Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan pada Kamis untuk disimak, antara lain Pertamina ungkap alasan menaikkan harga Pertamax hingga jadwal lengkap laga pekan pertama Piala Dunia 2026. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Pertamina ungkap alasan naikkan harga Pertamax

VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan mengungkapkan Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax untuk menjaga ketersediaan stok.

Sigit menjelaskan, sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, harga BBM yang diimpor oleh Pertamina dari luar negeri lebih tinggi daripada harga BBM yang dijual di dalam negeri. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠DKI Jakarta akan gratiskan transportasi hingga tempat wisata pada 27-28 Juni

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menggratiskan transportasi umum hingga tempat wisata, seperti Ancol dan Ragunan pada 27-28 Juni 2026.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan meresmikan sejumlah proyek dan fasilitas publik menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta pada 22 Juni 2026. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Presiden Prabowo ungkap alasan kunjungan ke luar negeri

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kunjungan ke luar negeri yang dilakukannya sebagai bagian memelihara hubungan baik dengan negara sahabat dan memperlihatkan implementasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Baca selengkapnya di sini ​​​​​​​

4.⁠ ⁠Timnas Indonesia naik empat strip ke peringkat 118 FIFA

Tim Nasional Indonesia berhasil naik empat strip ke peringkat 118 ranking FIFA terbaru berkat keberhasilan mengalahkan Oman 3-0 dan Mozambik 1-0 dalam rangkaian FIFA Match Day bulan ini. Baca selengkapnya di sini ​​​​​​​​​​​​​​

5.⁠ ⁠Jadwal lengkap laga pekan pertama Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan dimulai sesaat lagi, tepatnya pada Jumat (12/6) dini hari pukul 02.00 WIB antara salah satu tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City.

Ada 24 pertandingan yang digelar pada pekan pertama ini, yang dimulai pada Jumat sampai Kamis (18/6) pekan depan. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Kemendiktisaintek ) meluncurkan Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi 2026. Peluncuran ini menandai babak baru transformasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Penting untuk digaris-bawahi, Pedoman Implementasi SPMI 2026 membawa sejumlah pembaruan penting. Di antaranya penyatuan instrumen akademik dan vokasi, penguatan siklus PPEP berbasis digital, sinkronisasi data SPMI dengan PDDikti, serta orientasi kuat pada Outcome-Based Education (OBE).

Khusus untuk pendidikan vokasi, pedoman ini menekankan kurikulum berbasis industri, tracer study, dan sertifikasi kompetensi mahasiswa sebagai indikator utama mutu.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek Beny Bandanadjaja, , menegaskan, pedoman baru ini menjadi instrumen penting untuk menggeser paradigma mutu pendidikan tinggi dari sekadar kepatuhan administratif menuju penguatan budaya mutu berkelanjutan.

“Pedoman SPMI 2026 ini tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administratif semata. Tetapi menjadi pondasi untuk membangun budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada outcome lulusan,” ujar Benny Bandanadjaja, melalui siaran pers, dikutip Kamis (14/5/2026).

Pada bagian yang sama, Kepala Subdirektorat Penjaminan Mutu Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kevin Marbun, menjelaskan bahwa pedoman ini merupakan tindak lanjut langsung dari amanat Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

“Pedoman ini dirancang untuk memastikan implementasi SPMI berjalan lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi akademik maupun vokasi. Sekaligus memperkuat integrasi data mutu internal dengan sistem nasional,” jelas Kevin.

Sementara itu Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan menyampaikan bahwa sejak tahun 2024 lalu pihaknya telah mengembangkan pola pembinaan terintegrasi melalui pemetaan tipologi SPMI perguruan tinggi. Tujuannya untuk mempercepat peningkatan mutu secara gradual dan terarah.

“Melalui pemetaan tipologi SPMI, proses pembinaan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Sehingga perguruan tinggi dapat meningkatkan budaya mutu secara sistematis sesuai tingkat kematangannya,” ungkap Henri Tambunan.

Selaras dengan itu, Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Lukman menekankan implementasi pedoman ini menjadi tahap krusial karena SPMI kini berfungsi sebagai early warning system dalam menjaga keberlanjutan mutu sebelum memasuki evaluasi eksternal.

“SPMI harus menjadi budaya keseharian perguruan tinggi. Pedoman ini memberikan arah yang jelas, aplikatif, dan strategis bagi institusi pendidikan tinggi,” ujar Lukman. Dokumen lengkap Pedoman Implementasi SPMI dapat diunduh di laman lldikti4.kemdiktisaintek.go.id.

