Batam – Pemerintah Kota Batam resmi membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp120 juta.

Kebijakan ini diperkirakan mengalihkan potensi pendapatan daerah sekitar Rp9 miliar per tahun untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam Raja Azmansyah mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang menempatkan pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen pelayanan sosial.

“Orientasi kebijakan ini bukan sekadar menghitung pendapatan yang tidak masuk, tetapi manfaat langsung bagi masyarakat. Pajak daerah juga harus menjadi instrumen pelayanan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa pembebasan PBB menyasar pemilik rumah sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas. Pemerintah menilai beban pajak atas hunian dasar perlu diringankan agar tidak menekan daya hidup masyarakat kecil.

Meski berpotensi mengurangi penerimaan di segmen tertentu, Pemkot Batam telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi tersebut antara lain optimalisasi pajak pada objek bernilai tinggi, penagihan tunggakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Pengurangan di segmen NJOP rendah akan diimbangi oleh optimalisasi objek lainnya,” kata Raja.

Menurut dia, kebijakan ini telah melalui pemetaan data objek pajak, simulasi dampak fiskal, hingga analisis penerima manfaat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun jumlah objek yang dibebaskan cukup besar, kontribusinya terhadap PAD relatif kecil karena nilai pajaknya rendah.

Kebijakan tersebut juga memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025. Pemerintah memastikan dampaknya tetap terukur dan berada dalam koridor fiskal yang aman.

Pelaksanaan pembebasan dilakukan berbasis data dalam sistem PBB-P2 Bapenda, dengan identifikasi langsung terhadap objek pajak bernilai NJOP hingga Rp120 juta.

Selain itu, insentif serupa juga diberikan kepada pensiunan TNI dan Polri, yang berlaku untuk satu rumah tinggal utama yang ditempati.

“Ini bentuk penghormatan atas pengabdian mereka, namun tetap dikontrol secara administratif agar proporsional,” ujarnya.

Pemkot Batam menegaskan kebijakan ini dirancang untuk menjaga prinsip keadilan fiskal sekaligus memastikan manfaatnya tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam memasang target pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp2 triliun pada 2026, dari potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap optimal.

Kepala Bapenda Batam Raja Azmansyah mengatakan, sektor retribusi menjadi perhatian utama. Jasa parkir, persampahan, dan kebersihan masih menyimpan ruang peningkatan. Padahal, PAD kini menopang lebih dari separuh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Batam.

“Target ini tidak bisa dicapai kalau cara kerjanya biasa-biasa saja. Kami fokus memperbaiki retribusi yang selama ini belum maksimal,” kata Raja di Batam, Rabu (15/1/2026).

Sebagai koordinator pemungutan pajak dan retribusi daerah, Bapenda akan mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah lain. Strategi disusun bersama, termasuk memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kepatuhan.

Upaya itu mulai terlihat di sektor parkir. Pendapatan yang sebelumnya hanya sekitar Rp11 miliar kini naik menjadi Rp15 miliar. Kenaikan tersebut didorong pembinaan juru parkir serta penguatan kepatuhan pengelola jasa parkir.

Namun, Raja mengakui masih ada hambatan kebijakan. Salah satunya aturan drop-off gratis selama 15 menit yang dinilai berdampak signifikan terhadap pendapatan.

“Waktu 15 menit itu cukup lama. Kendaraan masuk, berputar, lalu keluar tanpa bayar. Dampaknya bisa 10 sampai 15 persen ke pendapatan parkir,” ujarnya.

Menurut Raja, kebijakan tersebut berbeda dengan daerah lain yang rata-rata menerapkan batas waktu sekitar lima menit. Kondisi ini memengaruhi perhitungan target, karena saat target disusun diasumsikan ada penyesuaian kebijakan yang hingga kini belum terjadi.

Meski demikian, Bapenda tetap memperkuat pengawasan dan pemeriksaan. Validasi pelaporan wajib pajak akan ditingkatkan, seiring penguatan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Bapenda.

