Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan industri media nasional sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang akurat dan terverifikasi di tengah derasnya arus konten digital.

Meutya menyatakan bahwa ruang redaksi dan proses jurnalistik yang berpegang pada kode etik menjadi pembeda utama antara media arus utama dan platform digital.

“Orang akan jengah, akan lelah, ketika terlalu banyak informasi-informasi yang tidak jelas, orang akan mencari sumber-sumber yang jelas. Di televisi, ruang redaksi memilihkan apa yang perlu, layak, dan baik ditonton oleh masyarakat,” ujar Meutya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (16/2/2026).

Pemerintah memastikan ekosistem industri media nasional tetap sehat dan berkelanjutan. Dirinya menekankan arti penting kesetaraan regulasi antara penyiaran nasional dan platform digital global.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah menerbitkan kebijakan publisher rights melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 32/ 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Regulasi ini mewajibkan platform digital yang memanfaatkan karya jurnalistik memberikan kompensasi kepada perusahaan pers melalui mekanisme kerja sama bisnis.

Melalui publisher rights, pemerintah melindungi hak ekonomi media nasional dan menjaga keberlanjutan ruang redaksi sehingga masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat, terverifikasi, dan bertanggung jawab.

Meutya menegaskan kebijakan tersebut menyasar platform digital yang mengambil manfaat ekonomi dari karya jurnalistik, bukan masyarakat.

“Bukan masyarakatnya yang disasar, tapi platformnya. Jadi platform yang mengambil karya-karya jurnalistik,” tegasnya.

Adapun, kebijakan publisher rights berupa Perpres No. 32/ 2024 yang diteken oleh Joko Widodo pada 20 Februari 2024 tersebut bertujuan mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Termasuk mendukung media nasional dengan tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan Platform Digital.

Selain itu, platform digital juga bertanggung jawab atas memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, CNBC Indonesia - YouTube ikut angkat bicara soal wacana sertifikasi para creator yang dicanangkan oleh pemerintah China. Country Director Google Indonesia, Veronica Utami menganggap menarik dan bisa jadi sesuatu yang baik.

Sebab tak pernah terpikirkan 13 tahun lalu saat pertama kali YouTube diluncurkan di Indonesia, profesi pembuat konten bakal ada sertifikasi sama seperti profesi lainnya.

"I think it's a good thing, berarti kan artinya namanya profesi content creator dianggap sesuatu yang serius. Mungkin nggak kebayang ya, 13 tahun yang lalu bahwa profesi konten creator akan ada sertifikasinya, sama kayak sertifikasi financial planner gitu kan. Luar biasa lho, bisa sampai ke tahap ini," kata Veronica dalam Press Briefing YouTube Festival, Rabu (5/11/2025).

Dia juga mengatakan siapapun yang jadi pembuat konten memiliki standarisasi atau kemampunan minimal. Termasuk memastikan bentuk apapun dari peningkatan skill adalah sesuatu hal yang positif.

Namun masih perlu dijajaki lebih lanjut soal wacana tersebut. Misalnya pihak yang melakukan sertifikasi dan keterlibatan platform sejauh apa.

"Tapi, saya sih mendengar itu, wah menarik gitu, menarik sekali. Perlu digali lebih dalam lah, kita perlu untuk ngobrol intinya, karena kan juga namanya konten creator juga macam-macam ya, platform juga macam-macam gitu," ujarnya.

Communications Manager Google Indonesia Feliciana Wienathan mengatakan YouTube juga secara proaktif telah membuat standarisasi. Terdapat program YouTube Partner Program atau YPP untuk penanda sertifikasi para kreator, yang juga akan membuka kesempatan lainnya seperti Channel Membership hingga YouTube Shopping.

"Proaktif keduanya adalah meningkatkan atau meng-update community guidelines, yang kita tegakkan lumayan, saya bisa bilang, lumayan strict, lumayan tegas.Karena nggak cuman sebanyak yang dijabarkan di community guidelines, ada standarisasinya sendiri, yang sama seluruh dunia dan ditegakkannya selama seluruh dunia, tapi juga kami update berdasarkan perilaku masyarakat yang terus berkembang saat ini," kata Feli.

Terpisah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan akan mengkajinya lebih dulu. Karena informasinya masih baru dan perlu dibahas lagi.

"Karena informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang. Dan ini menarik, ya kami ada WA (?) dulu, kami lagi bahas gimana ini isu ini, ada negara sudah mengeluarkan pembicaraan baru ini gitu ya, nah kami masih kaji," jelas Boni.

Aturan Baru China: Influencer Harus Bersertifikasi

Belum lama ini, China mengesahkan aturan baru mewajibkan influencer untuk memiliki gelar sarjana, pelatihan yang diakui, lisensi, atau sertifikasi. Aturan itu diwajibkan untuk mereka yang akan membahas konten terkait keuangan, kesehatan, kedokteran, hukum atau pendidikan.

Influencer di platform utama seperti Douyin (TikTok versi China), Weibo dan Bilibili termasuk dalam lingkup utama. Pihak platform juga perlu memastikan konten memasukan kutipan dan penyangkalan yang tepat dalam kontennya.

Aturan itu bertujuan mengurangi misinfirmasi secara online, misalnya konten menyesatkan dan nasihat berbahaya.

Bukan hanya kewajiban sertifikasi, Administrasi Ruang Siber China (CAC) juga melarang iklan produk dan layanan medis. Tujuannya adalah memastikan tidak ada promosi terselubung sebagai konten edukasi.