Melalui Pedoman Implementasi SPMI ini, Kemendiktisaintek tengah mendorong perguruan tinggi untuk memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan standar mutu internal masing-masing, sambil tetap berupaya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Karena itulah peluncuran Pedoman Implementasi SPMI ini akan disusul dengan agenda nasional lanjutan berupa bimbingan teknis auditor mutu internal, pembaruan dokumen mutu perguruan tinggi, serta pengembangan helpdesk digital untuk mendukung transisi implementasi di seluruh Indonesia.

Sulit dimungkiri, hadirnya Pedoman Implementasi SPMI 2026 mengindikasi bahwa komitmen Kemendiktisaintek meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia harus berjalan berkelanjutan, relevan dengan kebutuhan global, dan berorientasi pada daya saing lulusan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan, status investment grade Indonesia tetap aman di tengah meningkatnya tekanan global.

Tekanan yang dimaksud antara lain berasal dari kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah yang turut memicu ketidakpastian di pasar keuangan global.

“Dibandingkan negara-negara sekelas, Indonesia tumbuh lebih kuat dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, ditopang oleh inflasi yang rendah, posisi fiskal yang kuat, serta bantalan eksternal yang solid," kata Juda Agung dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, per Maret 2026, Fitch Ratings menetapkan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook negatif. Peringkat ini mengalami penurunan dari outlook sebelumnya yang stabil.

Juda mengklaim kondisi saat ini menempatkan Indonesia pada posisi makroekonomi yang relatif lebih baik dan lebih seimbang di antara negara-negara dengan peringkat BBB.

Klaim tersebut didasarkan pada kondisi fundamental ekonomi domestik yang dinilai masih solid.

Wamenkeu memaparkan, sejauh ini pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (year on year/yoy) sepanjang 2025 dengan defisit fiskal tetap di bawah 3 persen.

Selain itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terjaga di kisaran 40 persen, jauh di bawah batas aman yang ditetapkan 60 persen.

Sementara, inflasi Indonesia per Maret 2026 tercatat berada dalam kisaran sasaran 1,5-3,5 persen (2,5±1 persen), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,48 persen (yoy) dan inflasi inti 2,52 persen (yoy).

Juda memandang fundamental ekonomi yang kuat tersebut mampu menjaga kepercayaan investor global meski tekanan geopolitik terus menggerus persepsi pasar.

Dari sisi eksternal, ia menilai perekonomian Indonesia saat ini tetap solid dan dikelola dengan baik, serta cadangan (anggaran) yang memadai memberikan bantalan kuat terhadap ketidakpastian keuangan global.

Lebih lanjut, pemerintah menyadari adanya sejumlah catatan dari lembaga pemeringkat dan berkomitmen untuk terus meresponsnya secara aktif. Dalam hal ini, lanjut Juda, pemerintah akan terus menjaga konsistensi kebijakan di tengah berbagai tantangan global.

“Fitch Ratings baru-baru ini menyoroti sejumlah kekhawatiran yang valid. Saya dapat memastikan kami menangani kekhawatiran tersebut secara langsung. Peringkat Fitch kami tetap berada pada level investment grade yang merupakan hasil dari disiplin selama bertahun-tahun dalam berbagai aspek,” ujarnya.

“Kami berkomitmen penuh menjaga kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kami memahami berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga energi, pengetatan keuangan global, hingga perubahan sentimen. Kami paham itu, dan kami terus bekerja aktif membangun ekonomi yang lebih tangguh, transparan, dan adaptif,” tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan lembaga pemeringkat S&P Global Ratings tak berencana mengubah peringkat utang Indonesia hingga 2028.

“Mereka tanya apakah saya tahu artinya, saya bilang tolong jelaskan. Keluarlah dari dia, ‘Itu artinya selama dua tahun ke depan, rating peringkat kamu (Indonesia) tidak akan berubah',” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Sebagai catatan, peringkat utang Indonesia saat ini berada pada level BBB/Stable/A-2.

Purbaya berpendapat keyakinan S&P Ratings untuk mempertahankan peringkat utang Indonesia dalam dua tahun ke depan dipengaruhi oleh paparan kinerja perekonomian nasional yang disampaikan oleh Menkeu dan jajarannya saat pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, pekan lalu.

