Jakarta (ANTARA) - BUMN PTPN IV PalmCo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV PalmCo membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Pemalang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah komitmen menciptakan lapangan kerja melalui iklim usaha yang kondusif sebagai salah satu untuk menekan angka pengangguran terbuka.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Pemalang, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan sumber daya manusia yang didukung oleh sekolah vokasi dan balai latihan kerja (BLK).

"Tidak ada premanisme. Saya jamin kepastian hukum dan kemudahan perizinan melalui sistem satu pintu," katanya di sela kegiatan revitalisasi operasional pabrik garmen Wong Hang Bersaudara Pemalang, Jumat.

Menurut dia, industri sektor padat karya sebagai prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya menekan angka pengangguran terbuka.

"Serapan tenaga kerja Jawa Tengah saat ini tertinggi di Pulau Jawa," katanya.

Realisasi investasi Jawa Tengah hingga realisasi triwulan III 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 326 ribu orang.

Pegawai PT Wong Hang Bersaudara Dewi mengaku dirinya masih mengingat jelas ketika aktivitas pabrik tiba-tiba berhenti tanpa pemberitahuan pada 29 Februari 2024.

"Kami langsung dikumpulkan bersama teman-teman di samping pabrik dan diarahkan oleh HRD pabrik garmen yang terus mendampingi para buruh sampai pabrik ini akhirnya dibuka kembali," katanya.

Menurut dia, hampir se;a,a satu setengah tahun para buruh pabrik ini bertahan dengan mencari pekerjaan lain sambil beberapa kali menyalurkan aspirasi untuk menuntut hak-hak ketenagakerjaan hingga menjelang Lebaran.

"Akan tetapi, sekarang rasanya senang sekali bisa bekerja lagi. Kami berharap pabrik ini bisa terus berjalan tanpa kendala supaya para buruh bisa membantu suami menambah penghasilan," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah Menteri menghadiri rapat evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 dan rencana penyaluran pada 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Menurut pantauan, sejumlah Menteri yang hadir diantaranya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Men Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ekraf Teuku Rifky, Wamen Pelindung Pekerja Migran Christina Aryani, dan juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Rapat berlangsung sejak pukul 11.00 dan selesai sekitar pukul 13.00.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan telah melaporkan pencapaian penyaluran KUR UMKM sepanjang 2025 yang secara nilai masih on track.

"Dari target yang sudah ditentukan Rp 286 triliun, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83 persen," katanya saat jumpa awak media, Senin (17/11/2025).

"Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96 persen yaitu Rp2,25 juta," sambungnya.

Ia juga membeberkan bahwa debitur gradasi atau yang naik kelas sudah mencapai 1,3 juta debitur yang targetnya 1,2 juta debitur.

Selain itu, target penyaluran plafon KUR UMKM ke sektor produksi diungkapkan telah terealisasi 60,7 persen, di atas target 60 persen. "Nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insyaallah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen," tuturnya.

Adapun potensi penyerapan tenaga kerja, kata Maman mencapai sekitar 8-11 juta. Namun dengan catatan masih ada tantangan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM rata-rata masih sektor informal.

"Saya tadi mendapatkan amanah dan saya laporkan juga di komite bahwa target kementerian UMKM ke depan, kita akan mengupayakan membuat program untuk yang dari sektor informal kita geser ke sektor formal," katanya.

Maman juga menjelaskan adanya peningkatan target penyaluran KUR UMKM pada 2026.

"Terus saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen."

Kemudian, ada aturan baru yang dijelaskan Maman, yakni tidak ada lagi batasan berapa kali debitur dapat mengambil KUR dan adanya penetapan bunga flat walau mengambil KUR berkali-kali.

"Dan yang menarik saya sampaikan bahwa, kalau selama ini KUR itu dibatasi pengambilannya sampai 4 kali saja. Satu kali ngajuin KUR, yang kedua ngajuin KUR, yang ketiga, keempat, hanya maksimal 4 kali untuk sektor produksi dan 2 kali untuk yang perdagangan, sekarang sudah dibuka. Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas," tuturnya.

"Lalu yang kedua, yang tadinya, kan sekarang ini pengajuan pertama 6 persen. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7 persen. KUR yang ketiga naik 8 persen. KUR yang keempat naik 9 persen. Sekarang semua sama 6 persen."

Maman mengungkapkan bahwa peraturan baru tersebut sedang dibuat dan rencananya dapat berlaku pada Januari 2026. "Mulai awal Januari 2026. Itu permenkonya nanti akan disiapkan," ucap Maman.

