JAKARTA - Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto mengusulkan sejumlah langkah untuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Salah satunya pembentukan dan penguatan kelembagaan petani sawit sehingga mempermudah petani sawit masuk ke level industri.

“ Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah program yang sangat penting tidak hanya bagi petani tetapi juga negara. Sebab jika program ini dilaksanakan dengan lancar dan baik akan terjadi peningkatan produksi minyak sawit (CPO) sekitar setidaknya 20 juta ton per tahun, tanpa menambah lahan,” kata Kacuk Sumarto pada Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta, Senin (27/4/2026). Program Peremajaan Sawit Rakyat Tak Capai Target, Pemerintah Gagas Pola Kemitraan

Namun apa dikata, kata Kacuk, realisasi peremajaan kelapa sawit sejak tahun 2017 dampai dengan saat ini belum mencapai 450.000 ha. Angka ini masih jauh dari target sejumlah 180.000 ha per tahun.

“Salah satu masalah tidak lancarnya PSR adalah tahap pengusulan dari lembaga pekebun yang membutuhkan waktu lama. Utamanya adalah lemahnya kelembagaan petani, banyak tidak akuratnya polygon yang dibuat petani, dan lamanya pembuatan keterangan tidak dalam Kawasan Hutan dan tidak tumpang tindih dengan HGU,” lanjutnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, RSI mengusulkan hal-hal. Mulai dari perlunya community building, baik melalui workshop, sarasehan, ngopi bereng dengan para petani atau metode pendampingan. Hal ini akan membuat petani melek akan kelembagaan petani dan/atau korporasi (penggabungan dan kemitraan dengan pihak lain).

Di mana mereka bekerja secara komunal dan persyaratan legal yang diharuskan. ”Juga akan membuat petani melek akan pengelolaan dan persyaratan teknis kebun dan pengolahan hasil, yang mencakup masalah adiministrasi, keuangan dan anggaran, dan ketenagakerjaan termasuk peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Kelembagaan petani, kata Kacuk, juga akan membuat petani melek akan penggunaan teknologi informasi untuk memperoleh informasi-informasi terkait dalam pengelolaan dan perdagangan produk sawit. Juga perlu pengaturan ulang peraturan perudangan yang lebih sederhana namun tetap dalam kehati-hatian (prudent) yang untuk beberapa hal melibatkan pihak ketiga yang profesional dan memiliki legitimasi dari pemerintah.

Khususnya dalam hal pembuatan polygon (peta lahan) petani dan disertai beberapa kewenangan dalam memberikan keterangan lahan tidak tumpeng tindih dengan HGU dan keterangan lahan tidak masuk kedalam kawasan hutan.

Pihak ketiga tersebut memang mempunyai kualifikasi dalam membuat polygon dan mempunyai legitimasi dari pemerintah. Dengan demikian hasil polygon yang diperoleh memunyai akurasi yang baik dan legalitas yang cukup.

“Sekaligus pihak ketiga diberikan kewenangan dalam melakukan overlay polygon di atas peta kawasan hutan dan membuat keterangan lahan tidak masuk kawasan hutan, jika polygon tersebut tidak di dalam kawasan hutan,” tuturnya.

Demikian juga, kata dia, pihak ketiga ini diberikan kewenangan dalam melakukan overlay polygon diatas peta HGU dan membuat keterangan lahan tidak tumpeng tindih dari HGU, jika polygon tersebut tidak menumpang dari HGU manapun. “Ketiga hal tersebut akan sangat mempercepat dalam proses pengusulan proposal PSR oleh Lembaga Pekebun. Tentu proses verifikasi masih perlu dilakukan untuk menjaminan kebenaran yang dihasilkan oleh Pihak ketiga tersebut,” katanya. Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit, Indonesia dan Malaysia Gandeng FAO

Berdasarkan pengalaman Kacuk, polygon yang dibuat oleh pihak ketiga yang profesional dan mempunyai legitimasi tersebut sangat akurat. Dan saat verifikasi oleh Lembaga Surveyor langsung bisa diterima, karena tidak ada kesalahan.

