Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mulai 2 Januari 2026. KUHP baru ini menggantikan KUHP lama dan membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Perubahan tersebut mencakup asas hukum pidana, jenis pidana, hingga mekanisme pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. (Dilansir dari laman resmi Database Peraturan BPK RI)

Daftar Perubahan Utama dalam KUHP Nasional

Dilansir dari laman resmi Database Peraturan BPK RI, Berikut poin-poin perubahan penting dalam KUHP Nasional dibandingkan KUHP lama:

1. Asas legalitas diperluas

Mengakui hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM.

2. Tujuan pemidanaan ditegaskan secara eksplisit

Pemidanaan bertujuan untuk pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan.

3. Penambahan jenis pidana baru

Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan ditetapkan sebagai pidana pokok, sehingga pidana penjara tidak lagi menjadi pilihan utama.

4. Pidana mati bersifat alternatif dan bersyarat

Pidana mati tidak langsung dieksekusi dan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu.

5. Sistem pidana denda berbasis kategori

Denda dibagi dalam beberapa kategori agar lebih proporsional dan relevan dengan kondisi ekonomi pelaku.

6. Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana

Badan usaha dan pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

7. Pengaturan ulang delik kesusilaan

Beberapa delik, seperti perzinahan, diatur sebagai delik aduan terbatas.

8. Pengaturan hidup bersama di luar perkawinan

Diatur sebagai delik aduan dan tidak berlaku umum.

9. Pengaturan kembali delik penghinaan terhadap pemerintah

Bersifat delik aduan dan tidak berlaku untuk kritik demi kepentingan umum.

10. Pendekatan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Pemidanaan anak mengutamakan pembinaan dan menjadikan penjara sebagai upaya terakhir.

Panduan Perkara Transisi dalam KUHP Nasional

Dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung seiring berlakunya KUHP Nasional, muncul persoalan penanganan perkara pidana yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026, tetapi diperiksa setelah KUHP baru berlaku. Mahkamah Agung memberikan panduan terkait masa transisi tersebut. Tiga Skenario Penanganan Perkara Transisi

Berdasarkan Pasal 618 jo. Pasal 3 KUHP Nasional, terdapat tiga skenario yang dapat diterapkan:

• Skenario 1: KUHP Nasional lebih menguntungkan terdakwa

Jika ancaman pidana dalam KUHP Nasional lebih ringan dibanding undang-undang lama, maka KUHP Nasional yang diterapkan. Contohnya, perkara korupsi dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang masih memuat ancaman pidana mati, sementara padanannya di KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana mati.

• Skenario 2: Undang-undang lama lebih menguntungkan terdakwa

Jika ketentuan lama memberikan ancaman pidana yang lebih ringan, maka undang-undang lama tetap diterapkan dengan mencantumkan dasar Pasal 618 KUHP Nasional dalam amar putusan.

• Skenario 3: Dekriminalisasi

Jika perbuatan yang didakwakan tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana dalam KUHP Nasional, maka proses hukum harus dihentikan demi hukum dan terpidana wajib dibebaskan.

Kewajiban Transparansi Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam masa transisi, pertimbangan hakim harus disusun secara transparan dengan memuat:

• Identifikasi waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti)
• Dasar hukum penerapan ketentuan transisi
• Perbandingan eksplisit antara ketentuan lama dan baru
• Alasan pemilihan ketentuan yang dinilai lebih menguntungkan
• Konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan

Format ini bertujuan menjaga akuntabilitas peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kewaspadaan terhadap Potensi Kekosongan Hukum

Mahkamah Agung juga mengingatkan potensi kekosongan hukum akibat pencabutan sejumlah pasal lama yang tidak memiliki padanan sepenuhnya dalam KUHP Nasional, termasuk dalam kasus tertentu pada UU Narkotika. Dalam kondisi tersebut, undang-undang lama tetap dapat diterapkan sepanjang lebih menguntungkan terdakwa.

KUHP Nasional menegaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menghadapi masa transisi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih adil dan manusiawi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana mengatur agar pidana kurungan disesuaikan atau dikonversi menjadi pidana denda.

Dia menjelaskan bahwa hal itu disesuaikan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah tidak lagi mengenal pidana kurungan. Untuk itu, menurut dia, belasan ribu peraturan daerah yang memiliki pidana kurungan dikonversi dengan pidana denda.