Jakarta, CNBC Indonesia - Terjadi pergeseran di peta ketenagakerjaan Indonesia, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2025. Dipaparkan, sepanjang setahun Agustus 2024-Agustus 2025, penyerapan tenaga kerja di Indonesia bertambah sebanyak 1,90 juta orang. Dengan begitu, angkatan kerja di Indonesia yang bekerja tercatat mencapai 146,54 juta orang pada Agustus 2025.

Di saat bersamaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2025 dilaporkan mencapai 7,46 juta orang, atau sebesar 4,85 persen. Mengalami penurunan 0,06 persen poin dibanding Agustus 2024.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjabarkan, pada Agustus 2025 tercatat hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja. Tertinggi terjadi di sektor pertanian, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan dengan peningkatan tenaga kerja masing-masing sekitar 0,49 juta orang, 0,42 juta orang, dan 0,30 juta orang.

Angka ini mengalami perubahan dibandingkan data per Februari 2025. Di mana BPS mencatat, lapangan usaha Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Akomodasi &
Makan Minum menyerap tenaga kerja terbesar.

Pergeseran juga terjadi di data penduduk Indonesia yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan. Disebutkan, penduduk Indonesia yang bekerja masih didominasi kelompok lulusan SD ke bawah, mencapai 34,75% atau sekitar 50,92 juta orang. Disusul lulusan SMA dengan porsi 21,19% atau 31,05 juta orang, dan pendidikan SMP sekitar 25,08 juta orang atau 17,11%.

Di saat bersamaan, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami tren penurunan.

Pada Agustus 2023, porsinya tercatat sebesar 36,82%, lalau di Februari 2024 menyusun jadi 36,54%. Kemudian pada Agustus 2024 turun ke 35,80%.

Namun pada Februari 2025 naik tipis ke 35,89%, lalu turun ke 34,75% di Agustus 2024.

Sementara, penduduk bekerja lulusan Diploma ke atas mengalami tren peningkatan.

Pada Agustus 2023 tercatat sebanyak 12,76%, turun tipis ke 12,67% di Februari 2024. Lalu naik ke 12,82% di Agustus 2024, naik lagi ke 12,83% di Februari 2025, dan melonjak ke 13,06% di Agustus 2025.

Tercatat juga pada data TPT pada Agustus 2023-Agustus 2025, persentase pengangguran lulusan SD ke bawah menunjukkan tren penurunan. Berturut-turut dari 2,56% susut ke 2,38%, lalu ke 2,32% pada Agustus 2024-Februari 2025, kemudian turun ke 2,30% di Agustus 2025. Terjadi penurunan 0,02 persen poin sepanjang Agustus 2024-Agustus 2025.

Fenomena Penduduk Berpendidikan Tanggung

Moh. Edy Mahmud menjelaskan, penurunan pengangguran di kelompok lulusan SD sejalan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang mudah diakses oleh masyarakat berpendidikan rendah, terutama pertanian dan perdagangan.

"Sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha pertanian dan perdagangan, biasanya untuk lapangan usaha pertanian itu relatively mudah dimasuki, artinya dia tidak memerlukan syarat-syarat pendidikan karena pertanian terutama di desa-desa itu tidak ada syarat untuk pendidikan, makanya mudah dimasuki, Ini barangkali salah satu penyebab kenapa pengangguran di tingkat sekolah dasar itu semakin kecil," ujar Edy.

Lebih lanjut, Edy menyoroti fenomena menarik di mana tingkat pengangguran justru lebih tinggi pada kelompok masyarakat dengan pendidikan menengah. Hal ini, kata dia, kerap berkaitan dengan faktor psikologis dan pilihan kerja.

"Jadi justru memang kadang-kadang yang terjadi (menganggur) itu yang pendidikannya tanggung-tanggung. Jadi pendidikan tanggung-tanggung itu mau masuk ke kegiatan yang formal syarat pendidikannya tinggi nggak bisa, tapi mau masuk ke yang lebih mudah kadang-kadang masalah gengsi ini. Pendidikannya tanggung nggak mau," jelasnya.

Edy juga menambahkan, sektor pertanian, khususnya di wilayah perdesaan, masih menjadi penopang utama bagi masyarakat dengan pendidikan dasar.

"Pekerja pada level yang lebih rendah kalau yang di pertanian terutama di perdesaan, tanaman pangan barangkali karena sangat mudah dimasuki. Maka itu yang menyebabkan masyarakat kita yang masih pendidikan sekolah dasar mungkin lebih mudah memasuki lapangan usaha yang model seperti itu," ungkapnya.

Dengan kata lain, meski berpendidikan rendah, kelompok ini dinilai lebih fleksibel dalam menerima pekerjaan yang tersedia. Tak gengsi ambil kerjaan yang ada, justru membuat mereka lebih cepat terserap ke lapangan kerja.