Sekiranya pihak ketiga ini diberikan kewenangan dalam melakukan overlay dan membuat keterangan yang dipersyaratkan di atas, tanpa harus pergi ke kantor pertanahan dan kantor kehutanan, maka ‘hasil keterangan’ tersebut akan sangat cepat diperoleh, karena mereka mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga survei pemetaan.

JAKARTA - Petani kelapa sawit Indonesia memiliki peran signifikan dan strategis dalam menjamin keberlanjutan industri sawit nasional. Ini karena luasan lahan yang dikelola lebih dari 40% dari total luas lahan perkebunan sawit di Indonesia yang secara resmi dinyatakan 16,8 juta ha.

Peran petani kelapa sawit harus ditingkatkan. Tidak cukup hanya menjadi pekebun namun lebih dari itu mereka juga harus didorong dan difasilitasi agar masuk ke level industri sawit . Dengan luasan kebun petani kelapa sawit yang mencapai kurang lebih 7 juta ha, industrialisasi petani akan sangat siginifikan memperkuat daya siang produk minyak sawit Indonesia di pasar dunia.

“Petani Sawit harus dibawa ke era industrialisasi, sehingga bisa membangun usaha dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, ketergantungan petani sawit kepada pihak-pihak lain semakin berkurang, posisi tawar bisa lebih baik, dan mempunyai peluang laba jauh lebih besar,” kata Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, hadir pembicara antara lain Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto yang mewakili Dirjen Perkebunan Kementan Ali Jamil; Suprapto, Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I. Kemudian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah.

Selanjutnya Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta; Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir yang mewakili Dirut BPDP Eddy Abdurrachman, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara serta sejumlah pengurus RSI.

Pertemuan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya keempat lembaga negara yang terkait langsung dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hadir langsung dalam satu forum. “RSI sangat mengapresiasi ini karena ini menjadi momentum percepatan program PSR,” ujarnya.

Kacuk mengatakan, tidak mudah untuk bisa membawa petani kelapa sawit naik kelas. Dari hanya berfokus pada tanam, rawat, dan panen, bergeser ke pengelolaan TBS (tandan buah segar) menjadi CPO (minyak sawit mentah). Perlu perubahan mindset dan tentu saja dukungan dan fasilitas dari para pemangku kepentingan di industri sawit khususnya pemerintah dan dunia usaha.

“Perubahan mindset petani misalnya, kita lihat dari sisi kelembagaan petani. Perlu ditingkatkan kemampuan dan kemauan petani untuk saling bekerjasama, berbagi tanggung jawab dan hak dalam suatu himpunan kerja atau usaha bersama yang berbadan hukum (misalnya koperasi),” tandasnya.

Jika kelembagaan petani sudah terbentuk dengan kuat, kata Kacuk, juga harus bisa bersinergi satu sama lain. Selain juga harus bersinergi dengan badan hukum lainnya untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih besar.

Misalnya petani membentuk koperasi, dan koperasi tersebut bergabung satu dengan lainnya membentuk semacam gabungan koperasi sehingga mempunyai skala ekonomi yang lebih besar yang cukup untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain misalnya perusahaan. ”Pola-pola korporatisasi seperti ini jika dilakukan para petani akan memudahkan akses ke: pasar, lembaga keuangan, fasilitas pengolahan dan juga para pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Terkait PSR, Kacuk Sumarto mengatakan, PSR menjadi instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas secara cepat dan terukur. Ketika petani masuk ke level industri, produktivitas yang tinggi adalah kunci. “Replanting terhadap kebun tua berpotensi meningkatkan hasil secara signifikan, sekaligus menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi jangka panjang,” katanya.

Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN) Seger Budiardjo mengatakan kelapa sawit adalah komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan hilirisasi industri. Dari total luas perkebunan sawit nasional yang mencapai 16,83 juta hektar, sekitar 42% atau setara 6,94 juta ha adalah perkebunan sawit rakyat. Sawit Indonesia di Persimpangan Ekonomi dan Keberlanjutan Global

“Namun perkebunan sawit rakyat masih menghadapi tantangan rendahnya produktivitas tanaman. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas ini adalah rendahnya realisasi peremajaan sawit rakyat,” katanya.