“Fondasi ekonomi bagus. Di tengah gejolak ini (ekonomi) masih bagus dan bisa terkendali. Komitmen kita kuat ya terkendali. Kalau saya baca sinyal dia, dia bilang gitu. Artinya, dua tahun ke depan (peringkat utang RI) nggak akan berubah,” ujarnya.

Menkeu pun berkomitmen untuk mengatasi kendala program-program yang menjadi sorotan S&P Ratings, salah satunya rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara.

Purbaya menyatakan akan memacu performa penerimaan pajak agar bisa mencetak pertumbuhan yang stabil, sebagaimana kinerja pada tiga bulan pertama 2026 yang mencetak rerata pertumbuhan pada level 30 persen.

Dalam upaya mengejar setoran pajak, Menkeu mengaku tak berniat meningkatkan tarif pajak. Strateginya lebih berfokus pada menggali potensi penerimaan dari kebocoran pajak hingga memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) di otoritas terkait.

“Bukan menjamin, tapi dia (S&P) bilang sampai dua tahun nggak berubah. Kami tangkap saja apa yang mereka bilang. Karena kan ada perbaikan pemungutan pajak. Dia bilang ada beberapa matriks yang dipakai, salah satu elemen yang agak mengganggu, itu (pungutan pajak),” katanya menambahkan.

Purbaya pun mengungkapkan S&P Ratings akan berkunjung ke Indonesia pada Juni mendatang. Dalam kunjungan itu, kedua pihak bakal melanjutkan diskusi tentang manajemen fiskal hingga stabilitas ekonomi Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - International Monetary Fund atau IMF mengungkap fakta jauh lebih mengerikan terkait utang nasional Amerika Serikat (AS) yang telah menyentuh angka fantastis USD39 triliun (sekitar Rp666.215 triliun dengan kurs Rp17.082 per USD). Angka itu menjadi kenyataan pahit bahwa utang AS bukan hanya masalah Amerika , melainkan penyakit global yang sedang menjangkit seluruh dunia.

Direktur Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes memperingatkan bahwa ekonomi dunia sedang diuji habis-habisan oleh dampak perang di Timur Tengah dan ruang fiskal yang semakin sempit. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan utang publik global akan menyentuh 99% dari PDB dunia pada 2028.

Dalam skenario terburuk, angka ini bisa melonjak hingga 121% hanya dalam tiga tahun. Di sini Amerika Serikat menjadi pasien paling kritis. Defisit anggaran Washington diperkirakan akan bertahan di level 7,5%, dengan rasio utang diprediksi menembus 125% dari PDB tahun ini dan mencapai 142% pada 2031.

Utang Amerika Bengkak jadi Rp635.572 Triliun, IMF: Ekonomi Global dalam Bahaya



"Ini tidak bisa menunggu selamanya," tegas Valdés memberikan sinyal darurat kepada Kongres AS.

AS akan membutuhkan pengetatan fiskal sekitar 4 poin secara persentase dari PDB. “Tentu saja itu bukan hal yang kecil,” kata Valdés.

Ini akan menjadi salah satu penyesuaian fiskal terbesar pada masa damai dalam sejarah modern Amerika. Sinyal peringatan mulai muncul di pasar obligasi. Premi yang dulu dimiliki Treasury AS dibanding utang negara maju lainnya semakin menyempit.

“Ini adalah tanda bahwa pasar tidak seoptimis seperti sebelumnya. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar tekanan yang bisa Anda hadapi di masa depan,” kata Valdés.

Pasar obligasi menunjukkan kegelisahan, para investor tidak lagi pemaaf seperti dulu terhadap surat utang AS.

Jebakan Subsidi Energi

Krisis di Timur Tengah (Selat Hormuz) memancing pemerintah di berbagai negara untuk memberikan subsidi energi besar-besaran dan pemotongan pajak demi meredam amarah rakyat akibat kenaikan harga BBM. Namun, IMF menyebut langkah ini sebagai alat ekonomi yang beracun.

"Subsidi energi berbasis luas adalah alat yang buruk. Mereka mendistorsi sinyal harga, mahal secara fiskal, dan sulit untuk dihentikan," ujar Valdés.

IMF menyarankan pemerintah untuk melindungi rakyat, bukan harga-melalui bantuan langsung tunai yang tepat sasaran bagi kelompok rentan, alih-alih memberikan subsidi BBM untuk semua orang.

AI: Cahaya di Ujung Terowongan atau Ancaman Baru?

Di tengah hitung-hitungan angka yang suram, Artificial Intelligence (AI) muncul sebagai kartu liar yang bisa menjadi penyelamat. IMF menyatakan bahwa AI dapat merombak cara pemerintah bekerja dengan meningkatkan produktivitas secara drastis.

Memperketat administrasi pajak sehingga kebocoran uang negara berkurang. Hingga memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan secara lebih efisien.

Namun, AI adalah pedang bermata dua. Teknologi ini berisiko memperlebar jurang ketimpangan, mengganggu pasar tenaga kerja, dan menghancurkan basis pajak penghasilan tradisional. "Pertanyaannya, apakah sistem pajak dan perlindungan sosial kita saat ini masih layak untuk masa depan?".

WASHINGTON - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kabar menggembirakan usai pertemuannya dengan lembaga rating Standard & Poor's (S&P) pada Selasa (14/4) di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Purbaya menyatakan, bahwa Standard & Poor's (S&P) memberikan konfirmasi bahwa rating RI tetap triple B dengan Outlook yang tetap stabil.

Diketahui rating Triple B (BBB) adalah kategori "Investment Grade" ( layak investasi ) yang menunjukkan tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah.Fitch Pangkas Outlook Utang RI ke Negatif, Soroti Kondisi Fiskal



"Mereka (S&P) menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB. Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga di bawah 3 persen," kata Menkeu Purbaya.

Menurut Purbaya ada consern sedikit rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau pajak, namun ia dan jajaran tim Kementrian Keuangan RI meyakinkan S&P bahwa hal itu bisa dikendalikan kedepan dan belum pada level yang membahayakan

sesuai kondisi perbaikan pengumpulan pajak dan cukai.

"Saya sampaikan ke mereka kita sudah restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai supaya performnya lebih baik. Dan ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan bulan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen mereka sepetinya cukup puas," ungkapnya.

"Dan beritanya agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap triple B dengan outlook yang tetap stabil," kata Purbaya.

Sementara respons lembaga pemeringkat rating internasional itu terhadap defisit RI yang di bawah 3 persen, Purbaya menjelaskan intinya S&P menilai pertumbuhan ekonomi RI membaik di triwulan ke IV dibanding sebelumnya. Selain itu indikator awalnya menurut Purbaya, S&P melihat semua aktivitas makro dan mikro ekonomi RI dibawah pemerintahan Presiden Prabowo sudah membaik.

"Itu 2,9 persen pada waktu kita laporan awal tapi di angka pp nanti kira-kira di angka 2,8 persen. Saya sebutkan indikasi itu jadi mereka sangat positif dengan rasio seperti itu dan yang terpenting adalah mereka melihat bahwa pertumbuhan kita membaik di triwulan ke IV dibanding sebelumnya. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi saya kemarin bahwa outlook peringkat kita tetap stabil," tambah Purbaya.

Purbaya: IMF hingga Bank Dunia Puji Strategi Fiskal Pemerintahan Prabowo



"Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating, pembayaran bunga, dibanding incomenya di atas 15 persen, Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran

Mengenai adanya rating yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki resiko yang tinggi di kawasan Asia, Purbaya meluruskan bahwa penilaian itu mengacu pada laporan yang diberikan pada jari sebelumnya sebelum digelarnya pertemuan bersama S&P

"Jadi saya kan meetingnya hari selasa (14/4), mereka meng assesment ulang dan ketika saya meeting dengan mereka akhirnya memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah masih stable dengan rating Triple B. Jadi intinya dari situ kita bukan yang lemah dari sisi fiskal," bebernya.

Purbaya juga menegaskan secara keseluruhan lembaga pemeringkat Standard and Poors (S&P) memberikan pandangan positif terhadap Ekonomi Indonesia. "Kalau message dari mereka clear dan mereka Juli akan datang ke Indonesia untuk mendiskusikan hingga menilai kondisi ekonomi maupun anggaran secara keseluruhan," pungkas Purbaya.

JAKARTA - Universitas Mercu Buana berhasil menembus jajaran 10 besar perguruan tinggi swasta (PTS) terbaik di Indonesia dengan menempati peringkat ke-9 versi EduRank 2026, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai peringkat ke-3 PTS terbaik di Jakarta.