Foto: Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic) Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi penyumbang penyerapan tenaga kerja terbanyak di Indonesia pada Agustus 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud menyampaikan hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan penggalian, aktivitas keuangan dan asuransi, serta real estate.

"Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan," ujar Edy di Jakarta, Rabu.

Sektor pertanian berkontribusi sebesar 28,15 persen dalam penyerapan tenaga kerja di Agustus 2025. Sementara bidang perdagangan dan industri pengolahan masing-masing berkontribusi sebesar 18,73 persen dan 13,86 persen.

Edy memaparkan dalam kurun Agustus 2024 - Agustus 2025, lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan tenaga kerja sebanyak 0,49 juta orang; akomodasi dan makan minum sebanyak 0,42 juta orang; serta industri pengolahan sebanyak 0,30 juta orang.

BPS juga mencatat dari 146,54 juta orang penduduk yang bekerja, sebesar 38,74 persen di antaranya berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan setahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penambahan terbanyak, yaitu sebesar 0,65 juta orang.

Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami penurunan terbesar, yakni sekitar 0,30 juta orang.

Sementara itu, sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, ataupun pegawai, proporsi pekerja formal per Agustus 2025 mengalami peningkatan menjadi sekitar 42,20 persen dari total penduduk yang bekerja.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, tercatat sebanyak 13,06 persen penduduk yang bekerja berpendidikan tinggi, atau diploma ke atas pada Agustus 2025.

Selanjutnya, 34,75 persen penduduk bekerja merupakan berpendidikan SD ke bawah, sehingga pekerja berpendidikan rendah masih mendominasi penduduk yang bekerja di Indonesia.

"Jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu, persentase pekerja pendidikan sekolah dasar ke bawah menurun, sementara pekerja pendidikan diploma ke atas justru sebaliknya menjadi meningkat," jelasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Riset GREAT Institute Perdana Wahyu Santosa menilai penting bagi pemerintah untuk mendorong kembali industri padat karya demi memacu penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

“PR (pekerjaan rumah) pemerintah saat ini adalah untuk meningkatkan sektor industri manufaktur supaya serapan pekerjaan formal bisa bertambah,” kata Perdana dalam jumpa pers “1 Tahun Prabowo, Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis” di Jakarta, Jumat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang atau 4,76 persen, turun 0,06 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski disebut menjadi persentase terendah sejak tahun 1998, Perdana tak menampik bahwa dinamika ketenagakerjaan Indonesia memang masih cukup besar, tercermin dari sulitnya mencari pekerjaan formal.

Ia menyampaikan bahwa saat ini, sektor pekerjaan informal masih mendominasi di Indonesia, seiring dengan perubahan tren, inovasi teknologi dan munculnya gig economy yang menawarkan fleksibilitas pekerjaan dan pendapatan.

“Porsi pekerjaan formal (berdasarkan BPS) adalah 40,6 persen, sementara pekerja informal sebesar 59,4 persen dan diperkirakan meningkat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Perdana mengatakan, meskipun realisasi investasi Indonesia per September 2025, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah Rp1.434 triliun (naik 13,7 persen secara tahunan/yoy) dan mencetak 1,95 juta tenaga kerja, sebagian besar investasi itu masih fokus ke industri padat modal.

“Sebagian besar ke padat modal, jadi daya serap ke sektor pekerjaan formal masih kurang. Dengan menggenjot manufaktur, daya serapnya sangat tinggi,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi Great Institute bertajuk “1 Tahun Prabowo, Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis”, menunjukkan bahwa 85,8 persen publik puas dengan kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Great Institute mencatat bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, kenaikan upah riil, hingga tingkat pengangguran yang menurun, menjadi beberapa indikator positif dari aspek ekonomi.

“Upah riil tetap tumbuh positif 1,78 persen year-on-year, menunjukkan bahwa kenaikan upah pekerja secara rata-rata berhasil melampaui inflasi, sehingga menjaga daya beli riil,” demikian catatan studi tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Nanti kita lihat validasinya dari hasil Sakernas bulan Agustus, yang akan diumumkan BPS pada bulan November 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan data valid terkait penyerapan tenaga kerja selama satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan saat penyampaian hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2025.