"Dengan ketentuan jika Perda itu dia pidana kurungan tunggal, maka dikonversi menjadi denda," kata Eddy dikutip dari Antara, Rabu (26/11/2025).

Selain itu, dia mengatakan bahwa jika pidana itu pidana denda tunggal, maka pidana denda tunggal diubah berdasarkan subjek hukum.

Dalam RUU tersebut, menurut dia, diatur juga kategori untuk denda sesuai dengan KUHP baru.

"Jika pelakunya orang perseorangan, maka paling banyak Kategori II, berarti 10 juta. Tapi kalau pelakunya korporasi, itu diubah menjadi paling banyak Kategori V. Kategori V itu sekitar 500 juta," kata dia.

Selain itu, kategori denda juga bisa dikenakan didasarkan dengan keuntungan finansial. Jika pidana dilakukan perseorangan maka kategorinya lebih rendah dari pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Kemudian, dia menyebut jika pidana denda bersama-sama dengan pidana kurungan, berarti hal itu adalah pidana kumulasi. Untuk itu, pidana kurungan dihapus dan pidana denda disesuaikan berdasarkan ketentuan pidana denda tunggal.

Untuk pidana penjara, dia mengatakan bahwa jika pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka ketentuan konversinya adalah pidana kumulatif diubah menjadi kumulatif alternatif.

Saat ini, kata dia, banyak undang-undang di luar KUHP yang selalu memberikan pidana penjara dan pidana denda. Hal itu, kata dia, akan diubah dalam RUU Penyesuaian Pidana menjadi "pidana penjara dan/atau denda".

"Jadi memberikan kebebasan kepada hakim. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena di dalam KUHP baru itu ada pedoman pemidanaan," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana akan terdiri dari 3 bab. Hal ini dia sampaikan saat rapat bersama Komisi III, Senin (21/11/2025).

Pria yang akrab dipanggil Eddy Hiariej mengatakan, Bab I akan menjelaskan penyesuaian pidana di luar Undang-Undang KUHP yang diantaranya memuat penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok. Lalu, penyesuaian kategori pidana denda dengan mengacu pada buku ke-1 KUHP.

Lebih lanjut, menjelaskan penyelesaian ancaman pidana penjara untuk menjaga Personalitas dan menghilangkan disparitas, serta penataan ulang pidana tambahan agar sesuai dengan sistem sanksi dalam KUHP.

"Penyesuaian dilakukan untuk memberikan satu standar pemidanaan yang konsisten secara nasional," katanya Senin (24/11/2025).

Pada Bab II terkait penyesuaian pidana dalam peraturan daerah. Dia menyebut, materi yang diatur dalam bab ini adalah pembatasan pidana denda yang dapat diatur dalam peraturan daerah yang paling tinggi kategori ke-3 sesuai sistem KUHP.

Kemudian penghapusan pidana kurungan dalam seluruh peraturan daerah, dan penegasan bahwa peraturan daerah hanya dapat memuat ketentuan pidana untuk norma tertentu yang bersifat administratif dan berskala lokal.

"Ketentuan ini menjaga proporsionalitas pemidanaan, dan mencegah over regulation," lanjutnya.

Pada Bab III, kata Eddy, terkait penyesuaian dan penyempurnaan KUHP, di mana akan memperbaiki kesalahan redaksional, dan teknis penulisan, penegasan ruang lingkup norma, serta harmonisasi ancaman pidana agar tidak lagi mengandung minimum khusus atau rumusan kumulatif yang tidak sesuai dengan sistem baru.

Menurutnya, perubahan ini diperlukan untuk menjamin penetapan KUHP berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan multitafsir.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III serta penetapan Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin oleh Dede Indra Permana Soediro.

RUU Penyesuaian Pidana akan mulai dibahas pekan ini dan ditargetkan rampung di bulan Desember.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana ke Komisi III DPR RI, Senin (24/11/2025), di Ruang Komisi III DPR RI.

Pembahasan ini sebagaimana berdasarkan keputusan nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 dan Program Legislasi Nasional RUU 2025-2029. RUU Penyesuaian Pidana masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional tahun 2025-2029.

Wakil Menteri Hukum Edward, Omar Sharif Hiariej menyampaikan RUU Penyesuaian Pidana merupakan perintah dari pasal 613 KUHP Nasional.

RUU Penyesuaian Pidana berisikan III bab. Pada Bab I berisikan penyesuaian pidana di luar Undang-Undang KUHP, bagian ini memuat antara lain penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok, penyesuaian kategori pidana denda dengan mengacu pada buku ke-1 KUHP.

"Penyelesaian ancaman pidana penjara untuk menjaga personalitas dan menghilangkan disparitas, penataan ulang pidana tambahan agar sesuai dengan sistem sanksi dalam KUHP, [dan] penyesuaian dilakukan untuk memberikan satu standar pemidanaan yang konsisten secara nasional," katanya Senin (24/11/2025).

Kemudian Bab II terkait penyesuaian pidana dalam peraturan daerah. Dalam bab ini akan mengatur tentang pembatasan pidana denda yang dapat diatur dalam peraturan daerah yang paling tinggi kategori ke-3 sesuai sistem KUHP, penghapusan Pidana kurungan dalam seluruh peraturan daerah, dan penegasan bahwa peraturan daerah hanya dapat memuat ketentuan pidana untuk norma tertentu yang bersifat administratif dan berskala lokal.

Ketentuan ini menjaga proporsionalitas pemidanaan, dan mencegah over regulation. Kemudian pada Bab III penyesuaian dan penyempurnaan KUHP, di mana akan memperbaiki kesalahan redaksiona, dan teknis penulisan, penegasan ruang lingkup norma, serta harmonisasi ancaman pidana agar tidak lagi mengandung minimum khusus atau rumusan kumulatif yang tidak sesuai dengan sistem baru.

Setelah itu, delapan fraksi menyampaikan pandangannya dan menyatakan setuju bahwa RUU Penyesuaian Pidana dibahas ditingkat selanjutnya.

"Maka dapat kami sampaikan DIM RUU tentang Penyesuaian Pidana dengan rincian sebagai berikut dari klasterisasi batang tubuh 479 DIM, klasterisasi penjelasan 160 DIM," jelas Dede Indra Permana Soediro selaku pimpinan sidang.

Dalam kesempatan itu, Komisi III bersama pemerintah juga menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin oleh Dede Indra Permana.

Selanjutnya RUU akan dibahas pada pekan ini dan ditargetkan rampung sebelum masa reses atau pada awal Desember.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga hakim yang menjatuhkan vonis lepas (ontslag) terhadap kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2022 masing-masing dituntut pidana 12 tahun penjara.

Ketiga hakim tersebut, yakni hakim ketua Djuyamto bersama dengan para hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

"Kami menuntut agar para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama," kata jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Syamsul Bahri Siregar dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2025).

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut agar ketiga terdakwa dijatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Tak hanya itu, ketiga hakim juga dituntut agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dengan memperhitungkan aset terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dalam penyidikan sebagaimana pembayaran uang pengganti berupa bangunan dan tanah.

Secara perinci, Djuyamto dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp9,5 miliar serta Ali dan Agam masing-masing Rp6,2 miliar, dengan masing-masing subsider 5 tahun penjara.

Dengan demikian, JPU menuntut agar ketiga terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan perbuatan ketiga terdakwa yang tidak mendukung program rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), telah mencederai kepercayaan masyarakat khususnya terhadap institusi lembaga peradilan yudikatif, serta telah menikmati hasil tindak pidana, sebagai hal memberatkan.

"Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan, yakni para terdakwa belum pernah dihukum serta bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya," ungkap JPU.

Dalam perkara tersebut, tiga hakim didakwa menerima suap secara total Rp21,9 miliar. Disebutkan bahwa uang diterima para hakim sebanyak dua kali.

Pertama, diterima oleh Djuyamto sebesar Rp1,7 miliar serta Agam dan Ali masing-masing Rp1,1 miliar. Kedua, diterima oleh Djuyamto senilai Rp7,8 miliar serta Agam dan Ali masing-masing Rp5,1 miliar.

Uang suap diduga diterima bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta dan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

Secara total, uang yang diterima para hakim bersama Arif dan Wahyu sebesar 2,5 juta dolar AS atau Rp40 miliar.

Suap diduga diterima dari Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Syafei selaku advokat atau pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi pada kasus CPO, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Atas perbuatannya, ketiga hakim didakwa melanggar Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 12 huruf c atau Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.