Rektor Andi Adriansyah mengatakan capaian ini merupakan hasil dari komitmen institusi dalam menjaga kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

“Peringkat ini menjadi indikator bahwa upaya peningkatan mutu yang kami lakukan selama ini berjalan ke arah yang tepat. Namun demikian, ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus berbenah dan berinovasi,” katanya, melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kontribusi seluruh sivitas akademika, mulai dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan yang secara konsisten mendorong peningkatan kualitas di berbagai lini.

Dalam beberapa tahun terakhir, Universitas Mercu Buana aktif mengembangkan kolaborasi dengan mitra industri nasional dan global, termasuk membangung jaringan dengan institusi akademik internasional, serta meningkatkan publikasi ilmiah di tingkat global.

Langkah-langkah ini dinilai berperan penting dalam mendongkrak posisi perguruan tinggi di tingkat nasional.

Selain itu, universitas juga terus memperluas akses pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengembangan pembelajaran berbasis digital untuk menjawab tantangan era transformasi teknologi.

Ke depan, Universitas Mercu Buana menargetkan peningkatan daya saing di tingkat internasional dengan memperkuat riset unggulan serta memperluas jejaring akademik global.

Dengan menjaga disiplin fiskal, melaksanakan efisiensi dalam belanja prioritas, memperkuat penerimaan, serta mengelola risiko harga energi secara cermat, maka pemerintah dapat mengubah outlook negatif ini kembali menjadi stabil pada tahun-tahun menda

Jakarta (ANTARA) - Awal tahun 2026 menjadi momentum yang penuh tekanan bagi stabilitas dan kredibilitas perekonomian nasional. Dalam hitungan pekan, dua sinyal penting datang berturut-turut.

Pertama, tentang keputusan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang menurunkan outlook Peringkat Kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang diumumkan pada 4 Maret 2026.

Kedua, laporan Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa APBN 2026, hingga akhir Februari telah mencatat defisit cukup tajam, mencapai Rp135,7 triliun. Kombinasi keduanya menciptakan atmosfer yang seolah menguji ketahanan kebijakan fiskal dan kredibilitas pengelolaan ekonomi nasional.

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah tetap menargetkan defisit APBN tahun 2026 berada di kisaran 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen, sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Hanya saja, lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan tekanan fiskal yang meningkat dapat membuat defisit mendekati 2,9 persen terhadap PDB.

Tekanan secara simultan antara revisi outlook kredit dan pelebaran defisit APBN ini tentunya juga membawa kompleksitas permasalahan terhadap ketahanan ekonomi makro dalam pengelolaan kebijakan fiskal oleh pemerintah.

Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial. Namun, di sisi lain, disiplin fiskal tetap harus dijaga agar kepercayaan investor dan stabilitas makro ekonomi tidak terganggu.

Sinyal pasar

Keputusan Fitch Ratings untuk merevisi outlook Indonesia menjadi negatif bukan berarti peringkat kredit Indonesia langsung turun. Peringkat BBB tetap dipertahankan karena Indonesia dinilai masih memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat. Stabilitas makroekonomi, rasio utang pemerintah yang moderat, serta ketahanan eksternal yang memadai menjadi faktor yang menopang rating tersebut.

Perubahan outlook menjadi negatif memberikan sinyal bahwa terdapat risiko yang perlu diwaspadai dalam jangka menengah. Meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan konsistensi bauran kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi prospek fiskal Indonesia ke depan.

Faktor-faktor lainnya yang juga disoroti adalah potensi kenaikan belanja sosial pemerintah serta masih terbatasnya kemampuan mobilisasi penerimaan negara.

Secara garis besar Fitch mengurai kekhawatiran mereka dalam tiga poros utama.

Pertama, sinyal bahwa pemerintah berencana meninjau Undang-Undang Keuangan Negara yang selama bertahun-tahun menjadi pagar kokoh untuk menjaga disiplin defisit maksimal 3 persen PDB. Revisi aturan ini, jika tidak dirancang dengan presisi, dapat dianggap pasar sebagai pelonggaran kerangka fiskal yang justru mengikis kepercayaan.

Kedua, lembaga pemeringkat tersebut menyoroti tekanan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dana besar. Beban belanja yang terus meningkat berpotensi mendorong pemerintah mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar dan itu adalah sesuatu yang dinilai berisiko bagi stabilitas makro.