“Nanti kita lihat validasinya dari hasil Sakernas bulan Agustus, yang akan diumumkan BPS pada bulan November 2025,” kata Menaker Yassierli di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja juga melibatkan Kemnaker bersama dengan kementerian-kementerian strategis lainnya.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menyampaikan salah satu indikator terkait tren positif penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Berdasarkan data BKPM, angka serapan tenaga kerja yang berasal dari penanaman modal mencapai hampir 2 juta orang, seiring dengan masuknya investasi sebesar Rp1.434 triliun selama periode Januari-September 2025, atau naik 13,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Dari Kementerian Investasi, di bulan September ada kenaikan investasi year-on-year (tahunan) sebesar 14 persen dengan penyerapan tenaga kerja hampir 2 juta orang,” kata Menaker Yassierli.

Ia menekankan bahwa potensi penyerapan tenaga kerja juga masih terbuka melalui program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Sementara itu, saat disinggung mengenai angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Menaker Yassierli enggan memberikan tanggapan, dan memastikan pihaknya terus melakukan monitor.

“(Soal) PHK, kami terus monitor,” ujar dia singkat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Industri perbankan berperan penting dalam mendukung penguatan perekonomian nasional. Salah satunya dibuktikan melalui aktifnya penyaluran kredit perbankan ke berbagai usaha.

Penyaluran kredit terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian, investasi, mendorong lapangan kerja, hingga berkontribusi terhadap ekonomi kerakyatan.

Pemerintah sendiri memiliki target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada 2025 senilai Rp 300,48 triliun. Diharapkan, penyaluran KUR ini bisa berdampak pada terciptanya lapangan kerja bagi 12 juta orang.

Hingga 17 Oktober 2025, realisasi KUR telah mencapai Rp 217,20 triliun atau 76,86% dari target. Angka ini menjangkau 3,69 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah 2,28%, atau jauh lebih rendah dari non-performing loan (NPL) Kredit UMKM secara nasional di level 4,55%.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, dari total KUR yang disalurkan, dana sebanyak Rp 282,57 triliun di antaranya ditujukan langsung untuk program KUR, kemudian Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Rp 199,42 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 754 miliar, dan Kredit Program Perumahan Rp 17,16 triliun.

"Ini kita harapkan bisa meningkatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat kita di satu sisi, tapi kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan maupun tadi penciptaan lapangan kerja," ujar Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ferry menambahkan, efek dari penyaluran KUR bagi para pengusaha atau masyarakat yakni berupa penyerapan tenaga kerja. Mengutip catatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa setiap satu debitur KUR mampu menyerap setidaknya 3 orang pekerja.

"Jadi kalau kita lihat historical-nya, rata-rata KUR itu debiturnya sekitar 4 juta debitur per tahun. Jadi dengan demikian kita harapkan ada paling tidak 12 juta serapan tenaga kerja yang bisa kita lakukan," paparnya.

Sebagai informasi tambahan, dalam sembilan bulan pertama 2025, pemerintah menyalurkan KUR kepada 2,34 juta debitur baru.

Dari situ, Ferry Irawan mengatakan, pihaknya terus melakukan pendalaman pasar keuangan dari sisi pasar modal, obligasi, hingga perbankan.

"Kemudian peningkatan akses pembiayaan, total plafon 2025 sebesar Rp 300 T. Ini kita harapkan bisa tingkatkan pembiayaan di satu sisi mendorong lapangan kerja. KUR misalnya 1 debitur serap 3 orang tenaga kerja. KUR itu debiturnya 4 juta per tahun setidaknya ada 12 juta serapan yang kita lakukan," ungkap dia.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai salah satu bank milik pemerintah berkomitmen dan senantiasa aktif menyalurkan kredit sepanjang tahun ini. Terbukti, saat ini pertumbuhan kredit BNI lebih seimbang di seluruh segmen, baik korporasi, menengah, maupun UMKM. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pembiayaan BNI dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif.

Sektor produktif yang dimaksud meliputi pertanian, industri makanan dan minuman, telekomunikasi, infrastruktur, perumahan, hilirisasi energi, dan UMKM. Hingga akhir September 2025, total penyaluran kredit BNI tumbuh 10,5% year on year (YoY) menjadi Rp 812,2 triliun.

Kredit korporasi BNI juga naik 12,4% YoY menjadi Rp450,7 triliun. Raihan ini ditopang oleh peningkatan pembiayaan kepada korporasi swasta, BUMN, dan institusi. Tak hanya itu, kredit segmen menengah tumbuh 14,3% YoY, dan kredit UMKM non-KUR meningkat 13,9% YoY menjadi Rp46,3 triliun, menandakan komitmen BNI dalam memperkuat sektor riil dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Tak ketinggalan, segmen konsumer juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, ditopang pembiayaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Sinergi dengan anak perusahaan pun turut memperkuat ekosistem bisnis BNI, tercermin dari pertumbuhan kredit usaha di level grup yang naik 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun.