Bisnis.com, SEMARANG — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan bahwa rencana serangan terhadap Iran telah ditunda atas permintaan para pemimpin regional di Timur Tengah.

Mengutip dari Al Jazeera, Trump menyebut bahwa perubahan sikap ini terjadi mengingat fakta negosiasi serius sedang berlangsung saat ini. “Sebuah kesepakatan akan tercapai, yang akan sangat diterima oleh Amerika Serikat, serta semua negara di Timur Tengah, dan di luar kawasan itu,” tulis Trump dalam akun Truth Social, dikutip Selasa (19/05/2026).

Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa intervensi para pemimpin termasuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menjadi salah satu faktor yang mengubah pikirannya.

Trump mengungkap bahwa para pemimpin Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi telah mendekati Washington karena adanya peluang untuk mencapai kesepakatan yang akan “sangat dapat diterima” oleh Amerika Serikat, dan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

“Saya telah memerintahkan Menteri Perang Pete Hegseth, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Daniel Caine, dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, bahwa kita TIDAK AKAN melaksanakan serangan yang telah dijadwalkan terhadap Iran besok. Namun, saya telah memerintahkan mereka untuk bersiap-siap melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, kapan saja, jika kesepakatan yang dapat diterima tidak tercapai,” tambahnya

Sementara itu, dilansir dari the Guardian, dalam acara di Gedung Putih pada Senin malam, Trump mengatakan bahwa telah terjadi perkembangan yang positif, dengan mengklaim bahwa kesepakatan yang akan membuat Iran tidak memiliki senjata nuklir sudah hampir tercapai. “Sepertinya ada peluang bagus bahwa mereka dapat mencapai kesepakatan. Jika kita bisa melakukan itu tanpa membombardir mereka habis-habisan, saya akan sangat senang,” kata Trump

Terkait penundaan serangan, dilaporkan bahwa pengumuman penundaan rencana serangan yang diumumkan oleh Trump muncul ketika juru bicara militer luar negeri Iran Esmail Baghaei mengklaim bahwa Pakistan telah membagikan proposal terbaru Iran kepada Amerika Serikat.

Pakistan yang telah bertindak sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Iran, mengungkap bahwa laporan-laporan antara Amerika Serikat dan Iran saling bertentangan. Seorang sumber dari Pakistan tampak pesimis dan mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran terus mengubah syarat-syaratnya, dengan waktu untuk mencapai kesepakatan yang semakin menipis.

Pejabat regional lainnya juga mengatakan bahwa Iran telah membuat atau mengulangi beberapa konsesi, termasuk penangguhan jangka panjang program nuklirnya dan pengiriman uranium yang sangat diperkaya ke Rusia, serta pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap.

Kantor berita semi-resmi Tasnim, mengutip dari sumber anonim yang terdekat dengan tim negosiasi negara tersebut, melaporkan pada hari Senin diketahui bahwa Amerika Serikat telah menyetujui untuk mencabut sanksi terhadap ekspor minyak Teheran selama periode negosiasi. Namun, belum ada konfirmasi independen mengenai klaim-klaim tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa sejumlah negara seperti Qatar hingga Arab Saudi telah berkomitmen menyumbang US$7 miliar atau sekitar Rp118 triliun untuk Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Pernyataan Trump itu disampaikan dalam pertemuan perdana BoP di, Washington D.C., pada Kamis 19 Februari 2025 waktu setempat. Trump mengatakan sejumlah negara telah mengungkapkan komitmen sumbangan dana untuk BoP, di antaranya Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait.

Menurut Trump, jumlah tersebut merupakan sebagian kecil dari perkiraan kebutuhan US$70 miliar untuk membangun kembali wilayah Palestina yang porak-poranda akibat perang.

"Setiap dolar yang dibelanjakan adalah investasi dalam stabilitas dan harapan akan kawasan yang baru dan harmonis," kata Trump dalam pertemuan perdana BoP di, Washington D.C. pada Kamis (19/2/2026).

Selain itu, sejumlah negara seperti Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania akan mengirim ribuan pasukan perdamaian di Gaza.

Sebagaimana diketahui, BoP merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas.

Trump pertama kali memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada Januari dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.

Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut. Inisiatif ini sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.

Komitmen Indonesia

Presiden Prabowo Subianto membeberkan bahwa Indonesia berkomitmen akan keberhasilan BoP. Meskipun, menurutnya akan banyak tantangan yang dihadapi.

Di antara komitmen itu, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan ke Gaza.