Ketiga, Fitch mencatat bahwa rasio penerimaan pemerintah masih tertinggal dibanding negara-negara lain di kategori yang sama. Penerimaan yang lemah dan biaya layanan utang yang relatif tinggi menjadi titik rentan fiskal Indonesia.

Meskipun demikian, Fitch tetap mempertahankan rating Indonesia karena melihat fondasi yang masih kuat dari stabilitas makro, utang pemerintah yang moderat, serta prospek pertumbuhan jangka menengah yang positif.

Bahkan, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa revisi outlook tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi, sembari memaparkan bahwa cadangan devisa Indonesia masih tinggi, yakni 154,6 miliar dolar AS pada akhir Januari 2026, setara dengan lebih dari enam bulan impor. Untuk itu BI juga optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan berada di kisaran 4,9–5,7 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun masih terdapat tekanan fiskal, namun landasan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif stabil. Stabilitas tersebut perlu terus didukung melalui konsistensi kebijakan dan penguatan struktur fiskal yang pruden dan kredibel.

Tantangan struktural

Selain faktor kebijakan, pelebaran defisit APBN pada awal tahun 2026 juga mencerminkan dinamika fiskal yang cukup kompleks. Belanja negara meningkat cukup cepat, sementara penerimaan negara belum menunjukkan akselerasi yang sebanding.

Pada Januari 2026 saja, belanja pemerintah meningkat sekitar 26 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan belanja ini didorong oleh berbagai program sosial serta percepatan realisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Program perlindungan sosial, termasuk program MBG yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB, menjadi salah satu komponen belanja yang cukup signifikan. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dari perspektif fiskal. Program ini juga meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara.

Di sisi penerimaan negara, tantangan juga tidak kecil. Beberapa faktor, seperti pembatalan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, tingginya restitusi pajak, serta pengalihan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dana investasi negara telah mempengaruhi penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini memperlihatkan tantangan struktural fiskal Indonesia yang intinya kebutuhan belanja negara terus meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan, sementara kapasitas penerimaan negara belum meningkat secara signifikan.

Padahal dalam konteks global, banyak negara dengan tingkat pembangunan yang setara memiliki rasio penerimaan negara yang jauh lebih tinggi. Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), misalnya, memiliki rata-rata rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB di atas 30 persen. Bahkan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia Tenggara telah mencapai rasio di atas 18 persen.

Berdasarkan perbandingan tersebut, ruang fiskal di Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan rasio pajak serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak secara berkesinambungan yang ditopang oleh kejelasan legalitas dan akuntabilitas serta praktik implementasi yang tegas.

Strategi kebijakan

Menghadapi ujian fiskal dan sinyal dari lembaga pemeringkat internasional, pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal.

Pertama, penguatan basis penerimaan negara harus menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta perluasan basis pajak menjadi langkah strategis untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia. Reformasi sistem perpajakan yang lebih modern dan transparan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Kedua, efektivitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja pemerintah tidak hanya harus besar, tetapi juga harus produktif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan transformasi industri akan memberikan efek pengganda yang lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Ketiga, konsistensi kebijakan ekonomi perlu dijaga agar kepercayaan pasar tetap stabil. Lembaga pemeringkat internasional sangat memperhatikan stabilitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan yang transparan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, bank sentral, serta otoritas keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi.

Selain itu, penguatan koordinasi melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan berjalan secara selaras dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam jangka panjang, strategi pembangunan ekonomi Indonesia juga perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas nasional. Transformasi ekonomi berbasis industri, penguatan sektor manufaktur, serta pengembangan ekonomi digital akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal negara.

Disiplin fiskal

Revisi outlook oleh Fitch Ratings dapat dipandang sebagai pengingat bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya soal angka defisit semata, tetapi juga tentang kredibilitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Defisit APBN yang mencapai Rp135,7 triliun hingga Februari 2026 memang menunjukkan tekanan fiskal yang perlu diwaspadai. Hanya saja, selama pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan belanja negara tetap produktif, maka fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki landasan yang kuat.

Pada akhirnya negara ini tidak sedang menghadapi krisis, tetapi sedang diuji kredibilitas perekonomiannya. Meski potensi risiko muncul di permukaan, namun fondasi ekonomi masih cukup kuat. Fondasi tersebut harus diperkuat dengan kebijakan yang konsisten, disiplin anggaran, dan komunikasi publik yang transparan.

