprehensif

Sementara itu, pelaku industri mamin menyatakan dukungan terhadap tujuan kebijakan label nutri level, tetapi menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berdasarkan kerangka kebijakan yang utuh apabila nantinya menjadi kewajiban industri.

Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo menyampaikan pihaknya memahami bahwa label nutri level merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko penyakit tidak menular. Industri mamin pun turut berperan melalui edukasi konsumen tentang pola konsumsi GGL yang proporsional.

“Kami setuju bahwa edukasi mengenai pola makan dan pola hidup yang sehat harus menjadi dasar untuk membangun kebijakan pengelolaan GGL yang berkelanjutan,” katanya kepadaBisnis, Selasa (21/4/2026).

Kendati demikian, Triyono menggarisbawahi bahwa penerapan kebijakan ini perlu mempertimbangkan keseluruhan sumber konsumsi GGL secara menyeluruh. Hal ini lantaran kandungan GGL tak hanya berasal dari produk kemasan, tetapi juga dari makanan siap saji dan konsumsi rumah tangga.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong dialog lanjutan dengan pemerintah untuk memastikan kerangka kebijakan nutri level ini dapat mendorong reformulasi produk rendah GGL di tataran produsen, sekaligus menjaga penerimaan konsumen atas produk rendah GGL.

“Kami terus mengajak BPOM dan teman-teman di pemerintahan untuk terus berdiskusi terkait denganframeworkyang akan diterapkan dalam [kewajiban]nutri leveluntuk produk makanan/minuman dalam kemasan,” pungkas Triyono.

Dampak ke Biaya Produksi

Dari kacamata ekonom, kewajiban pelabelan nutri level dinilai berpotensi menambah beban biaya produksi, terutama untuk proses pengujian, klasifikasi, dan perubahan kemasan produk mamin apabila nantinya diterapkan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai bahwa tambahan biaya akibat pelabelan berpotensi berdampak pada harga produk, terutama jika industri sedang menghadapi tekanan penjualan dan margin keuntungan.

“Kalau industrinya dalam kondisi sekarang sedang tertekan dari sisi penjualan, dari sisi tingkat keuntungan, ini tentu saja akan menambah beban dari sisi biaya produksinya,” kata Faisal saat dihubungiBisnis.

Menurutnya, masa transisi dari imbauan menjadi kewajiban pelabelan tetap diperlukan bagi industri, tetapi tidak perlu terlampau panjang. Pasalnya, label nutri level tak ubahnya pencantuman komposisi produk mamin yang telah jamak dilakukan.

Meski begitu, Faisal menekankan bahwa masa transisi harus dirancang secara proporsional agar tidak terlalu memberatkan industri, tetapi juga tidak menghambat tujuan utama kebijakan dalam meningkatkan transparansi informasi gizi bagi konsumen.

Dengan demikian, implementasi nutri level dapat menjadi titik temu antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan industri, yang menuntut keseimbangan antara kecepatan regulasi dan kesiapan pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan akan segera menerbitkan aturan mengenai kewajiban pelabelan Nutri Level pada produk pangan khususnya minuman manis.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kematian di Indonesia yang disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, dan stroke akibat pola konsumsi yang tidak sehat atau berlebih gula, garam, dan lemak (GGL).

“Mengingat angka kematian yang sangat tinggi yang berhubungan dengan penyakit non-infeksi, maka sesuai undang-undang, Badan POM akan menerbitkan peraturan tentang nutri level,” kata Taruna dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa hal ini menjadi bagian dari strategi penguatan pengawasan pangan olahan yang beredar di Tanah Air.

Menurut Taruna, label nutri level ini akan menjadi panduan sederhana untuk membantu konsumen memahami kandungan GGL serta mengenali dan memilih produk yang lebih sehat.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong industri makanan dan minuman untuk menyediakan pangan lebih sehat. Mengenai implementasinya, BPOM akan melakukannya secara bertahap, yang mana pada tahap awal ini akan secara sukarela diterapkan dari produk minuman siap konsumsi (ready to drink).

“Masa transisi agar industri dapat melakukan adaptasi terhadap kebijakan,” jelas Taruna dalam presentasinya.

Lebih lanjut, ketentuan ini akan termaktub dalam Peraturan BPOM No. 6/2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan yang sedang dalam proses revisi. Penyusunan ulang beleid tersebut saat ini berada dalam tahap harmonisasi.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan aturan pencantuman label gizi berupa nutri level pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis, yang akan diterapkan pada usaha skala besar sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

“Kebijakan ini diambil sebagai upaya edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam dan lemak yang berlebih sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Nutri level yang dimaksud terdiri dari empat tingkatan, yakni Level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua; Level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda; Level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning; atau Level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah.

Menkes menerangkan, level A memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dibandingkan level B, level B memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dari pada level C, dan seterusnya. Kemenkes disebutnya bertanggung jawab untuk mengatur pangan siap saji, sedangkan pangan olahan atau produk pabrik menjadi ranah BPOM.