"Kami siap menyumbangkan pasukan untuk berpartisipasi aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mewujudkan perdamaian ini," ujar Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan alasannya masuk ke dalam BoP bentukan Trump.

"Sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Dan itulah mengapa kami bergabung dengan Dewan Perdamaian," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Total nilai investasi global di teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) menembus US$6,6 miliar atau sekitar Rp110,68 triliun sepanjang 2025. Nilai ini mencerminkan pertumbuhan 59% dibandingkan dengan komitmen investasi pada 2024 sebesar US$4,1 miliar menurut data BloombergNEF.

Terlepas dari pertumbuhan ini, investasi CCS pada 2025 masih jauh di bawah rekor US$13,6 miliar yang ditorehkan pada 2023. Hal ini mengindikasikan perlambatan dalam penyaluran modal, seiring dengan hambatan regulasi, biaya dan risiko eksekusi proyek.

Eropa, Timur Tengah dan Afrika mendominasi sebagai kawasan dengan komitmen investasi terbesar pada 2025, dengan kontribusi 86% dari total global atau sekitar US$5,7 miliar. Qatar dan Arab Saudi secara bersama menyumbang komitmen investasi terbesar di kawasan ini, hampir 50%. Norwegia dan Inggris Raya menyusul di peringkat selanjutnya, masing-masing menarik aliran dana senilai US$805 juta dan US$786 juta karena didukung oleh kerangka kebijakan yang mapan dan pipeline proyek yang telah siap.

Meski demikian, banyak proyek hasil komitmen investasi pada 2024 juga menghadapi hambatan di 2025. Sebagai contoh, pemerintahan Trump di Amerika Serikat menarik dukungan pembiayaan senilai US$2,2 miliar yang sebelumnya dijanjikan untuk proyek CCS.

Sementara itu, investasi di Kanada juga stagnan karena para pengembang masih menantikan kejelasan regulasi harga karbon dan struktur insentif menyusul dilantiknya pemerintahan baru Carney. Meski pemerintah Kanada menegaskan kembali dukungan terhadap proyek CCS pada November, sejauh ini belum ada satu pun proyek yang terealisasi hingga akhir tahun.

Secara umum, tren investasi 2025 menegaskan ketergantungan sektor ini pada dukungan kebijakan yang stabil dan memadai. Komitmen skala besar di kawasan EMEA menopang total global, sementara ketidakpastian kebijakan di Amerika Utara menekan momentum.

China menjadi penyeimbang parsial, dengan perusahaan milik negara dan pelaku industri tetap mengalokasikan modal ke proyek baru di tengah dukungan kebijakan publik yang menguat. Meski demikian, investasi CCS masih terkonsentrasi di segelintir pasar, sehingga membatasi percepatan penerapan teknologi ini secara global.

Adapun dalam perkembangan terbaru, pemerintah India mengusulkan program senilai 200 miliar rupee atau sekitar US$2,2 miliar untuk mempercepat penerapan teknologi carbon capture, utilization and storage (CCUS) guna menekan emisi dari lima sektor penghasil emisi karbon terbesar.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan rencana tersebut dalam pidato anggaran tahunan pemerintah federal. Proposal ini rencananya akan menyasar sektor ketenagalistrikan, baja, semen, kilang minyak, dan kimia dalam lima tahun ke depan.

Teknologi penangkapan karbon yang berfungsi menyimpan atau mendaur ulang emisi dari fasilitas industri kian mendapat perhatian global di tengah lambatnya laju dekarbonisasi ekonomi untuk membatasi dampak perubahan iklim.

Sektor baja India tercatat sebagai salah satu yang paling intensif karbon di dunia, antara lain karena banyaknya pabrik skala kecil yang masih mengandalkan batu bara sebagai bahan baku. Infrastruktur CCUS yang masih dalam tahap awal pengembangan juga dikenal mahal, umumnya hanya sesuai untuk klaster industri besar, serta sangat bergantung pada kondisi geografis.

Pemerintah India di satu sisi menawarkan insentif bagi produsen baja untuk menekan emisi, namun di sisi lain juga memasukkan batu bara kokas dalam daftar mineral kritis nasional yang diharapkan dapat mempercepat aktivitas penambangan dan ekstraksi bahan baku tersebut.

“Produksi baja skala besar dengan biaya kompetitif masih membutuhkan tanur tinggi berbasis karbon. Pasokan listrik beban dasar juga masih memerlukan pembangkit berbasis batu bara,” ujar Nishant Nishchal, APAC Lead for Metals and Mining Kearney. Ia menambahkan bahwa teknologi penghilangan karbon tetap diperlukan agar India dapat mencapai target net zero.