Agrinas Palma sebagai BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat. “Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR. Agrinas siap membangun kemitraan dengan koperasi petani kelapa sawit,” lanjutnya.

Baik RSI maupun APN setuju jika pada tahap awal industrialisasi petani sawit, perlu dikakukan kemitraan antara petani dengan perusahaan. Kemitraan akan menjadi akselerator transfer teknologi sehingga meningkatkan nilai tambah. Dalam jangka panjang, kata dia, petani didorong menjadi pemilik saham dalam rantai pengolahan, bukan sekadar pemasok bahan baku.

JAKARTA - Industri kelapa sawit Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah tantangan meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat yang luasnya hampir 7 juta hektare atau sekitar 42% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

PT Agrinas Palma Nusantara sebagai BUMN di sektor perkebunan kelapa sawit melakukan banyak program untuk memfasilitasi dan membantu peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat tersebut. “Kelapa sawit adalah komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan hilirisasi industri,” kata Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Seger Budiardjo dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta (27 April 2026). Komitmen Industri Sawit Tumbuhkan Ekonomi Hijau dan Lestarikan Lingkungan

Salah satu bantuan yang diberikan Agrinas Palma adalah pendampingan kepada kelompok tani atau koperasi petani sawit yang akan melaksanakan peremajaan kebun sawit mereka. Peremajaan sawit rakyat (PSR) adalah kunci peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat di masa mendatang.

Saat ini, produktivitas sawit nasional relatif rendah. Ini karena rendahnya realisasi PSR. Saat ini kondisi perkebunan sawit rakyat didominasi oleh tanaman tua. Tanpa percepatan PSR akan sulit untuk mencapai peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat sehingga produktivitas rata-rata perkebunan sawit di Indonesia juga rendah. “Luas tanaman tua yang lebih dari 25 tahun, mencapai 40% atau 2,8 juta ha yang melibatkan 1,1 juta kepala keluarga,” lanjutnya.

Dari sisi produktivitas, Seger memaparkan bahwa produktivitas sawit rakyat hanya 2,6 ton per ha per tahun. Produktivitas sawit rakyat ini di bawah perkebunan sawit swasta yang mencapai 3,4 ton dan PTPN yang mencapai 4,8 ton.

“Rendahnya produktivitas ini juga karena realisasi PSR yang sangat rendah. Dalam tiga tahun terakhir hanya mencapai rata-rata 20 ribu per tahun. Karena itu, perlu strategi percepatan PSR. Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR,” ujarnya.

Seger Budiardjo memaparkan tiga strategi percepatan PSR yakni single management system, simplifikasi regulasi, dan pendampingan end to end kepada petani sawit. Untuk strategi single management system, pengelolaan PSR dilaksanakan melalui penerapan sistem single manajemen yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

“Strategi lainnya adalah mendorong penyederhanaan regulasi melalui koordinasi aktif dengan kementerian atau lembaga pemerintah terkait,” tandasnya. Sedangkan pendampingan end to end petani sawit mencakup pemenuhan administrasi, fasilitasi akses pendanaan, hingga dukungan operasional.

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, hadir pembicara dari perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga serta pakar dalam bidang ekonomi agribisnis. Mereka antara lain Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto yang mewakili Dirjen Perkebunan Kementan Ali Jamil; Suprapto, Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I. Petani Sawit Bersertifikat RSPO Sulit Jual Kredit: SPKS Minta Sistem Pasar Diubah

Kemudian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah; Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta. Selanjutnya Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir yang mewakili Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman dan sejumlah pengurus Rumah Sawit Indonesia (RSI).

Pertemuan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya keempat lembaga negara yang terkait langsung dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hadir langsung dalam satu forum. “RSI sangat mengapresiasi ini karena ini menjadi momentum percepatan program PSR,” ujar Ketum RSI Kacuk Sumarto.