Dengan menjaga disiplin fiskal, melaksanakan efisiensi dalam belanja prioritas, memperkuat penerimaan, serta mengelola risiko harga energi secara cermat, maka pemerintah dapat mengubah outlook negatif ini kembali menjadi stabil pada tahun-tahun mendatang.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa fundamental sektor keuangan tetap kuat, di tengah lembaga pemeringkat Fitch Ratings yang melakukan revisi outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang," kata Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas tetap memadai, dan profil risiko terkelola secara prudent.

Intermediasi keuangan juga terus tumbuh sejalan dengan fundamental ekonomi, sehingga mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan jangka panjang.

Reformasi struktural dalam Roadmap Pasar Modal 2023-2027 juga terus berjalan dengan kemajuan yang terukur.

Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, serta penegakan hukum yang tegas guna memperkuat tata kelola dan integritas pasar.

Untuk diketahui, meski merevisi outlook, Fitch Ratings tetap mempertahankan peringkat kredit sovereign Indonesia pada level BBB.

Adapun revisi outlook, menurut Fitch, mencerminkan perkembangan risiko eksternal dan kebijakan yang bersifat dinamis, serta tidak merepresentasikan penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, penegasan peringkat juga menunjukkan pengakuan Fitch terhadap rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang tetap resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum tetap kuat.

Kiki menyampaikan bahwa saat ini OJK mencermati revisi outlook oleh Fitch Ratings beserta berbagai pertimbangan yang mendasari penilaian tersebut.

OJK bersama Pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga kondisi sektor keuangan tetap kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung secara stabil dan resilien.

OJK juga memandang penilaian Fitch yang menempatkan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara peers sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan dan ketahanan institusional Indonesia.

Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK menyatakan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat koordinasi kebijakan guna memastikan keselarasan, konsistensi, dan kredibilitas implementasi kebijakan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyampaikan penyesuaian outlook sovereign credit rating Indonesia dari Fitch Ratings menjadi negatif diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan.

Kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Di samping itu, inflasi yang tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Perry menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui, revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Fitch mengenai meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan Indonesia.

Meski terdapat penyesuaian outlook, Fitch dalam laporannya tetap mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB.

Fitch menyatakan bahwa afirmasi rating Indonesia ini mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dengan prospek pertumbuhan jangka menengah yang solid, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah, dan ketahanan eksternal yang memadai.

“Afirmasi rating Indonesia pada BBB merefleksikan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat,” kata Perry.

Adapun BI memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali.

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen dan meningkat pada 2027, dengan inflasi yang tetap terkendali sesuai sasaran target.

Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tetap kuat di tengah gejolak global, dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat dan ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tetap tinggi sebesar 154,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

NPI pada tahun 2026 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen PDB.

BI pun akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Hal ini dilakukan dengan tetap bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Program Asta Cita Pemerintah, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan disiplin fiskal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menegaskan komitmen untuk melanjutkan disiplin fiskal seiring dengan koreksi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat global Fitch Ratings.

“Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan disiplin fiskal sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Fitch merevisi proyeksi peringkat utang Indonesia akibat meningkatnya kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan pemerintah.

Salah satu yang disorot adalah tekanan belanja dan penerimaan negara. Namun, Deni menyatakan, fiskal Indonesia telah menunjukkan perbaikan.

Pendapatan negara tumbuh 9,5 persen (year-on-year/yoy) pada Januari dan 12,8 persen (yoy) pada Februari 2026.

Peningkatan itu ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh 30,7 persen (yoy) pada Januari dan 30,4 persen pada Februari 2026.

Secara paralel, belanja negara tumbuh signifikan, yakni sebesar 25,7 persen (yoy) pada Januari dan 41,9 persen (yoy) pada Februari 2026.

Kemenkeu memastikan percepatan belanja dan stimulus ekonomi dilakukan secara terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang terus meningkat dengan tetap memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta disiplin fiskal terjaga.

Di sisi lain, Fitch juga memperhatikan risiko investasi di luar APBN, terutama terkait Danantara.

Deni menjelaskan penguatan kolaborasi dengan Danantara sebagai mesin pertumbuhan baru bertujuan menggerakkan ekonomi melalui investasi strategis di luar APBN namun tetap fokus pada profit berkelanjutan, termasuk terus mengungkit investasi swasta bernilai tambah tinggi.