“Dengan PPNS, pengawasan dan kepatuhan bisa lebih terukur. Data yang dilaporkan wajib pajak harus sejalan dengan kondisi di lapangan,” kata Raja.

Selain pengawasan, Bapenda juga memperluas pemetaan potensi pajak. Setelah survei pajak hotel dan restoran, tahun ini giliran sektor hiburan yang akan disisir untuk memperbaiki basis data perpajakan daerah.

Di sisi lain, edukasi pajak terus digencarkan. Sejak Januari 2026, Bapenda aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat, termasuk menyasar pelajar dan mahasiswa melalui kampus-kampus.

“Kami ingin membangun kesadaran sejak dini. Pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Dengan PAD yang menyumbang sekitar 52 persen APBD, kemandirian fiskal Batam sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.

Bisnis.com, BATAM — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tahun 2025 mencatat kinerja positif dengan sejumlah sektor pajak melampaui target. Namun, ketimpangan antar sektor masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp4,07 triliun, kinerja PAD menjadi penopang utama belanja pembangunan. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam menunjukkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kembali menjadi kontributor utama penerimaan daerah. Dari target Rp721,1 miliar, realisasi PBJT mencapai Rp791,65 miliar atau 109,78%.

Kepala Bapenda Batam Raja Azmansyah menyebut capaian tersebut mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi di kota industri dan pariwisata tersebut.

“PBJT menjadi indikator kuat bahwa perputaran ekonomi Batam kembali bergairah,” ujar Raja di Batam, Jumat (12/12/2025).

Secara rinci, PBJT dari konsumsi makanan dan minuman mencatat realisasi 115 persen dari target. Pajak listrik mencapai 110,35 persen, perhotelan 105,84 persen, dan sektor kesenian serta hiburan menjadi yang tertinggi dengan 117,74 persen. Namun, kinerja pajak jasa parkir justru tertinggal, hanya 65,85 persen dari target, yang menunjukkan lemahnya penataan dan pengawasan di sektor tersebut.

Retribusi Jadi Titik Lemah

Kinerja sektor pajak lainnya menunjukkan hasil yang tidak seragam. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melesat hingga 117,84 persen, sejalan dengan meningkatnya transaksi properti. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga melampaui target dengan realisasi 131,05 persen, didorong oleh pertumbuhan kepemilikan kendaraan.

Sebaliknya, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hanya mencapai 70,73 persen, mengindikasikan melemahnya penjualan kendaraan baru. Pajak reklame yang terealisasi 70,91 persen serta pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 74,42 persen juga menunjukkan pemulihan yang belum merata, seiring fluktuasi aktivitas bisnis dan konstruksi.

Sementara itu, retribusi daerah menjadi titik lemah PAD Batam pada 2025. Sejumlah pos retribusi tercatat jauh di bawah target, antara lain retribusi kebersihan yang hanya mencapai 54,50 persen, pelayanan pasar 62,53 persen, dan pelayanan kepelabuhanan yang terpuruk di 51,42 persen.

“Retribusi sangat bergantung pada kualitas layanan pemerintah. Jika tata kelola belum maksimal, penerimaan pasti tertinggal,” tegas Raja.

Meski demikian, beberapa pos retribusi masih menunjukkan kinerja relatif baik, seperti pemanfaatan aset daerah dengan realisasi 81,82 persen serta retribusi tenaga kerja asing (TKA) yang mencapai 92,23 persen.

Pemerintah Kota Batam menyatakan akan memperkuat pengawasan, mendorong digitalisasi layanan, serta membenahi mekanisme pemungutan untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kinerja antar sektor PAD.

“Batam punya potensi besar. Yang diperlukan sekarang adalah strategi yang lebih tajam agar semua sektor bergerak seimbang,” kata Raja.

Dengan kombinasi sektor yang tumbuh agresif dan sektor yang masih melambat, capaian PAD Batam 2025 dinilai menjadi alarm sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan kebijakan fiskal yang lebih efektif pada tahun-tahun mendatang