Dia mengatakan tata kelola dan operasional Danantara dijaga kredibilitasnya dengan risiko yang terukur, sehingga Danantara menjadi instrumen investasi strategis yang kredibel, terkelola dengan baik, dan selaras dengan stabilitas makrofiskal jangka panjang.

Meski Fitch mengoreksi proyeksi peringkat utang RI, lembaga pemeringkat ini tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau layak investasi (investment grade).

Penegasan ini didukung rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang cukup baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif moderat, serta cadangan devisa (cadev) yang memadai.

Deni mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim usaha dengan langkah debottlenecking dan deregulasi untuk peningkatan investasi.

Berbagai langkah itu dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

Pemerintah pun terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dalam jangka menengah dengan tetap mempertahankan stabilitas.

Koordinasi kebijakan fiskal-moneter terus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan program-program prioritas berjalan efektif dan akuntabel.

Adapun Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5 persen pada 2026-2027, lebih tinggi dari median negara BBB.

“Dengan fondasi ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, dan reformasi struktural yang terus berlanjut, Indonesia tetap berada di jalur yang positif untuk memperkuat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi jangka menengah,” tutur Deni.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF ) memperingatkan utang nasional Amerika Serikat atau AS bakal melonjak menjadi 140% dari PDB dalam lima tahun ke depan. Kondisi ini mendesak Washington untuk memangkas defisit fiskal, untuk kesenjangan perdagangan dan akun berjalan yang berlebihan.

Utang nasional AS telah membengkak menjadi lebih dari USD38 triliun atau setara Rp635.572 triliun (dengan kurs Rp16.725 per USD) serta menurut data terjadi kekurangan fiskal yang semakin dalam. Dalam setahun terakhir terjadi peningkatan sebesar USD2,25 triliun, dimana utang AS diproyeksikan menyentuh angka USD39 triliun pada bulan April.

Defisit anggaran federal meningkat dari sekitar USD1,4 triliun untuk tahun fiskal 2022 menjadi sekitar USD1,8 triliun tahun lalu, menurut data terbaru IMF. 5 Negara dengan Utang IMF Terbesar 2026, Nomor 1 Tembus Rp967 Triliun



Berbicara setelah ulasan tahunan terhadap kebijakan ekonomi Amerika, Kepala IMF, Kristalina Georgieva mengatakan, bahwa "defisit akun berjalan terlalu besar, untuk membuatnya sangat sederhana bagi semua." Dia menekankan bahwa masalah ini diakui oleh pemerintahan AS.

Tinjauan terbaru IMF memproyeksikan utang publik AS akan mencapai 140% dari PDB pada tahun 2031 berdasarkan kebijakan saat ini. Sementara itu meningkatnya utang jangka pendek dan kenaikan rasio utang terhadap PDB menimbulkan risiko yang semakin besar bagi stabilitas AS maupun global.

IMF menerangkan Washington memerlukan rencana konsolidasi fiskal yang jelas untuk menempatkan utang pada jalur penurunan yang berkelanjutan. IMF juga mendorong AS untuk bekerja secara konstruktif dengan mitranya “untuk mengatasi kekhawatiran terkait praktik perdagangan yang tidak adil dan menyepakati koordinasi dalam pembatasan perdagangan serta distorsi kebijakan industri yang memiliki dampak lintas batas yang negatif.”

“Ketika langkah-langkah perdagangan dan investasi (termasuk tarif dan kontrol ekspor) diberlakukan dengan alasan keamanan nasional, kebijakan semacam itu sebaiknya diterapkan secara terbatas,” kata IMF.

Di sisi lain pertumbuhan ekonomi AS diyakini akan tetap tangguh pada level 2,4% di tahun 2026, sedangkan inflasi tidak akan kembali ke target Federal Reserve di angka 2% hingga awal 2027 di tengah ketidakpastian mengenai prospek inflasi dan pertumbuhan, menurut data IMF.

Laporan IMF disusun sebelum Mahkamah Agung membatalkan banyak tarif Presiden AS Donald Trump dan IMF mengatakan bahwa pihaknya akan menilai dampak putusan tersebut.

Utang publik AS, yang diterbitkan untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai program seperti kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur, secara luas dianggap sebagai aset global yang aman. Tingkat bunga utangnya menjadi tolok ukur bagi pasar lain dan membantu menarik modal asing.

Namun meningkatnya utang dapat mendorong naiknya biaya pinjaman dan inflasi, sehingga mengancam stabilitas ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.